1 / 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Atas penghasilan berikut ini dengan nama dan dalam bentuk apapun

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Atas penghasilan berikut ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yg dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pemba yarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri,

mahola
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Atas penghasilan berikut ini dengan nama dan dalam bentuk apapun

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 • Atas penghasilan berikut ini dengan nama dan dalam bentuk apapun • yg dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pemba • yarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, • penyelenggara kegiatan, but, atau perwakilan perusahaan ln lainnya • kepada wp dn atau but, dipotong pajak oleh pihak yg wajib membayar • kan: • a. sebesar15% dari jumlah bruto atas: • 1) deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g • 2) bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f • 3) royalti • 4) hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis selain yg telah dipotong • PPh sebagaimana dimaksud dalam ps 21 ayat 1 huruf e • b. dihapus • c. sebesar 2% dari jumlah bruto atas: • 1) sewa dn penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan • harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan • penggunaan harta yg telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud • dalam pasal 4 ayat 2

  2. 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa menejemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lain selain jasa yg telah dipotong PPh pasal 21. 1a. Dalam hal wp yg menerima atau memperoleh penghasilan sebagai- mana dimaksud dalam ayat 1 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu. 3. OP sebagai wp dn dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 4. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dilakukan atas : a. penghasilan yg dibayar atau terutang kepada bank. b. sewa yg dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

  3. 4c. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf f dan deviden yg diterima oleh op sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2c. d. dihapus e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf i. f. SHU koperasi yg dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. g.dihapus h. penghasilan yg dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yg berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yg diatur dengan peraturan Menkeu.

  4. Pemotong PPh pasal 23 adalah: 1. Instansi pemerintah 2. Subyek pajak badan dalam negeri 3. Penyelenggara kegiatan 4. BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri 5. Op sebagai wp dn yang ditunjuk/diangkat Dirjen Pajak yaitu: a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan, mereka yang melakukan pekerjaan bebas. b. op yg menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Obyek PPh pasal 23 1. Dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto (tidak final): a. deviden (pasal 4 ayat 1 huruf g UU No.36 tahun 2008) b. Bunga (pasal 4 ayat 1 huruf f UU No.36 tahun 2008) c. Royalti d. hadiah dan penghargaan selain yg telah dikenakan PPh pasal 21

  5. 2. Dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final: - Atas bunga simpanan yg dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 3. Dikenakan Pph pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto (tidak final): a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan, karena telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No. 5 tahun 2002) b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jakon, jasa konsultan dan jasa lain (PER -70/PJ/2007) selain jasa yg telah dipotong PPh pasal 21.

  6. Perkiraan Penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan jenis-jenis Jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 berdasarkan PER-70/PJ/2007 tgl 9 April 2007 yaitu:

  7. Perhitungan PPh pasal 23

  8. PPh atas Deviden, bunga dan sewa Perbedaan pengenaan PPh atas deviden, bunga dan sewa dijelaskan tabel ini

  9. Contoh perhitungan Contoh 1 Pada 1 Juli 2009 PT Perdana membayarkan deviden tunai sebagai berikut:

  10. PPh yg dipotong oleh PT Perdana atas pembayaran deviden tsb adalah:

  11. Contoh 2 Penerbit Salemba Agustus 2009 membayarkan royalti kepada penulis sbb:

  12. PPh yg dipotong oleh penerbit Salemba atas pembayaran royalti tsb adalah:

  13. Contoh 3 PT Jaya Abadi menerima bunga ataas penyertaan obligasi pada PT Perdana senilai Rp 5.500.000. Obligasi tsb tidak diperdagangkan di Bursa efek Indonesia. Pph pasal 23 yg dipotong oleh PT Perdana adalah: 15%xRp 5.500.000= Rp 825.000 Contoh 4 Tuan Akbar Juli 2009 menerima bunga atas simpanan deposito Bank Danamon senilai Rp 60.000.000. Atas penghasilan bunga tsb tidak Dikenakan PPh pasal 23 tetapi dikenakan PPh pasal 4 ay 2 sebesar 20% xRp 60.000.000=Rp 12.000.000

  14. Contoh 5 Tuan Hakim adalah salah satu anggota Koperasi Mandiri Sejahtera. Pada Agustus 2009 menerima bunga simpanan dari koperasi Rp 500.000 dan Menerima pembagian sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp 1.500.000 Atas penghasilan bunga tsb tidak dikenakan PPh ps 23 tetapi dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%xRp 500.000 = Rp50.000 Atas penghasilan pembagian sisa hasil usaha koperasi tidak dikenakan PPh Pasal 23 karena bukan meerupakan obyek pajak. Contoh 6 Dalam rangka Dies Natalis ke 20, PT Swaragama menyelenggarakan kegiatan Dengan memberikan hadiah/penghargaan kepada para pesertanya sebesar Rp 100.000.000. Stay Cool Group Band merupakan salah satu penerima Hadiah tsb dengan nilai Rp10.000.000 sebelum dipotong pajak. Stay Cool Group Band belum memiliki NPWP. PPh pasal 23 yg dipotong oleh PT Swaragama atas hadiah yang diterima oleh Stay Cool Group band adalah 200%x15%x Rp 10.000.000=Rp 3.000.000

  15. Contoh 7 Jaya Boga merupakan salah satu usaha jasa katering. Pada 04 Agustus 2009 Memberikan jasa katering kepada STIM YKPN senilai Rp 25.000.000 PPh pasal 23 yang dipotong oleh STIm YKPN atas jasa YKPN atas jasa Tersebut adalah 2% x Rp 25.000.000 = Rp 500.000

  16. SAAT TERUTANG, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PSL 23 • PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir • Bulan terutangnya penghasilan ybs. Saat terutang penghasilan ybs adalah saat • pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan • yang dianutnya. • 2. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh potput paling lambat tgl 10 bulan berikut • setelah bulan saat terutangnya pajak kepada bank persepsi atau kantor pos. • 3. PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari • setelah masa pajak berakhir. • 4. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada • op atau badan yang dibebani PPh yg dipotong. • 5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dilaku • kan seccara desentralisasi hal ini dimaksudkan untuk mempermudah • pengawasan pelaksanaan pemotongan PPh ps 23.

More Related