1 / 55

PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

PERSEROAN TERBATAS (P.T.). Dasar hukum : UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berlaku sejak diundangkan , yaitu tanggal 16 Agustus 2007 Menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. PERSEROAN TERBATAS (P.T.).

kameko-mack
Download Presentation

PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

  2. Dasarhukum: • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Berlakusejakdiundangkan, yaitutanggal 16 Agustus 2007 • Menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

  3. PERSEROAN TERBATAS (P.T.) Definisi: Badanhukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikanberdasarkanperjanjian, melakukankegiatanusahadengan modal dasar yang seluruhnyaterbagidalam saham, danmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalamundang-undanginiserta peraturanpelaksanaannya.

  4. PERSEROAN TERBATAS (P.T.) SEBAGAI BADAN HUKUM • P.T. mempunyaihartakekayaansendiri. • P.T. mempunyaitanggungjawabsendiri. • P.T. tidakdapatbertindaksendiri: * P.T. terdiridari organ-organ yang akan bertindakmewakili P.T. tersebut * Organ-organ tersebutterdiridariorang perorangan yang cakapuntukbertindak dalamhukum

  5. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • P.T. mempunyainamadantempatkedudukandalamwilayahnegara R.I. yang ditentukandalamAnggaranDasar • P.T. mempunyaialamatlengkapsesuaidengantempatkedudukannya • P.T. didirikanoleh 2 orangataulebihdenganAktaNotaris yang dibuatdalamBahasa Indonesia • Setiappendiri P.T. wajibmengambilbagiansahampadasaat P.T. didirikan • AktaPendirianharusdisahkanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I • AktaPendirian yang telahdisahkantersebutdidaftarkandalamDaftar Perseroan yang diselenggarakanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I • AktaPendirian yang telahdisahkandandidaftarkantersebutselanjutnyadiumumkandalamTambahanBerita Negara R.I

  6. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • Perbuatanhukum yang berkaitandengankepemilikansahamdanpenyetorannya yang dilakukanolehcalonpendirisebelum P.T. didirikan, harusdicantumkandalamAktaPendirian P.T * Apabilaperbuatanhukumtersebutdinyatakandalambentukakta yang bukanaktaotentik, makaaktatersebutdilekatkanpadaAkta Pendirian P.T * Apabilaperbuatanhukumtersebutdinyatakandalambentukakta otentikmakanomor, tanggaldannamasertatempatkedudukan notaris yang membuataktaotentiktersebutdisebutkandalamAkta Pendirian P.T * Dalamhalketentuantersebutdiatastidakdipenuhimakaperbuatanhukumtersebuttidakmenimbulkanhakdankewajibansertatidakmengikat P.T

  7. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • Perbuatanhukum yang dilakukanolehcalonpendiriuntukkepentingan P.T. yang belumdidirikan, mengikat P.T. setelah P.T. menjadibadanhukum, jika RUPS pertama P.T. secarategasmenyatakanmenerimaataumengambilalihsemuahakdankewajiban yang timbuldariperbuatanhukumtersebut • RUPS pertamaharusdiselenggarakandalamjangkawaktu paling lambat 60 harisetelah P.T. memperoleh status badanhukum • Keputusan RUPS hanyasahjikadihadiriolehsemuapemegangsahamdenganhaksuaradankeputusandisetujuidengansuarabulat • Apabila RUPS tidakdiselenggarakandalamjangkawaktu paling lambat 60 harisetelah P.T. memperoleh status badanhukumatau RUPS tidakberhasilmengambilkeputusan, setiapcalonpendiri yang melakukanperbuatanhukumtersebutbertanggungjawabsecarapribadiatassegalaakibat yang timbul • Persetujuan RUPS tersebuttidakdiperlukanapabilaperbuatanhukumtersebutdilakukanataudisetujuisecaratertulisolehsemuacalonpendirisebelumpendirian P.T

