FIDUSIA

1. FIDUSIA PENGERTIAN : FIDUSIA BERASAL DARI KATA FIDES YANG BERARTI KEPERCAYAAN. LENGKAPNYA ADALAH FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT = PENYERAHAN HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN

2. KEPERCAYAAN • PEMBERI FIDUSIA PERCAYA BAHWA PENYERAHAN HAK MILIK TERSEBUT SEMATA SEBAGAI JAMINAN, DAN HAK TERSEBUT AKAN KEMBALI APABILA DEBITUR PEMB. FID TELAH MELUNASI UTANGNYA. • KRED. PEN. FIDUSIA JUGA PERCAYA BAHWA DEB. TDK AKAN MENYALAHGUNAKAN PENGUASAANNYA.

3. ZAMAN ROMAWI • Jaman Romawi belum mengenal pranata Hukum Jaminan seperti sekarang. • DLM HK ROMAWI DIKENAL DUA BENTUK FIDUSIA, YAITU FIDUCIA CUM CREDITORE DAN FIDUCIA CUM AMICO. • FCC : debitur menyerahkan barang dalam kepemilikan kreditur (sebagai jaminan) dengan kewajiban mengembalikan barang apabila debitur telah membayar kewajiban utangnya (kewajiban moral).

4. FCA : Seseorangmenyerahkansuatubarangdankewenangannyakepada orang lain untukdiurus. FCC dan FCA terjadiberdasarkanperjanjian yang disebutpactumfiduciaeyang diikutidenganpenyerahanhakatauin iurecessio. Kelemahan FCC: adanyapenyerahanbarangsekaligushakmiliknya (sebagaijaminan), kedudukankreditursangatkuatdanpmbtsnkewkrediturhanyabdsrkekuatan moral bukankekuatanhukum.

5. Hukum Adat mengenal jaminan berupa gadai (jual gadai) atau cekelan atau pemegangan, disini yang ada adalah transaksi jual yang bersifat sementara. Penjual gadai dapat menebus benda gadai, dan apabila smp waktu yang ditent tdk ditebus, pemegang gadai dapat memiliki benda gadai tersebut. Dlm hukum Romawi dan hukum Adat blm membedakan benda menjadi bnd bergerak dan tidak bergerak, shg penjaminannya sama.

6. Perkembhk di Eropa • Berkembangnyapranatahukum di Eropa yang mengaturtentanghukumjaminandengandidasarkanpada : • Pembedaanbendamenjadibendabergerakdanbendatidakbergerak (GadaidanHipotek). • Krediturhanyasbgpemegangjaminan, tidakdapatmemanfaatkankegunaanbendajaminan. • Krediturdilarangsecaraotomatismemilikibendajaminanapabiladebiturwanprestasi. • Krediturwajibmengembalikanbendajaminanapbla deb telahmembayarutangnya. • Hakkredutkmenjualbenjamhanyadptdlkksetelah deb wanprestasi. • Penjualanbenjamhrsdlkkdimukaumum (lelang). • Kredwajibmengembalikanuangsisahasilpenjualanbenjamsetelahdiambiluntukpembayaranutang deb.

7. Denganmunculnyagadaidanhipotik, makafidusiadalamhukumRomawimenjaditidakpopulerlagiatauditinggalkan. Timbulnyakrisisdibidangpertanian di negara2 Eropapdabad 19, menghambat perusahaan2 pertaniandlmmemperolehkredit. DibutuhkanlembagajaminanbaruselainGadaidanHipotik. MunculkonstruksihukumJualBelidenganhakmembelikembali (sebagaijaminan), yang diikutidenganpenyerahandalampinjampakai.

8. Bierbrouwerij Arrest 29-01-1929 • PerkaraantaraP. BosdanBierbrouwerij, bhwBierbrouwerijmeminjamkanuangsjml f. 6000 kpbBos, pemilikwarung kopi di Sneek; dg jmnberupahipotekkeempatatastanahdanbangunansbgtempatusahaBos, • Bosjugamenjualinventariswarungnyakepada Bier dg hakmembelikembali dg sybhwinventaristetapdikuasaiolehBossbgpeminjampakai.

