1 / 24

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM. MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012. PEMILIHAN UMUM (GENERAL ELECTION). Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi Manusia.

ludlow
Download Presentation

PEMILIHAN UMUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMILIHAN UMUM MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

  2. PEMILIHAN UMUM (GENERAL ELECTION) • Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negera demokrasi • Pemilu sebagai penyaluran atas Hak Asasi Manusia. • Pemilu merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. • Dalam negara yang punya penduduk besar, demokrasi dilamukan melalui sistem perwakilan (Representative Democracy atau indirect Democracy) yang dipilih lewat Pemilu. • .Peserta Pemilu dapat secara kelembagaan (Parpol) atau secara perorangan.

  3. ALASAN PEMILU BERKALA • Pendapatdanaspirasirakyatdinamisdanberubahdariwaktukewaktu; • Kondisikehidupanbersamadalammasyarakatberubah, baikkarenafaktor internal maupuninternasional. • Pertambahanjumlahpenduduk yang berakibatadanyanew voter yang berbedadenganorangtuanya. • Menjaminterjadinyapergantiankepemimpinanagattidakterjadiabsolutisme.

  4. TUJUAN PEMILU • Peralihankepemimpinanpemerintahansecaratertibdandamai. • Terjadinyapergantianpejabat yang akanmewakilikepentinganrakyatdilembagaperwakilan. • Untukmelaksanakanprinsipkedaulatanrakyat. • Untukmelaksanakanhak-hakwarganegara..

  5. METODE PENYALURAN PENDAPAT RAKYAT • PemilihanUmum • Referendum MPR pernahmenetapkanKetetapan MPR tentang Referendum, yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1983, meskipunkemudiandicabutsebelumdipraktikkandengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/1998 • Plebisit Pemungutansuaraumumdisuatudaerahuntukmenentukan status suatudaerah.

  6. SISTEM PEMILIHAN UMUM 1. SistemPemiluMekanis SistemPemilumekanismelihatrakyatsebagaimassa individu2 yang sama. Individutetapdilihatsebagaipenyandanghakpilih yang bersifataktif. 2. SistemPemiluOrganis SistemPemiluorganismenempatkanrakyatsebagaisejumlahindividu-individu yang hidupbersamadalamberbagaipersekutuanhidupberdasarkangeneologis, ekonomi, lapisansosial, danlembaga-lembagasosiallainnya. Sehinggapersekutuaninilah yang dianggapsebagaipengendalidan yang punyahakpilih.

  7. Lanjutan… • Sistem Pemilu organis dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (function representation) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dalam House of Lord. • Dalam sistem peilu organis, Parpol tidak begitu berperan karena persekutuan masyarakat yang lebih dominan. Sebaliknya dalam Sistem Pemilu mekanis, peran parpol sangat besar yang mengorganisir pemilih dan memimpin pemilih.

  8. SISTEM PEMILU MEKANIS 1. SistemPerwakilanDistrik/mayoritas(Single member constituencies atauthe winner’s take-all) Wilayah negaradibagiatas distrik2 pemilihanatau Daerah Pemilihan yang jumlahnyasamadengananggoraparlemen yang akandipilih. 2. SistemPerwakilanBerimbang(Proportional Representation) Jumlahkursidiparlemendibagikankepadatiap-tiapparpolsesuaidenganjumlahjumlahsuarasah yang diperoleh Misal : Jumlahsuarasah 1.000.000. Jikaterdapat 100 kursi, makasatukursi = 10.000 suara.

  9. VARIASI SISTEM PROPORSIONAL 1. Metode Single Transfereble Vote dengan Hare System Pemilih diberi kesempatan memilih pilihan pertama, kedua atau seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah perimbangan suara diperlukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, dapat dipindahkan pada urutan berikutnya, dan demikian seterusnya.

  10. VARIASI SISTEM PROPORSIONAL 2. List System Pemilihdimintamemilihdiantaradaftar-daftarcalon yang berisisebanyakmungkinnama-namawakilrakyat yang akandipilihdalamPemilu. Sisteminiterdapatduamacam : a. Closed List System b. Open List System

  11. SEJARAH PEMILU INDONESIA • UU No. 27 Tahun 1948 tentangPemilu • UU No. 12 Tahun 1949 tentangPemilu • UU No. 7 Tahun 1953 tentangPemilu • UU No. 15 Tahun 1969 tentangPemilu • UU No. 3 Tahun 1975 tentangPartaiPolitikdanGolkar

  12. SEJARAH PEMILU INDONESIA • MaklumatWakilPresidentanggal3 Nopember1945, bahwapemiluanggotaDPR dan MPR akandiselenggarakanJanuari 1946, tetapitidakterlaksanadenganalasan : • Belumsiapnyapemerintahbaru, termasukdalampenyusunanperangkat UU Pemilu • MasakonsolidasikarenaInstabilitaspolitikakibatkonflik internal danancamaneksternal. • PemiluPertamatahun 1955 dalamduatahap : • 29 September 1955 untukmemlihanggota DPR • 15 Desember 1955 untukmemilihDewanKonstituante • JumlahKursianggotaKonstituantesebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki6 kursitidakadapemilihan. Makakursi yang dipilih514

  13. PARPOL PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR 1955

  14. PEMILU ANGGOTA KONSTITUANTE 1955

  15. DEMOKRASI TERPIMPIM • Format politikdengankeluarnyaDekritPresiden 5 Juli1959, mengenaipembubaranKonstituantedanpernyataankembalike UUD 1945 • Prof. Ismail Sunny menyatakanbahwakekuasaannegarabukanlagimengacukepadademocracy by law, tetapi democracy by decree • PresidenSoekarnosecarasepihakdengansenjataDekritmengangkatanggota DPR-GR dan MPRS. • Indonesia tidakpernahlagimenyelenggarakanPemilusampaitumbangnyaPresidenSoekarnokarenakrisispolitik, ekonomidansosialpascakudeta G 30 S/PKI melalui Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/ 1967

  16. REZIM ORDE BARU • SoehartoditetapkansebagaiPresiden RI padamelalui SI MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968) • Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 yang mengamanatkanPemiludiselenggarakan 1968, diubahlagipada SI MPR 1967 olehSoehartomenjadi 1971. • Pemilukeduabaruterselenggarapada5 Juli1971 • Pemilu 1971 diselenggarakanberdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentangPemilu

  17. PARPOL PADA PEMILU 1971

  18. PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 • PesertanyahanyaduaParpoldansatuGolkar • KeduapartaiituadalahPPP danPDI dansatuGolonganKarya. • Pemilu 1977 diselenggarakanberdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentangPartaiPolitikdanGolkar

  19. HASIL PEMILU 1977 HASIL PEMILU 1982

  20. HASIL PEMILU 1987 HASIL PEMILU 1992

  21. HASIL PEMILU 1997

  22. HASIL PEMILU 1999

  23. KOMPOSISI KURSI DPR RI PEMILU 2004

  24. CENDRAWASIH BURUNG IRIAN DI ACEH E.KALIMANTAN N.SUMATRA N.SULAWESI RIAU W.KALIMANTAN C.SULAWESI C.KALIMANTAN MALUKU JAMBI RIAU JAMBI C.KALIMANTAN W.SUMATRA S.SUMATRA S.KALIMANTAN IRIAN JAYA PAPUA LAMPUNG S.SULAWESI SE.SULAWESI BENGKULU C.JAVA E.JAVA W.JAVA Terima kasih Cukup sekian W.JAVA BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA

More Related