Kuliah 9 september 2009
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 19

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009. WEWENANG HUKUM. PENDAHULUAN. Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I) Persoon : Biologis : manusia yg lahir hidup Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum

Download Presentation

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuliah 9 september 2009

KULIAH 9 SEPTEMBER 2009

WEWENANG HUKUM


Pendahuluan

PENDAHULUAN

  • Di dalam dunia hukum, “persoon” berarti pendukung hak & kewajiban – subyek hukum (BW Buku I Bab I)

  • Persoon :

    • Biologis : manusia yg lahir hidup

    • Yuridis : bayi dalam kandungan, badan hukum

  • Setiap manusia (WN maupun WNA) adalah subyek hukum) yg mempunyai hak & kewajiban utk melakukan perbuatan hukum

  • Perbuatan hukum itu harus didukung oleh kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid)


Melakukan perbuatan hukum

MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

  • Pengecualian sebagai subyek hukum

  • Pembatasan untuk melakukan perbuatan hukum :

    • Tidak cakap

    • Tidak berwenang


Pengecualian sebagai subyek hukum

PENGECUALIAN SEBAGAISUBYEK HUKUM

  • Manusia sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia

  • Selama manusia hidup, ia merupakan manusia pribadi

  • Kecuali :

    • Anak dalam kandungan dianggap telah ada jika ia mempunyai kepentingan

    • Dianggap tidak pernah ada bila meninggal sewaktu dilahirkan


Pasal 638 bw

PASAL 638 BW

  • Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal

PASAL 2 BW

  • Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya

  • Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah telah ada


Contoh kasus

CONTOH KASUS

  • Ayah 1 Agustus 1984 meninggal dunia, 2 anak, istri hamil

  • 1 September 1984 anak dalam kandungan lahir hidup & sehat, maka bagian masing-masing ahli waris ¼ (3 anak & 1 janda)

  • Andai lahir hanya hidup 1 detik, ia tetap menjadi ahli waris ayahnya, kemudian menjadi pewaris bagi saudara-saudara & ibunya


Kecakapan hukum

KECAKAPAN HUKUM

  • Kecakapan utk melakukan perbuatan hukum (membuat perjanjian, menikah, dll sepanjang dianggap cakap oleh UU)

  • Orang yg tidak dianggap cakap oleh hukum :

    • Belum dewasa

    • Di bawah pengampuan

    • Dinyatakan pailit

      Dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili

      Ortu, pengampu & Balai Harta Peningggalan


Kewenangan hukum

KEWENANGAN HUKUM

  • Mulainya kewenangan adalah pada saat mencapai kedewasaan

  • Tidak semua subyek hukum yang mempunyai kecakapan hukum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

  • Kewenangan hukum dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan / jabatan, tingkah laku / perbuatan

  • Berhentinya kewenangan hukum adalah dengan kematian


Kewenangan hukum1

KEWENANGAN HUKUM

  • Pasal 16 AB : kemampuan melakukan perbuatan hukum menurut HPI Indonesia diatur oleh hukum nasional (mayoritas)


Kewenangan hukum2

KEWENANGAN HUKUM

  • Negara bagian AS : lex loci contractus (tempat dimana perbuatan hukum dilakukan) – penduduknya terus menerus berpindah antar negara bagian

  • Kemampuan istri utk melakukan perbuatan hukum & anak dibawah umur ditentukan oleh lex loci contractus


Azas hukum nasional

AZAS HUKUM NASIONAL

  • HPI INDONESIA & MAYORITAS

  • Dalam transaksi setiap orang harus mencari tahu pihak lain mempunyai kemampuan hukum atau tidak

  • Dalam hubungan internasional sulit !


Azas lex loci contractus

AZAS LEX LOCI CONTRACTUS

  • NEGARA ANGLO SAXON

  • Sepanjang mengenai kontrak di bidang perdagangan, ditentukan oleh hukum dimana perbuatan hukum bersangkutan dilangsungkan


Hukum nasional

HUKUM NASIONAL

  • Perbuatan di bidang hukum famili yang merupakan perbuatan serius dan tidak sehari-hari


Hpi indonesia

HPI INDONESIA

  • Kemampuan hukum atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum diatur oleh hukum nasional orang bersangkutan

  • Yurisprudensi Indonesia : hal. 31 (16)

    • Kasus wanita Jepang Fumie Jamada

    • Karena hk nasional Jepang membolehkan


Lex situs

LEX SITUS

  • Perbuatan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak, maka kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dari tempat dimana benda tidak bergerak itu terletak

  • Pasal 17 AB : lex rei sitae


Ketidakwenangan subyek hukum

KETIDAKWENANGAN SUBYEK HUKUM

Pasal 3 BW : Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata

Kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi :

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Kedudukan / jabatan

Tingkah laku / perbuatan


Kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi

KEWENANGAN BERHAK SESEORANG YANG SIFATNYA MEMBATASI

Kewarganegaraan : hanya WNI yg dapat mempunyai hak milik

Tempat tinggal : larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya

Kedudukan / jabatan : hakim tidak boleh memperoleh barang yang masih dalam perkara

Tingkah laku / perbuatan : kekuasaan ortu / wali dapat dicabut oleh keputusan pengadilan bila melalaikan kewajiban ortu / wali atau berkelakuan buruk sekali


Ketidak cakapan subyek hukum

KETIDAK CAKAPAN SUBYEK HUKUM

Orang-orang yg menurut UU tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum :

Belum dewasa : anak yang belum mencapai 18 tahun / belum pernah menikah (Ps 1330 BW jo Ps 47 UU 1 / 1974)

Dibawah pengampuan : dewasa tapi dungu, gila, mata gelap, pemboros (Ps 1330 BW jo Ps 433 BW)

Dilarang UU utk melakukan perbuatan hk ttt – pailit


Kesimpulan

KESIMPULAN

Kecakapan hukum adalah syarat umum

Kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum

Ingat :

  • Tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum : belum dewasa, dibawah pengampuan, pailit

  • Cakap tapi tidak berwenang : kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan/jabatan, tingkah laku/perbuatan


  • Login