1 / 22

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Tujuan

lore
Download Presentation

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP

  2. DasarHukum • PeraturanPresidenNomor 15 Tahun2010 tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinandanInstruksiPresidenNomor 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan yang Berkeadilan • Tujuan • Meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri

  3. Sasaran

  4. SUMBER DATA MENENTUKAN PROPORSI BLM T.A 2013 • Hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang menjadi dasar penentuan tingkat kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan. • Data Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2011 sebagai dasar penilaian jumlah penduduk suatu wilayah. • Persentase Penduduk Miskin dihitung dari jumlah (Penduduk Miskin + Penduduk Sangat Miskin)/Jumlah Penduduk.

  5. DASAR PERHITUNGANALOKASI BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A 2013Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatNomor: B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal5 Oktober 2012 perihalPenetapan DaftarLokasidanAlokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

  6. DASAR PENENTUAN ALOKASI DDUB PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A. 2013 • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.07/2009 tanggal4 November 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. • PeraturanMenteriKeuangan(PMK) No. 54/PMK.07/2012 tanggal 16 April 2012 tentangIndeksFiskaldanKemiskinan Daerah dalamRangkaPerencanaanPendanaanUrusanBersamaPusatdan Daerah untukPenanggulanganKemiskinanTahunAnggaran2013. • SuratMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihalPenetapan DaftarLokasidanAlokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013.

  7. KOMPOSISI BLM APBN (DUB) DAN BLM APBD (DDUB) PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A. 2013 • Nilai DDUB adalahnilai DDUB minimalyang wajibdisediakanolehdaerahdalam bentuk uang dan bukan sharing program. Daerah dapat menambah alokasi DDUB sesuai dengan kemampuan daerah, dengan memperhatikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran yang berlaku pada program tersebut. • Kabupaten/Kota yang sama sekali tidak mendukung PNPM Mandiri (tidak menyediakan DDUB secara penuh / kontribusi 0%) dalam 1 (satu) tahun anggaran akan mendapat sanksi yaitu tidak lagi mendapat BLM dari PNPM Mandiri pada tahun anggaran berikutnya. Untuk kembali mendapatkan BLM PNPM Mandiri, daerah harus melunasi hutang DDUB tanpa meminta pemulihan APBN. • Untuk Kabupaten/Kota yang hanya menyediakan DDUB sebagian dari yang disyaratkan, maka Kementerian/Lembaga Pengelola Program dapat menurunkan jumlah alokasi BLM untuk daerah tersebut.

  8. REKAPITULASI LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A.2013 PROPINSI JAWA TIMUR

  9. MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLMPNPM

  10. MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLMPNPM

  11. KetentuanUmum Dana BLM adalahsebagaiberikut: Dana BLM bersifatstimulandansebagaialatbelajar. Dana BLM bersifat stimulanuntukmemberipeluangkepadamasyarakat agar dapatsecaranyatabelajarmelaksanakandanmengelolakegiatanpenanggulangankemiskinanyang sudahdirencanakan dan tercantumdalam PJM Pronangkis. 2. Pemanfaatandana BLM harussesuai PJM Pronangkis. Penggunaandana BLM mengacupadarencanatersebut yang menganut menu bebas(open menu), dimanamasyarakatdapatmenyusunusulankegiatansesuaidengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

  12. 3. BLM dapatdimanfaatkanuntukkegiatantanggapdaruratbencanaapabilapada tahun yang berjalanterjadibencana. 4. Penerimamanfaatlangsungdana BLM adalahwargamiskin yang tercantum dalamdaftar PS-2. 5. Pengeloladana BLM adalah BKM/LKM. Dana BLM iniadalahdanapublik yang disalurkanmelalui BKM/LKM danpengelolaannyadilakukansecaraterbukadan dapatdipertanggunggugatkan. 6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasandanevaluasidana BLM harusterbuka dandapatdipertanggunggugatkan. 7. Prosespengambilankeputusandalampenyusunan, pelaksanaan, dan monitoring pemanfaatandana BLM harusmelibatkanpartisipasiaktifmasyarakat, terutamamasyarakat miskin, laki-laki dan perempuan. 8. Berdasarkan PJM Pronangkistersebut, dana BLM dapatdigunakansecaracukupluwesmelaluipembelajaranaspek Tridaya3 dankesepakatansertakearifanwargasehinggahasilnyadapatmemberikanmanfaatkepadawargamiskin.

  13. Gambaranumummengenaitahapanpelaksanaankegiatan PNPM MP ditingkatmasyarakatdapatdilihatpadagarisbesarsikluskegiatandihalamanberikutini:

  14. SkenarioPelaksanaan

  15. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Terima Kasih

More Related