9. Keputusan Rechtbank • Membatalkan pjj jual beli dg hak membeli kembali; dg alasan bhw pr pihak hanya pura2 mengadakan pjj jual beli dg hak membeli kembali, yg sesungguhnya adl pjj pemberian jaminan dlm btk gadai. Akan ttp gadai tsb adl tdk sah krn barangnya tetap berada dlm kek pemberi gadai, shg bertent dg larangan Ps. 1198 (2) BW Bld atau Ps 1152 (2) BW Ind.

10. Keputusan GERECHTSHOF • Membatalkan keputusan Rechtbank. • Mengadili sendiri dan memutuskan bhw perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah sah.

11. Keputusan HOGE RAAD • Pertimbangan : • bahwaparapihakbermaksudmengadakanperjanjianjaminanataspinjamansebesar f. 6000 sebagaijaminankebendaan (disampinghipotekkeempat). • bahwamaksudparapihakadalahmenyerahkaninventarisBossebagaijaminandanhalinimerupakansebab (causa) perjanjian. • bhwcausa yang dmknadalah halal.

12. Bhw pjj yg dmkn tdk bertent dg ketent mengenai gadai, juga tdk bertent dg asas paritas creditorium. Tdk bertent dg gadai krn pr pihak tidak bermaksud membuat pjj gadai dan tdk bertent dengan asas paritas crediturium karena asas itu hanya berlaku thd kekayaan debitur. Bhw disini juga tdk ditemui suatu penyelun dupan undang-undang. Bhw pjj ini tdk bertent dg kesusilaan, krn uu memberikan kebebasan sepanjang hal tsb masih dianggap wajar.

13. Putusan HR • Bahwa yg dimaksud oleh para pihak adalah perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dan hal ini merupakan titel yang sah.

14. Inti put HR di atasadladanyapengakuantentangsahnyaperjanjianpenyerahanhakmiliksbgjaminan(disampingGadaidanHipotek), sehinggadianggapsbgtonggaklahirnyaFidusiaberdasarYurisprudensi. OlehparasarjanajaminantersebutdiberinamaFiduciaireeigendomsoverdracht (Fidusia).

15. Fidusia menurut Yurisprudensi • Bentuk penjanjian bebas : lisan, tertulis (dibawah tangan atau otentik). • Tidak ada pendaftaran fidusia. • Obyeknya benda bergerak, brng inventaris dg pinjam pakai dan brng dagangan dg konsinyasi (consignatie) atau penitipan. • Penyarahan benda fidusia dilakukan secara constitutum possessorium.

16. Contoh Akta Fidusia dari BRI • Sesuai dengan persetujuan kredit/pinjam an uang yang kami adakan dg Sdr……….. maka dg ini kami serahkan hak milik dalam kepercayaan atas barang2 yang terperinci dibawah ini; penyerahan ditempat barang itu terletak. • Selanjutnya kami menerangkan, bahwa kami menerima kembali barang2 tsb dan melakukan penyimpanan brng2 itu sbg kuasa dari Sdr.

17. ContohAktaFidusiadari BNI 46 • Berhubung dg persetudjuan membuka kredit kami dengan BNI 46 tertanggal … dengan ini kami menjerahkan hak milik atas dasar kepercayaan (fiduciaire eigen domsoverdracht) … barang2 kami seperti termuat dalam daftar terlampir. • Selanjutnya dengan ini kami sebagai kuasa BNI 46 menerima barang tersebut guna disimpan untuk dan atas nama BNI 1946.

18. Skema : • Perjanjianpokok • Penyerahanhakmilik (constitutumposs) • Penyerahanpinjampakai. 2 1 D K Pem Fid Pen Fid 3

19. Fidusia menurut UU No. 42 Thn 99 • Bentuk perjanjian formil, dibuat dengan akta notaris (Akta Jaminan Fidusia). • Harus memenuhi asas spesialitas. • Harus memenuhi asas publisitas, dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. • Pendaf dicatat dlm Buku Daftar Fidusia. • Diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dg irah2 “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

20. UU No. 42 Th 99 tentang Fidusia • KetentuanUmum BAB I Pasal 1. • Fidusiaadlpengalihanhakkepemilikansuatubendaatasdasarkepercayaandenganketentbhwbenda yang hakkepemilikannyadialihkantsbtetapdalampenguasaanpemilikbenda. • JaminanFidusiaadalahhakjaminanatasbendabergerakbaik yang berwujudatupun yang tidakberwujuddanbendatidakbergerakkhususnyabangunanygtdkdptdibebanihaktanggungan . . . ygtetapberadadlmpenguasaanPemberi Fid, sebagaiagunanbagipelunasanutangtertentu, ygmemberikankedudukanygdiutamakankpdPenerima Fid thdkrediturlainnya.

