HUKUM LINGKUNGAN
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 14

HUKUM LINGKUNGAN Istislam , SH.MH UM PowerPoint PPT Presentation


  • 202 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HUKUM LINGKUNGAN Istislam , SH.MH UM. HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP HUKUM : MENGATUR, MEMAKSA, SANKSI DPT DITERAPKAN OLEH PENEGAK HUKUM NGR/PEMERINTH LINGKUNGAN/LINGKUNGAN HIDUP :

Download Presentation

HUKUM LINGKUNGAN Istislam , SH.MH UM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hukum lingkungan istislam sh mh um

HUKUM LINGKUNGAN

Istislam, SH.MHUM

  • HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

  • HUKUM : MENGATUR, MEMAKSA, SANKSI DPT DITERAPKAN OLEH PENEGAK HUKUM NGR/PEMERINTH

  • LINGKUNGAN/LINGKUNGAN HIDUP :

    KESATUAN RUANG DENGAN SEMUA BENDA, DAYA KEADAAN DAN MAHLUK HIDUP, TERMASUK MANUSIA DAN PERILAKUNYA, YANG MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN PERIKEHIDUPAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA SERTA MAHLUK HIDUP


Lingkungan hidup

LINGKUNGAN HIDUP

  • FISIK (air,tanah & Udara)

  • Biologis (Hewan &Tumbuhan)

  • Sosial-Budaya (Interaksi manusia sesama)


Dasar hukum

DASAR HUKUM

  • UUD 1945 (amandemen)

  • UU 32 /2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MENGGANTIKAN UU No. 23/1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP/ UUPLH


Beberapa peraturan perundang undangan lh

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LH

  • Hinder-Ordonnantie /HO.1926

  • UU 5/1960: UU Pokok Agraria

  • UU 11/1967: Pertambangan

  • UU 11/1974: Pengairan

  • UU 5/1984: Perindustrian

  • UU 9/1985: Perikanan

  • UU 5/1990: Konservasi Hayati

  • UU 9/1990: Kepariwisataan

  • UU 4/1992: Perumahan dan Permukiman

  • UU 5/1992: Cagar Budaya


Hukum lingkungan istislam sh mh um

  • UU 16/1992: Karantina

  • UU 23/1992: Kesehatan

  • UU 24/1992: Tata Ruang

  • UU 6/1996: Perairan INA

  • UU 10/1997: Tenaga Nuklir

  • UU 15/1997: Transmigrasi

  • UU 41/1999: Kehutanan

  • UU 22/2001: Migas

  • PP.54 / 2000 : Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan


Hukum lingkungan istislam sh mh um

  • PP No. 27 /1999 Tentang AMDAL

  • Kep Men LH No. 17/2001 Tentang Jenis Rencana Kegiatan/Proyek Dilengkapi AMDAL

  • Kep Men LH No 086/2002 Yang Wajib Tentang Pedoman Umum UKL dan UPL

  • PerMen LH No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

  • PerMen LH N0 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi Dengan AMDAL


Aspek aspek hukum link

ASPEK-ASPEK HUKUM LINK

  • HUKUM LINGKUNGAN ADM.

  • HUKUM LINGK.KEPERDATAAN

  • HUKUM LINGK.KEPIDANAAN

  • HUKUM TATA RUANG

  • HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL


Beberapa peraturan perundang undangan lh1

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LH

  • PP No. 27 /1999 Tentang AMDAL

  • Kep Men LH No. 17/2001 Tentang Jenis Rencana Kegiatan/Proyek Dilengkapi AMDAL

  • Kep Men LH No 086/2002 Yang Wajib Tentang Pedoman Umum UKL dan UPL

  • PerMen LH No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

  • PerMen LH N0 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi Dengan AMDAL


Uupplh sebagai ketentuan payung umbrella act provision

UUPPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG(Umbrella Act/Provision)

UUPLH adalah sebagai BASIS YURIDIS (basic law) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk yang mengandung KETENTUAN LH, baik yang sudah ada (LEX LATA) maupun yang akan berlaku (LEX FERANDA).


Tujuan sasaran pengelolaan lingkungan

TUJUAN & SASARANPENGELOLAAN LINGKUNGAN

TUJUAN:

MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YG MENCAKUP SEKALIGUS PRINSIP-PRINSIP EKOLOGIS, EKONOMIS, & SOSIO-POLITIS

SASARAN:

  • Tercapainya keselarasan, keserasian, & keseimbangan antara manusia dan lingkungan;

  • Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan yg memiliki sikap

    dan tindak melindungi dan membina lingkungan;

  • Terjaminnya kepentingan generasi masa kini & generasi masa depan;

  • Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan;

  • Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

  • Terlindunginya NKRI terhadap dampak U/K di luar wilayah negara yg menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.


Hukum lingkungan istislam sh mh um

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA TERPADU Untuk Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup:

  • Kebijaksanaan PENATAAN

  • PEMANFAATAN

  • PENGEMBANGAN

  • PEMELIHARAAN

  • PEMULIHAN

  • PENGAWASAN

  • PENGENDALIHAN

    LINGKUNGAN HIDUP

WEWENANG KELEMBAGAAN

Pengelolaan Lingkungan

Lebih bersifat

KOORDINATIF?


Keterpaduan koordinasi

KETERPADUAN & KOORDINASI

  • KETERPADUAN (Integration) = penyatuan dari wewenang (fusion of competences)

  • KOORDINASI (Coordination) = kerjasama dalam pelaksa-naan wewenang yg bersifat mandiri (working together in the exertion of autonomous competences) (AV van den Berg,1985)


Unsur unsur pencemaran lh

UNSUR-UNSUR PENCEMARAN LH

  • PERBUATAN MANUSIA YG MEMASUKKAN SESUATU KE DALAM L. H. (BUKAN PERISTIWA ALAM)

  • PENETAPAN KUALITAS L.H. (B.M.L.)

  • PERUNTUKAN L.H. (DIGUNAKAN UNTUK APA)

  • TURUNNYA KUALITAS L.H.

  • TIDAK BERFUNGSINYA LH SESUAI DG PERUNTUKANNYA


Unsur unsur kerusakan lh

UNSUR-UNSUR KERUSAKAN LH

  • TERDAPATNYA PERUBAHAN FISIK L.H.

  • TIDAK BERFUNGSINYA L.H.

  • TERDAPATNYA KRITERIA BAKU KERUSAKAN FISIK L.H.


  • Login