  8. PENDIRIANPERSEROAN TERBATAS (P.T.) • Selamapengesahanbelumdiperoleh, P.T. dalampendirianmasihbelummerupakansuatubadanhukum, parapendiridiwajibkanuntukmengajukanpermohonanpengesahankepadaMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I • Perbuatanhukumatasnama P.T. yang belummemperoleh status badanhukum, hanyabolehdilakukanolehsemuaanggotaDireksibersama-samasemuapendirisertasemuaanggotaDewanKomisaris P.T. danmerekasemuabertanggungjawabsecaratanggungrentengatasperbuatanhukumtersebut. Perbuatanhukumtersebutkarenahukummenjaditanggungjawab P.T. setelah P.T. menjadibadanhukum • Perbuatanhukum yang dilakukanolehpendiriatasnama P.T. yang belummemperoleh status badanhukummenjaditanggungjawabpendiri yang bersangkutandantidakmengikat P.T. Perbuatanhukumtersebuthanyamengikatdanmenjaditanggungjawab P.T. setelahperbuatanhukumtersebutdisetujuiolehsemuapemegangsahamdalam RUPS (pertama) yang dihadiriolehsemuapemegangsaham P.T. yang diselenggarakan paling lambat 60 harisetelah P.T. memperoleh status badanhukum

  9. PERSEROAN TERBATAS (P.T.)SETELAH PENGESAHAN • P.T. telahberbadanhukumsetelahmemperolehpengesahandariMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I • Status badanhukum P.T. diperolehpadatanggalditerbitkannya keputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenai pengesahanbadanhukum P.T. • Pendirisebagaipemegangsahamhanyabertanggungjawabsebatas modal yang dimasukkankedalam P.T. • RUPS pertamadiselenggarakanuntuk: * Menerimasemuaperjanjian yang dibuatolehpendiriatauorang lain yang ditugaskanpendiridenganpihakketiga * Mengambilalihsemuahakdankewajiban yang timbuldariperjanjian yang dibuatpendiriatauorang lain yang ditugaskanpendirimeskipunperjanjiantidakdilakukanatasnama P.T. * Mengukuhkansecaratertulissemuaperbuatanhukum yang dilakukanatasnama P.T.

  10. PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • MenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengumumkanAktaPendirian P.T. besertaKeputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenaipengesahanbadanhukum P.T. dalamTambahan Berita Negara R.I. - PengumumantersebutdilakukanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. dalamwaktu paling lambat 14 hariterhitungsejaktanggalditerbitkannyaKeputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenaipengesahanbadanhukum P.T. atausejakditerimanyapemberitahuanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I.

  11. AKTA PENDIRIANPERSEROAN TERBATAS (P.T.) Aktapendirian P.T. harusmemuatAnggaranDasardanketerangan lain yang berkaitandenganpendirian P.T. Keterangan lain tersebutmemuatsekurang- nya: • Namalengkap, tempatdantanggallahir, pekerjaan, tempattinggaldankewarganegaraanpendiriperseorangan; ataunama, tempatkedudukan danalamatlengkapsertanomordantanggalKeputusanMenterimengenaipengesahanbadanhukumdaripendiri P.T. • Namalengkap, tempatdantanggallahir, pekerjaan, tempattinggaldankewarganegaraananggotaDireksi yang pertama kali diangkat. • Namalengkap, tempatdantanggallahir, pekerjaan, tempattinggaldankewarganegaraananggotaDewanKomisaris yang pertama kali diangkat. • Namapemegangsaham yang telahmengambilbagiansaham, rincian jumlahsahamdannilai nominal saham yang telahditempatkandandisetor. Apabiladalamjangkawaktu 120 harisejakpenandatangananAktaPendirian tidakdiajukanpermohonanpengesahan, P.T. demihukumbubardan pemberesandilakukanolehpendiri.

  12. ANGGARAN DASARPERSEROAN TERBATAS (P.T.) AnggaranDasarmemuatsekurangnya: • Nama P.T. • Tempatkedudukan P.T. • Maksuddantujuan P.T. • Kegiatanusaha P.T. • Jangkawaktuberdirinya P.T. • Modal dasar, modal ditempatkandan modal disetor P.T. • Jumlahsaham, klasifikasisaham, hak-hak yang melekatpadatiap-tiapklasifikasidanjumlah nominal masing-masing.

