penguatan kelembagaan kkb di kabupaten dan kota
Download
Skip this Video
Download Presentation
Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota - PowerPoint PPT Presentation


  • 297 Views
  • Uploaded on

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota. Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama BKKBN. Outline. Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota SDM Pengelola Advokasi dan KIE Below The Line Penerapan SPM Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah. Kondisi Kelembagaan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota' - malaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
penguatan kelembagaan kkb di kabupaten dan kota

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS

Sekretaris Utama BKKBN

outline
Outline
  • Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota
  • SDM Pengelola
  • Advokasi dan KIE Below The Line
  • Penerapan SPM
  • Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah
kondisi kelembagaan
Kondisi Kelembagaan

A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP41/2007

kondisi kelembagaan1
Kondisi Kelembagaan

B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca ditetapkannya UU 52/2009)

kondisi kelembagaan2
Kondisi Kelembagaan

Lanjutan

  • Catatan:
  • Belumseragamdengannomenklatur BKKBD
  • Pembentukan BKKBD merupakanamanat UU N0. 52/2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3))
  • Struktur yang ideal adalahterdiridariSekretariatdan 4 Bidang, yaituPengendalianPenduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi
  • Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)
slide6

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

  • Melemahnyakomitmenpemerintahpusat dan daerah
  • 11 kab/kota (pemekaran) belummembentukkelembagaan
  • Anggaran APBD dikab/kotautk program KB belum mencukupi  masihsangatkecildibandingprioritaspembangunan yang lain)
  • Bervariasinyakelembagaan (Dinas, Badan, Kantor)
  • Program KKB pentingtapitidakprioritas (dianggapkonsumtifdantidakmenarikuntukisupolitik berdampakpadakebijakanpemda)
  • Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola(PLKB, Kader/IMP)
  • SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat variatifdalampenguasaan Program KKB
slide7

SDM PENGELOLA

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

  • Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi
  • Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal *
  • Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %)dari targetSPM 2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79. 418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB)
  • Sebagianpimpinan SKPD-KBbelummemahami substansi KKBsecarautuh

* Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013

** Sumber: LaporanPerwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013

kondisi petugas lapangan kb
KondisiPetugasLapangan KB

Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012

**) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013

advokasi dan kie below the line
Advokasi dan KIE Below The Line
  • Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the line, through the line dan below the line, dengan titik berat pada below the line melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku
  • Karakteristik below the line: media dengan jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat dengan sasaran, local content (menggunakan tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai norma dan budaya lokal).
slide10

Above Media Line

Televisi, Radio, Surat Kabar/ Majalah, Website

Through Media Line

Billboard, Umbul-umbul, Spanduk, Roll-up Banner

  • Below Media Line
    • Poster, Leaflet, Booklet, KIP/K, Stiker, Plakat, Media Merchandise
slide11

PENERAPAN SPM

SPM 2010-2014  3 jenispelayanandasar

(9 INDIKATOR)

  • Menjaminaksesmasyarakatuntuk

memperoleh pelayanandasar

  • Indikator Sederhana, konkrit, mudahterukur, terbuka, terjangkau, dan dapatdipertanggung

jawabkan (RPJMN 2010-2014)

slide12

Kab/Kotamenyelenggarakanpelayanan KB & KS berdasarkan SPM yang meliputijenispelayanandasarbesertaindikatorkinerja dan target

tahun 2010-2014 meliputi :  

A. PelayananKomunikasi, Informasidan Edukasi(KIE)

KB dan KS;

B. PenyediaanAlatdanObatKontrasepsi;

C. PenyediaanInformasi Data Mikro keluarga.

DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS

3 juknis spm

Juknis Perencananaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK-010/B5/2010)

  • Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS (Perka BKKBN No. 232/HK-010/B5/2010)
  • Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan Pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 281/PER/B4/2011)

3 JUKNIS SPM

permasalahan penerapan spm
PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9 Provinsi terdapat beberapa permasalahan:

  • Seringnya mutasi pengelola program KKB
  • Persepsi Stakeholders beragamProgram KB belum menjadi program prioritas
  • Kelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan SPM
  • Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan
permasalahan penerapan spm1
PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Lanjutan

  • Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota belum mampu memenuhi indikator penyediaan kontrasepsi 30 %
  • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5 % PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama)
  • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5% Unmet Need (indikator ketiga)
  • Rasio PLKB yang belum tercapai
kondisi penganggaran program kkb
Kondisi Penganggaran Program KKB
  • Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota untuk program KKB hanya berkisar antara:

0,04 % - 2 %*

  • Program KKB merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar, namun pada umumnya belum menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran.

*)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)

dukungan penganggaran program kkb
DUKUNGAN PENGANGGARAN PROGRAM KKB
  • Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU (APBD)
  • Sumber Dana dari Pusat (APBN) :
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB
    • Alkon
    • Dukungan Kegiatan
slide21

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH

PembagianUrusan

UU No. 32/2004

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Urusan

Sumber Pendanaan

UU No. 33/2004

APBD

DBH

DAU

PAD

UU No.28/2009

DAK

Desentralisasi

Pendapatan Transfer

Dana Otsus

K/Lmelimpahkan wewenang kepada Gubernur

Dana Penyesuaian

Dekonsentrasi

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana Hibah

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah

K/Lmenugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota

Dana Darurat

Belanja

Penggunaan SILPA

Surplus/Defisit

Pencairan Dana

Cadangan

Pembiayaan

Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

APBN

Pinjaman Daerah

APBN

kebijakan penganggaran kemendagri

MELIPUTI :

KEBIJAKAN PENGANGGARAN (Kemendagri)

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

BELANJA LAIN-LAIN

b elanja yg diarahkan earmark

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB :

  • BELANJA PEGAWAI
  • BELANJA BUNGA
  • KEGIATAN DPA - L
  • DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP)
BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

DAK

DBH - DR

DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

DANA OTSUS (Untuk Program)

DANA BOS

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, TambahanPenghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru)

BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS

b elanja yg ditentukan prosentasenya sesuai amanat per undang undangan

BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA

  • BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI
  • ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN
  • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA
  • BANTUAN PARPOL
  • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
  • BELANJA MODAL

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM :

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UNDANG-UNDANGAN
  • 26 URUSAN WAJIB(ada KB)

(diluarpendidikandankesehatan)

  • 8 URUSAN PILIHAN

Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugasdan fungsi SKPD

undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA

PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN

PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN

PERLU PANGAWALAN :

PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA MENU PENGGERAKAN KKB

PENGAWALAN PADA PERENCANAAN MULAI PADA MUSRENBANGDES

pelaksanaan spm bidang kb dan ks
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : BANGKA BELITUNG

pelaksanaan spm bidang kb dan ks7
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

pelaksanaan spm bidang kb dan ks8
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

pelaksanaan spm bidang kb dan ks9
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : KALIMANTAN SELATAN

pelaksanaan spm bidang kb dan ks10
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan)

ad