1 / 33

APOTIK

APOTIK. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA CARA PENDIRIAN APOTIK STANDAR PELAYANAN APOTIK. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 3 Tahun 1953 tentang pembukaan Apotik. UU No. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

liza
Download Presentation

APOTIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. APOTIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA CARA PENDIRIAN APOTIK STANDAR PELAYANAN APOTIK

  2. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU No. 3 Tahun 1953 tentang pembukaan Apotik. • UU No. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen • PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian • Kepmenkes No. 244/Menkes/SK/V/1990 ttg Ketentuan dan • Tatacara Pemberian Izin Apotik. • Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ttg Ketentuan dan • Tatacara Pemberian Izin apotik. • Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 ttg Perubahan • Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993 ttg ketentuan dan • tatacara Pemberian Izin Apotik

  3. Kepmenkes No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang • Standar Pelayanan Kefarmasian di apotik • Reglemen DVG Staatblad 1882 No.97 diubah staatblad 1949 • No. 228 tentang menjalankan meracik obat • SK Menkes No. 704/Ph/63 b ttg peratuan Penyimpanan resep • Permenkes No. 085/Menkes/Per/I/1989 tentang Kewajiban • menulisakan resep dan/atau menggunakan OGB • Kepmenkes No.HK.03.01/Menkes/146/I/2010 ttg Harga Obat • Generik • Permenkes No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang kriteria obat • yang diserahkan tanpa resep

  4. Kepmenkes No.347/Menkes/SK/VII/1990 tentang OWA • Permenkes No.924/Menkes/Per/X/1993 tentang OWA 2 • Kepmenkes No.1176/Menkes/SK/X/1999 tentang OWA 3 • SKB Kapolri dg Badan POM,No. POL : Kep/20/VIII/2002, • No.: HK.00.04072.02578, ttg Peningkatan Hubungan Kerja • sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan tindakan • Pidana di bidang Obat dan Makanan

  5. SYARAT PENDIRIAN APOTIK • Salinan/Fc SIK atau SP • Salinan/Fc KTP dansuratPernyataantempattinggalsecara • nyata. • Salinan/Fcdenahbangunansuratygmenyatakan status • bangunandalambentukaktehakmilik/sewa/kontrak • Datar AA dg mencantumkannama,alamat, tgl lulus dan SIK. • Aslidansalinan/Fcdaftarterperincialatperlengkapanapotik • SuratPernyataan APA tidakbekerjapadaperusahaanfarmasi • dantidakmenjadi APA diApotik lain.

  6. AslidanSalinan/FcSuratIzinatasbagiPNS,anggota ABRI • danpegawaiinstansipemerintahlainnya. • AktePerjanjiankerjasama APA dan PSA • SuratPernyataan PSA tidakterlibatpelanggaran Per UU • farmasi • NPWP • Rekomnedasi ISFI

  7. Apoteker PermohonanIjin Kadinkeskab.kota tdkadaPemeriksaan 6 haripenugasan APA menyatakansiap Tim DinkesKab/Kota melakuakankegiatan 6 hariPelaporan KadinkesKab./kota BlmmemenuhisyaratMemenuhisyarattdkmemenuhisyarat ( 12 harikerja ) SuratPenundaanSuratIjinKerja Melengkapi (1 Bulan) SuratPenolakan SuratIjinApotik

  8. PartanaB.,drs.Apt. SH. ALUR PENDIRIAN APOTIK Apoteker ISFI PermohonanIjin Kadinkeskab.kota tdkadaPemeriksaan 6 haripenugasan APA menyatakansiap Tim DinkesKab/Kota melakuakankegiatan 6 hariPelaporan KadinkesKab./kota BlmmemenuhisyaratMemenuhisyarattdkmemenuhisyarat ( 12 harikerja ) SuratPenundaanSuratIjinKerja Melengkapi (1 Bulan) SuratPenolakan SuratIjinApotik

  9. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan • Telah mengucapkan Sumpah/ janji sebagai Apoteker • Memiliki Surat Ijin Kerja dari menteri (SP) • Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker • Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi atau tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.

  10. ALUR MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN Apoteker Lolos butuh prop. Keterangan ISFI ISFI Dinkeskab/kota DinkesPropinsi Depkes RI SuratPenugasan

  11. ALUR PERMOHONAN SP APOTEKER UJI KOMPETENSI (OSCA) PC ISFI KAB/KOTA KOMITE FARMASIS DINKES KAB/KOTA SERTIFIKAT MTKP DINKES PROP NO. REG SP DEPKES REG

  12. PERSYARATAN APA & PSA • DalamhalApotekermenggunakanSaranapihak lain, makapenggunaansaranadimaksudwajibdidasarkanatasPerjanjiankerjasamaantaraApotekerdenganPemilikSarana • PemilikSaranaharusmemenuhipersyaratantidakpernahterlibatdalampelanggaranperaturanperundang-undangandibidangobatdinyatakandalamsuratpernyataan yang bersangkutan 1

  13. SANKSI KEPMENKES No. 1332/Menkes/SK/X/2002 • Kadinkes Kabupaten/kota dapat mencabut ijin bila ; • Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 5 dan/atau; • Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan/atau; • APA terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 5) dan/atau; Pasal 15.pptx • Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perUU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau;Pasal 31.pptx • SIK APA dicabut dan/atau; • PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran perUU bidang obat dan/atau; • Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6 • Kadinkes kabupaten/kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan kepala Balai POM setempat. Pasal 5.pptx Pasal 5.pptx Pasal 6.pptx

  14. SANKSI KEPMENKES No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Pasal 11 ayat (1); Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan perUU lain, maka terhadap kesehatan dapat dilakukan tindakan- tindakan administrati di dalam hal sebagai berikut; Melalaikan kewajiban Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan; Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan; Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan UU ini.

