1 / 67

SELAMAT DATANG PESERTA LPJ GOL II

SELAMAT DATANG PESERTA LPJ GOL II. WIDYAISWARA BADAN DIKLAT PROPINSI SUMATERA BARAT. = BIO DATA =. Nama : Ir. Abdul Hamid , M.Si Tempat / Tgl Lahir : Tabing / 10 Nopember 1965 Jabatan : Widyaiswara Muda

kateb
Download Presentation

SELAMAT DATANG PESERTA LPJ GOL II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SELAMAT DATANG PESERTA LPJ GOL II

  2. WIDYAISWARA BADAN DIKLAT PROPINSI SUMATERA BARAT = BIO DATA = Nama: Ir. Abdul Hamid, M.Si Tempat/TglLahir:Tabing/ 10 Nopember 1965 Jabatan : WidyaiswaraMuda Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg. Besi Pendidikanterakhir : Strata II STIA – LAN Bandung BidangStudi: AdministrasiPublik AlamatRumah: KomplekPerumdam III/4 Blok K/8 Padang Telp / HP : 0751-463615 / 081535214448 Email : hamid.abdulwi@yahoo.co.id PENGALAMAN KERJA

  3. Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) INDONESIA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Perubahan Kedua UUD 1945 Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Perubahan Ketiga Perubahan Pertama Perubahan Keempat KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

  4. MENU PEMBELAJARAN “KEPEMERINTAHAN YANG BAIK” (GOOD GOVERNANCE) Konsepsi Kepemerintahan Yg Baik Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yg Baik Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yg Baik Kepemerintahan Yg Baik Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Kepemerintahan Yg Baik

  5. TULISKAN HARAPAN-HARAPAN ANDA TERHADAP MATERI INI

  6. TUJUAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEBERHASILAN Setelah mengikuti pembe lajaran ini peserta Diharap kan mampu memahami Kepemerintahan yang baik • Menjelaskan konsepsi kepemerintahan yg baik • Menjelaskan prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik • Menjelaskan Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik • Menjelaskan Contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip • Menjelaskan Kepemerintahan yg baik • Menjelaskan Permasalahan dan upaya mewujudkan kepemerintahan yg baik

  7. KENAPA KITA MELAKUKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

  8. DILATAR BELAKANGI OLEH : : I. BAD GOVERNANCE Tidakadayapemisahan yang jelasantarakekeyaandansumbermilikrakyatdanmilikpribadi; Tidakadanyaaturanhukum yang jelasdansikappemerintah yang tidakkondusifuntukpembangunan; Adanyaregulasi yang berlebihan(over regulation)sehinggamenyebabkan “ekonomibiayatinggi”; Prioritaspembangunan yang tidakkonsisten; dan Tidakadanyatransparansidalampengambilankeputuasan. Negara Kepolisian ABAB XIX Thompson (dalam Imawan. 2002:49) angsa

  9. II.a. Bergulirnya reformasi 1997/1998 dgn tuntutan demokrasi & transparansi penyelenggaraan pemerintahan menumbuhkan paradigma pemerintahan dari Bad Governance ke Good Governance. b. Masyarakaat menuntut agar pem sungguh2 menanggulangi KKN UU No.28 Th.1999 ttg Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari KKN ------- UU No.20 Th.2004 ttg KPK dsb. c. Agar GG menjadi kenyataan, dibutuhkan komitmen & keterlibatan 1) Pemerintah 2) Swasta & 3) Masyarakat d. Konsep GG merupakan isu sentral yg paling menonjol sesuai pengaruh globalisasi.

  10. TIGA FENOMENA GLOBAL YANG BERPENGARUH TERHADAP LAHIRNYA PARADIGMA GOOD GOVERNANCE, YAKNI; Munculnya fenomena “GELOMBANG KETIGA DEMOKRATISASI BERSKALA GLOBAL”. Gelombang ini mula-mula muncul di Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin, yang kemudian secara dahsyat menenggelamkan sistem politik birokratik otoriter pada dasawarsa 1980-an dan berlanjut terus hingga menyapu bersih sosialisme otoriter di Eropa Timur awal dasawarsa 1990-an. Terakumulasinya kegagalan penyesuaian struktural (STRUCTURAL ADJUSTMEN PROGRAM) yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi. 3. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan maupun distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. Negara Kepolisian ABAB XIX