21. Penyerahan dalam Akta Fidusia • Maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dg ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai jaminan sebesar Rp. …………

22. PEMBEBANAN FIDUSIA • Jaminan Fidusia mrpk pjj ikutan dari suatu pjj pokok yg menimbulkan kwjb bg pr phk utk memenuhi suatu prestasi (Ps. 4). • Pembebanan Benda dg Jam Fid dibuat dg akta notaris dlm bhs Ind dan mrpk Akta Jaminan Fidusia (Ps. 5 ayat 1). • Akta Jam Fid sekurang2nya memuat : - identitas pemberi dan penerima fid - data perjanjian pokok - uraian benda - nilai penjaminan - nilai benda yg menjadi obyek fidusia (Ps. 6).

23. Utangygpelunasannyadijamin dg fid dptberupa : a. utangygtelahada; b. utangygakantimbuldikemudianhrygtelahdiperjanjikandlmjmltertentu; c. utangygpdsaateksekusidptditentjumlahnya (Ps. 7). Jam Fid dptdiberikankpdlebihdrsatuPenerima Fid (kreditkonsorsium, penjps) (Ps. 8).

24. Jaminan Fidusia dpt diberikan thd satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yg telah ada pd saat jam diberikan maupun yg diperoleh kemudian (Ps. 9 ayat 1). Kecuali diperjanjikan lain : a. Jam Fid meliputi hasil dr Benda yg menjadi objek Jaminan Fidusia. b. Jam Fid meliputi klaim asuransi, dlm hal Benda yg menjadi obyek Jam Fid diasuransikan (Ps. 10).

25. Pendaftaran Jaminan Fidusia/JF • Benda yg dibebani dg Jam Fid wajib didaftarkan (Ps. 11 ayat 1). • Pendaf Jam Fid dilakukan pd Kantor Pendaf Fidusia/KPF (Ps. 12 ayat 1). • Permohonan pendaftaran JF dlkk oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dg melampirkan pernyataan Jam Fid (Ps. 13 ayat 1). • KPF mencatat pendaftaran JF dlm Buku Daftar Fidusia/BDF pd tgl yg sama dg tgl penerimaan permohonan pendaftaran.

26. KPF menerbitkan & menyerahkan kpd Pen Fid Sertifikat Jaminan Fidusia/SJF pd tgl yg sama dg tgl penerimaan permohonan pendaftaran (Ps. 14 ayat 1) SJF mrp salinan Buku Daftar Fidusia (Ps. 14 ayat 2) JF lahir pd tgl yg sama dg tgl dicatat nya JF dlm Buku Daftar Fidusia (Ps. 14 ayat 3). Dlm SJF dicantumkan kata2 “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ps. 15 ayat 1).

27. SJF mpy kekuatan eksekutorial yg sama dg putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Ps. 15 ayat 2). Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang thd benda yg menjadi obyek JF yg sudah terdaftar (Ps. 17). Segala keterangan mengenai Benda yg menjadi obyek JF . . . terbuka untuk umum (Ps. 18).

28. Sifat Jaminan Fidusia • Perjanjian accessoir (Ps. 4, 19 ayat 1, 25). • Jaminan kebendaan (droit de suite Ps. 20, droit de preverent Ps. 27). • Kreditur Pen Fid sbg Kreditur Separatis (Ps. 27 ayat 3).

29. Hapusnya Jaminan Fidusia • Jam Fid hapuskarenasbb : • Hapusnyautang • PelepasanhakatasJaminanFidusia • Musnahnya Benda (Ps. 25 ayat 1). • Roya (Ps. 26 ayat 1 dan 2).

