1 / 9

Pertemuan 12 Penghindaran Pajak Berganda (Double Taxes)

Pertemuan 12 Penghindaran Pajak Berganda (Double Taxes). Matakuliah : F0522 / Manajemen Perpajakan Tahun : 2006. Learning Outcomes. Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu :

linus
Download Presentation

Pertemuan 12 Penghindaran Pajak Berganda (Double Taxes)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 12Penghindaran Pajak Berganda(Double Taxes) Matakuliah : F0522 / Manajemen Perpajakan Tahun : 2006

  2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu : • Mahasiswa dapat menganalisis cara-cara penghindaran pajak berganda (terkait dengan hukum pajak International)

  3. Outline Materi • Pengertian • Kedaulatan Hukum Pajak International Indonesia • Sumber Hukum Pajak Internasional • Terjadinya pajak berganda • Penghindaran pajak berganda

  4. Pengertian • Suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat (Prof PJA Adriani). • Merupakan keseluruhan peraturan hukum yang membatasi wewenang suatu negara untuk memungut pajak dari hal-hal internasional (Prof HJ Hofstra).

  5. Kedaulatan Hukum Pajak InternationalIndonesia • Hanya berlaku terbatas pada subyek dan obyek yang berada di wilayah Indonesia saja (Orang/badan yg tdk berdomisili di Indonesia tdk dikenakan UU Pajak Ind). • Hukum ini dapat berkaitan dengan Subyek dan Obyek yang berada diluar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan erat/ekonomis/hub kenegaraan dg Indonesia • UU No 7 th 1983 yg diubah dg UU No 17 th 2000 pasal 24 &26 merupakan aplikasi Hukum Pajak International Indonesia.

  6. Sumber Hukum Pajak Internasional • Hukum Pajak Nasional (UU Perpajakan). • Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara. • Keputusan Hakim (Nasional atau Internasional), tentang pajak-pajak internasional.

  7. Terjadinya Pajak Berganda • Pajak Berganda adalah Pajak yang dikenakan lebih dari 1 kali terhadap subjek pajak/objek pajak yang sama oleh lebih dari 1 negara. • Terjadinya Pajak Berganda : • Mengenakan pajak dari 2 negara terhadap subjek pajak atau objek pajak yang sama. • Karena tidak adanya hukum internasional yang mengatur untuk 2 atau lebih negara di bidang perpajakan.

  8. Penghindaran Pajak Berganda • Cara penghindaran dapat dilakukan dengan : • Cara unilateral (sepihak) • Cara bilateral / multilateral, dengan perjanjian perpajakan (tax treaty). • Latar belakang Tax Treaty : untuk memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya yang menganut ekonomi terbuka. • Alasan diperlukannya Tax Treaty : • Terdapat saling ketergantungan antar negara. • Peningkatan kerjasama antar negara. • Memperluas pemasaran produk. • Kebutuhan modal, teknologi, dan ilmu pengetahuan. • Pajak dianggap sebagai penghambat (tax barrier) kelancaran arus modal, barang, dan jasa, serta SDM.

  9. Metode Penghindaran Pajak Berganda • Metode Kredit Pajak (Credit Method) • Metode Pembebasan (Exem[tion Method)

More Related