  11. Komitmen Negara RI melaksanakanGOOD GOVERNANCE disampaikandalamduapidatopenting Megawati SoekarnoPutri • PidatopresidendiGedung MPR 16 Agustus 2000, dikatakanbahwapembangunankembaliperekonomianuntukmencapaicita-citakemerdekaandilaksanakandalamlingkup global yang terusberubah. Globalisasiekonomimenghendakiditerapkannyaprinsip-prinsip universal sepertipengelolaan yang baik (good governance), penerapandanperlindunganhakasasimanusiasertaperlindungandanpemeliharaanlingkunganhidup. • 2. PidatotertulispresidendiGedung PBB tanggal 8 September 2000, rnenegaskanbahwakamimendukungpemikiran good governance untukmenerapkankeadilan, meningkatkankesejahteraan, mengelolalingkungan, danpenegakkan HAM sertamemperkuatlembaga-lembagademokrasi. (Tjokroamidjojo, 2000:98).

  12. WORLD BANK Mensinonimkan “Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (2000:5), menilai defenisi yang dikemukakan UNDP mengisyaratkan terdapat tiga jenis good governance, yaitu economic governance, political governance, and administrative governance.

  13. OSBORNE DAN GAEBLER Mendefenisikan governace sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat MEUTIA GANI DAN RAHMAN mendefenisikan Governance sbg pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yg melibatkan negara dan sektor non pemerintah dlm suatu usaha kolektif. intermezo

  14. I. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YG BAIK • Pemerintahan masa orde Baru hanya dikembangkan Pemerintah Yang Bersih (Clean Government) saja dan belum menyertakan partisipasi dan transparansi kepada masyarakat. • PendekatanSentralistikPemerintahanordebaru menimbulkanketidakpuasandarikalanganbangsa Indonesia

  15. 3. TuntutanReformasi 1997/1998  UU 22 tahun 1999 (sekarang UU 32 Tahun 2004)  PendekatanDesentralistik  perubahanstrukturaldisegalabidangditandaidengan : • Prosesdemokrasi yang semakintumbuh • Pemberdayaandanpeningkatanpartisipasimasyarakat • Penegakansupremasihukumdanpemberantasan KKN • Penghormatan HAM • Interaksisosial, politikdanekonomiantarapemerintahdanmasyarakat. 4. Proses perubahan terjadi  Kecenderungan Perkembangan Paradigma Pembangunan Dan Pemerintahan dalam Skala Global  Kepemerintahan yang baik (good governance) Nyanyi

  16. 5. Karaktermasyarakatkini : kompleks, dinamis, beranekaragam tuntutannya. Terkaitdgnhaltersebutperanpemerintah (terutamadlmnegaraberkembang) yang sangatdominan, bergeseardrsasaranwarganegara ( government ) ----- kepemerintahan ( governance ). Governance : a. Prosesinteraksisospolpemerintahandgnmasydalamberbagaihalygterkaitdgnkepentinganmasy & intervensipematas kepentingan2-kepentingan b. Memerintah, menguasai, mengurus, mengelola ( Prof Bintoro Tjokroamidjojo, Dasar-Dasar Good Governance,31) INTERAKSI SOSPOL

  17. c. UNDP mengartikankepemerintahanadalahpelaksanaankewenangan / kekuasaandibidangekonomi, politik & administrasiutkmengelolaberbagaiurusannegarapadasetiaptingkatan & mrpkinstrumenkebijakannegarautkmendorongterciptanyakesejahteraan, integritas, sosialdalammasyarakat. Berdasarkanpengertiantsb, UNDP mengklasifikasi 3 model kepemerintahan : 1) Economic governace, ygmeliputiprosespembuatankpts ( decision making processes ) ygmemfasilitasi keg ekondlmneg & interaksiantarpenyelenggekonomi 2) Political governance, ygmeliputiprosespembuatanberbagaikpts utkmerumuskankebijakan 3) Administratif governance, yisistimimplementasikebijakan.

  18. GOOD GOVERNANCE MELIBATKAN BERBAGAI SEKTOR DAN INDIKATOR - TERINTEGRASI - SEIMBANG - SALING KETER- GANTUNGAN PEMNEG GOOD GOVERNANCE (GG) • INDIKATOR GG: • - ANTI KKN • - YAN PRIMA • EFISIEN, • EFEKTIF • & PRODUKTIF MASY. MADANI MASY. CIVIL SWASTA/ BISNIS PEMNEG SWASTA/ BISNIS 3 Ngamuk KERJASAMA

