KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

1. KERANGKA KONSEPTUALSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

2. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL • Tujuan Kerangka Konseptual • Lingkungan Akuntansi Pemerintahan • Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna • Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan • Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan sertaKomponen Laporan Keuangan • Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsipserta Kendala Informasi Akuntansi • Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya

3. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL Sebagai acuan bagi: • Penyusun standar; • Penyusun laporan keuangan; • Pemeriksa; • Para pengguna laporan.

4. POSISI KERANGKA KONSEPTUAL • KerangkaKonseptualbukanstandarakuntansi • Kerangkakonseptualberfungsisebagaiacuanjikaterdapatmasalahakuntansiygbelumdinyatakandalam SAP • Jikaterjadipertentanganantarakerangkakonseptualdanstandarakuntansi, makaketentuanstandarakuntansidiunggulkanrelatifterhadapkerangkakonseptual

5. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan • Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan • Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan • adanya pengaruh proses poltik • Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan. • Ciri keuangan pemerintah • Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian • Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan • Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

6. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN • Masyarakat; • Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman • Pemerintah

7. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN

8. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN

9. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

10. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

11. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOK • LaporanRealisasiAnggaran (LRA) • LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih (LaporanPerubahan SAL) • Neraca • LaporanOperasional (LO) • LaporanArusKas (LAK) • LaporanPerubahanEkuitas (LPE) • CatatanatasLaporanKeuangan (CaLK)

12. ASUMSI DASAR • Asumsi kemandirian entitas • Asumsi kesinambungan entitas • Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

13. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN • Relevan; • Andal; • Dapat dibandingkan; dan • Dapat dipahami

14. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN • Basis akuntansi; • Prinsipnilaihistoris; • Prinsiprealisasi; • Prinsipsubstansimengunggulibentuk formal; • Prinsipperiodisitas; • Prinsipkonsistensi; • Prinsippengungkapanlengkap; dan • Prinsippenyajianwajar.

15. BASIS AKUNTANSI • Basis akuntansi yang digunakandalamlaporankeuanganpemerintahentitasadalahBasis Akrual • Basis akrualdigunakanuntukpengakuanpendapatan-LO, beban, aset, kewajibandanekuitas • Dalamhalanggarandisusundandilaksanakanberdasarkan basis kasmaka LRA disusunberdasarkan basis kas

16. PRINSIP NILAI HISTORIS • Asetdicatatsebesarpengeluarankasdansetarakas yang dibayaratausebesarnilaiwajardariimbalan (consideration) untukmemperolehasettersebutpadasaatperolehan. • Kewajibandicatatsebesarjumlahkasdansetarakas yang diharapkanakandibayarkanuntukmemenuhikewajibandimasa yang akandatang. • Nilaihistorislebihdapatdiandalkandaripadapenilaian yang lain karenalebihobyektifdandapatdiverifikasi.

17. PRINSIP REALISASI • Pendapatan basis kas yang tersedia yang telahdiotorisasikanmelaluianggaranpemerintahselamasuatuperiodeakuntansiakandigunakanuntukmembiayaiutangdanbelanja yang terjadidalamperiodetersebut. • Prinsippenandinganpendapatan-belanjatidakmendapatpenekanansepertidalamakuntansikomersial.

18. SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

19. KONSISTENSI • Perlakuanakuntansi yang samaharusditetapkanpadakejadian yang serupadariperiodekeperiodeolehsuatuentitas (prinsipkonsistensi internal). • Metodeakuntansi yang dipakaidapatdiubahdengansyaratmetode yang baruditerapkanmenunjukkanhasil yang lebihbaikdarimetode yang lama. • Pengaruhatasperubahanpenerapanmetodeharusdiungkapkandalamlaporankeuangan.

20. PERIODISITAS Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

21. PENGUNGKAPAN LENGKAP Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

22. PENYAJIAN WAJAR Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

23. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN MATERIALITAS PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTIRISTIK KUALITATIF

24. PENGAKUAN ASET • Asetdiakuipadasaatpotensiekonomimasadepandiperolehdanmempunyainilai yang dapatdiukurdenganandal; • Asetdalambentukpiutangdiakuiketikahakklaimuntukmendapatkanaruskasmasukataumanfaatekonomilainnyadarientitaslainnyatelahatautetapmasihterpenuhi,dannilaiklaimtersebutdapatdiukurataudiestimasi • Asetdalambentukkasyang diperolehpemerintahtitikpengakuannyamemerlukanpengaturan yang lebihrinci

25. PENGAKUAN KEWAJIBAN • Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

26. PENGAKUAN PENDAPATAN • Pendapatan-LOdiakuipadasaattimbulnyahakataspendapatantersebutatauadaaliranmasuksumberdayaekonomi • Pendapatan-LRAdiakuipadasaatkasditerimadiRekeningKasUmum Negara/Daerah

27. PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA • Bebandiakuipadasaattimbulnyakewajiban, terjadinyakonsumsiaset, atauterjadinyapenurunanmanfaatekonomiataupotensijasa • BelanjadiakuiberdasarkanterjadinyapengeluarandariRekeningKasUmum Negara/Daerah.

28. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN • Pengukuranadalahprosespenetapannilaimatauanguntukmengakuidanmemasukkansetiap pos dalamlaporankeuanganmenggunakannilaiperolehanhistoris • Asetdicatatsebesarpengeluaran/penggunaansumberdayaekonomiatausebesarnilaiwajardariimbalan yang diberikanuntukmemperolehasettersebut • Kewajibandicatatsebesarnilaiwajarsumberdayaekonomi yang digunakanpemerintahuntukmemenuhikewajiban yang bersangkutan

29. TERIMA KASIHKomiteStandar AkuntansiPemerintahan(KSAP)GedungPrijadiPraptosuhardjo III, Lt. 2, KementerianKeuanganJl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551,website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org