30. Eksekusi Jaminan Fidusia • Pelaksanaan titel eksekutorial dalam Sertifi kat jaminan Fidusia (Ps. 15 ayat 2). • Hak Penerima Fidusia untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi (Ps. 15 ayat 3). • Penjualan di bawah tangan, dsr kesepa- katan dan harga lebih tinggi (Ps. 29 ay 1).

31. HAK TANGGUNGAN

32. HAK TANGGUNGAN UU No 4/96 • Hak Tanggungan adalah : • hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (UUPA), • berikut atau tdk berikut benda2 lain yg me rupakan satu kesatuan dg tanah, • untuk pelunasan utang tertentu, • memberikan kedudukan yg diutamakan thd kreditur lain (Ps. 1 angka 1).

33. Subyek Hak Tanggungan (Ps. 8) • Pemberi Hak Tanggungan : perseorangan atau badan hukum yg memp kewenangan mlkk perbuatan hukum thd obyek HT(1). • Kewenangan itu hrs ada pd saat pendaf-taran Hak Tanggungan (2). • WNI (Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai). • Orang asing (Obyek Hak Pakai). • Penerima/Pemegang Hak Tanggungan : perseorangan atau bdn hk yg berkddk sbg pihak yg berpiutang (Ps. 9).

34. Obyek Hak Tanggungan • Syarat : mempunyainilaiekonomis, terdaftardandapatdipindahtangankan. • HakMilik, HGU, HGB (Ps. 4 ayat 1) • HakPakaiatastanahnegara ( Ps. 4 ayat 2). • Berikutatautdkberikut benda2 lain ygmrpsatukesatuandengantanah (4). • SatuObyek HT dptdipasanglebihdarisatu HT peringkat (Ps. 5).

35. Sifat Perjanjian Hak Tanggungan • Accessoir : Ps. 1 angka 1 jo. Ps. 16 jo. Ps. 18 ayat 1 • Tidakdapatdibagi-bagi (Ps. 2 ayat 1, kecualidiperjanjikansecarakhusus (ay 2). • Droit de suite (Ps. 7). • Droit de preferent(Ps. 5 ayat 2). • AsasSpesialitas(Ps. 11 ayat 1) dan AsasPublisitas(Ps. 13 ayat 1). • Krediturseparatis (Ps. 21).

36. Pemberian Hak Tanggungan • Didahului dengan janji (Ps. 10 ayat 1). • Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT (ayat 2). • Isi APHT, wajib : a. identitas para pihak, b. domosili, c. utang yang dijamin, d. nilai tanggungan, e. uraian ttg obyek Hak Tangg (Ps. 11 ay 1). • Janji-janji Hak Tanggungan (2). • Janji milik dilarang (Ps. 12).

37. Eksekusi Hak Tanggungan • Hak menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi (Ps. 6). • Titel eksekutorial dalam sertifikat Hak Tanggungan ( Ps. 14 ayat 2). • Penjualan dibawah tangan (Ps. 20 ayat 2).

38. PendaftaranHakTanggungan • APHT wajib didaftarkan pada Kantor Perdatahan (Ps. 13 ayat 1). • PPAT wajib mengirimkan APHT berikut warkah lain selambat2nya 7 hr kerja (2). • Pembuatan Buku Tanah Hak Tangg, pencatatan dlm Buku Tanah Hak atas Tanah dan Sertifikat Tanah (ayat 3). • Tgl buku tanah HT adl hari ketujuh stlh penerimaan lengkap surat2unt pendaft, sbg tgl lahirnya Hak Tanggungan (4,5).

39. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Ps. 14 ayat 1). Sertifikat HT memuat irah2 “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, SHT mempunyai kekuatan eksekutorial (ayat 3). SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau PPAT (Ps. 15 ayat 1).

40. Hapusnya Hak Tanggungan • Hapusnya utang yang dijamin, • Pelepasan oleh pemegang Hak Tangg, • Pembersihan Hak Tanggungan, • Hapusnya hak atas tanah obyek HT. • Hak menuntut pembersihan dari beban Hak Tanggungan hanya dpt dlkk oleh pembeli obyek HT dlm suatu pelelangan. • Roya (Ps. 22).