  13. ANGGARAN DASARPERSEROAN TERBATAS (P.T.) AnggaranDasarmemuatsekurangnya: • NamajabatandanjumlahanggotaDireksi. • NamajabatandanjumlahanggotaDewanKomisaris. • Penetapantempatdantatacarapenyelenggaraan RUPS. • Tata carapemilihan, pengangkatan, penggantiandanpemberhentiananggotaDireksi. • Tata carapemilihan, pengangkatan, penggantiandanpemberhentiananggotaDewanKomisaris. • Tata carapenggunaanlabadanpembagiandividen.

  14. ANGGARAN DASARPERSEROAN TERBATAS (P.T.) AnggaranDasar P.T. tidakbolehmemuat: • Ketentuanmengenaipenerimaanbungatetapatassaham. • Ketentuanmengenaipemberianmanfaatpribadikepadapendiriataupihak lain.

  15. PERUBAHANANGGARAN DASAR P.T. PerubahanAnggaranDasar P.T. ditetapkanoleh RUPS danharus dinyatakandalamAktaNotaris yang dibuatdalamBahasa Indonesia. PerubahanAnggaranDasartertentu yang harusmendapatpersetujuan dariMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. meliputi: • Nama P.T. dan/atautempatkedudukan P.T. • Maksuddantujuansertakegiatanusaha P.T. • Jangkawaktuberdirinya P.T. • Besarnya modal dasar. • Pengurangan modal ditempatkandandisetor. • Status P.T. Tertutupmenjadi P.T. Terbuka atausebaliknya. PerubahanAnggaranDasarselainsebagaimanatersebutdiatas, cukupdiberitahukankepadaMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I.

  16. NAMA PERSEROAN TERBATAS (P.T.) P.T. tidakbolehmemakainama yang: • Telahdipakaisecarasaholeh P.T. lain atausamapadapokoknyadengannama P.T. lain. • Bertentangandenganketertibanumumdan/ataukesusilaan. • Samaataumiripdengannamalembaganegara, lembagapemerintahataulembagainternasionalkecualimendapatizindari yang bersangkutan. • Tidaksesuaidenganmaksuddantujuansertakegiatanusahaataumenunjukkanmaksuddantujuan P.T. sajatanpanamadiri. • Terdiriatasangkaataurangkaianangka, hurufataurangkaianhuruf yang tidakmembentukkata. • Mempunyaiartisebagai Perseroan, badanhukumataupersekutuanperdata. Nama P.T. harusdidahuluidenganfrase ”Perseroan Terbatas” ataudisingkat P.T.; dan jikamerupakan P.T. Terbuka, padaakhirnama P.T. harusditambahkatasingkatan “Tbk”. P.T. Terbuka adalah P.T. Publikatau P.T. yang melakukanpenawaranumum sahamsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangPasar Modal. P.T. Publikadalah P.T. yang memenuhikriteriajumlahpemegangsahamdan modal disetorsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangpasar modal.

  17. MODAL PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • Modal dasar P.T. terdiriatasseluruhnilai nominal saham. • Modal dasarP.T.palingsedikitRp. 50.000.000,-. • Paling sedikit 25 % dari modal dasarharusditempatkandandisetorpenuh. • Modal ditempatkandandisetorpenuhdibuktikandenganbuktipenyetoran yang sah. • Setiapsahamwajibmemilikinilai nominal. • Setiapsahammewakili 1 suaradalam RUPS. • Setiapsahamharusditerbitkanatasnama. • Pengeluaransahamlebihlanjut yang dilakukansetiap kali untukmenambah modal yang ditempatkanharusdisetorpenuh. • Penyetoranatas modal sahamdapatdilakukandalambentukuangdan/ataudalambentuklainnya.

