Kasus newmont ditinjau dari perspektif otonomi daerah desentralisasi fiskal
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal PowerPoint PPT Presentation


  • 255 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal. Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumber Penerimaan Daerah. PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%  Ketimpangan Vertikal & Horizontal Dana Bagi Hasil (DBH)

Download Presentation

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

Robert A. Simanjuntak

FakultasEkonomiUniversitas Indonesia


Sumber Penerimaan Daerah

  • PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%

     Ketimpangan Vertikal & Horizontal

  • Dana Bagi Hasil (DBH)

     mengurangi Ketimpangan Vertikal

     meningkatkan Ketimpangan Horizontal

  • Dana Alokasi Umum (DAU)

     mengurangi Ketimpangan Horizontal

  • Dana Alokasi Khusus (DAK)

  • Pinjaman Daerah


Pajak yang Dapat Dibagihasilkan

  • Penerimaannya elastis terhadap (tumbuh seiring dengan) pertumbuhan ekonomi

  • Potensi basis pajaknya relatif merata antardaerah

  • Lokasi tax collection kurang lebih sama dengan lokasi tax incidence

  • Obyek pajak merupakan kepemilikan nasional

  • Penerimaannya tidak bersifat ad hoc dan/atau distortif terhadap kegiatan perekonomian


SDA yang Dapat Dibagihasilkan

  • SDA yang tidak terbarukan (non-renewable)

  • SDA dengan PNBP yang jelas dan potensial

  • Komponen yang dibagihasilkan teridentifikasi dengan baik

  • Daerah dan periode pemungutan teridentifikasi dengan baik

  • Eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dapat teridentifikasi dengan baik lokasinya

  • Basis pajaknya memiliki lokasi yang spesifik


Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik

  • Esensi Otonomi Daerah  “mendekatkan pemerintah kepada masyarakat”

  • Beberapa hasil penelitian tentang kaitan Desentralisasi dengan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Layanan Publik  Kesimpulannya Ambigu, bahkan untuk beberapa aspek Cenderung Memburuk.

  • Beberapa Isu yang mendominasi: Perebutan sumber-sumber penerimaan, Pilkada, Pemekaran, dll.


Dana Perimbangan ke NTB, Sumbawa dan Sumbawa Barat (Rp Milyar)


DAU dan DBH per kapita (Rp)


  • Login