  19. II. PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK (GG) A. PP No.1 Th.2000 MENETAPKAN PRINSIP-PRINSIP KEPEM’ERINTAHAN YG BAIK : 1. Provesionalisme 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan prima 5. Demokrasi 6. Efisiensi 7. Efektivitas 8. Supremasi hukum 9. Diterima oleh publik SalahPengertianertian

  20. B. UNDP ( 1997 ) MENGEMUKAKAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK ( yg hrs dikembangkan dlm praktek penyelenggaraan kepemerintahan ) : 1. Partisipasi ( participation ) 2. Aturan Hukum ( rule of law ) 3. Transparansi ( transparency ) 4. Daya Tanggap ( responsiveness ) 5. Berorientasi Konsensus ( concensus oriented ) 6. Berkeadilan ( Equity ) 7. Efektivitas & Efisiensi ( Effectiveness and Efficiency ) 8. Akuntabilitas ( Accuntability ) 9. Bervisi Strategis ( Strategic Vision ) 10. Saling Keterkaitan ( Interrelated ) .

  21. Menurut Bappenas Prinsip-PrinsipTata kepemerintahan yang baik • Wawasan kedepan (Visionary) • Keterbukaan dan transparan (oppenes and transparancy) • Partisipasi Masyarakat (partisipation) • Tanggung Gugat (Accountability) • Supremasi Hukum • Demokrasi (Democracy) • Profesional dankompetensi (Profesionalism and Competency) • Daya tanggap (Responsiveness) • Keefisienan dan keefektifan (Efficiency and Effectiveness) • Desentralisasi (Decentralization) • Kemitraan dengan Dunia usaha dan Masyarakat (Private sector and Civil Society Partnership) • Komitmen pada pengurangan kesenjangan • Komitmen pada lingkungan hidup • Komitmen pada pasar yang fair

  22. JANGAN TIDUR

  23. IniAku, disuatuketika…

  24. TELAH DITETAPKANAZAS-AZAS • AZAS KEPASTIAN HUKUM = azas yg mengutamakan landasan peraturan perundang2an, keputusan dan keadilan dlm setiap kebijakan • ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA = keserasian, keseimbangan dan keselarasan dlm penyelenggaran negera • AZAS KEPENTINGAN UMUM = mendahulukukan kesejahteraan umum dg cara aspiratif, akomodatif dan kolektif • AZAS KETERBUKAAN = membuka diri thd hak masy utk memperoleh informasi yg benar, jujur dan tdk diskriminatif • AZAS PROPORSIONALITAS = keseimbangan antara hak dan kewajiban • AZAS PROFESIONALITAS azas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan = megutamakan keahlian dan kode etik • AZAS AKUNTABILITAS = hrs mempertanggungjawabkan hsl akhir kpd masyarakat

  25. PATOLOGI BIROKRASI • Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat (antara lain : penyalahgunaan wewenang pengaburan masalah menerima sogok dan suap pertentangan kepentingan kecenderungan mempertahankan statusquo, arogansi paranoia) • Patologi yang disebabjan karena kurangnya pengetahuan danketrampilan petugas pelaksana birokrasi) • Patologi timbul karena tindakan para anggota yang melanggar norma hukum dam peraturan perundang-undangan yang berlaku (menerima sogok dan suap, korupsi, tata buku yang tidak benar) • Patologi yang dimanfaatkan dalam perikaju para birokrat yang versifat disfungsional misalnya : bertindak sewenang-wenang, melalaikan tugas) • Patologi yang merupakan akibat situasi internal

  26. DASAR PENERAPAN • Pembukaan UUD 1945 • TAP MPR NO 1V/MPR/1999 terwujudnya masyarakat indonesia yang damai demokratis nerkeadilan berdayasaing maju dan sejahtera. • UU No 9/1998 • UU No 31 Th 1999 • TAP MPR No. IX/MPR/1998 Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas KKN Jo. UU 28 /1999 tentang penyelengaraan negara yg bersih dan bebas KKN • Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006 Perpres 54 Th 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa indtansi pemerintah

  27. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH AKUNTABEL PERENCANAAN GOOD GOVERNANCE PELAKSANAAN PENGAWASAN

  28. PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK • Kedudukan pemerintah, masyarakat da swasta sejajar dan saling nerinteraksi secara sinergis • Peranan pemerintah dikurangi sedangkan peran peran seasta masyarakat ( lsm, ormas dll) ditingkatakan • Bebaskan KKN

  29. KESEIMBANGAN PERAN PEMERINTAH (GOOD PUBLIC GOVERNANCE) DUNIA USAHA (GOOD COPERATE) MASYARAKAT (CIVIL SOCIETY)

  30. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AKTOR KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) • Negara dan pemerintah : pekayanan publik penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, membangun lingkunagan yg kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan • Sektor swasta : meningkatkan peoduktivitas penyerapan tenaga kerja sumber penerimaan investaasi punlik pengembangan usaha pertumbuhan ekonomi • Masyarakat madani : fasilitasi partisipasi masyarakat melalui mobilisasi.