  18. SAHAM PERSEROAN TERBATAS (P.T.) • Saham P.T. dikeluarkanatasnamapemiliknya. • Nilaisahamharusdicantumkandalammatauang rupiah. • Sahamtanpanilai nominal tidakdapatdikeluarkan. • Direksi P.T. wajibmengadakandanmenyimpandaftarpemegangsaham. • Pemegangsahamdiberibuktipemilikansahamuntuksaham yang dimilikinya. • Pemegangsaham P.T. tidakbertanggungjawabsecarapribadiatasperikatan yang dibuatatasnama P.T. dantidakbertanggungjawabataskerugian P.T. melebihisaham yang dimiliki. • Sahammemberikanhakkepadapemiliknyauntuk: * Menghadiridanmengeluarkansuaradalam RUPS. * Menerimapembayarandividendansisakekayaanhasillikuidasi. * Menjalankanhaklainnyaberdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Pengalihanhakatassaham: * Memerlukan RUPS. * Diperlukanakta yang bertujuanuntukmengalihkanhakatassaham. * DilaporkankepadaMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I.

  19. ORGANPERSEROAN TERBATAS (P.T.) • RUPS (RapatUmumPemegangSaham). - Direksi. - DewanKomisaris.

  20. RUPS RUPS adalah organ P.T. yang mempunyaiwewenang yang tidak diberikankepadaDireksiatauDewanKomisarisdalambatas yang ditentukandalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atauAnggaranDasar. RUPS terdiriatas: - RUPS tahunan. RUPS tahunanwajibdiadakandalamjangkawaktu paling lambat 6 bulansetelahtahunbukuberakhir. - RUPS lainnya. RUPS lainnyadapatdiadakansetiapwaktuberdasarkankebutuhan untukkepentingan P.T.

  21. DIREKSI Direksiadalah organ P.T. yang berwenangdan bertanggungjawabataspengurusan P.T. untuk kepentingan P.T. sesuaidenganmaksuddan tujuan P.T. sertamewakili P.T., baikdidalammaupun diluarPengadilansesuaidenganketentuanAnggaran Dasar. Untukpertama kali pengangkatananggotaDireksi dilakukanolehpendiridalamAktaPendirian. Untuk selanjutnyaanggotaDireksidiangkatoleh RUPS. Direksi P.T. terdiriatas 1 oranganggotaDireksiatau lebih.

  22. PERAN DIREKSI • Direksimenjalankanpengurusan P.T. untukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. • Direksimewakili P.T., baikdidalammaupundiluarpengadilan. • Direksimenyusunrencanakerjatahunansebelumdimulainyatahunbuku yang akandatang. • Direksimenyampaikanlaporantahunankepada RUPS setelahditelaaholehDewanKomisarisdalamjangkawaktu paling lambat 6 bulansetelahtahunbuku P.T. berakhir.

  23. KEWAJIBAN DIREKSI • Membuatdaftarpemegangsaham, daftarkhusus, risalah RUPS danrisalahrapatDireksi. • Melaporkankepada P.T. mengenaisaham yang dimilikianggotaDireksi yang bersangkutandan/ataukeluarganyadalam P.T. danP.T.lainuntukselanjutnyadicatatdalamdaftarkhusus. • Membuatlaporantahunandandokumenkeuangan P.T. • Memeliharaseluruhdaftar, risalahdandokumenkeuangan P.T. • Memintapersetujuan RUPS untuk: * Mengalihkankekayaan P.T. * Menjadikanjaminanutangkekayaan P.T.: yang merupakanlebihdari 50 % jumlahkekayaanbersih P.T. dalam 1 transaksiataulebih, baik yang berkaitansatusama lain maupuntidak. Transaksitersebutadalahtransaksipengalihankekayaanbersih P.T. yang terjadidalamjangkawaktu 1 tahunbukuataujangkawaktu yang lebih lama sebagaimanadiaturdalamAnggaranDasar P.T.

