slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kementerian Keuangan RI Di rek t orat J en deral Perbendaharaan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kementerian Keuangan RI Di rek t orat J en deral Perbendaharaan - PowerPoint PPT Presentation


  • 365 Views
  • Uploaded on

PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD). Kementerian Keuangan RI Di rek t orat J en deral Perbendaharaan. POKOK BAHASAN. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan BLUD Peran/Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sesuai PMK 169/2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kementerian Keuangan RI Di rek t orat J en deral Perbendaharaan' - naava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

pokok bahasan

POKOK BAHASAN

Dasar Hukum

Pengelolaan Keuangan BLUD

Peran/Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sesuai PMK 169/2012

Lampiran : Data BLUD

slide4

Dasar Hukum (1)

Alur Pikir

UU 1/2004

UU 17/2003

Psl 68,69

Psl 6

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota

PP 23 / 2005

Pengelolaan Keuangan BLU

BLU

BLU Daerah

PP 58/2005

Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Perdirjen 83/PB/2011
  • PMK 169/PMK.01/2012

PMK 169/2012

Permendagri 61/2007

slide5

Dasar Hukum (2)

Peraturan terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam pengelolaan keuangan BLU/BLUD:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.01/2012

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Perdirjen Perbendaharaan No. 83/PB/2011

tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

slide6

Dasar Hukum (3)

Regulasi pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara

2. UU No. 17 Tahun 2013

tentang Keuangan Negara

3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri No. 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

slide13

Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (1)

  • 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012,
  • Perubahan dan penajaman tupoksi pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJPBN yang lebih bersifat analisa dari pada klerikal.
  • Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
  • 2. Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012
  • penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Pusat
  • penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Daerah
slide14

Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (3)

  • Perdirjen 83/PB/2012 belum mengakodomir tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan BLUD
slide15

Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (4)

4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD ...... 1

  • Melakukan pemetaan data BLUD, antara lain:
  • Jumlah satker BLUD yang dimiliki
  • Jenis layanan masing-masing satker BLUD
  • Data-data keuangan satker BLUD, meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan kekayaan.
  • Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan dan peraturan gubernur/bupati/walikota yang menaunginya.
slide16

Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (5)

4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD ...... 2

  • b. Melakukan analisa kesesuaian implementasi BLUD dengan PP nomor 23/2005 jo. PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.
  • c. Memberikan asistensi kepada BLUD dan/atau Pemda dalam rangka:
  • penyusunan peraturan,
  • Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang baik

5. Menyampaikan laporan kepada Dit. Pembinaan PK BLU terkait kegiatan pembinaan/asistensi pengelolaan keuangan BLUD

slide18

Data BLUD

a. Layanan Kesehatan

slide19

Data BLUD

b. Layanan Pendidikan

slide20

Data BLUD

c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan

slide21

Data BLUD

c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan

ad