1 / 19

OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN

OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN. FORMULASI DAN APLIKASI Oleh : Yusriyadi FH Undip. Beberapa Permasalahan. Apa, Mengapa & Bgm (Model) ? Optimalisasi profesionalime Polri ? Reformasi Birokrasi Polri ?. Formulasi & Aplikasi.

morrison
Download Presentation

OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN FORMULASI DAN APLIKASI Oleh : Yusriyadi FH Undip

  2. Beberapa Permasalahan Apa, Mengapa & Bgm (Model) ? • Optimalisasi profesionalime Polri ? • Reformasi Birokrasi Polri ?

  3. Formulasi & Aplikasi • Formulasi : penegakan hukumin abstracto : formulasi aturan hukum/perundang-undangan, legislasi/proses pembuatannya (law making/law reform). • Aplikasi : penegakan hukum in concreto, penerapan/judisial (Law Enforcement)

  4. PERANAN KEPOLISIAN • SECARA FILOSOFIS : tata tentrem karta raharja. • POLITIS YURIDIS : Alat Negara : Kamtibmas, Gakkum, Lin, Yom, Yan (dlm rangka Kamdagri : UU No.2 /2002 Psl. 5 ayat (1). • SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL • PERAN LAIN (sesuai Per-UU-an) • LEGITIMASI : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000, UUD 1945.

  5. Optimalisasi Profesionalisme Mengoptimalkan “FITRAHNYA”, sbg : • Alat Negara Penegak Hukum, • Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat. Implikasinya ? • Profesi Unik, berada di dua pilar yang berbeda, tetapi noble officum. • Idealnya : keluwesan, ketegasan, keras. • Empirik : posisi sulit, bahkan bisa muncul conflict of interest

  6. Conflict of interest Mengapa terjadi ? • On the job trouble : mengkelola pekerjaaan, loyalitas pada pimpinan, prosedur formal. • Within the job trouble : lunak, baik (fungsi pelayan kepada majikan), sekaligus tegas, keras terhadap pelanggaran/pelaku tindak pidana (fungsi mendisiplinir). • Masyarakat menuntut proporsionalitas & keadilan tetapi terkadang lebih berat ke kepentingannya.

  7. Ketidakadilan Refleksi & Pembelajaran • Kediri : Semangka (Basar Suyanto & Kholil) • Situbondo : 5 batang jagung • Tangerang: didenda 204 juta rupiah • Aguswandi Tanjung : pencurian listrik • Mbah Minah (Purwokerto), 3 biji kakao 1,5 bulan dg percobaan 3 bulan • Manise (Batang): Kapok randu.

  8. Nilai-Nilai Dasar Hukum : Spannungsverhaltnis • Keadilan • Kepastian • Kemanfaatan

  9. maka Peraturan Itu Akan Melayanimu Layanilah Peraturan (Serva ordinem et ordo servabit te}

  10. Negara Modern Substantial Justice Natural Law Hukum Modern Bifurcation Formal Justice Industrialisme Liberalisme Kapitalisme dll Keadilan Formal Justice ke Substansial Justice

  11. Sudahkah Optimal ? • Melayani Peraturan/Kepastian • Perubahan : Sejak reformasi (April 1999) : a. Lepas dari ABRI/TNI. b. Penataan Regulasi (UU No. 28/97 ke Undang- undang No. 2/2002), c. Belum Optimal, muncul diskrepansi antara Yang Ideal dan Yang Aktual, TERJADI KRISIS KEPERCAYAAN.

  12. BGM MODEL MENGOPTIMALKAN ? • Reformasi Birokrasi : Perbaikan kinerja & Pelayanan • Trust building : Tindak lanjut Grand Strategi Polri (2005-2025). • Reformasi : a. Substansial b. Struktural c. Kultural.

  13. Grand Strategi Polri (2005-2025). • Quick Respons : kecepatan & ketanggapan menindaklanjuti laporan masyarakat • Transparansi & Komunikasi dalam penyidikan. • Rekruitment Anggota Polri : cerdas, bermoral, bersih, transparan, akuntabel, melibatkan lembaga eksternal, • Transparansi Pelayanan SSB (SIM, STNK, BPKB). • Telah membuahkan hasil dengan pembaharuan kebijakan internal, penerapan disiplin, kode etik serta seleksi bagi pejabat tinggi internal di institusi POLRI..

  14. Trust Building • Gakum lebih didominasi silogysme deduktif normologik/legalistik positivistik, • Perlu silogisme induktif (misalnya penyelidikan: mencari fakta-fakta, menghubungkan fakta, nurani mengatakan ada kesalahan, lihat UU, selanjutnya lakukan penyidikan. • Sidik, memperhatian suara rakyat, legitimasi publik

  15. Meninggalkan cara pendekatan hukum formal, • Pendekatan sosial lebih bermanfaat • Gakum secara jujur dan adil. • GAKUM PROGRESIF

  16. GAKUM PROGRESIF • Pendekatan manusiawi : human dignity, scientific crime detection, sense of justice. • Sense of responsibility (diri sendiri, masyarakat, Tuhan). • Dalam kasus ringan : mediasi penal (diskresi, musyawarah perdamaian, pemaafan atau ke depan (ius constituendem) ada pemilahan (ius constututum).

  17. sekian dan terima kasih

More Related