  24. PERWAKILAN DIREKSI DALAM P.T. • Direksimewakili P.T., baikdidalammaupundiluarpengadilan. • DalamhalanggotaDireksiterdirilebihdari 1 orang, yang berwenangmewakili P.T. adalahsetiapanggotaDireksi, kecualiditentukan lain dalamAnggaranDasar. • KewenanganDireksiuntukmewakili P.T. adalahtidakterbatasdantidakbersyarat, kecualiditentukan lain dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, AnggaranDasarataukeputusan RUPS. • Direksidapatmemberikuasatertulis kepada1 orangkaryawan P.T. ataulebihataukepadaorang lain untukdanatasnama P.T. melakukanperbuatanhukumtertentu. • AnggotaDireksitidakberwenangmewakili P.T. jika: * Terjadiperkaradipengadilanantara P.T. dengananggotaDireksi yang bersangkutan. * AnggotaDireksi yang bersangkutanmempunyaibenturankepentingandengan P.T. Dalamhaltersebutdiatas, yang berhakmewakili P.T. adalah: * AnggotaDireksilainnya yang tidakmempunyaibenturankepentingandengan P.T. * DewanKomisarisdalamhalseluruhanggotaDireksimempunyaibenturan kepentingandengan P.T. * Pihak lain yang ditunjukoleh RUPS dalamhalseluruhanggotaDireksiatau DewanKomisarismempunyaibenturankepentingandengan P.T.

  25. DIREKSIDALAM UU P.T. • AnggotaDireksidibebaskandaritanggungjawabsebagaiakibatLaporanKeuangan yang disediakanternyatatidakbenardan/ataumenyesatkanapabilaterbuktibahwakeadaantersebutbukankarenakesalahannya. • AnggotaDireksitidakdapatdipertanggungjawabkanataskerugian P.T. jikadapatmembuktikan: * Kerugiantersebutbukankarenakesalahanataukelalaiannya. * Telahmelakukanpengurusandenganitikadbaikdankehati-hatian untukkepentingandansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaibenturankepentingan, baiklangsungmaupun tidaklangsungatastindakanpengurusan yang mengakibatkankerugian. * Telahmengambiltindakanuntukmencegahtimbulatauberlanjut- nyakerugiantersebut.

  26. DIREKSIDALAM UU P.T. • AnggotaDireksitidakbertanggungjawabataskepailitan P.T. apabiladapatmembuktikan: * Kepailitantersebutterjadibukankarenakesalahanataukelalaian- nya. * Telahmelakukanpengurusandenganitikadbaik, kehati-hatiandanpenuhtanggungjawabuntukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaibenturankepentingan, baiklangsungmaupun tidaklangsungatastindakanpengurusan yang dilakukan. * Telahmengambiltindakanuntukmencegahterjadinyakepailitan.

  27. TANGGUNG JAWAB DIREKSI • DalamhalLaporanKeuangan yang disediakanternyatatidakbenardan/ataumenyesatkan, anggotaDireksisecaratanggungrentengbertanggungjawabterhadappihak yang dirugikan. • SetiapanggotaDireksibertanggungjawabpenuhsecarapribadiataskerugian P.T. apabila yang bersangkutanbersalahataulalai men- jalankantugasnya. • DalamhalDireksiterdiriatas 2 anggotaDireksiataulebih, tanggungjawabtersebutberlakusecaratanggungrenteng.

  28. TANGGUNG JAWAB DIREKSI • AnggotaDireksi yang tidakmelaksanakankewajibannyamelaporkankepada P.T., saham yang dimilikianggotaDireksi yang bersangkutandan/ataukeluarganyadalam P.T. dan P.T. lain untukselanjutnyadicatatdalamdaftarkhususdanakibatnyamenimbulkankerugianbagi P.T., bertanggungjawabsecarapribadiataskerugian P.T. tersebut. • AnggotaDireksidapatdiberhentikanuntuksementaraolehDewanKomisarisdenganmenyebutkanalasannyadandapatdiberhentikansewaktu-waktuberdasarkankeputusan RUPS denganmenyebutkanalasannya.

  29. TANGGUNG JAWABDIREKSI • Dalamhalkepailitan, baikkarenapermohonan P.T. maupunpermohonanpihakketiga, terjadikarenakesalahanataukelalaianDireksidanhartapailittidakcukupuntukmembayarseluruhkewajiban P.T. dalamkepailitantersebut, setiapanggotaDireksisecaratanggungrentengbertanggungjawabatasseluruhkewajiban yang tidakterlunasidarihartapailittersebut. • TanggungjawabtersebutberlakujugabagianggotaDireksi yang salahataulalai yang pernahmenjabatsebagaianggotaDireksidalamjangkawaktu 5 tahunsebelumputusanpernyataanpailitdiucapkan.

