1 / 75

ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl. 1924 No. 291

UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 disampaikan pada : Property Law Training, Jakarta 9 Agustus 2006 Maizar Anwar Direktur PBB & BPHTB-Ditjen Pajak. Objek Pajak : harta tetap

laird
Download Presentation

ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl. 1924 No. 291

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997tentangBEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNANSebagaimana telah Diubah denganUNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000disampaikan pada :Property Law Training, Jakarta 9 Agustus 2006Maizar AnwarDirektur PBB & BPHTB-Ditjen Pajak

  2. Objek Pajak : harta tetap (hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta) Dipungut antara lain atas pemindahan hak atas harta tetap termasuk pewarisan dan hibah wasiat • kecuali :Hak Agraris Eigendom • (Pasal 51 ayat 7 Ind. Staatsregeling) • Objeknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat ORDONANSI BEA BALIK NAMAStbl. 1924 No. 291

  3. UUPA UU No. 5/1960 (tidak mengenal hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi 1924 / 291) Ordonansi 1924 / 291 (Objek pajaknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat) Tidak dapat dipungut sejak th. 1961 s/d sekarang UU BPHTB

  4. UUPA UU No. 5/1960 PP 10/1961 yang telah diganti dgn PP 24/1997 (Peraturan pelaksanaan UUPA) Hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat dihapus Ordonansi BBN 1924 No. 291 atas tanah tidak dapat dipungut UU BPHTB

  5. Dasar Pemungutan BPHTB Tanah Komoditas strategis Alat investasi yg menguntungkan Memenuhi kebutuhan dasar untuk papan keuntungan ekonomis bagi yang memperoleh hak atas tanah kontribusi kepada Negara dengan membayar BPHTB

  6. Prinsip-prinsip yang diaturdalam UU BPHTB • Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”. • Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). • Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya. • Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. • Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.

  7. OBJEK PAJAKPasal 2 PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN G Pemindahan Hak A Pemberian Hak Baru

  8. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPasal 2 ayat (2) • Pemindahan Hak,karena : ujual beli; v tukar-menukar; whibah; x hibah wasiat; 5. waris zpemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; {pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; |penunjukan pembeli dalam lelang; }putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 10. penggabungan usaha 12. pemekaran usaha 11. peleburan usaha 13. hadiah. • Pemberian Hak Baru,karena : • kelanjutan pelepasan hak; • di luar pelepasan hak.

  9. Jenis hak-hak atas tanahPasal 2 ayat (3) • hak milik • hak guna usaha • hak guna bangunan • hak pakai • hak milik atas satuan rumah susun • hak pengelolaan Diatur dlm UUPA (UU No. 5 / 1960) Diatur dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985) Diatur dlm PP No. 48 Tahun 1983

  10. Objek Pajakyang tidak dikenakan BPHTBPasal 3 ayat (1) • Objek Pajak yang diperoleh : • Perwakilan diplomatik (asas timbal balik) • Negara untuk kepentingan umum • Badan / perwakilan organisasi internasional • orang pribadi/badan karena konversi hak / perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama • karena wakaf • untuk kepentingan ibadah

  11. OP yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan diatur dengan PPPasal 3 ayat (2) Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat, (PP 111 Thn 2000) Pengenaan BPHTB karena Pemberian hak pengelolaan (PP 112 Thn 2000) • saat pewaris meninggal dunia pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris • mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak • hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yg khusus yg berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia • pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga yg tidak mampu atau badan sebagai penghargaan • hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara atas tanah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya

  12. SUBJEK PAJAK(Pasal 4) “Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan” dikenakan kewajiban membayar pajak Wajib Pajak

  13. TARIF PAJAKPasal 5 Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak Tarif Tunggal 5%

  14. DASAR PENGENAANPasal 6 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB Harga Transaksi Nilai Pasar - jual beli - penunjukan pembeli dlm lelang - tukar-menukar - hibah - pemberian hak baru, dll NJOP PBB

  15. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)P a s a l 7 Ditetapkan secara regional oleh Kakanwil DJP dengan mempertimbangkan pendapat Pemda dan perkembangan perekonomian daerah paling banyak Rp 300.000.000,00 untuk waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/istri paling banyak Rp 60.000.000,00 untuk lainnya Dapat diubah dengan PP

  16. Cara Penghitungan PajakPasal 8 BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif a t a u bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan : BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif

  17. Saat Pajak Terutang( Pasal 9 ) • jual beli • tukar-menukar • hibah • pemasukan dlm perseroan/ badan hukum lainnya • pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan • hadiah • penggabungan usaha • peleburan usaha • pemekaran usaha sejak tgl dibuat dan ditandatanganinya akta sejak tgl penunjukan pemenang lelang • lelang sejak tgl putusan pengadilan yg tetap • putusan hakim • waris • hibah wasiat sejak tgl pendaftaran hak • pemberian hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak & di luar pelepasan hak sejak tgl diterbitkannya surat keputusan pemberian hak

  18. TEMPAT TERUTANG PAJAKPasal 9 ayat 2 Di Wilayah: 1. Kabupaten 2. Kota 3. Propinsi Yang meliputi letak tanah dan atau bangunan

  19. PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG( Pasal 10 ) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

  20. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar( SKBKB )Pasal 11 SKB KB Dalam jk. waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain Dasar penagihan (Pasal 14) WAJIB PAJAK pajak kurang dibayar + bunga 2% / bln. maks. 24 bln sejak saat pajak terutang s.d. diterbitkan SKBKB FISKUS

  21. SKB KB SKB KBT Surat Ketetapan BPHTBKurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )Pasal 12 + kenaikan 100% kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan Dalam jk. waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan Dasar penagihan (Pasal 14) WAJIB PAJAK NOVUM FISKUS

