1 / 19

Perjalanan Dinas At Cost

Perjalanan Dinas At Cost. DASAR PELAKSANAAN. Permendagri 37 Tahun 2012 Permendagri 16 Tahun 2013 PMK 113/PMK.05/2012 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 22 Pebruari 2013 188.32/910/SI. Pelaksanaan Perjalanan Dinas At cost. Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2013

may
Download Presentation

Perjalanan Dinas At Cost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Perjalanan Dinas At Cost

  2. DASAR PELAKSANAAN • Permendagri 37 Tahun 2012 • Permendagri 16 Tahun 2013 • PMK 113/PMK.05/2012 • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 22 Pebruari 2013 188.32/910/SI

  3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas At cost • Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2013 • Tidak merubah plafon anggaran dari Perjalanan Dinas • Yang berubah hanya bentuk pertanggungjawaban nya saja

  4. PerjalananDinas yang diberlakukanPemprovJatimsaatini • Perjalanan Dinas Luar Daerah tdd : 1. Uang harian (uang makan, transport lokal, uang saku dan penginapan)  lumpsum 2. Biaya tiket  At cost • Perjalanan Dinas Dalam Daerah tdd : 1. Uang harian (uang makan, transport lokal, uang saku dan penginapan)  lumpsum 2. Bantuan transport  lumpsum

  5. PerjalananDinas At Cost • Komponen yang diterima oleh yang bersangkutan (secara lumpsum/tidak ada bukti pertanggungjawaban): 1. Uang Harian (uang makan, uang transport lokal dan uang saku) 2. uang representasi (khusus Gub, wagub, Eselon I, Eselon II dan Pimpinan dan anggota DPRD) Yang dipertanggungjawabkan secara At cost dan dibuktikan dgn kuitansi yang sah dan /atau dilengkapi surat pernyataan jika diperlukan; 1. Biaya Transport  dipertanggungjawabkan At cost tdd : Tiket, taxi, angkutan umum. 2. Biaya Penginapan  dipertanggungjawabkan At cost 3. Sewa kendaraan  dipertanggungjawabkan At cost Hanya untuk pejabat negara.

  6. Uang Harian Dalam Daerah

  7. Uang Harian Luar Daerah

  8. Uang Representasi • Dipertanggungjawabkan secara lumpsum • Diberikan per hari • Gubernur/wakil Gubernur Rp. 250.000,- • Eselon I dan Pimpinan DPRD Rp. 200.000,- • Anggota DPRD Rp. 150.000,- • Eselon II Rp. 150.000,-

  9. Biaya Transport (Riil) • Untuk Luar Daerah : Biaya Transport terdiri dari tiket dan Biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara dan Bandara sampai Tujuan maksimal Rp. 700.000  SPJ berupa print out dari taksi atau diupayakan kwit yang dittd sopir taksi dsb • Untuk Dalam Daerah : Biaya transport terdiri dari tiket bis/kereta api dll maksimal Rp. 450.000  SPJ berupa tiket bis/kereta api, peron dsb

  10. PENGINAPAN LUAR DAERAH (RIIL) Sementara

  11. PENGINAPAN DALAM DAERAH (RIIL) SEMENTARA

  12. SewaKendaraan (Riil) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama / rombongan dapat menyewa kendaraan

  13. Biaya Penggantian BBM (PP) • Apabila melakukan perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai penggantian biaya transport dari kota Surabaya ke kota tujuan atau sebaliknya (dibebankan dalam kode rek Perjalanan Dinas) • Di SPJ kan berupa kuitansi dari SPBU • Untuk yang memakai fasilitas kendaraan dinas beserta BBM yang ditanggung dari kantor tidak dapat penggantian biaya transport

  14. StandarBiayaPenggantian BBM (PP)

  15. StandarBiayaPenggantian BBM (PP) (2)

  16. Thank You!

More Related