  31. SASARAN AGENDA GOOD GOVERNANCE • Berkurangnya secara nyata praktrk kkn pada birokrasi • Terciptanya pemerintahan yang efisirn efektif profesiomal transparan dan akuntabel • Terhapusnya peraturan dan praktek yang diskriminatif terhadap waarga negara • Meningkatnya partisipasi masyaarakat dalam pengambilan kebijakan publik • Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan dareah.

  32. III. PENERAPAN PRINSIP2KEPEM’N YG BAIK A. PROFESIONALISME (gbr.2) PENGET’N & KETRAM’N PROFE SIONA LISME SEMA-NGAT AKUN-TABEL PELAK-SANAAN PRODUK-TIVITAS

  33. RENC B. AKUNTABILITAS(gbr.3) AKUNTA BILITAS LAKS LAP

  34. PIM DEP / KDH C. TRANSPARANSI(gbr.4) TRANSP DLM JAK’N, PELAKS & LAP TIT SEKJEN/ SEKDA/ KAHUMAS PIMPRO, STAF PIMP UNIT KERJA / SKPD sketsa

  35. MAKNA PELAYANAN (Std Min) D. PELAYANAN PRIMA(gbr.5) ESENSI PELAYANAN (Terbaik) SIKAP PELAYANAN PELAYANAN PRIMA STRATEGI PELAYANAN (Kepuasan) STANDAR PELAYANAN

  36. E. DEMOKRASI & HAM(gbr.6) HAK RAKYAT HAM UU BID POL DEMO-KRASI LBG PWKL RAKYAT TGS & KWJB LBG PWK RAKYAT

  37. F. EFISIEN & EFEKTIF(gbr.7) SDM WAKTU UANG EFEKTIF & EFISIEN BARANG

  38. G. SUPREMASI HUKUM(gbr.8) PENETAPAN HUKUM SUPREMASI HUKUM PENEGAK HUKUM PUTUSAN PENGADILAN OBYEKHUKUM

  39. H. STRATEGIC VISION(gbr.9) VISI MISI JAK STRATEGIC VISION TUJUAN SASARAN

  40. PROFESI-ONAL I. INTERRELATED(gbr.10) AKUNTA-BILITAS STRATEGIC VISION INTER RELATED TRANSPA-RANSI RULE OF LAW EFEKTIF & EFISIEN PELAYANAN PRIMA

  41. ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN CELAAN, IA BELAJAR MEMAKI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PERMUSUHAN, IA BELAJAR BERKELAHI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN KETAKUTAN, IA BELAJAR GELISAH • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN RASA IBA, IA BELAJAR MENYESALI DIRI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN OLOK-OLOK, IA BELAJAR RENDAH DIRI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN DIPERMALUKAN, IA BELAJAR MERASA BERSALAH • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN DORONGAN, IA BELAJAR PERCAYA DIRI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN TOLERANSI, IA BELAJAR MENAHAN DIRI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PUJIAN , IA BELAJAR MENGHARGAI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PENERIMAAN, IA BELAJAR MENCINTAI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN DUKUNGAN, IA BELAJAR MENYENANGI DIRI • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PENGAKUAN, IA BELAJAR MENGENALI TUJUAN • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN RASA BERBAGI, IA BELAJAR KEDERMAWANAN • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN, IA BELAJAR KEBENARAN DAN KEADILAN • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN RASA AMAN, IA BELAJAR MENARUH KEPERCAYAAN • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PERSAHABATAN, IA BELAJAR MENEMUKAN CINTA DALAM KEHIDUPAN • JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN KETENTERAMAN, IA BELAJAR BERDAMAI DENGAN PIKIRAN DOROTHY LAW NOLTE, DALAM “THE LEARNING REVOLUTION”

