Demokrasi lokal studi kasus ide pemekaran provinsi tapanuli dan luwu raya
Download
1 / 17

DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) - PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on

DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA). MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009. TOLOK UKUR KEBERHASILAN DESENTRALISASI. WATAK TATA PEMERINTAHAN DESENTRALISTIS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)' - marlis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Demokrasi lokal studi kasus ide pemekaran provinsi tapanuli dan luwu raya

DEMOKRASI LOKAL(STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)

MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL

DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA

2009


Tolok ukur keberhasilan desentralisasi
TOLOK UKUR KEBERHASILAN DESENTRALISASI

  • WATAK TATA PEMERINTAHAN DESENTRALISTIS

  • KAPASITAS MENGELOLA KONFLIK DAN MENGGALANG KERJA SAMA

  • KAPASITAS MENDORONG KINERJA MELALUI EVALUASI

  • OPTIMALNYA DELIVERY PELAYANAN PUBLIK

  • KOMPETENSI POLICY-MAKING DI TINGKAT LOKAL

    SUMBER: PURWO SANTOSO, 2009


Teori dan konsep
TEORI DAN KONSEP

  • STATE-SOCIETY RELATIONSHIP

  • CRITICAL THINKING


Mengapa state society relation
MENGAPA STATE-SOCIETY RELATION

  • SEJATINYA KEBERADAAN DARI DESENTRALISASI TIDAK LAIN ADALAH UNTUK MENDEKATKAN NEGARA KEPADA MASYARAKAT

  • TERCIPTA INTERAKSI YANG DINAMIS, BAIK PADA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAUPUN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (VINCENT OSTROM, 1991)

  • THE FEATURES OF GOVERNANCE THAT WOULD BE APPROPRIATE TO CIRCUMSTANCE WHERE PEOPLE GOVERN RATHER THAN PRESUMING THAT GOVERNMENT GOVERN (1991:6).


Pola interaksi rezim otoriter
POLA INTERAKSI REZIM OTORITER

  • SATU ARAH

  • PEMERINTAH PUSAT DOMINAN PERUMUS KEBIJAKAN DESENTRALISASI

  • PEMERINTAH DAERAH INFERIOR PELAKSANA TEKNIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI

  • SOCIETY DIPINGGIRKAN

  • KOALISI TAWAR MENAWAR ANTAR ELIT PEMERINTAH DAERAH


Desentralisasi state society relation rezim otoriter
DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM OTORITER

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM OTORITER

HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM REZIM OTORITER

STATE

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

SOCIETY

MASYARAKAT

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009


Pola interaksi rezim transisi
POLA INTERAKSI REZIM TRANSISI

  • SIFAT DASAR INTERAKSI MASIH LEBIH BANYAK SATU ARAH

  • SOCIETY RELATIF MENDAPATKAN PERLUASAN PERAN

  • STATE MASIH MENDOMINASI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASIONAL

  • STATE CENDERUNG MEMAKSAKAN KEHENDAK

  • “PERSELINGKUHAN” ANTARA STATE ACTORS MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOK

  • POLA STATE-SOCIETY BERGESER KE DUA ARAH LEBIH DEMOKRATIS

  • KOMPETISI ANTARA ELIT MASSA SEMAKIN SENGIT DAN TRANSPARAN

  • INTERAKSI LEBIH KENTARA ANTARA STATE ACTORS DAN MASS SOCIETY ACTORS

  • TERJADINYA “POLIARKI POLITIK”


HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM TRANSISI DEMOKRASI

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM TRANSISI KE DEMOKRASI

STATE

PEMERINTAH PUSAT

SOCIETY

PEMDA

MASY.

PEMEKARAN DAERAH DAN PILKADA….?

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM TRANSISI DEMOKRASI


Pola interaksi rezim demokrasi
POLA INTERAKSI REZIM DEMOKRASI

  • SANGAT DINAMIS

  • PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DUA ARAH

  • TAHAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUA ARAH

  • SENYAWA ANTARA TUNTUTAN MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN NEGARA


HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM

REZIM DEMOKRASI

KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM DEMOKRASI

STATE

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH

SOCIETY

PEMDA

MASY

DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM DEMOKRASI

SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009


Transisi demokrasi

TRANSISI DEMOKRASI

PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI SELATAN


Model state society relation provinsi sumatera utara dan sulawesi selatan 1949 1950

HUBUNGAN ANTARA SOCIETY DAN STATE DIPENGARUHI OLEH MITOS (LA GALIGO MYTH, LUWU)

PEMIMPIN MERUPAKAN KETURUNAN DARI YG DITURUNKAN DARI LANGIT, BATARA GURU, TOMANURUNG GODS

APABILA TERJADI CHAOS, MAKA PEMIMPIN DIPILIH BERDASARKAN KONSENSUS, MERUPAKAN ORANG YG MEMILIKI KEISTIMEWAAN, TOMANURUNG (MATULLADA, 1975:320)

