BEA MATERAI
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 19

BEA MATERAI PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BEA MATERAI. PENGERTIAN ;. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Download Presentation

BEA MATERAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bea materai

BEA MATERAI


Bea materai

PENGERTIAN ;

  • Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.

  • Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.

  • Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

  • Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk : parap, teraan/ cap tanda tangan/ cap parap, teraan cap nama/ tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan


Bea materai

BEA MATERAI

Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985

PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAI

OLEH MASYARAKAT DALAM LALU LINTAS

HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAM

PASAL 1 AYAT (2) HURUF A

UU No. 13 Tahun 1985 jo. PASAL 1

PP No. 24 Tahun 2000


Bea materai

DASAR HUKUM BEA MATERAI

  • Undang undang

  • UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

  • Peraturan Pemerintah

  • PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai

  • Keputusan Mentri Keuangan

  • KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24

  • Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.

  • KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea Materai

  • Dengan Menggunakan cara lain.

  • Surat Edaran Dirjen Pajak

  • SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas Bermaterai

  • Dan kertas biasa Bermaterai Tempel

  • SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan

  • Tarif Bea Materai

  • SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudian

  • Tanpa sanksi dalam masa Transisi


Bea materai

OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAI

Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya

( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)

yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,

kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.

Rp.6.000,-

Akta-akta yang

dibuat PPAT termasuk

rangkap-rangkapnya

Rp.6.000,-

Akta-akta Notaris

termasuk salinannya

Rp.6.000,-


Lanjutan1 obyek tarif

Lanjutan1,…..Obyek, Tarif

Rp.6.000,-

Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.

Yang berisi

pengakuan

bahwa utang

uang seluruhnya

/sebagian telah

dilunasi/

diperhitungkan.

Yang

menyebutkan

penerimaan

uang;

Yang menyatakan

pembukuan uang

atau penyimpanan

uang dalan rekening

di bank;

Yang berisi

pemberitahuan

saldo rekening

di bank;


Bea materai

Lanjutan2,…..Obyek, Tarif

Surat yang memuat jumlah

uang dengan Harga Nominal

lebih dari Rp. 250.000,- tetapi

tidaklebih dari Rp.1.000.000,-

Rp.3.000,-

Surat yang memuat jumlah

uang dengan Nominal

Tidak lebih dari Rp. 250.000,-

Tdk terutang


Bea materai

Lanjutan3,…..Obyek, Tarif

Rp.6.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes

dan aksep yang harga nominalnya

lebih dari Rp. 1.000.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes

dan aksep yang harga nominalnya

lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak

lebih dari Rp. 1.000.000,-

Rp.3.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes

dan aksep yang harga nominalnya

tidak lebih dari Rp. 250.000,-

Tdk terutang


Bea materai

Lanjutan4,…..Obyek, Tarif

Efek dengan nama dan dalam bentuk

apapun sepanjang harga nominalnya

lebih dari Rp.1.000.000,-

Rp.6.000,-

Efek dengan nama dan dalam bentuk

apapun sepanjang harga nominalnya

lebih dari Rp.250.000,- tetapi

tidak lebih dari Rp.1.000.000

Rp.3.000,-

 Efek dengan nama dan dalam bentuk

apapun sepanjang harga nominalnya

Tidak lebih dari Rp.250.000,-

Tdk terutang


Bea materai

Lanjutan5,…..Obyek, Tarif

Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaan

Surat surat yang semula tidak dikenakan bea

materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan

untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain,

& lain dari maksud semula,yang akan digunakan

sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.

Rp.6.000,-

Cek & Bilyet Giro

Tanpa batas pengenaan

Besarnya harga nominal

Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000

Rp.3.000,-


Bea materai

BUKAN OBJEK/ TIDAK DIKENAKAN BEA METERAIPasal 4 UU No. 13 Tahun 1985 PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20 April 2000

  • Dokumen yang berupa :

    • Surat Penyimpanan Barang;

    • Konosemen;

    • Surat angkutan penumpang dan barang;

    • Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dlm huruf a, b & c;

    • Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

    • Surat Pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;

    • Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam hurup a sampai hurup f.


Lanjutan bukan obyek

Lanjutan,….bukan Obyek…

  • Segala bentuk ijasah

  • Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

  • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

  • Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

  • Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

  • Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.

  • Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.

  • Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.


Saat dan pihak yang terutang bea meterai pasal 5 dan 6 uu no 13 tahun 1985

SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAIPasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 1985

1. Saat terutang :

  • Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan

  • Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat.

  • Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di Indonesia.

    2. Pihak yang terutang :

  • Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain


Bea materai

CARA PELUNASAN BEA METERAI

Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985

Dengan Benda Meterai

Dgn cara lain

Ditetapkan MENKEU

  • BIASA

    • Meterai Tempel

    • Kertas Meterai oleh Wajib BEA

  • PEMETERAIAN BIASA

  • ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986)

    Pencetakan Tanda Lunas

    Bea Meterai oleh PERUM PERURI

  • MESIN TERAAN METERAI

    (KMK No. 104/KMK.04/1986)

Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan

Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,

BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakan

SSP atau GIR-5


Bea materai

  • METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan

    tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.

  • METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan

    akan dibubuhkan.

  • Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal,

    bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn

    itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan

    sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL.

  • Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL ,

    tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua

    METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.


Bea materai

CARA PELUNASAN METERAI

DENGAN KERTAS METERAIPasal 7 UU No. 13 Tahun 1985

Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh

Digunakan lagi (ayat 7)

Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu

Panjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS

METERAI yang digunakan (ayat 8),

MAKA:

Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan

Kertas tidak bermeterai.

Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan

BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang

Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI

(ayat 9)


Bea materai

CARA PELUNASAN BEA METERAI

DENGAN MESIN TERAAN METERAI

SE-11/PJ.3/1986


Bea materai

PEMETERAIAN KEMUDIANPasal 10 UU No. 13 Tahun 1985

Dilakukan Terhadap :

  • Dokumen yang akan digunakan sebagai alat

    pembuktian di muka PENGADILAN.

  • Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau

  • kurang dilunasi ditambah denda.

  • Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan

  • digunakan di INDONESIA


Denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea meterai

DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMENUHAN BEA METERAI

 Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

 Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.


  • Login