  22. Surat Tagihan BPHTB ( STB )Pasal 13 STB menagih pajak yang tidak/kurang dibayar +bunga 2% / bln. maks 24 bln sejak saat pajak terutang DJP menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/hitung pada SSB menagih sanksi adm. berupa bunga dan/atau denda

  23. K E B E R A T A NPasal 16 SKBKBT SKBLB SKBKB SKBN KEPUTUSAN - Ditolak - Diterima - Menambah (Pasal 17) maks 3 bln sejak diteri- manya skp maks 12 bln DIRJEN PAJAK WAJIB PAJAK

  24. B a n d i n gPasal 18 Surat Keputusan Keberatan maks. 3 bln sejak SK Keberatan diterima Banding BADAN PENGADILAN PAJAK WAJIB PAJAK (Menolak) Apabila SK Keberatan menambah jumlah pajak terutang (merupakan dasar penagihan) Pasal 14 PEMBAYARAN WAJIB PAJAK (Menerima)

  25. KEBERATAN/BANDINGYANG DITERIMAPasal 19 kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Keberatan diterima Banding

  26. PENGURANGANPasal 20 Atas permohonan WP, pengurangan pajak dapat diberikan karena : Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan OP Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan

  27. Pengembalian Kelebihan PembayaranPasal 21 karena permohonan WP, antara lain dalam hal: - kelebihan bayar - terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal karena pengajuan pengurangan yang diterima karena Keberatan/ Banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya SKBLB dilakukan pemeriksaan (Pasal 22) SKBLB + bunga 2%/bln apabila pengembalian lewat 2 bln (Ps. 22) SKBLB + bunga 2%/bln maks. 24 bln. (Pasal 19) SKBN

  28. Prop Kab/Kt Pembagian Hasil PenerimaanPasal 23 • BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah. • Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata. • 80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

  29. Ketentuan Bagi PejabatPasal 24 Bukti Pem- bayaran BPHTB Syarat : PPAT/Notaris/Pejabat Lelang Kakan Pertanahan Kab/Kota - Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang - Pendaftaran hak/peralihan hak Sanksi (Pasal 26): PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 juta Kakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980

  30. Kewajiban Melapor Bagi PejabatPasal 25 PPAT/Notaris/Kepala KLN Batas waktu pelaporan kepada Ditjen Pajak Pembuatan Akta/ Risalah Lelang Tgl. 10 Bulan berikutnya Bulan ini Sanksi (Pasal 26): Lewat waktu denda Rp250 ribu untuk setiap laporan

  31. Ketentuan PenutupPasal 27 Dengan berlakunya UU BPHTB (1 Januari 1998) Ditunda menjadi Tgl 1 Juli 1998 Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya, sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan dinyatakantidak berlaku Ketentuan pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 masihtetap berlaku

  32. Pasal 27A • Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB, berlaku ketentuan dalam UU KUP. • Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

  33. PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB

  34. PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB

  35. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

  36. PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota PPAT/ Notaris PELAPORAN PEMBERITAHUAN Pemindahan Hak Pemberian Hak Baru kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

  37. Isi Laporanatau Pemberitahuan • Laporan atau pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat : • nomor dan tanggal akta/Risalah Lelang/surat keputusan pemberian hak; • status hak; • letak tanah dan atau bangunan; • luas tanah dan bangunan; • nomor dan tahun SPPT PBB; • NJOP PBB • harga transaksi atau nilai pasar; • nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak; • tanggal dan jumlah setoran

  38. TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATKMK Nomor 636/KMK.04/1997 KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB)

  39. Diberikan oleh : PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEMBERIAN HAK BARU Badan Pertanahan Nasional/Kanwil BPN Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tidak melalui : PPAT atau Kantor Lelang Memberitahukan ke Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Dengan disertai bukti SSB

  40. Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Pemberitahuan

  41. Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/KotaSKB 2 TAHUN 1998 / KEP-179/PJ./1998 POKOK-POKOK YANG DIATUR : • Penyeragaman jenis dan bentuk laporan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan • Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT menggunakan formulir khusus (telah ditentukan) • Laporan bulanan PPAT disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Ka Kantor Pertanahan, Kakanwil BPN, Ka KPPBB, Ka KPP • Instruksi kepada Kepala KPPBB dan KPP • Instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota • Instruksi kepada Kepala Kanwil BPN

  42. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT wasiat hibah waris

  43. Perolehan hak karena WARIS dan HIBAH WASIAT Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia

  44. Pengenaan Perolehan hak karena waris dan hibah wasiat dikenakan sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. 50 %

  45. Saat Terutang PENDAFTARAN • Putusan Hakim/Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan ttg pembagian waris • Akta PPAT ttg hibah oleh pelaksana wasiat a.n. pemberi hibah wasiat • Akta pembagian waris Saat terutang BPHTB karena waris dan hibah wasiat adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan perolehan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota berdasarkan :

  46. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN SK Hak Pengelolaan

  47. HAK PENGELOLAAN A • dalah hak menguasai dari Negara atas tanah • yang kewenangan pelaksanaannya sebagian • dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk : • merencakan peruntukan dan penggunaan tanah; • menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; • menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

  48. Besarnya BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan yg diterima oleh : - Departemen, - Lembaga Pemerintah Non Departemen, - Pemda Prop dan Kab/Kota - Lembaga Pemerintah lainnya, dan - PERUM Perumnas Pihak-pihak lainnya 0% 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang

  49. SK Hak Pengelolaan Saat terutangnya BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  50. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

More Related