1 / 12

NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. II. Pasal 2 UU KUP. WAJIB PAJAK. Persyaratan Subjektif. Persyaratan Objektif. persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh

kellie-hinton
Download Presentation

NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK II Pasal 2 UU KUP

  2. WAJIB PAJAK Persyaratan Subjektif Persyaratan Objektif persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan Ketentuan UU PPh NPWP dan Pengukuhan PKP Bukan Pengusaha Pengusaha NPWP NPWP dan Pengukuhan

  3. NPWP dan Pengukuhan PKP WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WP Badan & OP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP WPOP yang tidak menjalankan usaha & tidak melakukan pekerjaan bebas paling lama pada akhir bulan berikutnya *Berdasarkan PMK Nomor 20/2008

  4. Pengukuhan PKP Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan, ( Kecuali Pengusaha Kecil ) Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Ekspor Barang Kena Pajak

  5. menurut keadaan sebenarnya / didasarkan pada kenyataan tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor TempatPendaftaran TEMPAT PENDAFTARAN (kantor DJP) tempat tinggal tempat kedudukan tempat kegiatan usaha Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.

  6. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 01.234.567.8 – 623 . 000 Kode WP Kode KPP Kode cbg

  7. NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami Penghasilan isteri digabung dengan suami NPWP isteri = NPWP suami Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP

  8. Manual Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Tanggal 21 Pebruari 2001 Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004. SE Dirjen Pajak Nomor: Nomor SE-02/PJ./2004 Tanggal 19 Januari 2005. e-Registration TATA CARA PENDAFTARAN

  9. Konsentrasi Data Nasional KP.DJP Provider Warnet KANWIL Kios Pendaftaran Form Aplikasi pendaftaran KPP Wajib Pajak KPP SKTS & NPWP KTP, KK, SIUP DLL Kantor Pos MEKANISMEe-Registration E-mail SKTS & NPWP e-registration e-registration e-registration Kartu NPWP & SKT Kartu NPWP & SKT

  10. DIREKTORAT JENDERL PAJAK WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Penerbitan NPWP dan PKP secaraJabatan Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

  11. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun Denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UU KUP

  12. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnya Penghapusan NPWP dpt dilakukan oleh DJP WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha WP BUT menghentikankegiatanusahanyadi Indonesia dianggap perlu oleh Dirjen Pajak Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP

More Related