1 / 21

SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN. DISAMPAIKAN OLEH : BAGIAN PROGRAM DATA ORGANISASI DAN SDM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NANGA BULIK , 18 JULI 2012. DASAR. PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010

marsha
Download Presentation

SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DISAMPAIKAN OLEH : BAGIAN PROGRAM DATA ORGANISASI DAN SDM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NANGA BULIK, 18 JULI 2012

  2. DASAR PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008 PERATURAN KPU NOMOR 04 TAHUN 2010

  3. PP NO. 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  4. PP NO. 53 TAHUN 2010 • TerdapatperubahanmendasardariPP 30 Th 1980 • Bagiandarireformasibirokrasi • Lebihterjamintatatertib& kelancaranpelaksanaantugas • UntuklebihmeningkatkandisiplinmenujuterwujudnyaPNS ygprofesional • Mendorongkinerja& perubahansikapPNS & pejabat • MempercepatpengambilankeputusanataspelanggaranHukumanDisiplin • MasalahEtika, tdkdiaturdlm PP ini

  5. DISIPLIN PNS Kesanggupan PNS utk menaati kewajiban dan menghindari laranganyg ditentukan dlm peraturan per-uu-an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

  6. DISIPLIN PREVENTIF tindakan yg dilakukan utk mendorong PNS mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi pelanggaran. • DISIPLIN KOREKTIF tindakan setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan utk mencegah pelanggaran lebih lanjut. • DISIPLIN PROGRESIF tindakan pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran.

  7. 1. Kewajiban dan Larangan (Psl 3 dan Psl 4) • 17 Kewajiban dan 15 Larangan(PP 30/1980 = 26 kwajiban dan 18 larangan) • Beberapalarangan masih dirinci 2.PNS tdk menaati Psl 3 dan Psl 4, dijatuhi HD 3.PP Disiplin tdk mngesampingkan PPU pidana

  8. TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN • Jenis HD ringan : • teguran lisan; • teguran tertulis; dan • pernyataan tidak puas secara tertulis. • Jenis HD sedang : • penundaan KGB selama 1 thn; • penundaan KP selama 1 thn; dan • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn. • Jenis HD berat : • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn; • pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; • pembebasan dari jabatan; • pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; dan • pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS.

  9. Pejabat Yang Berwenang Menghukum • Presiden bagi : • Eselon I ;dan • jbtn lain yang pgkat dan • pembhtian mjd wwg Presiden • PPK bagi Eselon I, II, III, IV, V, jafung tertentu dan jafung umum dr ringan s/d berat. • Eselon I • Eselon II • Eselon III • Eselon IV • Eselon V • one step down utk jenis hkm ringan, • misal : Eselon Imenjatuhkan hkm tkt ringan bagi Eselon II, dst. • two step down utk jenis hkm sedang, • misal : Eselon I menjatuhkan hkm tkt sedang bagi Eselon III, dst. Psl. 7(4) b,c,d,e Berlaku rumus one step down dan two step down

  10. KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM • PejabatYangBerwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggar Disiplin • Apabila tdk menjatuhkan HD, pejabat tersebut dijatuhi HD oleh atasannya. • HD =HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran. • Atasan jg menjatuhkan HD thd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin. • Apabilatdk terdapat pejabatyangberwenang • menghukum,maka kewenangan jatuhkan HD • menjadi kewenangan pejabat yg lbh tinggi.

  11. PKPU NO. 22 TAHUN 2008 PERUBAHAN PKPU NO. 06 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KPU SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTA

  12. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS SUB BAGIAN PROGAM DAN DATA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS SUB BAGIAN HUKUM SUB BAGIAN UMUM

  13. Pasal 181 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiriatas: a. Subbagian Program dan Data; b. SubbagianHukum; c. SubbagianTeknisPemiludanHubunganPartispasiMasyarakat; d. SubbagianUmum.

  14. Subbagian Program dan Data Pasal 182 Subbagian Program dan Data mempunyaitugasmengumpulkandanmengolahbahanrencana, program, anggaranpembiayaankegiatantahapanPemilu. SubbagianHukum Pasal 183 SubbagianHukummempunyaitugasmelaksanakaninventarisasi, pengkajian, danpenyelesaiansengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasifaktualpesertaPemilu, sertaadministrasikeuangan, dandanakampanye .

