1 / 7

KISRUH PENGISIAN WAKIL KETUA TIGA DPRA

LEGAL MEMORANDUM. KISRUH PENGISIAN WAKIL KETUA TIGA DPRA. introduction.

maida
Download Presentation

KISRUH PENGISIAN WAKIL KETUA TIGA DPRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LEGAL MEMORANDUM KISRUH PENGISIAN WAKIL KETUA TIGA DPRA

  2. introduction Perebutandanperdebatanmengenaikelayakansiapakah yang seharusnyaberhakuntukdudukdikursiWakilKetuatigaDewanPerwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untukmasabakti 2009-2014 terusmenjadipolemikbaikditingkatnasionalmaupunlokalberbagaiargumenterusmewarnaipemberitaan. Hal initentuharussegeradiselesaikan agar fungsi-fungsidaripada DPRA tidakmandek, namuntentunyaharusdengansolusi yang bijaksana pula karenajikatidakakanmenimbulkandampak yang sangatluasdanberkepanjangan.

  3. mapping problem Kisruhpenetapanwakilpimpinantiga DPRA bermulapadasaatprosespengesahan Tata Tertibterutamamengenaipengusulancalonpimpinandewan, yang belumselarasdengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD , dimanapadasaatituLima legislator dariPartaiAmanatNasional (PAN) memilih walk out (hengkang) dariruangsidang, setelahmemprotesdanmemintakepadapimpinansidanguntuktidakmengesahkantatibsebelumdikonsultasikankeMendagri. Namuntatibtersebutjugatetapdisahkan yang selanjutnyamelaluipimpinan DPRA mengajukanbeberapanama yang akanmengisiposisiketuamaupuntigaorangwakilketua DPRA untukdisahkanolehMendagri, namunsebagaimanakitaketahuihinggaharibelumjugadisahkandantentunyahaliniberimplikasikepadamandeknyafungsi-fungsiurgendari DPRA.

  4. legal reference Berikutacuanhukum (pasal-pasal yang krusial) yang digunakan DPRA dalammengisiposisipimpinan DPRA : UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 22 ayat (2) Pasal 30 ayat (2) Pasal 31 ayat (1) UU 27/2009 tentang MPR,DPR,DPD & DPRD Pasal 301 ayat (3) Pasal 303 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3). Pasal 304 ayat (6) Pasal 305 huruf b. Pasal 325 (1) Pasal 400 LexSpecialis (objek) LexSpecialis (teritori)

  5. Result TerjaditarikmenarikkepentinganPolitikdalamdalammerumuskanTatibDimana DPRA tidakmengacusecarakonsistenTerhadapsalahsatu UU namunhanyamengambilPasal-pasal yang diangapmenguntungkanPihak-pihaktertentu yang mengakibatkanKerugianpadapihak lain yang kemudianTidakdapatmenerimahaltersebut. Kemudian DPRA sampaihariinitidakdapatmenjalankanfungsinyakarenaMendagribelummaumengesahkanataumenandatanggani SK pengangkatantersebut.

  6. recommendations Terhadapketerlambatanpengesahantersebutberakibatkepadamandeknyafungsi-fungsi DPRA salahsatunyafungsi Budgeting (pembahasan RAPBA 2010), namunmenungguataupunusaha-usahadiplomatislainnyahanyaakanmembuang-buangwaktu, biayadanenergidisampingitujugatentunyaakanmendapatperlawan pula daripihak-pihak yang dirugikan (judicial review), jugaakanmenimbulkanperpecahan-percahan (internal & eksternal) danakanberdampakselama lima tahunkedepan. Untukitusebaiknyadenganpenuhkesadarandankebijaksanaansebaiknya DPRA merevisikembaliusulanpengesahanpimpinantersebutdanmengacupadaperundang-undangan yang berlaku (sesuaidenganhukum) karena Indonesia adalah Negara Hukum, tidaksebaliknyamengedepankanNafsuPolitik, karenaakansemakinmengikistingkatkepercayaanmasyarakatterhadap DPRA, dansebaliknyadenganmerevisiusulantersebutakanmenimbulkansimpatibagimasyarakatdanhalinisebagaiprosespembelajaranyang sangatberharga.

  7. The End Semoga Legal Memorandum inidapatmenjadipertimbanganatausetidaknyasebagaimasukan. TerimaKasih TeukuIskandarSyafei Mahasiswa MIH UNSYIAH 2009

More Related