PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013)

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2 3 1 PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012(MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG • BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

2. MateriSosialisasi ARAH KEBIJAKAN PERATURAN FAKTUR PAJAK 1 PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK 2 TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK 3 POIN-POIN PERUBAHAN FAKTUR PAJAK 4 PERSIAPAN KPP 5

3. ArahKebijakanPengaturan FP PenomoranFakturPajaktidaklagidilakukansendirioleh PKP, tetapidikendalikanoleh DJP melaluipemberiannomorseriFakturPajak, dimanabentukdantatacaranyaditentukanoleh DJP. 1 Penomoran FakturPajak MengembalikanpengaturanFakturPajaksesuaidengan UU KUP dan UU PPN. Sehinggamempunyaibasis legal yang kuatdanlebihmemberikankepastianhukumbaikbagi PKP maupunbagi DJP 2 Sumber: PengantarRancanganPeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak

4. Pasal 13 ayat (8) UU No.42/2009 • Tata carapembuatan FP diaturdengan/berdsrkanPeraturanMenteriKeuangan LandasanHukum PER-24/PJ/2012 • Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 • Tata carapengisianketeranganpada FP diaturdenganPeraturanDirekturJenderalPajak UU PPN • Per DirjenPajak No PER-24/PJ/2012 • Keterangan FP (Nomor Seri FakturPajak) PMK PER DJP Catatan: PeraturanDirekturJenderalPajakmempunyaikewenanganuntukmengaturtatacarapengisianketeranganpadaFakturPajak

5. Pengertian Nomor Seri FakturPajakadalahnomorseri yang diberikanolehDirektoratJenderalPajak (DJP) kepadaPengusahaKenaPajak (PKP) denganmekanismetertentuuntukpenomoranFakturPajak yang berupakumpulanangka, huruf, ataukombinasiangkadanhuruf yang ditentukan DJP. KodeAktivasiadalahkode yang berupakarakter yang dapatterdiridariangka, huruf, ataukombinasiangkadanhuruf yang diberikan DJP kepada PKP melaluisuratpemberitahuankodeaktivasi. Password adalahkode yang berupakarakter yang dapatterdiridariangka, huruf, ataukombinasiangkadanhuruf yang diberikan DJP kepada PKP melaluisuratelektronik (email). Sumber: PeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak

6. PenyempurnaanPengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN Sesuaidenganalamatygsebenarnya a IdentitasPenjual/Pembeli Alamat b Menggambarkankeadaansebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP c Keterangan FP Lengkap Dalamhaldiketahuijumlah unit atausatuantertentulainnya, makaharusdicantumkan Nomor Seri FP Memintake DJP Tata caraditentukanoleh DJP f Sesuaiidentitas yang sah & berlaku (fotocopydilampirkanpadasaatpemberitahuanpejabatpenandatangan FP) • Identitas: • KTP • SIM • Passport NamaPenandatangan FP g Catatan: Selain 5 ButirPengaturandiatas, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

7. PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kodetahun Nomor Seri Kodecabang Kodetransaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukanoleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuaidengan Per-13/65 . . - Kodetransaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukanolehsistem DJP, termasukkodetahunakandicreateolehsistem DJP dankodecabangdihapus. Penomoran FP Sesuaidengan Per-24

8. KODE TRANSAKSI DAN STATUS FAKTUR PAJAKPer-24/PJ/2012 Kode Transaksi : 01- kepada Selain Pemungut PPN 02- kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah 03- kepada Pemungut PPN lainnya, selain Bendahara Pemerintah (KKS Migas & BUMN) 04- yang menggunakan DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN (PMK-75 /PMK.03/2010) 05- tidak digunakan 06- penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN (penyerahan yg menggunakan tarifselain 10%,penyerahan hasil tembakau dan penyerahan kepada turis asing) 07- yang PPN-nya Tidak Dipungut (TDP), Penyerahan yg PPN-nya Ditanggung Pemerintah 08- yang dibebaskan dari pengenaan PPN 09- penyerahan Aktiva pasal 16 D kepada Selain Pemungut PPN Kode Status : 0 – Normal 1 - Penggantian

