Penguatan kelembagaan kkb di kabupaten dan kota
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 38

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota PowerPoint PPT Presentation


  • 250 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota. Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama BKKBN. Outline. Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota SDM Pengelola Advokasi dan KIE Below The Line Penerapan SPM Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah. Kondisi Kelembagaan.

Download Presentation

Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS

Sekretaris Utama BKKBN


Outline

  • Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota

  • SDM Pengelola

  • Advokasi dan KIE Below The Line

  • Penerapan SPM

  • Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah


Kondisi Kelembagaan

A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP41/2007


Kondisi Kelembagaan

B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca ditetapkannya UU 52/2009)


Kondisi Kelembagaan

Lanjutan

  • Catatan:

  • Belumseragamdengannomenklatur BKKBD

  • Pembentukan BKKBD merupakanamanat UU N0. 52/2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3))

  • Struktur yang ideal adalahterdiridariSekretariatdan 4 Bidang, yaituPengendalianPenduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi

  • Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)


PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

  • Melemahnyakomitmenpemerintahpusat dan daerah

  • 11 kab/kota (pemekaran) belummembentukkelembagaan

  • Anggaran APBD dikab/kotautk program KB belum mencukupi  masihsangatkecildibandingprioritaspembangunan yang lain)

  • Bervariasinyakelembagaan (Dinas, Badan, Kantor)

  • Program KKB pentingtapitidakprioritas (dianggapkonsumtifdantidakmenarikuntukisupolitik berdampakpadakebijakanpemda)

  • Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola(PLKB, Kader/IMP)

  • SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat variatifdalampenguasaan Program KKB


SDM PENGELOLA

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

  • Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi

  • Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal *

  • Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %)dari targetSPM 2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79. 418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB)

  • Sebagianpimpinan SKPD-KBbelummemahami substansi KKBsecarautuh

    * Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013

    ** Sumber: LaporanPerwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013


KondisiPetugasLapangan KB

Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012

**) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013


Advokasi dan KIE Below The Line

  • Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the line, through the line dan below the line, dengan titik berat pada below the line melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku

  • Karakteristik below the line: media dengan jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat dengan sasaran, local content (menggunakan tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai norma dan budaya lokal).


Above Media Line

Televisi, Radio, Surat Kabar/ Majalah, Website

Through Media Line

Billboard, Umbul-umbul, Spanduk, Roll-up Banner

  • Below Media Line

    • Poster, Leaflet, Booklet, KIP/K, Stiker, Plakat, Media Merchandise


PENERAPAN SPM

SPM 2010-2014  3 jenispelayanandasar

(9 INDIKATOR)

  • Menjaminaksesmasyarakatuntuk

    memperoleh pelayanandasar

  • Indikator Sederhana, konkrit, mudahterukur, terbuka, terjangkau, dan dapatdipertanggung

    jawabkan (RPJMN 2010-2014)


Kab/Kotamenyelenggarakanpelayanan KB & KS berdasarkan SPM yang meliputijenispelayanandasarbesertaindikatorkinerja dan target

tahun 2010-2014 meliputi :  

A. PelayananKomunikasi, Informasidan Edukasi(KIE)

KB dan KS;

B. PenyediaanAlatdanObatKontrasepsi;

C. PenyediaanInformasi Data Mikro keluarga.

DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS


  • Juknis Perencananaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK-010/B5/2010)

  • Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS (Perka BKKBN No. 232/HK-010/B5/2010)

  • Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan Pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 281/PER/B4/2011)

3 JUKNIS SPM


PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9 Provinsi terdapat beberapa permasalahan:

  • Seringnya mutasi pengelola program KKB

  • Persepsi Stakeholders beragamProgram KB belum menjadi program prioritas

  • Kelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan SPM

  • Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan


PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

Lanjutan

  • Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota belum mampu memenuhi indikator penyediaan kontrasepsi 30 %

  • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5 % PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama)

  • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5% Unmet Need (indikator ketiga)

  • Rasio PLKB yang belum tercapai


SINKRONISASI PEMBIAYAAN PUSAT DAN DAERAH


Kondisi Penganggaran Program KKB

  • Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota untuk program KKB hanya berkisar antara:

    0,04 % - 2 %*

  • Program KKB merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar, namun pada umumnya belum menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran.

    *)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)


Sumber data: Kemendagri


DUKUNGAN PENGANGGARAN PROGRAM KKB

  • Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU (APBD)

  • Sumber Dana dari Pusat (APBN) :

    • Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB

    • Alkon

    • Dukungan Kegiatan


HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH

PembagianUrusan

UU No. 32/2004

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Urusan

Sumber Pendanaan

UU No. 33/2004

APBD

DBH

DAU

PAD

UU No.28/2009

DAK

Desentralisasi

Pendapatan Transfer

Dana Otsus

K/Lmelimpahkan wewenang kepada Gubernur

Dana Penyesuaian

Dekonsentrasi

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana Hibah

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah

K/Lmenugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota

Dana Darurat

Belanja

Penggunaan SILPA

Surplus/Defisit

Pencairan Dana

Cadangan

Pembiayaan

Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

APBN

Pinjaman Daerah

APBN


MELIPUTI :

KEBIJAKAN PENGANGGARAN (Kemendagri)

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM

BELANJA LAIN-LAIN


BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB :

  • BELANJA PEGAWAI

  • BELANJA BUNGA

  • KEGIATAN DPA - L

  • DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP)

BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK)

DAK

DBH - DR

DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU

DANA OTSUS (Untuk Program)

DANA BOS

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, TambahanPenghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru)

BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS


  • BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA

  • BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI

  • ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN

  • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA

  • BANTUAN PARPOL

  • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

  • BELANJA MODAL

BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM :

BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UNDANG-UNDANGAN

  • 26 URUSAN WAJIB(ada KB)

    (diluarpendidikandankesehatan)

  • 8 URUSAN PILIHAN

Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugasdan fungsi SKPD


UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA

PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN

PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN

PERLU PANGAWALAN :

PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA MENU PENGGERAKAN KKB

PENGAWALAN PADA PERENCANAAN MULAI PADA MUSRENBANGDES


TerimaKasih


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : BANGKA BELITUNG


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : BENGKULU


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : DI YOGYAKARTA


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : DKI JAKARTA


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : GORONTALO


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAMBI


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAWA TENGAH


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : KALIMANTAN SELATAN


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan)


Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS

Prov. : MALUKU


  • Login