Download
1 / 59

CAKUPAN MATERI - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

1. SISTEM PEMBAYARAN P USAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN Jakarta, 8-9 AGUSTUS 2006. PPSK. CAKUPAN MATERI. 2. Pengertian Sistem Pembayaran Komponen Sistem Pembayaran Resiko Sistem Pembayaran Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CAKUPAN MATERI' - kennan-sosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1

SISTEM PEMBAYARANPUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALANTRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALANJakarta, 8-9 AGUSTUS 2006


Cakupan materi

PPSK

CAKUPAN MATERI

2

  • Pengertian Sistem Pembayaran

  • Komponen Sistem Pembayaran

  • Resiko Sistem Pembayaran

  • Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

  • Keterkaitan Sistem Pembayaran dan Kebijakan Moneter

  • Sistem Pembayaran di Indonesia


I pengertian sistem pembayaran

Pengertian SP

I. Pengertian Sistem Pembayaran

3

  • Apa itu sistem pembayaran?

  • Kenapa sistem pembayaran perlu bagi perekonomian?

  • Hirarki sistem pembayaran

  • Kenapa Bank Sentral berkepentingan dengan sistem pembayaran?


I 1 apa itu sistem pembayaran

Pengertian SP

I.1 Apa itu sistem pembayaran?

4

  • Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1)

  • A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border (National Payment System Blue Print, Bank Indonesia )

  • A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money (Bank for International Settlement/BIS)

  • A set of rules governing the clearing and settlement of payments. (International Monetary Fund, 1992)


I 1 apa itu sistem pembayaran1

Pengertian SP

Uang Tunai (Cash)

Non Tunai (Non-Cash/

Paper Based Payment)

Cek, Bilyet Giro, transfer

I.1 Apa itu sistem pembayaran?

5

Evolusi instrumen pembayaran

Barter

Card & Electronic Based Payment


I 2 kenapa sistem pembayaran perlu bagi perekonomian

Pengertian SP

I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu bagi perekonomian?

6

  • Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian

  • Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan

  • Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital


Flow of funds

Pengertian SP

Flow of funds

7

Financial System

Financial

Market

Returns

Returns

Funds

Funds

Government /

Central Bank

Involvement

Households

Firms

Government

Households

Firms

Government

Savers

Borrowers

Infrastructure and Environtment

Financial

Intermediaries

Funds

Funds

Returns

Returns


I 3 hirarki sistem pembayaran

Pengertian SP

I.3 Hirarki Sistem Pembayaran

8

Inverted pyramid (piramida terbalik) :

  • Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank :

    • individual dan perusahaan-perusahaan

    • broker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal dan bursa berjangka

  • Bagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomi

  • Bagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing peserta (bank)

  • Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena seluruh rekening peserta ada di Bank Sentral


Pengertian SP

Nonbank

Payment System Participants, Message Flows, Funds Transferred

9

Nonbank

Non-bank abroad

Non-bank abroad

  • Assets

  • Cash

  • Bank Deposits

  • Central bank deposits

  • Assets

  • Cash

  • Bank Deposits

  • Central bank deposits

Commercial bank

Commercial bank

Bank abroad

Bank abroad

  • Assets

  • Cash

  • Reserves with

  • Central bank

  • Deposits with

  • Correspondents

  • Claims on

  • Correspondents

  • Assets

  • Cash

  • Reserves with

  • Central bank

  • Deposits with Correspondents

  • Claims on Correspondents

  • Liabilities

  • Deposits from

  • non bank

  • Deposits from

  • correspondent

  • Loans from

  • central bank

  • Liabilities

  • Deposits from

  • non banks

  • Deposits from correspondens

  • Loans from central bank

Clearinghouse

Calculation of interbank

Settlement positions

Central bank

  • Assets

  • Claims on

  • banks

Liabilities

-Bank Notes (“cash”)

-Banks’ reserves


I 4 kenapa bank sentral berkepentingan dalam sistem pembayaran

Pengertian SP

I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan dalam Sistem Pembayaran?

10

  • Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

  • Sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

  • Sistem pembayaran mendukung pencapaian target moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary Target)


Pengertian SP

11

.

Stabilitas Sistem Keuangan

Sound Financial Institutions

Efficient Functioning of Financial Market

Modern Market Infrastructure

Payment System


Struktur SP

12

II. Struktur Sistem Pembayaran

  • Instrumen / Alat Pembayaran

  • Mekanisme Pembayaran

  • Kelembagaan

  • Infrastruktur Teknologi

  • Hukum


Struktur SP

Rp

13

II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat supplemen-1)

  • Tunai : uang kertas dan uang logam

  • Non-tunai : - paper based (cek, bilyet giro, nota debet,

    nota kredit, dll)

    - card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll)

Card

Based

Paper

Based

E-Money


Struktur SP

14

II.2 Mekanisme operasional

  • Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sistem/mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.

  • Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999)

  • Sistem net vs sistem gross (lihat supplemen-2)

  • Cross-border Payment System


Struktur SP

Pengirim

Bank Lampung

Bank BCA

Penerima

Instrumen

Rp

Kliring

Settlement

di Bank Sentral

Mekanisme pembayaran dan setelemen

15


Struktur SP

16

II.3 Kelembagaan

Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.

II.4 Infrastruktur teknis

  • Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.


Struktur SP

17

II.5 Hukum

  • Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.

  • Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran.

  • Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll


Resiko SP

18

III. Resiko Sistem Pembayaran

  • Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi instrumen pembayaran, sistem “delivery” dan komunikasi, sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko dalam sistem pembayaran meliputi:

    • Resiko kredit

    • Resiko likuiditas

    • Resiko sistemik

    • Resiko Hukum

    • Resiko Operasional

    • Resiko Kesalahan manusia


Resiko SP

19

III. 1 Resiko Kredit

  • Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya.

  • Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan dan pasar keuangan - insolvency

  • Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman (principal losses).

  • Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.

  • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran – lender of last resort.


Resiko SP

20

III. 2 Resiko Likuiditas

  • Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo melainkan sesudahnya.

  • Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu – countrparty masih solvent tetapi illiquid.

  • Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.

  • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran – lender of last resort.


Resiko SP

21

III. 3 Resiko Sistemik

  • Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu.

  • Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

  • Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor keuangan – contoh: BLBI di masa lalu.


Resiko SP

22

III. 4 Resiko Hukum

  • Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian hukum yang terkait dengan masalah transaksi pembayaran dan setelmen.

  • Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya terkait dengan status kepemilikan (legal rights status).

  • Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi:

    • Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaran

    • Persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaran

    • Definisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen.

  • Di sejumlah negara ada “payments law”


Resiko SP

23

III. 5 Resiko Operasional

  • Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran.

  • Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern.

  • Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg terotomasi secara penuh.

  • Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh pada umumnya komplex, selain mahal waktu yg dibutuhkan waktu dari sejak design awal sampai implementasi.

  • Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional (no room for operational disruptions).


Resiko SP

24

III. 6 Resiko kesalahan manusia

  • Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait dengan penanganan yg tidak semestinya

    • sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft) dan penipuan (fraud)

    • tidak sengaja, murni kelalaian operator.

  • Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification) terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).


Peran Bank Sentral

IV.Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran

25

  • Pengawas (Supervisory responsibilities)

  • Policy responsibilities

  • Penyelenggara (Operational responsibilities)

  • Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank Sentral


Peran Bank Sentral

26

  • Sebagai Pengawas (Supervisory responsibilities)

    • Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai ke tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung secara tepat waktu.

    • Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung (Oversight) terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh swasta.

    • Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran, meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements – by laws .

    • Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management


Peran Bank Sentral

27

2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities)

  • Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya.

  • Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik, seperti penerapan “cap” atau “limit” dari intraday credit antar peserta, dan pengaturan “loss-sharing” dalam sistem netting multilateral.


Peran Bank Sentral

28

3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities)

  • Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai penyelenggara sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran bernilai besar (large-value payments)

  • Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral dan swasta:

    • ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik.

    • Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH) diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta.

    • Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes.

  • Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank sentral.


Peran Bank Sentral

29

4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentral

  • Mengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core function bank sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank, dewasa ini hampir semua bank sentral memberikan perhatian yg lebih serius terhadap pengembangan sistem pembayaran.

  • Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan salah satu tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan perhatian yg lebih besar terhadap pengembangan sistem pembayaran di Indonesia

    • Pembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996

    • Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem pembayaran.


