Kasus newmont ditinjau dari perspektif otonomi daerah desentralisasi fiskal
Download
1 / 9

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal - PowerPoint PPT Presentation


  • 279 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal. Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumber Penerimaan Daerah. PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%  Ketimpangan Vertikal & Horizontal Dana Bagi Hasil (DBH)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kasus newmont ditinjau dari perspektif otonomi daerah desentralisasi fiskal
Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

Robert A. Simanjuntak

FakultasEkonomiUniversitas Indonesia


Sumber penerimaan daerah
Sumber Penerimaan Daerah Desentralisasi Fiskal

  • PAD  untuk Kab/Kota hanya rata-rata 7%

     Ketimpangan Vertikal & Horizontal

  • Dana Bagi Hasil (DBH)

     mengurangi Ketimpangan Vertikal

     meningkatkan Ketimpangan Horizontal

  • Dana Alokasi Umum (DAU)

     mengurangi Ketimpangan Horizontal

  • Dana Alokasi Khusus (DAK)

  • Pinjaman Daerah


Pajak yang dapat dibagihasilkan
Pajak yang Dapat Dibagihasilkan Desentralisasi Fiskal

  • Penerimaannya elastis terhadap (tumbuh seiring dengan) pertumbuhan ekonomi

  • Potensi basis pajaknya relatif merata antardaerah

  • Lokasi tax collection kurang lebih sama dengan lokasi tax incidence

  • Obyek pajak merupakan kepemilikan nasional

  • Penerimaannya tidak bersifat ad hoc dan/atau distortif terhadap kegiatan perekonomian


Sda yang dapat dibagihasilkan
SDA yang Dapat Dibagihasilkan Desentralisasi Fiskal

  • SDA yang tidak terbarukan (non-renewable)

  • SDA dengan PNBP yang jelas dan potensial

  • Komponen yang dibagihasilkan teridentifikasi dengan baik

  • Daerah dan periode pemungutan teridentifikasi dengan baik

  • Eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi dapat teridentifikasi dengan baik lokasinya

  • Basis pajaknya memiliki lokasi yang spesifik


Otonomi daerah dan pelayanan publik
Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik Desentralisasi Fiskal

  • Esensi Otonomi Daerah  “mendekatkan pemerintah kepada masyarakat”

  • Beberapa hasil penelitian tentang kaitan Desentralisasi dengan Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Layanan Publik  Kesimpulannya Ambigu, bahkan untuk beberapa aspek Cenderung Memburuk.

  • Beberapa Isu yang mendominasi: Perebutan sumber-sumber penerimaan, Pilkada, Pemekaran, dll.


Dana perimbangan ke ntb sumbawa dan sumbawa barat rp milyar
Dana Perimbangan ke NTB, Sumbawa Desentralisasi Fiskaldan Sumbawa Barat (Rp Milyar)


Dau dan dbh per kapita rp
DAU dan DBH per kapita (Rp) Desentralisasi Fiskal


ad
  • Login