HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Monitoring Hak Ekosob di tingkat internasional dan nasional

Ringkasan Slide • Sistem & Pengarusutamaan HAM PBB • Hak Ekosob di PBB: Badan-badan Monitoring, Dewan HAM, agen-agen khusus

Ringkasan Slide (Lanj.) • Konsep kunci dan prinsip-prinsip dasar Monitoring • Monitoring Hak Ekosob pada tingkat internasional • Monitoring Hak Ekosob di tingkat nasional

Sistem HAM PBB • Ketidakterpisahan dan saling ketergantungan seluruh hak asasi manusia: UDHR, ICESCR, CEDAW, CRC, ICCPR, CERD, CAT, MWC • Kerangka Hukum HAM Internasional sebagai dasar normatif bagi kepatuhan negara terhadap hak asasi manusia Opt. Protocols ICCPR ICESCR UDHR CRC CERD CEDAW MWC CAT

Pengarusutamaan HAM • 1997 Reformasi PBB dimintakan oleh Sidang Umum: HAM adalah sesuatu isu yang saling bersimpangan • HAM harus dijadikan pertimbangan dalam seluruh aktivitas PBB • Aktivitas pengarusutamaan OHCHR, misalnya memajukan pendekatan berdasarkan hak (rights-based approach-RBA) untuk pembangunan

Hak Ekosob di dalam bagian lain di PBB • Badan-badan pengawas perjanjian • Dewan HAM • Agen-agen khusus, pendanaan dan program-program

Hak EKOSOB dalam kerja badan pengawas perjanjian • Komite Hak Ekosob (CESCR) • Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) • Komite Hak Anak (CRC) • Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) • Komite HAM (HRC)

Hak Ekosob di Dewan Hak Asasi Manusia • Organ Hak asasi manusia di bidang Politik PBB yang utama (Menggantikan Komisi HAM sejak Maret 2006) • Tujuan utamanya mengangkat situasi pelangagran-pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi-rekomendasi atasnya • Prosedur-prosedur khusus dengan fungsi-fungsi monitoring terhadap negara dan isu-isu tematik: Pelapor Khusus, Ahli Independen, Kelompok Kerja

Beberapa permasalahan terkait dengan Hak Ekosob di Dewan HAM: • Hak atas pangan, air, pendidikan, perumahan, dan kesehatan • HAM dan Kemiskinan Parah • Pengaruh-pengaruh kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural dan hutang luar negeri terhadap penikmatan sepenuhnya dari seluruh hak asasi manusia • Perdagangan orang • Kekerasan terhadap perempuan

Kovenan Internasional tentang Hak EKOSOB • Bagian dari Piagam HAM 1966, bersama dengan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik • Mulai berlaku: 1976 • Instrumen internasional utama yang menjamin HAK EKOSOB untuk SEMUA • 160 Negara Pihak

Konsep-konsep Kunci dari monitoring • Monitoring harus ditujukan untuk mendorong tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia- bukan menggeser tanggung jawab tersebut • Pengembangan-pengembangan observasi, pengumpulan informasi, dan mengamati pola-pola perilaku • JUGA: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, mendiagnosa penyebanya, memikirkan penyelesaian yang mungkin dilakukan dan membantu dalam penyelesaian sengketa

Monitoring Hak Ekosob di tingkat nasional • Hak ekosob sering diaggap kurang penting daripada hak-hak sipil dan politik • Permasalahan-permasalahan Hak-hak Ekosob saling terkait dengan terat dan sulit untuk disekat- rumit • Pelanggaran hak Ekosob dapat menjadi penyebab pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya, seperti kekerasan etnis, serta kekerasan untuk menekan gejolak sosial

Langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh entitas negara • Pengakuan eksplisit Hak Ekosob sebagai hak dan mencantumkannya ke dalam program-program yang relevan • Identifikasi kelompolk-kelompok dan orang-orang yang termarjinal yang berada dalam resiko • Menjamin partisipasi seluas mungkin dari seluruh pihak yang berkepentingan (stake holders) • Pengembangan dan penggunaan mekanisme-mekanisme akuntabilitas

Monitoring oleh Masyarakat sipil/NGO • Masyarakat sipil: termasuk NGO, organisasi kemasyarakatan, organisasi akar rumput dll • Partisipasi Masyarakat sipil/NGO penting bagi kerja badan-badan dan organ-organ PBB

Monitoring oleh NGO di tataran Internasional • Ketentuan mengenai informasi di tingkat negara yang terkini, kongkret, RINGKAS serta cermat untuk melengkapi laporan negara • Kehadiran di pertemuan-pertemuan internasional • Lobi untuk permasalahan-permasalahan agar ditangani • Memfokuskan pada permasalahn-permasalahan yang mendesak

Monitoring yang dilakukan oleh NGO di tataran Nasional • Tindak lanjut terhadap keluaran dari badan-badan perjanjian, seperti CESCR di tataran nasional • Peningkatan kesadaran di tataran nasional tentang Hak Ekosob (pendidikan ham, penggunaan media) • Interaksi dan kerja sama dengan pemerintah dan aktor-aktor lainnya

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA