KEBIJAKAN FISKAL : Sekarang dan Selanjutnya Boediono

1. KEBIJAKAN FISKAL : Sekarang dan Selanjutnya Boediono

2. PENDAHULUAN “Selangkahdemi selangkahkitamulaikeluardarikrisis yang berawallebihdari 6tahun yang lalu. Tetapiekonomikitabelumsepenuhnyapulih, kegiatan di sejumlah sector masih di bawahkapasitas, pertumbuhanekonomibelumcukupuntukmenyerappenganggurandanekonomikitamasihrentanterhadapshocks.”

3. KEUANGAN NEGARA DAN KRISIS Beban Utang Meningkat

4. lanjutan 1 2 3

5. lanjutan KEBIJAKAN BLBI (BANTUAN LANGSUNG BANK INDONESIA) 1 Kebijakan yang pertamaadalahuntukmengatasisituasidaruratberupakelangkaanlikuiditas/alattukar/uang yang akutsebagaiakibatdariarusdanakeluar yang tidakterbendungdanmakinmembesardari system perekonomiankita. Inisemuamenimbulkantekanan yang luarbiasaterhadapperbankannasional yang dapatdipastikanakanambruk total apabilatidakadadukunganlikuiditas.

6. lanjutan KEBIJAKAN PENJAMINAN BANK 2 Kebijakanpokok yang keduamulaidilaksanakansekitarbulanMaret 1998, yaitukebijakan yang dimaksudkanuntukmengatasisituasiperbankankita yang sudahbenar-benarkehilangankepercayaandari para nasabahnya. Pemerintahpadawaktuitumenyimpulkanbahwasatu-satunyajalanuntukmenghentikankeruntuhan sector perbankanadalahdenganmemberikanjaminanpenuhkepadanasabahdankepadamereka yang bertransaksidengan bank.

7. lanjutan KEBIJAKAN REKAPITALISASI BANK 3 Kebijakan yangdapatmembuat agar bank-bank yang tersisasetelahgelombang proses penutupanpadatahun 1998-1999 dapatberoperasisecara normal. Pulihnyakembalifungsiperbankanpadawaktuitudipandangsebagaiprasyaratpentingbagipemulihanekonomidanolehsebabitu proses penyehatanmelalui program rekapitalisasiperbankantidakbolehditunda-tunda. Untukitu, pemerintahbertindakproaktiftermasukmenyediakansebagiandaridanarekapitalisasi. Bank-bank diwajibkanmemenuhirasiokecukupan modal minimal (4% padaakhirtahun 1998) danapabilaadakekuranganmakapemilik lama dimintamenyetor paling tidakseperlimanyadansisanyaditutupolehpemerintahdalambentukobligasipemerintahditempatkanpada bank-bank tersebut.

8. lanjutan KEBIJAKAN DIVESTASI KebijakanDivestasi, dalamrangka “menormalisasi” sector perbankan, telahterjadipenumpukankepemilikan di tangannegaraatau :nasionalisasi” perbankan. Pengelolaannyasebaiknyadiserahkankepadamasyarakatdanduniausahadantugaspokokpemerintahadalahmerumuskanaturan-aturan main bagimerekadanmengawasi agar aturan-aturan main itudipatuhisehinggamemberikanmanfaat yang sebesar-besarnyabagirakyat. Kebijakandiventasiiniharusmerupakanbagian integral daristrategipenataan sector perbankannasionaldanpelaksanaannyatidakbolehditunda-tunda.

9. APA YANG TELAH KITA LAKUKAN ?? Konsolidasi Fiskal untuk Memulihkan Kepercayaan Pada kemampuan dunia usaha kita untuk membayar utang, pada perbankan nasional, pada rupiah, dan pada pemrintah, hingga gejolak politik yang nyaris menghilangkan keprcayaan pada diri sendiri KRISIS EKONOMI KEPERCAYAAN Krisis Kepercayaan “Bagaimana cara menyeimbangkan buku fiskal dengan cara cara yang tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan kalau dapat justru mendorong pulihnya kepercayaan itu ?”

10. lanjutan • Argumen mengenai utang haram • Argumen Mengenai posisi politik • Tidak membayar atau membatasi pembayaran utang. • Tidak membayar atau membatasi pembayara bunga utang.

11. lanjutan TIDAK MEMBAYAR ATAU MEMBATASI PEMBAYARAN UTANG Sepihak Usulan utnuk tidak membayar utang lua negeri yang jatuh waktu atau membatasi pembayarannya sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai kemampuan kita untuk membayar setiap tahunnya. Tindakan semacam ini tentunya kan mengundang reaksi balik dari para kreditur yang sangat merugikan kita, temasuk terhentinya arus msuk dana dan penyitaan dan pembekuan aset kita di luar negeri. TIDAK MEMBAYAR ATAU MEMBATASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG Usulan untuk tidak membayar sma sekali atau tiak membayar sebagaian bunga (atau mungkin juga pokok) yang jatuh waktu bagi obligasi rekap pada bank-bank yang direkapitalisasi. Alasannya adalah karena bank-bank itu dianggap memperoleh keuntungan besar hanya dengan ongkang-ongkang. Resikonya akan menimbulkan biaya yang lebih mahal daripada penghematan pembayaran bunga dan poko yang semula diinginkan, dan juga menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan para pelaku ekonomi.