  42. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT OSBORNE DAN GAEBLER DALAM BUKUNYA REINVENTINGGOVERNMENT YG ORIENTASINYA LEBIH KONTEKTUAL DAN AKTUAL : • Pemerintah berperan sbg pengendali dan bukan sbg pendayung • Pemerintah lebih berperan dlm memberdayakan masy. Dari pada melayani • Pemerintah menciptakan iklim persaingan yg sehat terutama dlm pelaksanaan kpd masyarakat. • Pemerintah lebih berorientasi kpd misi dan bukan kpd aturan pelaksanaan “tugas yg kaku • Pemerintah lebih berorientasi pada hasil • Pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan birokrasi itu sendiri • Pemerintah yg menerapkan prinsip perusahaan memperoleh ketimbang mengeluarkan uang • Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengantisipasi semua tantangan yg terjadi • Pemerintah yg didesentralisasikan : meningkatkan partisipasi dan kerjasama • Pemerintah harus berorientasi pada pasar/pelayanan dlm memenuhi tuntutan permintaan/kebutuhan masyarakat

  43. IV. KEPEMERINTAHAN YG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) 1. PengertianKepemerintahan yang Baik ( GG ) a. UNDP mendifinisikan GG sbghubunganygsinergis & konstruktifdiantaraneg, sektorswasta & masy ( sosiety ) b. Kepemerintahanygmengembangkan & menerapkan prinsip2 profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi & efektivitas, supremasihkm, & dpt diterimaseluruhmasy ( PP No.1 Th.2000 ) c. Penyelenggaraanpemerintahannegyg solid & bertanggungjawabsertaefisien & efektifdgnmenjagakesinergisaninteraksiygkonstruktifdiantara domain domainneg, sektorswasta, & masyarakat ( sosiety ).

  44. V. PERMASALAHAN & UPAYA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK A. PERMASALAHAN Permasalahannya, al : 1. Prinsip2 kepem’nygbaiktdkmendapatkanperhatian sbgmmestinyadrpenyelenggaraneg, baikdilegislatif, eksekutifmaupunyudikatif, dipusat/dh 2. KKN sudahmerambahkesemuasektorpenyelenggaraan neg & tdk/blmdiselesaikansbgmmestinya, bahkanmasih berlanjutterus. 3. Kerugianneg/dh sbgakibatkorupsijugatdkterselesaikan sbgmnmestinya 4. Berfikirparsial, linier, sukuisme, kedaerahandsbsulitdirubah menjadiberfikirsistem 5. Kurangnyaketauladananpimp’ndiberbagaijenis & tingkatan

  45. 6. Penegakan hkm di semua sektor tdk terlaks sbgm mestinya 7. Kepercayaan sbgn masy kpd pem semakin rendah 8. Moral/etika sbgn aparat/angg legislatif, eksekutif& yudikatif, swasta & masy di pusat/dh tdk kondusif dlm mewujudkan kepem’n yg baik di bidangnya masing2. 9. Realitas pelayanan kpd masy, jangankan maksimal/prima, minimalpun banyak yg belum dirasakan masy, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perijinan dsb. Perubahandiri

  46. HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE • Belum adanya akuntansi pemda yang baik dan dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan yang handal  lemahnya pengendalian internal • Sangat terbatasnya jlh personil pemda yang berlatar belakang pendidikan akuntansi  shg mereka tidak begitu peduli atau tidak mengerti dg permasalahan tsb • Belum adanya standar akuntasi keuangan sektor publik yang baku.

  47. KOMITMEN SEMUA PIHAK, MORAL - ETIKA BAIK : PEM, SWASTA, & MASY B. UPAYA MEWUJUDKAN KEPEM’N YG BAIK ( gambar 11) : • TUNTUTAN : • GLOBALISASI • SWASTA • MASYARAKAT GOOD GOVERNANCE (KEPEMERINTAHAN YANG BAIK) PEM. HRS : BERSIH KKN, PROF., TRANS, , AKUNTABEL, DLL HAMBATAN YG HRS DIATASI : KKN & KERUGIAN NEG/DH TDK TERSELESAIKAN DG BAIK, KEPERCAYAAN MASY. KINERJA PEM KURANGNYA KETAULADANAN

  48. SIAPAKAH PEMIMPIN – PEMIMPIN MASA DEPAN? • MEREKALAH, DI ANTARANYA MANUSIA-MANUSIAUNGGUL INDONESIA, YANG TIDAK HANYA UNGGUL OTAK DAN TERAMPIL, TETAPI JUGA UNGGULDALAM KOMITMEN, TABIAT PERILAKU DAN PUNYA HATI TERHADAP RAKYAT.

  49. INDIKATOR GOOD P U B L I C GOVERNANCE enter penerapan tata kepemerintahan yang baik

  50. indikator Download Publikasi Go To Website Home

More Related