  15. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTIK KEPMENKES No. 1027/Menkes/SK/IX/2004

  16. LATAR BELAKANG pharmaceutical care OBAT PASIEN Farmasisdituntutuntuk; • Meningkatkanpengetahuan • Ketrampilandan • Perilakudlmberinteraksi dg pasien

  17. Penulisan resep yang tepat dan rasional dalam farmakoterapi berorientasi pada : • Dengan dosis yang tepat • Dalam bentuk sediaaan yang sesuai • Pada waktu yang tepat • Kepada Pasien yang tepat dengan semua parameter yang harus diperhitungkan • Waspadaterhadapefeksamping

  18. BentukInteraksi ; • Melaksanakanpemberianinformasi • Monitoring penggunaanobatdan • Mengetahuitujuanakhirsesuai dg harapanygterdokumentasi Medication error Praktiksesuaistandar Komunikasi FarmasisTenagakesehatanRasional Lainnyaobat

  19. TUJUAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN di APOTIK • SebagaiStandarpraktikFarmasisdlmmenjalankanprofesi • Melindungimasyarakatdrpelayananygtidakprofesional • Melindungiprofesidlmmenjalankanpraktikkefarmasian

  20. FARMASIS diAPOTIK • Memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik • Mengambil keputusan yang tepat • Kemampuan berkomunikasi antar profesi

  21. Menempatkan diri sbg pimpinan dlm situasi multidisipliner • Kemampuan mengelola SDM secara efektif • Selalu belajar sepanjang karier dan • Membantu memberikan pendidikan & memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan

  22. SARANA & PRASARANA APOTIK • Mudah dikenali masyarakat • Terdapat papan petunjuk yg jelas tertulis kata Apotik • Mudah diakses oleh masyarakat

  23. Pelayanan Produk kefarmasian diberikan pada tempat yg terpisah dr aktivitas pelayanan & penjualan produk lainnya. • Dijaga kebesihannya • Bebas dr hewan pengerat,serangga/pestisida • Memiliki suplai listrik yg konstan terutama untuk lemari pendingin.

  24. APOTIK HARUS MEMILIKI • Ruang tunggu yg nyaman bagi pasien • Tempat mendisplai informasi,brosur bagi pasien • Ruang tertutup untuk konseling, dilengkapi meja, kursi dan almari untuk menyimpan catatan medik pasien. • Ruang peracikan. • Keranjang sampah. • Rak-rak penyimpan obat

  25. PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI & PERBEKALAN KESEHATAN LAINNYA • PERENCANAAN • PolaPenyakit • Kemampuan & • Budayamasyarakat • PENGADAAN • Jalurresmi • PENYIMPANAN • Administrasiumum • Administrasipelayanan

  26. PELAYANAN diAPOTIK 1. Pelayanan Resep 1.1. Skrining resep 1.1.1. Persyaratan administrasi • Nama,SIP & alamat dokter • Tanggal penulisan resep • Tanda tangan/ paraf dokter penulis resep • Nama, alamat, umur,jenis kelamin, & berat badan Pasien • Nama obat, potensi,dosis, jumlah yang diminta • Cara pemakaian yang jelas • Informasi lainnya

  27. 1.1.2. Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas-inkompabilitas,cara & lama pemberian 1.1.3. Pertimbangan klinis Adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian ( dosis, durasi,jumlah obat dll.) Jika ada keraguan konsultasi pada dokter penulis resep dg memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya, bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan

  28. PELAYANAN DI APOTIK Pelayanan Resep 1.2. Penyiapan Obat 1.2.1. Peracikan 1.2.2. Etiket 1.2.3. Kemasan obat yang diserahkan 1.2.4. Penyerahan obat 1.2.5. Informasi obat 1.2.6. Konseling 1.2.7. monitoring penggunaan obat

  29. EVALUASI MUTU PELAYANAN Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah : • Tingkat kepuasan konsumen: dilakukan dg survey berupa angket atau wawancara langsung. 2. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dg waktu (yg telah ditetapkan) 3. Prosedur Tetap : Untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yg telah ditetapkan.

  30. FUNGSI PROTAP LAINNYA: • Memastikan bahwa praktik yang baik dapat tercapai setiap saat; • Adanya pembagian tugas dan wewenang; • Memberikan pertimbangan dan panduan untuk tenaga kesehatan lain yang bekerja di Apotik; • Dapat digunakan sebagai alat untuk melatih staf baru; • Membantu proses audit.

  31. Kebiasaan menulis resep dengan tulisan yang tidak jelas ataumenutupi Informasi untuk pasien sebenarnya tidak pernah diajurkan Sama sekali

  32. 081 393 13 1841bpartana@yahoo.co.id

More Related