V keterkaitan sistem pembayaran dengan kebijakan moneter

Keterkaitan

Tiga pilar pelaksanaan tugas

Bank Sentral

Stabilitas

Moneter

Stabilitas

Sistem Keuangan

Sistem Pembayaran

yg Efisien dan Aman

V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Kebijakan Moneter

30

30

  • Pelaksanaan tugas Bank Sentral

  • Implementasi kebijakan moneter- short-term monetary target

  • Mewujudkan adanya sistem perbankan yang kuat dan stabil

  • Menjamin adanya sistem pembayaran yang efisien dan stabil

  • Lender of last resort

  • Mengedarkan uang kas

  • Mengatur cadangan devisa

  • Pemegang kas pemerintah


Float dalam sistem pembayaran

Keterkaitan

Float dalam sistem pembayaran

31

31

  • Float adalah dana yg masih dalam posisi mengambang atau belum settled pada rekening yg dituju

  • Float menggangu efektifitas kebijakan moneter. Adanya float menimbulkan kesulitan dalam menghitung kewajiban “reserve requirement” bank dan pencapaian target moneter jangka pendek – base money dan suku bunga jangka pendek

  • Penyebab float - posting procedures, transportation, backlogs, dan processing error

  • Pada umumnya float lebih besar pada sistem pembayaran dengan warkat (paper-based) dari pada sistem elektronik.

  • Ada 2 jenis float:

    • Debit float

    • Credit float


PENYERAHAN BARANG/ JASA

PT. Metro

PT. Gajah

ADVIS PERINTAH PEMBAYARAN

ADVIS PEMBAYARAN

Bank

Lampung

Bank BCA

ALIRAN DANA

BANK SENTRAL

ALIRAN DANA

CREDIT FLOAT

(Pembayaran dgn bank transfer)

3


PENYERAHAN BARANG/ JASA

PT. Metro

PT. Gajah

ADVIS PENDEBETAN

PENYERAHAN CEK/BG

Bank

Lampung

Bank BCA

KLIRING DAN SETELMEN

KLIRING DAN SETELMEN

BANK SENTRAL

DEBET FLOAT

(Pembayaran dengan cek/BG)

4


Vi sistem pembayaran di indonesia

SP di Indonesia

VI. Sistem Pembayaran diIndonesia

34

  • Struktur sistem pembayaran

  • Jenis-jenis sistem pembayaran

  • Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran


1 struktur sistem pembayaran

SP di Indonesia

1. Struktur sistem pembayaran

35

  • Pelaku

    • Individual dan perusahaan

    • Broker, dealer

    • Bank-bank

    • Lembaga keuangan nonbank

    • Bank Indonesia

      2. Instrumen

    • Tunai

    • Nontunai

    • (tabel pendukung: transaksi tunai dan nontunai, lihat dari perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI



2 jenis jenis sistem pembayaran di indonesia

SP di Indonesia

2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran di Indonesia

37

37

  • Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) – BI-RTGS

    • Transaksi/warkat diatas Rp 100 juta

    • Transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi.

    • Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa memandang nilai transaksinya

  • Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System) – sistem kliring.

    • Transaksi/warkat dibawah Rp 100 juta

    • Transaksi individual (cek, BG, transfer)

    • Transaksi kartu kredit/kartu debit

    • Transaksi bulk (payrol, publik service utilities)

    • dll


Sistem pembayaran ritel

SP di Indonesia

Sistem Pembayaran Ritel

38

38

  • Kliring diselenggarakan secara lokal oleh Bank Indonesia atau pihak lain (di daerah yang tidak terdapat Bank Indonesia)

  • Terdapat 104 Kliring Lokal (38 KBI dan 66 non-BI)

  • Setelmen di Bank Indonesia (Multilateral Netting)

  • Sistem Kliring yang digunakan : Manual, Semi Otomasi (SOKL), Otomasi dan Elektronis

  • Issue :

  • Risiko Settlement masih di BI (belum ada failure to

    settle arrangement)


Card based payment system

SP di Indonesia

Card Based Payment System

39

39

  • Penyelenggaraan ATM

  • + 50 bank penyelenggara ATM

  • + 8158 mesin ATM

  • Switching Company :

    • Lokal : ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCA

    • International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa)

  • + 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company.

  • Bank Setelmen :

    • Bank Indonesia (ATM Bersama ),

    • Bank Bali (ALTO)

    • BCA (Jaringan ATM-BCA)

  • Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM

Issue :

Inefisiensi - belum adanya National Switching

  • Kartu Kredit

  • + 17 bank penerbit

  • Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard)

  • Bank Settlement :

    • Standard Chartered (Visa),

    • Chase Manhattan (MasterCard),


SP di Indonesia

40

Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

.

KLIRING MANUAL

1908

KLIRING OTOMASI

1990

KLIRING SEMI OTOMASI

1994

KLIRING ELEKTRONIK

1998

SISTEM KLIRING NASIONAL

2005


SP di Indonesia

  • Sistem Kliring semi otomasi

Sistem kliring semi otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring

41

41

SISTEM KLIRING DI INDONESIA

  • Sistem Kliring manual

Sistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring


SP di Indonesia

  • Sistem Kliring Otomatis

Sistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi

  • Sistem Kliring eletronik

Sistem kliring eletronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi.

