ISU -ISU STRATEGIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISU-ISU STRATEGIS KEPEGAWAIANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Oleh : MUSLIKH, S.H. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 24. sd. 27 April 2012 Hotel Ibis Jakarta

REFORMASI BIROKRASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 Yo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kondisi Yang diharapkan ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR: KONDISI SDM APARATUR SAAT INI: • PNS: • 1. PROFESIONAL: • Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaannya • Memiliki minat dan bakat pada tugas jabatannya • 2. Akuntabel • 3. Berkinerja Tinggi dan • 4. Sejahtera • Total PNS sebanyak 4.596.088 (data, BKN). • Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. • Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya. • Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. • Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya • PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI • PEMBINAAN PEGAWAI • PEMBERHENTIAN PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS t LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL Jumlah PNS Kemdiknas : Dosen : 62.794; Administrasi : 68.371;

1. PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI (CPNS DOSEN) A. Perencanaan Kebutuhan Pegawai 1) Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk mengetahui tentang jumlah tenaga dan kualifikasi akademik yang diperlukan pada setiap unit organisasi baik segi kuantitas maupun kualitas memenuhi kebutuhan organisasi. 2) Penyusunan analisis kebutuhan tenaga dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk menghitung kebutuhan tenaga tahun berikutnya. • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PNS • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PNS • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PNS

MEKANISME PENETAPAN FORMASI CPNS DOSEN KEPALA BKN DAN MENKEU MENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI menelaahrencanakebutuhanformasidanmeneruskan MENDIKNAS/ SESJEN MENDISTRIBUSIKAN FORMASI KE UPT PIMPINAN UNIT KERJA

B. Pengadaan Pegawai, dengan memperhatikan: 1. Formasi yang dibutuhkan sesuai dengan tusi dan kebutuhan organisasi (mengisi formasi yang lowong); 2. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan; Meliputi serangkaian proses : Pembagian formasi menurut jumlah dan kualifikasi akademik Perencanaan Pengumuman Pengangkatan Seleksi Pelamaran

2. PEMBINAAN KARIER DOSEN • KEPUTUSAN MENKOWASBANGPAN NOMOR 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA • KEPUTUSAN MENDIKNAS NOMOR 36/D/O/2001 TANGGAL 4 MEI 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN JABATAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN • KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DANKEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/KP/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS A. PENYELESAIAN PAK DAN KENAIKAN JABATAN DOSEN 1) Sejak tahun 2008,masa persidangan PAK oleh Biro Kepegawaian dan Ditjen Dikti sekurang-kurangnya 10 kali pertahun; 2) Tujuannya untuk meningkatkan penyelesaian PAK dan kenaikan jabatan baik kuantitas maupun kualitas; 3) Perguruan Tinggi agar menyesuaikan pengusulan penilaian PAK/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar dengan masa persidangan Tim Penilai Pusat, sesuai persyaratan yang telah ditentukan

B. KENAIKAN PANGKAT DOSEN 1) Periode kenaikan pangkat PNS 1 April dan 1 Oktober setiap tahun; 2) Usul kenaikan pangkat PNS harus sudah disampaikan oleh unit kerja ke Biro Kepegawaian paling lambat 1 Maret untuk periode April dan 1 September untuk periode Oktober karena penutupan di BKN tanggal 15 Maret dan 15 September; 3) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh : a) ijazah Dokter, Apoteker, Magister atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; b) ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c;

C. PERPANJANGAN BUP GURU BESAR/PROFESOR 1) Dengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 :  Perpanjangan pertama diberikan 2 tahun, dan perpanjangan berikutnya setiap 1 tahun;  Usul perpanjangan pertama telah disampaikan ke Mendiknas, selambat-lambatnya 1 th 3 bl menjelang BUP, dan untuk perpanjangan berikutnya selambat-lambatnya 5 bl menjelang berakhirnya masa perpanjangan;  Perpanjangan BUP tidak mutlak harus s.d. usia 70 tahun, artinyakalau profesor yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan untuk diperpanjang BUP-nya atas dasar prestasi yang ditunjukan oleh yang bersangkutan dalam masa perpanjangan dan alasan kesehatan, maka dapat tidak lagi diberikan perpanjangan BUP walaupun usia ybs belum mencapai usia 70 tahun.