  30. DEWAN KOMISARIS DewanKomisarisadalah organ P.T. yang bertugasmelakukanpengawasansecaraumum dan/ataukhusussesuaidenganAnggaranDasar sertamemberinasihatkepadaDireksi. Untukpertama kali pengangkatananggotaDewan KomisarisdilakukanolehpendiridalamAkta Pendirian. UntukselanjutnyaanggotaDewan Komisarisdiangkatoleh RUPS. DewanKomisaristerdiriatas 1 oranganggota ataulebih.

  31. DEWAN KOMISARISDALAM P.T. • AnggaranDasar P.T. dapatmengaturadanya 1 orangataulebihKomisarisIndependendan 1 orangKomisarisUtusan. - KomisarisIndependendiangkatberdasarkankeputusan RUPS daripihak yang tidakterafiliasidenganpemegangsahamutama, anggotaDireksidan/atauanggotaDewanKomisarislainnya. - KomisarisUtusanmerupakananggotaDewanKomisaris yang ditunjukberdasarkankeputusanrapatDewanKomisaris. - TugasdanwewenangKomisarisUtusanditetapkandalamAnggaranDasar P.T. denganketentuantidakbertentangandengantugasdanwewenangDewanKomisarisdantidakmengurangitugaspengurusan yang dilakukanDireksi.

  32. DEWAN KOMISARIS DALAM P.T. • Dalammenjalankantugaspengawasan, DewanKomisarisdapat membentukkomite, yang anggotanyaseorangataulebihadalah anggotaDewanKomisaris yang bertanggungjawabkepadaDewan Komisaris. • DewanKomisaris yang terdiriataslebihdari 1 oranganggota merupakanmajelisdansetiapanggotaDewanKomisaristidak dapatbertindaksendiri-sendirimelainkanberdasarkankeputusan DewanKomisaris. • P.T. yang menjalankankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah, selainmempunyaiDewanKomisariswajibmempunyaiDewan PengawasSyariah. • DewanPengawasSyariahtersebutterdiriatasseorangahlisyariah ataulebih yang diangkatoleh RUPS atasrekomendasiMajelis Ulama Indonesia. • DewanPengawasSyariahtersebutbertugasmemberikannasihat dan saran kepadaDireksisertamengawasikegiatan P.T. agar sesuaidenganprinsipsyariah.

  33. PERANDEWAN KOMISARIS - DewanKomisarismelakukanpengawasanataskebijakanpengurusan, jalannyapengurusanpadaumumnya, baikmengenai P.T. maupunusaha P.T. danmemberinasihatkepadaDireksi. - SetiapanggotaDewanKomisariswajibdenganitikadbaik, kehati-hatiandanbertanggungjawabdalammenjalankantugaspengawasandanpemberiannasihatkepadaDireksiuntukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T.

  34. KEWAJIBANDEWAN KOMISARIS • DewanKomisariswajib: * MembuatrisalahrapatDewanKomisarisdanmenyimpansalinannya. * Melaporkankepada P.T. mengenaikepemilikansahamnyadan/ataukeluarganyakepada P.T. tersebutdan P.T. lain. * Memberikanlaporantentangtugaspengawasan yang telahdilakukanselamatahunbuku yang barulampaukepada RUPS. - ApabiladalamAnggaranDasarditetapkanpemberianwewenangkepadaDewanKomisarisuntukmemberikanpersetujuanataubantuankepadaDireksidalammelakukanperbuatanhukumtertentumakaDewanKomisarisberkewajibanuntukmemberikanpersetujuanataubantuankepadaDireksidalammelakukanperbuatanhukumtertentutersebut.