  15. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Pasal184 SubbagianTeknisdanHubunganPartisipasiMasyarakatmempunyaitugasmengumpulkandanmengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantianantarwaktuanggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisiananggotaDPRD Kabupaten/Kota pascaPemilu, penetapandaerahpemilihandanpencalonan, danpenetapancalonterpilihPemiluanggota DPRD Provinsi, danPemiluKepala Daerah danWakilKepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasamaantarlembaga, melaksanakanpelayananinformasi, sertapendidikanpemilih.

  16. SubbagianKeuangan, Umum, danLogistik Pasal185 SubbagianKeuangan, Umum, danLogistikmempunyaitugasmengumpulkandanmengolahbahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaanurusanrumahtangga, perlengkapan, keamanandalam, tatausaha, pengadaanlogistikPemiluKepala Daerah danWakilKepala Daerah, distribusilogistikPemiluanggotaDPR, DPD, dan DPRD, PresidendanWakilPresiden, Kepala Daerah danWakilKepala Daerah, kepegawaian, sertadokumentasi.

  17. PKPU NO. 04 TAHUN 2010 URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KPU SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

  18. BagianKetiga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal61 StafpelaksanapadaSekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiriatas : StafpelaksanapadaSubbagian Program danData; Staf pelaksana pada Subbagian Hukum; StafpelaksanapadaSubbagianTeknisPemiludanHubunganPartisipasiMasyarakat; StafpelaksanapadaSubbagianKeuangan, Umum, danLogistik.

  19. Pasal62 (1) StafPelaksanapadaSubbagian Program dan Data mempunyaitugas : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; mengelola, menyusun data pemilih; mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahanlain yang terkait; mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan; melakukansurvey untukmendapatkanbahankebutuhanPemilu; mengumpulkandanmengolahbahankebutuhanpemilu; mengumpulkandanmengolahbahanhasil monitoring penyelenggaraPemilu; mengumpulkandanmengolahbahanhasilsupervisipenyelenggaraPemilu; menyusundanmengelolalaporanpelaksanaankegiatanSubbagian Program danData; memberikandanmengelolabahanpertimbangankepadaSekretaris KPU Kabupaten/ Kota; melaporkanhasilpenyusunandanpengelolaanpelaksanaantugaskepadaSekretaris KPU Kabupaten/Kota; melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanolehSekretaris KPU Kabupaten/Kota; menyusundanmerencanakankebutuhananggaranprosesrekrutmenAnggotaKPU Kabupaten/ Kota; menyusundanmerencanakananggaranprosesPenggantianAntarWaktuAnggota KPU; menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

  20. Pasal(2) StafPelaksanapadaSubbagianHukummempunyaitugas : mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentangPemilu; mengumpulkandanmengelolabahanuntukadvokasidankonsultasihukumpenyelenggaraPemilu; menyusundanmengolahbahan-bahan yang sudahdikumpulkanuntukadvokasidankonsultasihukumpenyelenggarahukum; mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggarPemilu; menyusundanmengolahbahan-bahanuntukverifikasiadministrasidanfaktualpartaipolitikpesertaPemilu; menyusundanmengelolaevaluasiterhadapkegiatanverifikasipartaipolitikpesertapemiludanpelaporannya; menyusundanmengelolaverifikasicalonanggota DPRD Kabupaten/Kota; menyusunlaporankegiatanverifikasipartaipolitikpesertaPemilu; mengumpulkandanmenyusunbahan-bahanuntukverifikasiadministrasidanfaktualperseoranganpesertaPemilu; menyusundanmengolahbahan-bahan yang sudahdikumpulkanuntukverifikasiadministrasidanfaktualcalonperseoranganpesertaPemilu; mengumpulkandan mengolahbahan-bahaninformasiadministrasipelaporandanakampanyepesertaPemilu; mengumpulkandanmengolahidentifikasikinerjastafdiSubbagianHukum; menghimpundanmempelajariperaturanperundang-undangan, kebijakanteknis, pedomandanpetunjukteknissertabahan-bahanlainnya yang materinyaberhubungandenganbidangtugasSubbagianHukum; menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukandalamrangkapemecahanmasalah; menyusundanmencaribahanpertimbangankepadaSekretaris KPU Kabupaten/Kota; melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanolehSekretaris KPU Kabupaten/Kota; menyusundanmelaporkanhasilpelaksanaantugaskepada Sub bagianHukumKabupaten/Kota; melaksanakaninventarisasiperaturanperundang-undangan; menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

  21. TERIMA KASIH

More Related