9. Apa Yang WAJIBDilakukan PKP ??? Hal-hal yang dilakukan PKP adalah : • Melakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaalamatsebenarnyaberbedadenganalamatdalamSuratKeteranganTerdaftaratauSuratPengukuhan PKP. • Membuatalamat email. • MengajukansuratpermohonanKodeAktivasidanPassword. mulai 1 Maret 2013 • MengajukanSuratPermintaanNomor Seri Faktur Pajak. mulai 1 Maret 2013 • MenyampaikanSuratPemberitahuanNama PKP atauPenunjukkanPejabat/Pegawai yang berwenangmenandatanganiFaktur Pajak. • MenyampaikanSuratPemberitahuanPerubahan Pejabat/Pegawai yang berwenangmenandatanganiFaktur Pajak. • MenyampaikanSuratPemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Tidak Digunakan (bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember).

10. KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.

11. KegiatanPermohonanKodeAktivasidan Password Petugas TPT di KPP 1 2 Suratpemberitahuankodeaktivasidikirim via pos Suratpermohonankodeaktivasi PetugasSeksiPelayanan di KPP 3 3 Password di email 5 Pemberitahuankemposdi email PKP Direkamdiaplikasidi KPP 4 Suratpemberitahuankodeaktivasikempos Data base RegistrasiUlang PKP danverifikasiPengukuhan PKP Penerimasuratmasuk KPP Catatan: Tata Cara PermohonanKodeAktivasidan Password secaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE-52/PJ/2012

12. KegiatanPermintaanNomor Seri FakturPajak PKP memasukkankodeaktivasidan password 2 1 3 suratpermintaannomorseri Petugas TPT di KPP SuratPemberitahuannomorseriFakturPajak Data base kepatuhan 3 masapajakterakhir PKP Data base penomoranFakturPajak Catatan: Tata Cara PermintaanNomor Seri FakturPajaksecaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE-52/PJ/2012

13. Jangka Waktu Penyelesaian • Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; • Surat Pemberitahuan Nomor Seri faktur Pajak diterbitkan pada hari yang sama sejak permintaan diterima secara lengkap;

14. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Jika PKP tidak/belum menyampaikan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo, maka TIDAK DAPAT diberikan Nomor Seri Faktur Pajak

15. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Jika PKP tidak/belum menyampaikan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo, maka TIDAK DAPAT diberikan Nomor Seri Faktur Pajak

16. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP: • Perhitungannya by system • Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak: • 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya secara manual/hardcopy; atau • 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik pada masa sebelumnya. • Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta

17. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep 100 150 250 Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Maksimal diberi = 120% X (100+150+250) = 600 . 55 25 0 • Yang diminta >600: diberikan 600 nomor • Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0) = 96. • Yang diminta >96: diberikan 96 nomor • Yang diminta <96: diberikan sebesar diminta

18. POIN PERUBAHAN 1 Catatan:

19. POIN PERUBAHAN 2 Catatan: Pengaturanbutirke 4, PKP harusmenyampaikansuratpemberitahuanpenandatangan FP + copy kartuidentiitas

20. POIN PERUBAHAN 3

21. POIN PERUBAHAN 4 Catatan: Selain 10 ButirPerubahan, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

22. FP Pengganti, FP HilangdanPembatalan FPPasal 15 Per-24/PJ/2012 • AtasFakturPajak yang rusak, salahdalampengisian, atausalahdalampenulisan, sehinggatidakmemuatketerangan yang lengkap, jelas, danbenar, PKP yang menerbitkanFakturPajaktersebutdapatmenerbitkanFakturPajakpengganti. • AtasFakturPajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkanmaupunpihak yang menerimaFakturPajaktersebutdapatmembuatcopy dariarsipFakturPajak. • DalamhalterdapatpembatalantransaksipenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajak yang FakturPajak-nyatelahditerbitkan, PKP yang menerbitkanFakturPajakharusmelakukanpembatalanFakturPajak.