42

42


Sistem pembayaran nilai besar large value

RTGS

Sistem Pembayaran Nilai Besar (Large-Value)

43

43

BI- RTGS **** BI-SSSS

  • Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan cakupan untuk seluruh wilayah Indonesia

  • Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk mengakomodasi kebutuhan setelmen transaksi surat berharga (SBI dan Surat Utang Negara)


Bi rtgs pengertian

RTGS

Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value)

BI-RTGS (Pengertian)

44

44

  • Sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line

  • Setiap instruksi transfer dana oleh bank langsung di-settle atau dpl langsung mendebet rekg.bank pengirim dan mengkredit rekg.bank penerima di BI (gross settlement), sepanjang saldo rekg. giro bank pengirim mencukupi.

  • Configures BI - RTGS

  • Transaksi pembayaran antar-bank bernilai besar dan/atau bersifat urgent (HVPS)

  • Sifat Transaksi RTGS :

  • Antar-Bank, bersifat

  • “Credit Transfer”

  • Bank - BI, bersifat

  • “Credit Transfer”

  • & “Debit Transfer”


Bi rtgs manfaat dan implikasinya

RTGS

BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)

45

45

  • MANFAAT BAGI PERBANKAN :

  • Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless

  • Settlement dari setiap Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi

  • Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari

  • Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan likuiditas

  • IMPLIKASI BAGI PERBANKAN :

  • Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management)

  • MANFAAT BAGI BANK INDONESIA :

  • Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting.

  • Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.


Tujuan dan tugas bi

SP di Indonesia

Tujuan dan Tugas BI

46

3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran

46

(Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)

Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

MENCAPAI &

MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH

Mengatur &

Mengawasi Bank


SP di Indonesia

47

47

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah :

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sasaran

Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal

Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SP

Mewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannya

Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Mengatur sistem kliring antar bank

Menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen)

Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uang

Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran


Cakupan peran bi dalam sistem pembayaran

SP di Indonesia

Cakupan Peran BI dalam sistem pembayaran

48

48

  • Regulator

    • Menyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaran

  • Operator (RTGS/Kliring)

    • Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat dipercaya, efisien, aman dan adil

  • Fasilitator Pengembangan

    • Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional

      (Terdapat lima komite yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi, standar dan produk, legal,bylaws )

  • Pengawas ( konsep pengawasan tengah disusun)

    • Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati


Kebijakan sistem pembayaran nasional bank indonesia

SP di Indonesia

Kebijakan Sistem Pembayaran NasionalBank Indonesia

49

49

  • RISK REDUCTION

Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

  • EFFICIENCY

Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah

  • EQUITABLE ACCESS

Pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna.

  • CONSUMER PROTECTION

Bertujuan untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder pengguna sistem pembayaran.


Q and a please

SP di Indonesia

Q and A please?

50

50


Bi rtgs settlement processor

Suplemen

BI-RTGS(Settlement Processor)

51

51

RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan rekening giro bank

  • Settlement for Clearing Figures

  • SKEJ

  • OKS, OKM, SOKL, Manual

CH

  • Settlement for Rp., dari

  • Transaksi For-Ex

  • Pembayaran Cross-Border

  • Payment Settlement, dari trxn jual-beli securities of

  • Money Market, to be linked to

  • BER (Book Entry Registry)

  • Capital Market, to be linked to

  • JSX/KPEI

PvP

DvP

SISTEM

RTGS

  • Settlement for Inter-Bank Giro

  • Pembayaran gaji

  • Pembayaran tagihan

Card Beased

Payment

  • Settlement for clearing figures from card-based payments

  • Credit Card

  • ATM

  • EFT/POS

IBG


Perbedaan antara netting vs gross

Suplemen

Perbedaan antara (Netting vs Gross)

52

Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value) vs

Sistem Pembayaran Nilai Kecil (retail)

52

Netting (Sistem Kliring)

Gross (sistem BI-RTGS)

  • Proses settlement untuk seluruh transfer dana dilakukan secara net, secara berkala atau pada akhir hari

  • Kebutuhan likuiditas terakumulasi secara berkala atau pada akhir hari

  • Kekurangan likuiditas dapat ditunda sampai akhir hari

  • Kemungkinan terjadi kegagalan settlement, karena netto kewajiban > saldo rekeninig giro bank

  • Proses settlement dilakukan per- transaksi secara real-time

  • Informasi posisi likuiditas real-time

  • Mengurangi risiko kegagalan settlement

  • Kebutuhan likuiditas tersebar sepanjang sistem berjalan

  • Mengedukasi Treasury Bank untuk lebih profesional dan disiplin dalam pengelolaan likuiditas


