REORIENTASI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

1. Mata Kuliah HUKUM DAN MASYARAKAT Fakultas Hukum REORIENTASI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

2. Kaidah atau norma merupakan jelmaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. • Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial • Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. • Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut.

3. Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. • Persengketaan, kejahatan, ketidak-adilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, konflik SARA dan sebagainya adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. • Persoalan-persoalantersebutsemakinberkembangdalammodifikasi lain akibatpengaruhteknologiglobalisasiakansemakincanggihsetuausiabumi. • Manusia pun menyadaribahwaketenangandanketentramanhiduptidakakantercapaitanpakesadaranpadadiriuntukberubah, memperbaikiperilakuselaindukunganmasyarakatuntukmemulihkannya. • Secarakodrati, halesensialiniakandicapaiapabilamasyarakat "menyediakan" perangkatkontrol, pengawasansosial, baikituberupaperaturantertulismaupuntidaktertulis, kelembagaanpenerapsanksimaupunbentuk-bentukkesepakatanmasyarakatvangmenjalankanfungsitersebut.

4. Kesepakakatanataukontraksosialdarimasyarakatkemudiandikukuhkadalambentukkepastianhukumberupaketentuantertulis.Kesepakakatanataukontraksosialdarimasyarakatkemudiandikukuhkadalambentukkepastianhukumberupaketentuantertulis. • Prosesipengangkatankesepakatandalamkaidahtidaktertulisketertulisadalahprosespemuatankonsepnormatifdalamkaidahhukumsecararesmi. • Legalitasiniakandidukungolehlembagaperwakilandarimasyarakat. • Penambahanketentuantertulisinidalammasyarakatmempunyaiartipenting agar sinkronisasi yang sudahterciptaselamainimerupakanunsurpentingdalammenjagadanmemeliharaharmonisasikehidupanmanusia. • Sehinggasistemsosial yang selamainiberjalandapatharmonisdengankehadiranhukumpositif. Keberadaanhukumpositifdalammasyarakatpadaakhirnyaakanmengukuhkankomponen-komponen lain secarayuridis yang membentuksatukesatuandalamsuatusistemhukum.

5. Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul The Legal System A Social Science Perspective, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. • Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

6. Tuntutan perubahan sosial tersebut membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berlangsung dalam keajegannya. • Perubahan hukum secara natural dan melalui seleksi alarniah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan apakah hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. • Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan menemukan banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (law enforcement). • Tuntutan yang terjadi pada diri "hukum" yang harus melakukan"pemulihan-pemulihan” terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan memberikan konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. • Selama perubahan hukum dilakukan responsif dan mengikuti "irama" hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.

7. Hukum tidak akan menjauh dari masyarakat, dan jika hal itu dilakukan maka Hukum akan seperti benda asing, sesuatu yang berada di menara emas, tidakberpijak ke bumi, dan hal itu yang tidak diinginkan oleh hukum, baik secara Sosiologis maupun filosofis. • Perubahanpadadiri "hukum" inisesungguhnyaberfungsimenjembatanikeinginan-keinginanmanusia agar tidaktimbulperilaku yang anarkis, destruktif, kondisichaos, yang sangatmelelahkanmasyarakatkita, terutamamasyarakatkelasbawahataugrass root. • Apa yang kitainginkandarisuatuperubahanadalahpemulihanpadakeadaan yang lebihbaikdanbukansebaliknya. Secara natural pula makaperubahan yang kitainginkanbukanpadahasilsecepatnya, sepertimembaliktelapaktangan. • Perubahan yang terjadipadahukumadalahpersoalankemasyarakatan, persoalansosiologis, yang tidakdapatsterildarikekuasaanpolitik, keinginanpribadi, faktorekonomidansebagainya.

8. Untukmencapaitujuanmuliadiatasmakahukummemerankandirinyasebagaikendalisosialataukontrolsosial yang sekaligusmerupakantujuanpembentukanhukumdidalammasyarakat. • Tanpahukummenjalankanfungsisebagai kontrol sosial inimakaaspekketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan dipatuhi. • Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara tertulis. • Dalam proses penyusunan, pembentukan dan pengesahannya akan melekat istilah-istilah dalam kaidah keilmuan hukum seperti hukum positif, legalitas, formalitas, kepastian hukum, kekakuan maupun yang bersifat jelas dan tegas.

9. Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan hukum agar fungsi pengendalian sosial, kontrol sosial dapat terjelmakan dalam masyarakat. • Sejak implementasi aturan dijalankan sejak itu pula berlaku aturan bermasvarakat. Aturan akan diuji kehandalannya; apakah dapat efektif berlaku? Apakah hanya barang pelengkap saja? Sejak itu pula aturan mengalami dinamika intervensi, mengalami perbenturan, pergeseran dan akhirnya mengalami perubahan akibat gesekan-gesakan sosial dalam interaksinya di dalam masyarakat. • Maka kondisi ini akan kembali lagi pada setting social awal dari rangkaian pentahapan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artinya kita akan melihat perputaran ini merupakan siklus alamiah yang akan dihadapi dan terus menerus berlangsung dalam tatanan kehidupan.

10. Hikmah yang dapatkitaambildarisiklustersebutyaitu: 1.Hukumakanmengalamidinamisasibilaberhadapandenganperubahan. 2. perubahansosialsecaraevolusimaupunrevolusiakanmembawakonsekeunsipadapemulihanhukum. 3. Hukummengalamiperubahanpadadirinyasepertikehendakpengaturan yang disertai pula olehintervensipositifmaupun negative berupapenyakithukum. 4. Fungsihukumsebagaikendalisosialataukontrolsosialmerupakantujuanmuliahukum. 5. Implementasi hukum merupakan problematik yang kompleks karena banyak bersinggungan dengan berbagai faktor dalam masyarakat. 6. Sejak hukum diterapkan sejak itu pula timbul multitafsir dalam masyarakat.

11. TEORI BEKERJANYA HUKUM (Robert B. Seidman, 1972) Faktor-faktorsosial dan Personal lainnya LembagaPembuatPeraturan UmpanBalik Norma UmpanBalik Norma Pemegang Peranan Lembaga Penerap Aturan Aktifitas Penerapan Faktor-faktorSosial dan Personal lainnya Faktor -faktor Sosial dan personal lainnya

12. Daribagantersebutdapatdijelaskanbahwa : a) Setiapperaturanhukummemberitahutentangbagaimanaseorangpemegangperanan (role occupant)itudiharapkanbertindak. Bagaimanaseorangituakanbertindaksebagairesponsterhadapperaturanhukummerupakanfungsi-peraturan-peraturan yang ditujukankepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasdarilembaga-lembagapelaksanasertakeseluruhankomplekssosial, politik dan lain-lainnyamengenaidirinya. b) Bagaimanalembaga-lembagapelaksanaituakanbertindaksebagairesponsterhadapperaturanhukummerupakanfungsiperaturan-peraturanhukum yang ditujukankepadamereka, sanksi-sanksinya, keseluruhankomplekskekuatansosial, politik dan lain-lainnya yang mengenaidirimerekasertaumpanbalik yang datangdaripemegangperanan. c) Bagaimana para pembuatundang-undangituakanbertindakmerupakanfungsiperaturan-peraturan yang mengaturtingkahlakumereka, sanksi-sanksinya, keseluruhankomplekskekuatansosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenaidirimerekasertaumpanbalik yang datangdaripemegangperansertabirokrasi.

13. HUKUM SEBAGAI SUB SISTEM SOSIAL MenurutteorisibenertikaTalcootParsonsuatusistem social pada hakekatnyamerupakansuatusinergi antara berbagai sub sistem social yang salingmengalamiketergantungandan keterkaitansatu dengan yang lain. Adanyahubungan yang salingketerkaitan, interaksi dan salingketergantungan Hukum Sosial Politik Ekonomi Budaya

14. Hukum dan politiksaling dominan untukmenjadi yang palingunggul/ dominan/ primer dalamkonfigurasinya. • Hukumdalamkehidupansistemsosialhukummenjadihal yang berpengaruh. • Salahsatusistem yang dominan akandiikutiolehsistem yang lainnya, demikian juga ketikaterjadisupremasihukummakaaspek-aspeklainmengikuti.