TOMANURUNG MENGAJARKAN KELOMPOK ADAT ISTIADAT DAN MENUNJUK SEORANG PEMIMPIN DI KELOMPOK YG TELAH MEWARISI AJARANNYA

KERAJAAN BONE (BUGIS) DAN GOWA (MAKASSAR) MEWARISI TRADISI TOMANURUNG

TERJADI PERTENTANGAM ANTARA IDENTITAS BATAK DIDOMINASI OLEH BATAK TOBA

IDENTITAS KEBANGSAWANAN (SIMALUNGUN, TAPANULI UTARA, KARO, PAK PAK DLLNYA) HANCUR AKIBAT KESENJANGAN EKONOMI BERAKIBAT KONFLIK GOLONGAN

MODEL STATE-SOCIETY RELATION PROVINSI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI SELATAN 1949-1950


Critical thinking
CRITICAL THINKING

  • CRITICAL THINKING ATAU CARA BERPIKIR KRITIS MENGACU PADA SUATU INVESTIGASI BERTUJUAN MENGKAJI SITUASI, FENOMENA, PERTANYAAN, ATAU MASALAH YANG MENGARAH PADA SATU HIPOTESIS ATAU KESIMPULAN TENTANG HAL TERSEBUT YANG MENGINTEGRASIKAN SEMUA INFORMASI TERSEDIA DAN OLEH KARENA ITU MEYAKINKAN (KURFISS, 1988, P. 2)

  • KUALITAS IDEAL DARI KEBANYAKAN MASYARAKAT INDONESIA, KEPATUHAN PADA MORAL DAN STANDAR RELIGIUS MERUPAKAN UTAMA YANG DIHARAPKAN DARI SETIAP ORANG DISAMPING KEMAMPUAN UNTUK MEMBENTUK PENDAPAT ORANG LAIN TIDAK DIPANDANG SEBAGAI HAL YANG PENTING (SETIADI, 1986),

  • COLLECTIVISTIC CULTURES VS INDIVIDUALISTIC CULTURES (RUEDA & DEMBO, 1995).


Budaya critical thinking pada demokrasi sumatera utara dan sulawesi selatan

BERPIKIR KRITIS ADALAH BERPIKIR SECARA LOGIS, SISTEMATIS, DAN RASIONAL

INDIVIDU KRITIS

PERCAYA TERHADAP DIRI SENDIRI

BERANI UNTUK BERBEDA DARI LAINNYA

BERPENDIRIAN KERAS

MAMPU MENGONTROL EMOSI

PENUH RASA INGIN TAHU DGN MENGAJUKAN PERTANYAAN DI DALAM HATI MAUPUN DI LUAR

PROTOTIPE MASYARAKAT SUMATERA UTARA (EX.BATAK TOBA) TERKADANG DISALAHARTIKAN SEBAGAI INDIVIDU2 YG SGT INGIN MENONJOL KARENA TERLALU BANYAK PERTANYAAN

BERPIKIR KRITIS

MAKASSAR DAN MANDAR SUPERIOR TERHADAP ETNIK LAINNYA

TRADISI MIGRASI, BERTANI (PEGUNUNGAN), DAN NELAYAN (LAUTAN)

SULIT BERHADAPAN SETARA DENGAN KELOMPOK LAIN

TIDAK MAU ADA PESAING

KERAP TERLIBAT PERTIKAIAN DENGAN KELOMPOK LAIN YG TIDAK SEPAHAM

KEPERCAYAAN PADA NENEK MOYANG MASIH KENTAL

BUDAYA PATRONAGE BERBASIS IKATAN KEKERABATAN

PROTOTIPE MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (EX. LUWU) TERKADANG DISALAHARTIKAN SEBAGAI INDIVIDU2 YG TIDAK MAU MENGALAH DAN KERAS KEPALA

BUDAYA CRITICAL THINKING PADA DEMOKRASI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI SELATAN


Dua catatan penting tragedi sumatera utara

DUA CATATAN PENTING “TRAGEDI SUMATERA UTARA” DAN RASIONAL

PERTAMA:

ADANYA TINDAK ”ANARKHIS” DILAKUKAN OLEH PARA PENDUKUNG PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI, DIMANA TELAH MENGINGKARI HAKIKAT DAN TUJUAN DASAR DARI PEMEKARAN DAERAH ITU SENDIRI.

KEDUA:

DEMOKRASI PADA MASA TRANSISI SECARA RELATIF MENAMPILKAN SEMAKIN TRANSPARANNYA PERAN ”ELIT” DALAM PROSES PEMEKARAN DAERAH.


Dua catatan penting pembentukan provinsi luwu

DUA CATATAN PENTING “PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU” DAN RASIONAL

KESATU:

PROVINSI SATU GUBERNUR BANYAK DALAM PROSES PEMEKARAN DAERAH

KEDUA:

DEMOKRASI PADA MASA TRANSISI MASIH BERJALAN TIMPANG KARENA BANYAKNYA CAMPUR TANGAN ”ELIT LOKAL” BERKOLABORASI DGN “ELIT PUSAT” DALAM PROSES PEMEKARAN DAERAH MEMPERSULIT LEPASNYA KABUPATEN LUWU (TIMUR, UTARA, BARAT, TANA TORAJA) DARI PROVINSI INDUK SULAWESI SELATAN


ad