Pengembangan sistem pembayaran nasional

Isu SP

ACUAN POKOK

PENGEMBANGAN

SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL

BLUE PRINT SPN 1995

TUGAS POKOK BANK INDONESIA

PASAL 15 UU NO. 23 TH. 1999

MENGATUR DAN MENJAGA

KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

REVIEW BLUE PRINT SPN

REVISED BLUE PRINT SPN

(BLUE PRINT SPN

GENERASI KEDUA)

Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional

53

Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran

53

  • PERKEMBANGAN

  • SISTEM PEMBAYARAN

  • - KEMAMPUAN BANK

  • KEMAJUAN

  • TEKNOLOGI

  • KEBUTUHAN

  • MASYARAKAT

  • - KERJASAMA

  • INTERNASIONAL


Pengembangan sistem pembayaran

Isu SP

BLUE PRINT BARU

(second generation)

  • Risk Reduction

  • Efficiency

  • Equitable Access

  • Consumer Protection

Pengembangan Sistem Pembayaran

54

Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran

54

KERANGKA KEBIJAKAN SP

BLUE PRINT 1995

  • STABILITY

  • FAIRNESS

  • EFFICIENCY

PERKEMBANGAN PADA BIDANG

SISTEM PEMBAYARAN :

- KEMAMPUAN BANK

- KEMAJUAN TEKNOLOGI

- KEBUTUHAN MASYARAKAT

-KERJASAMA INTERNASIONAL


Rancangan undang undang transfer dana sedang disiapkan

Isu SP

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (sedang disiapkan)

55

55

Latar Belakang Perlunya Undang-Undang Transfer Dana

  • Indonesia belum memiliki peraturan perundangan tentang Transfer

  • Dana yang dapat mencakup, antara lain kejelasan hak dan kewajiban

  • para pihak, status dana, dasar hukum yang digunakan dalam hal terdapat perselisihan.

  • proses transfer dana dan potensi timbulnya permasalahan hukum, akibat :

    • Banyaknya pihak yang terlibat (nasabah/bank/lembaga non bank)

    • Tidak jelasnya hak dan tanggung jawab para pihak dalam proses

    • transfer dana

    • Tidak jelas kepastian dan perlindungan hukum (terutama nasabah)

    • Pesatnya perkembangan media transfer dana


Rancangan undang undang transfer dana

Isu SP

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana

56

Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran

56

  • Cakupan pengaturan RUU Transfer Dana

  • (Elektronik dan non elektronik; Rupiah dan Valas;Bank dan Lembaga selain Bank di wilayah RI)

  • 2. Status dana transfer terkait dengan likuidasi dan pailit

  • (Cakupan permasalahan boedel pailit atau custodian, status dana

  • apabila Perintah Transfer Dana : belum diaksep atau telah diaksep)

  • 3. Perubahan dan pembatalan Perintah Transfer Dana

  • 4. Pembuktian dan alat bukti

  • (Penambahan pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU ini)

  • 5. Pengaturan rumusan tindak pidana dan sanksi


Sistem kliring terpadu

Isu SP

Sistem Kliring Terpadu

57

57

  • Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank

  • Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet

  • Manfaat bagi Bank Indonesia :

  • Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu

    proses kliring

  • Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring

  • Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui

    sistem kliring

    Manfaat bagi Bank :

     Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat)

     Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat


Bagan aliran sistem kliring elektronik

SP di Indonesia

Bagan Aliran Sistem Kliring Elektronik

MESIN R/S

MESIN R/S

58

58

TPK - PLA

WARKET

P/C

C/E

R/E

DKE

JKD

SISTEM PUSAT KLIRING ELEKTRONIK

SETTLE

ACCOUNTING

SETTLEMENT

SPKE

LAPORAN MATCHING

MATCH

Keterangan :

TPK Terminal Peserta Kliring

PLA Peserta Langsung Aktif

PC Personal Computer

CE Communication Encoder

R/E Reader Encoder

DKE Data Kliring Elektronik

JKE Jaringan Komunikasi Data

R/S Reader Sorter

L

O

K

E

T


Konfigurasi bi rtgs

SP di Indonesia

Konfigurasi BI - RTGS

59

59

Bank Indonesia

RTGS Central Computer

SNA Network

To RCC

Data Network

Terminal RTGS Bank A

Terminal RTGS Bank B

Back-End

Back-End

Internal Network

Internal Network

Bank

Branch

Bank

Branch

Bank

Branch

Bank

Branch

Bank

Branch


ad