2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 306/E/C/2011 tangga 9 Mei 20011 hal Perpanjangan BUP bagi PNS yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor antara lain menyebutkan :  Profesor memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk masyarakat, sehingga Profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya satu kewajiban khusus tersebut dalam satu tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun;  Pemberian jangka waktu untuk perpanjangan BUP pertama selama 2 tahun, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Profesor yang telah diberikan perpanjangan BUP. Jika hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi BUPnya, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun harus segera diusulkan.  Surat edaran berlaku bagi pengusulan mulai 1 Juni 2011

D. PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS Dengan berlakunya Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008 : □ Profesor emeritus diberikan untuk selama-lamanya5 tahun □ Pengangkatan profesor emeritus sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan perguruan tinggi terutama fakultas tempay yang bersangkutan mengabdi. □ Bila keuangan fakultas/ perguruan tinggi dalam masa tahun berjalan, tidak mampu lagimembiayai profesor emeritus tersebut, maka dapat diusulkan pemberhentiannya

E. PERBANTUAN PENUH KE LUAR KEMENTERIAN 1) Pemberian perbantuan bagi PNS dosen di lingkungan Kemdiknas ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; 2) PNS dosen yang diperbantukan di luar Kementerian harus dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik dosen yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; 3) PNS dosen yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinyadibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh instansi yang menerima perbantuan; 4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang diperbantukan tersebut, sebanyak- banyaknya adalah 3 kali; 5) Perbantuan tsb diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala BadanKepegawaian Negara (nota D.IV BKN); 6) Perbantuan PNS diberikan selama dibutuhkanoleh instansi penerima perbantuan, dengan ketentuan paling lama tidak boleh melebihi 3 kali masa kenaikan pangkat; 7) Bagi PNS dosen yang diperbantukan dan tetap melakukan tugasnya sebagai dosen, prestasi kerjanya tersebut tidak dapat dihitung sebagai angka kredit pada kenaikan jabatan berikutnya setelah yang bersangkutan ditarik dari perbantuan dan diaktifkan kembali sebagai dosen.

F. ALIH TUGAS ATAU MELIMPAH SEBAGAI DOSEN 1) Dosen adalah sebuah profesi yang diakui/dilindungi oleh negara, dengan demikian hanya yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang yang bisa diangkat/bertugas sebagai Dosen; 2) Profesi dosen bukanlah sebuah profesi yang hanya sekedar untuk memperpanjang BUP seorangPNS non dosen; 3) Alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, akan selalu membebani dan berimplikasi kepada keuangan negara; 4) Pengusulan alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai dosen, harus tetap dalam kerangka peningkatan mutu yang dibuktikan dengan kajian kebutuhan, dan pemenuhan ataspersyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen, dan ketentuan lainnya, serta surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 4841/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Januari 2009

G. PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN 1) PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal, atau mengikuti program pendidikan tertentu melalui jalur pendidikan nonformal, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS baik di dalam maupun di luar negeri. b) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional; c) Program pascasarjana tempat PNS dosen melaksanakan tugas belajar harus terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai sekurang-kurangnya B; d) Bidang ilmu/keahlian yang diambil harus sesuai dengan bidang ilmu/ keahlian yang dimiliki oleh dosen berdasarkan ijazah yang digunakan pada saat diangkat sebagai dosen (linear S1-S2-S3); e) Penentuan bidang ilmu/keahlian yang diambil harus juga memperhatikan kepentingan lembaga dan perkembangan terhadap ilmu/keahlian tersebut dimasa yang akan datang.

f) Pemberian pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama melaksanakan tugas belajar ditetapkan oleh menteri Pendidikan Nasional; h) Khusus bagi PNS dosen yang tugas belajar di dalam negeri pada program pascasarjana dari PTN, diberikantunjangan tugas belajar sebesar tunjab fungsional terakhir yang diterima terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajar; I) Pemberian tunjangan tugas belajar berdasarkan keputusan Mendiknas setelah mendapat persetujuan Menpan. J) Lamanya tunjangan tugas belajar diberikan kepada PNS dosen yang tugas belajar di dalam negeri adalah :  untuk S2 = < 6 semester  untuk S3 = < 8 semester

k) PNS Dosen yang tugas belajar, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama melaksanakan tugas belajar dan tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh tugas belajar; l) Bagi PNS yang tugas belajar diwajibkan membuat laporan berkala mengenai kemajuan studinya. m) Jika terjadi kelalaian dalam pelaporan agar di ingatkan. Monitoring perlu dilakukan. n) Batas waktu studi harus dijaga dan jika ada keterlambatan agar dibuatkan laporan dan alasannya. o) Pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar bisa dikenai tindakan disiplin kepegawaian

2) PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI a) PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PEJABAT YANG BERWENANG; b) MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA ; C) BIAYA SENDIRI ; d) DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGUPEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI; e) TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH KEDALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN. .

H. PNS DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR KAMPUS Diangkat sebagai pejabat struktural atau jabatan lain secara penuh, baik di lingkungan Kemdiknas maupun di instansi lain. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan lebih dari 6 bulan. PNS Dosen ybs harus dibebas tugaskan sementara dari tugas-tugas fungsionalnya sehingga statusnya menjadi DOSEN NON AKTIF – hak2 nya sebagai dosen aktif dicabut sementara.  Untuk menduduki jabatan di luar Kampus harus mendapatkan ijin dari Mendiknas.  Permohonan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada Mendiknas melalui Pimpinan PTN yang bersangkutan;  Ijin diberikan Mendiknas dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan PTN atau Pimpinan Unit yang bersangkutan.

I. KETERLIBATAN PNS DALAM KEGIATAN POLITIK Kegiatan politik meliputi aktifitas di parpol, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Kepala Daerah. PNS dilarang keras menjadi anggota Parpol. Menjadi anggota parpol harus dengan ijin pimpinan dan mengundurkan diri sbg PNS. Calon Kepda/Wakepda tidak harus anggota parpol. Calon Anggota Legislatif harus anggota parpol

J. PEJABAT NEGARA TERDIRI ATAS (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 11) • Presiden/Wakil Presiden; • Wakil Ketua dan Anggota MPR; • Wakil Ketua dan Anggota DPR; • Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan; • Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; • Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; • Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri; • Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri Yang Berkedudukan sebaga Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh; • Gubernur dan Wakil Gubernur; • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; • Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (contoh Anggota Komisi Yudisial, KPK, Komisi Penyiaran, Mahkamah Konstitusi

 PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari Jabatan Organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai PNSkecuali b dan c PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat apabila sebelum diangkat menjadi Anggota MPR/DPR tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, karena setiap Anggota MPR/DPR sekaligus yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik;  Prosedur pengusulan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara : Pimpinan unit kerja mengusulkan kepada Mendikbud, dengan melampirkan Keputusan pengangkatan dan Pelantikan sebagai Pejabat Negara dan persyaratan lainnya.

3. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERLAKU TERHITUNG MULAI DIUNDANGKAN 6 JUNI 2010PASAL 12 PP 32 TAHUN 1979 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.PP NOMOR 30 TAHUN 1980 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Pengertian Pelanggarandisiplinadalahsetiapucapan, tulisan, atauperbuatan PNS yang tidakmentaatikewajibandan/ataumelanggarlaranganketentuan PNS, baik yang dilakukandidalammaupundiluar jam kerja. Hukumandisiplinadalahhukuman yang dijatuhkankepada PNS karenamelanggarperaturandisiplin PNS. UpayaAdministratifadalahprosedur yang harusditempuholeh PNS yang tidakpuasterhadaphukumandisiplin yang dijatuhkankepadanyaberupakeberatanatau banding administratif.

KewajibandanLarangan  KEWAJIBAN 17 JENIS A.L.:  MENGUCAP SUMPAH/JANJI  MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA  LARANGAN 15 JENIS APABILA DILANGGAR A.L.:  TEGURAN LISAN BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPAALASAN YANG SAH SELAMA 5 HARI KERJA  TEGURAN TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPAALASAN YANG SAH SELAMA 6 S.D 10 HARI KERJA  PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJATANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 11 S/D 15 HARI KERJA  PENUNDAAN KGB BAGI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SELAMA 16 S.D. 20 HARI

Kewajiban dan Larangan  PenundaanKP bagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 21 S.D.25 harikerja  TurunPangkatsetingkatlebihrendahselama 1 Tahunbagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 26 S.D.30 harikerja  Penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 tahunbagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 31 S.D.35 harikerja  Pemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendahbagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 36 S.D.40 harikerja  Pembebasandarijabatanbagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 41 S.D.45 harikerja  PemberhentiandenganhormatTIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI sebagaiPNS atauPemberhentiantidakdenganhormatsebagai PNS bagi PNS yang tidakmasukkerjatanpaalasan yang sahselama 46 harikerjaataulebih

PENCAPAIAN SASARAN KERJA APABILA PENCAPAIAN SASARAN KERJA PADA AKHIR TAHUN HANYA MENCAPAI 25% SAMPAI DENGAN 50%. DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG APABILA PENCAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PADA AKHIR TAHUN KURANG DARI 25% DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT

MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT Apabilakewajibaninidilanggar DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU BERAT

TINGKAT DAN JenisHukumanDisiplin RINGAN TERDIRI DARI : TEGURAN LISAN  TEGURAN TERTULIS  PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS SEDANG TERDIRI DARI :  PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN  PENUNDAAN KP SELAMA 1 TAHUN  PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN BERAT TERDIRI DARI :  PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN  PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH  PEMBEBASAN DARI JABATAN  PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TAPS SEBAGAI PNS  PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

terima kasih mari kita diskusikan

ISU -ISU STRATEGIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN