Download
1 / 12
130 likes | 443 Views
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang P engadaan Barang/Jasa Pemerintah. Daftar Isi :. Latar Belakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan. I. Latar Belakang. Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;
E N D
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daftar Isi : LatarBelakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan
I. Latar Belakang LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • PetunjukPresidenterkaitpercepatanpenyerapan APBN/APBD; • EvaluasipelaksanaanPerpres No. 54 Tahun 2010.
II. Metodologi LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Informasidari berbagaipelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011; • Data sejakAgustus 2010 – Juli 2011daridiskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmidane-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan; • Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasikedalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.
III. Tujuan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD; • Menghilangkan dan memperjelas multitafsir; • MemperjelasarahReformasiKebijakanPengadaan.
Mempercepat pelaksanaan anggaran LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan); • Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disyahkan: • Menyediakan biaya pendukung • Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain); • Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;
Mempercepat pelaksanaan anggaran(Lanjutan) LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Menaikan threshold nilai pengadaandengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar; • Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan; • Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya;
Mempercepat pelaksanaan anggaran(Lanjutan) LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Memperjelaspersyaratan untuk Konsultan Internasionaldenganmenyesuaikanterhadappraktekbisnisdiduniainternasional; • Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang.
Menghilangkan dan memperjelasmultitafsir LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran; • Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota; • Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP; • Penyetaraan teknis dapatdilakukanuntuk pelelangan metode dua tahap.
Memperjelas arahReformasiKebijakanPengadaan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • LampiranPerpresdijadikanKeputusanKepala (denganpersetujuanMenteri PPN); • Mempertegasadanya mainstream Regular BiddingdanDirect Purchasing; • Penambahanbarang yang Direct Purchasing ditentukanolehKepala LKPP.
IV. Pemberlakuan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012). • Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. • Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
TerimaKasih LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