12. lanjutan ARGUMEN TENTANG UTANG HARAM Diplomasi Argumen utang harap punya unsur-unsur kebenaran, tetapi dalam konstelasi alur dan peuang diplomasi yang tersedia sekarang, alasan itu lebih pas dan lebih efektif apabila disuarakan oleh para LSM daripada sebagai posisi resmi pemerintah. ARGUMEN TENTANG POSISI POLITIK Argumen tentang Indonesia memiliki posisi politik yang strategis dan berhak memperoleh perlakuan khusus barangkali akan sulit untuk digunakan dalam perundingan daam bentuk argumen umum seperti itu. Argumen itu akan menjadi kartu bargaining yang efektif hanya apabila diterjemahkan menjadi tawaran atau konsesi politik yang konkrit. Resikonya yang munkin muncul adlah konsesi-konsesi yang mereka minta kemungkinan besar tidak akseptabel bagi kita secara politis.

13. lanjutan Risiko Kebangkrutan Pasar Menurun Salah satu sumber kekhawatiran pasar menganai keuangan negara kita dalah besarnya jumlah utang (terutama utang dalam negeri) yang jatuh mulai 2004 dan seterusnya. Obligasi yang jatuh tempo periode 2004-2009 sebesar Rp 379 T. Utang dengan Bank Indonesia periode 2004-2009 sebesar Rp 137 T. Solusi NEGOSIASI UTANG PEMERINTAH DENGAN BI REPOFILING 2 1

14. lanjutan REPOFILING 1 Repofiling yaitu menggeser pola jatuh waktu obligasi tersebut supaya tidak terkonsentrasi pada 2004-9 tetapi sebagian digeser ke tahun tahun sesudah itu. Demi terpeliharanya kepercayaan pasar terhadap bank dan terhadap obligasi negara, pemerintah memilih untuk mengikuti cara yang ramah pasar (market friendly), yaitu didasarkan atas prinsip kesetaraan antara pihak pihak yang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip reprofilling yang disepakati adalah mempertahankan net present value obligasi yang re proflie jatuh waktunya. Reprofilling secara bilateral seperti ini berhasil menggeser skeitar Rp 178 triliun yang semula akan jatuh waktu dalam 2004-9 ke tahun sesudah itu. Kebijakan reprofilling akan dilanjutkan terutama “melalui pasar”, yaitu dengan mekanisme membeli di pasar obligasi yang akan jatuh waktu di tahun-tahun rawan dan sebagai gantinya menerbitkan obligasi baru dengan jatuh tempo di luar tahun tahun rawan.

15. lanjutan NEGOISASI UTANG PEMERINTAH DENGAN BANK INDONESIA 2 Langkah penting kedua untuk mengurangi beban pembayaran utang adalah dengan menegosiasikan utang pemerintah dengan Bank Indonesia, juga dengan prinsip win win solution yang meringankan beban anggaran negara tetapi sekaligus tetap menjaga kesehatan keuangan Bank Indonesia. Pokok pokok restrukturisasi ini adalah sebagai berikut. Jatah waktu utang digeser 30 tahun dan dibebani bunga minimal (0,1%) sehingga mengurangi beban pembayaran pokok pada tahun tahun rawan dan meringankan beban pembayaran bunganya bagi APBN. Sebagai imbalannya, pemerintah menjamin kecukupan modal Bank Indonesia dengan memberikan tambahan dana apabila modal Bank Indonesia turun di bawah 3% dari kewajiban moneternya.

16. lanjutan • Reprofiling obligasi rekap dan retrukturisasi utang BLBI sangat mengurangi resiko gagal bayar (default risk) pemerintah di tahun tahun mendatang dan tampaknya telah dapat mengurangi kekhawatiran pasar mengenai keuanagn negara kita, seperti tercermin pada terus menurunnya premi resiko Indonesia dan makin meningkatnya peringkat kredit ini. • Proses spiral menuju perbaikan (virtous cycle) dengan titik sentral pemulihan kepercayaan pelaku saat ini sedang berjalan dan momentumnya harus tetap dipelihara agar terus bergulir.

17. LANGKAH SELANJUTNYA Reformasi Fiskal yang Lebih Mengakar 2 1 3

18. lanjutan BIDANG PERPAJAKAN 1 • Pendekatan yang diambil dalam reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan membentuk kantor percontohan (dimulai dengan 200 wajib pajak terbesar) dengan tata kerja baru yang didukung dengan sistem tekhnologi informasi baru termasi otomatisasi proses administrasi, personalia yang diseleksi dan dilatih khusus, sistem penalti dn insentif baru dan sistem pengawasan eksternal baru. • Sasarannya adalah menuju sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana, lebih efisien, lebih adil dan lebih kompetitif.

19. lanjutan BIDANG KEPABEANAN 2 • Fokus utama dalam reformasi bidang kepabeanan adalah pada penyederhanaan prosedur impor dan ekspor untuk mengurangi biaya usaha dan menekan penyelundupan. • Importir diregistrasi kembali untuk mengurangi importir ‘fiktif” , proses administrasi, pembayaran, dan verifikasi disederhanakan dan sejauh mungkin secara elektronis, dan bersamaan dengan itu fasilitas jalur cepat bagi importir dengan track record yang baik diperluas.

20. lanjutan BIDANG ANGGARAN 3 • Arah pembaharuan di bidang anggaran ditentukan oleh ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam UU Keuangan Negara yang baru (UU/17/2003) seperti angaran terpadu yang tidak membedakan antara anggaran rutin dan pembangunan, klasifikasu menurut GFS, pengangran berdasarkan kinerja (performance basd budgeting), rencana jangka menengah (medium term expenditure framework), pelaporan keuangan negara yang komprehensif, dsb. • Reformai dan modernissasi keuangan akan membagi secara tegas fungsi analisis dan perumusan kebijakan, fungsi perencanaan anggaran dan fungsi perbendaharaan (termasuk di sini fungsi pengelolaan utang)