23. FP Pengganti, FP HilangdanPembatalan FPPasal 15 Per-24/PJ/2012 • PenerbitanFakturPajakpenggantiataupembatalanFakturPajakdapatdilakukansepanjangterhadapSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilaidimanaFakturPajak yang digantiataudibatalkantersebutdilaporkanmasihdapatdilakukanpembetulansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku. • Pembetulan SPT Masa PPN sebagaimanapadaayat (4) dapatdilakukansepanjangterhadap SPT Masa PPN dimanaFakturPajak yang digantiataudibatalkantersebutdilaporkanbelumdilakukanpemeriksaan, belumdilakukanpemeriksaanbuktipermulaan yang bersifatterbuka, dan/atau PKP belummenerimaSuratPemberitahuanHasilVerifikasi. • PembeliBarangKenaPajakdan/atauPenerimaJasaKenaPajak yang telahmelakukanpengkreditanPajakMasukanatasPajakPertambahanNilaipadaFakturPajak yang digantiataudibatalkanolehPengusahaKenaPajakPenjual, harusmelakukanpembetulanSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilaipadaMasaPajakdimanaFakturPajak yang digantiataudibatalkantersebutdilaporkan, sepanjangterhadapSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilaidimanaFakturPajak yang digantiataudibatalkantersebutdilaporkanbelumdilakukanpemeriksaabelumdilakukanpemeriksaanbuktipermulaan yang bersifatterbuka, dan/atau PKP belummenerimaSuratPemberitahuanHasilVerifikasi.

24. Tata Cara PembetulanatauPenggantian FPPasal 15 Per-24/PJ/2012 • FakturPajakPenggantitetapmenggunakanNomor Seri FP yang samadenganNomor Seri FakturPajakygdiganti.Sedangkantanggal FP Penggantidiisidengantanggalpadasaat FP Penggantidibuat. • Pada FP Penggantidibubuhkan cap ygmencantumkanKodedanNomor Seri FP sertatanggal FP ygdiganti. • Penerbitan FP Penggantimengakibatkanadanyakewajibanuntukmembetulkan SPT Masa PPN padamasapajakterjadinyakesalahanpembuatan FP tersebut. • FP Penggantidilaporkandalam SPT Masa PPN masapajak yang samadenganmasapajakdilaporkannya FP ygdilakukanpenggantiandenganmencantumkannilaidan/atauketeranganygsebenarnyaatausesungguhnyasetelahpenggantian. • Pelaporan FP Penggantipada SPT Masa PPN tersebutharusmencantumkanKodedanNomor Seri FP yang digantipadakolomygtelahditentukan.

25. Pasal17 PKP PedagangEceran • Tanpa keterangan : • identitas pembeli • nama dan tanda tangan penjual PedagangEceran Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak Membuat Faktur Pajak tidaklengkap • Kegiatan usaha / pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : • a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datangke tempat konsumen akhir; • b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan • c. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli. • Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : • melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; • langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan • pada umumnya dilakukan secara tunai.

26. Pasal18 PKP Pedagang Eceran Kode & Nomor Seri FP PER-58/PJ/2010 Tgl 13-12-2010 PKP Pedagang Eceran

27. LangkahPersiapan KPP 2012 2013 2013 31 Des 2012 Batas AkhirRegistrasiUlang PKP 1 Maret 2013 PKP memintakodeaktivasi, pasworddannomorserike KPP 1 April 2013 Nomorserimulaidigunakan PKP DimintakepadaKepala KPP danKanwiluntukmenginformasikankebijakaninikepadasetiappegawaidilingkungankerjamasing-masingdan PKP yang dikukuhkandiwilayahkerjamasing-masing. 1 Kepala KPP dimintauntukmenyelesaikanseluruhkegiatanRegistrasiUlang PKP paling lambattanggal 31 Desember 2012 danmendokumentasikannyasecarabaikdanbenar. 2 Sumber: Per-05/PJ/2012 danperubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, danSuratDirjen S-243/PJ/2012

28. Pasal 21 PER-24/PJ/2012 Padasaat PER-24/PJ/2012 berlaku Dicabut & DinyatakanTidakBerlaku PER-13/PJ/2010 & PER-65/PJ/2010 1 Ketentuan-ketentuan lain yang mengaturtentangFakturPajak MasihBerlaku 2 sepanjang Tidakbertentangan

29. PENJELASAN LEBIH LANJUT TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012, HUBUNGI ACCOUNT REPRESENTATIVE SAUDARA TerimaKasih “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI