1 / 18

KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN

KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN. Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN HYGIENE SANITASI MAKANAN. Modul 1. PENDAHULUAN. Kemanan pangan adal;ah kebutuhan masyarakat Meliputi hygiene sanitasi makanan, gizi, safety

lexiss
Download Presentation

KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM

  2. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN HYGIENE SANITASI MAKANAN Modul 1

  3. PENDAHULUAN • Kemanan pangan adal;ah kebutuhan masyarakat • Meliputi hygiene sanitasi makanan, gizi, safety • HS makanan : pengendalian thd faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yg dapat/mungkin dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan lainnya • Ukuran keamanan pangan berbeda satu dg lainnya, maka perlu peraturan disesuaikan dg budaya dan kondisi.

  4. ISSUE Masih adanya kasus keracunan makanan Industri yang terus bertumbuh Usaha di bidang makanan yang berkembang pesat

  5. Tujuan umum • Peserta memahami dan mengerti isi perundang-undangan HS makanan Tujuan khusus Mengetahui, memahami, mengerti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yg berhubungan dg HS makanan

  6. Ruang Lingkup • UU No 23 Th 1992 ttg Kesehatan • UU No 7 Th 1996 ttg Pangan • Kepmenkes No 715 Th 2003 ttg Persyaratan HS Jasaboga • Kepmenkes 1098 Th 2003 ttg Persyaratan HS RM & Restoran • Kepmenkes No 942 Th 2003 ttg Persyaratn HS Makanan Jajanan

  7. Sub Pokok Bahasan • Tiga Pilar Tanggung Jawab • Peraturan Per-UU • Pokok-pokok Penting dalam Pengaturan

  8. Tiga Pilar Tanggung Jawab(menurut WHO) • Pemerintah • Meyususn standar dan persyaratan • Menilai terpenuhinya standar dan persyaratan yg dietapkan • reward and punishment • Menyediakan informasi, penyluhan, konsultasi/perbaikan • Menyediakan sarana medis, non medis, penunjang

  9. Pengusaha dan Penanggung Jawab Produksi • Menyusun standar dan prosedur kerja, cara produksi yg baik dan aman • Mengawasi proses kerja yg menjamin keamanan produk makanan • Menerapkan teknologi pengolahan yg tepat dan efisisn • Meningkatkan ketrampilan karyawan dan keluarganya dlm pengolahan makanan yg hygienis • Mendorong karyawan maju dan berkembang • Membentuk asosiasi/ Organisasi Profesi Pengusaha Makanan

  10. Masyarakat dan Konsumen • Mengolah dan menyediakan makanan aman di rumah • Memilih dan menggunakan sarana TPM yg memenuhi syarat HS • Memilih dan menggunakan makanan yg bebas dari bahan berbahaya • Menyuluh anggota keluarga utk mengkonsumsi makanan yg aman • Melaporkan kasus ketidkamanan makanan, keracunan atau gangg kesehatan lain akibat makanan • Membentuk organisasi konsumen utk membantu pemerintah dalam menilai makanan yg beredar

  11. Peraturan Perundang-undangan

  12. Pokok-Pokok Penting

  13. Intisari UU No 23 Th 1992 • Makanan yg diperjualbelikan hrs memenuhi standar dan persyaratan kesehatan termasuk persyaratan kebersihan dan sanitasi (tdk tercemar kotoran, jasad renik, dan bhn berbahya) • Makanan yg tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan harus dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnakan • Pelanggaran thd ketentuan UU ini dikenakan sanksi penjara/denda

  14. Undang-Undang No 7 Th 1996 ttg Pangan • Pangan meliputi makanan dan bahan makanan baik yg siap makan atau yg perlu pengolahan lebih lanjut • Proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran wajib memenuhi syarat sanitasi • Pengolahan pangan utk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun yg dilarang atau BTM melampaui ambang batas maksimal yg ditetapkan • Pelanggaran dikenai sanksi hukum

  15. Tanggung jawab Dinas Kesehatan • PEMBINAAN • Pencatatan • Registrasi • Kursus penjamah makanan

  16. PENGAWASAN • Pengambilan dan pengujian sample makanan secara berkala • Menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang makanan, pengusaha dan sentra jajanan untuk kendali pengawasan

  17. TERIMAKASIH

More Related