  35. TANGGUNG JAWABDEWAN KOMISARIS • DalamhalLaporanKeuangan yang disediakanternyatatidakbenar dan/ataumenyesatkan, anggotaDewanKomisarissecaratanggung rentengbertanggungjawabterhadappihak yang dirugikan. • DewanKomisarisbertanggungjawabataspengawasan P.T. • SetiapanggotaDewanKomisarisikutbertanggungjawabsecarapribadiataskerugian P.T. apabila yang bersangkutanbersalahataulalaidalammenjalankantugasnya. • DalamhalDewanKomisaristerdiriatas 2 anggotaDewanKomisarisataulebih, tanggungjawabtersebutdiatasberlakusecaratanggungrentengbagisetiapanggotaDewanKomisaris. - Atasnama P.T., pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuaradapatmenggugatanggotaDewanKomisaris yang karenakesalahanataukelalaiannyamenimbulkankerugianpada P.T. kePengadilanNegeri.

  36. TANGGUNG JAWABDEWAN KOMISARIS • DalamhalterjadikepailitankarenakesalahanataukelalaianDewanKomisarisdalammelakukanpengawasanterhadappengurusan yang dilaksanakanolehDireksidankekayaan P.T. tidakcukupuntukmembayarseluruhkewajiban P.T. akibatkepailitantersebutmakasetiapanggotaDewanKomisarissecaratanggungrentengikutbertanggungjawabdengananggotaDireksiataskewajiban yang belumdilunasi. • TanggungjawabtersebutberlakujugabagianggotaDewanKomisaris yang sudahtidakmenjabat 5 tahunsebelumputusanpernyataanpailitdiucapkan.

  37. DEWAN KOMISARIS DALAM UU P.T. • AnggotaDewanKomisarisdibebaskandaritanggungjawabsebagaiakibatLaporanKeuangan yang disediakanternyatatidakbenardan/ataumenyesatkanapabilaterbuktibahwakeadaantersebutbukankarenakesalahannya. • AnggotaDewanKomisaristidakdapatdipertanggungjawabkanataskerugian P.T. apabiladapatmembuktikan: * Telahmelakukanpengawasandenganitikadbaikdankehati-hatian untukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaikepentinganpribadi, baiklangsungmaupuntidak langsungatastindakanpengurusanDireksi yang mengakibatkan kerugian. * TelahmemberikannasihatkepadaDireksiuntukmencegahtimbul atauberlanjutnyakerugiantersebut.

  38. DEWAN KOMISARIS DALAM UUPT • AnggotaDewanKomisaristidakdapatdimintaipertanggungjawabanataskepailitan P.T. apabiladapatmembuktikan: * Kepailitantersebutbukankarenakesalahanataukelalaiannya. * Telahmelakukantugaspengawasandenganitikadbaikdan kehati-hatianuntukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaikepentinganpribadi, baiklangsungmaupuntidaklangsungatastindakanpengurusanolehDireksi yang mengakibat- kankepailitan. * TelahmemberikannasihatkepadaDireksiuntukmencegahterjadi- nyakepailitan.

  39. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN • Dasarhukum: pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • TanggungJawabSosialdanLingkunganadalahkomitmen P.T. untukberperansertadalampembangunanekonomiberkelanjutangunameningkatkankualitaskehidupandanlingkungan yang bermanfaat, baikbagi P.T. sendiri, komunitassetempatmaupunmasyarakatpadaumumnya. • P.T. yang menjalankankegiatanusahanyadibidangdan/atauberkaitandengansumberdayaalamwajibmelaksanakanTanggungJawabSosialdanLingkungan. Ketentuaninibertujuanuntuktetapmenciptakanhubungan P.T. yang serasi, seimbangdansesuaidenganlingkungan, nilai, normadanbudayamasyarakatsetempat. • Yang dimaksuddengan “P.T. yang menjalankankegiatanusahanyadi bidangsumberdayaalam” adalah P.T. yang kegiatanusahanyamengeloladanmemanfaatkansumberdayaalam. • Yang dimaksuddengan “P.T. yang menjalankankegiatanusahanya yang berkaitandengansumberdayaalam” adalah P.T. yang tidakmengeloladantidakmemanfaatkansumberdayaalamtetapikegiatanusahanyaberdampakpadafungsikemampuansumberdayaalam.

  40. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN • TanggungJawabSosialdanLingkunganmerupakankewajiban P.T. yang dianggarkandandiperhitungkansebagaibiaya P.T. yang pelaksanaannyadilakukandenganmemperhati- kankepatutandankewajaran. - P.T. yang tidakmelaksanakankewajibansebagaimanatersebutdiatas, dikenaisanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  41. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. Pembubaran P.T. terjadi: • Berdasarkankeputusan RUPS. • Karenajangkawaktuberdirinya yang ditetapkandalamAnggaranDasartelahberakhir. • Berdasarkanpenetapanpengadilan. • Dengandicabutnyakepailitanberdasarkanputusanpengadilanniaga yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap, hartapailit P.T. tidakcukupuntukmembayarbiayakepailitan. • Karenahartapailit P.T. yang telahdinyatakanpailitberadadalamkeadaaninsolvensisebagaimanadiaturdalamUndang-undangtentangKepailitandanPenundaanKewajibanPembayaranUtang. • Karenadicabutnyaizinusaha P.T. sehinggamewajibkan P.T. melakukanlikuidasisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  42. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • Dalamhalterjadipembubaran P.T.: * Wajibdiikutidenganlikuidasi yang dilakukanolehlikuidator. * P.T. tidakdapatmelakukanperbuatan hukum, kecualidiperlukanuntukmem- bereskansemuaurusan P.T. dalam rangkalikuidasi.

  43. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • Pembubaran P.T. terjadikarenahukumapabilajangkawaktuberdirinya P.T. yang ditetapkandalamAnggaranDasarberakhir. • Dalamjangkawaktu paling lambat 30 harisetelahjangkawaktuberdirinya P.T. berakhir, RUPS menetapkanpenunjukanlikuidator. - Direksitidakbolehmelakukanperbuatanhukumbaruatasnama P.T. setelahjangkawaktuberdirinya P.T. yang ditetapkandalamAnggaranDasarberakhir.

  44. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • PengadilanNegeridapatmembubarkan P.T. atas: * Permohonankejaksaanberdasarkanalasan P.T. melanggarkepentinganumumatau P.T. melakukan perbuatan yang melanggarperaturanperundang- undangan. * Permohonanpihak yang berkepentinganberdasarkan alasanadanyacacathukumdalamAktaPendirian. * Permohonanpemegangsaham, DireksiatauDewan Komisarisberdasarkanalasan P.T. tidakmungkin untukdilanjutkan. • Dalampenetapanpengadilanditetapkanjugape- nunjukanlikuidator.

  45. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • Pembubaran P.T. tidakmengakibatkan P.T. kehilangan status badanhukumsampaidenganselesainyalikuidasidanpertanggungjawabanlikuidatorditerimaoleh RUPS ataupengadilan. • Sejaksaatpembubaran, padasetiapsuratkeluar P.T. dicantumkankata “dalamlikuidasi” dibelakangnama P.T.

  46. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • Dalamjangkawaktu paling lambat 30 hariterhitungsejaktanggalpembubaran P.T., likuidatorwajibmemberitahukan: * Kepadasemuakreditormengenaipembubaran P.T. dengancaramengumumkanpembubaran P.T. dalamsuratkabardanBerita Negara R.I. * Pembubaran P.T. kepadaMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. untukdicatatdalamDaftar Perseroan bahwa P.T. dalamlikuidasi. * PemberitahuandalamsuratkabardanBerita Negara R.I. memuat: - Pembubaran P.T. dandasarhukumnya. - Namadanalamatlikuidator. - Tata carapengajuantagihan. - Jangkawaktupengajuantagihan. Jangkawaktupengajuantagihanadalah 60 hariterhitungsejak tanggalpengumuman

  47. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • DalamhalpemberitahuankepadaKreditordanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. belumdilakukan, pembubaran P.T. tidakberlakubagipihakketiga. • Dalamhallikuidatorlalaimelakukanpem- beritahuankepadaKreditordanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I., likuidatorsecaratanggungrentengdengan P.T. bertanggungjawabataskerugian yang dideritaolehpihakketiga.

  48. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. Kewajibanlikuidatordalammelakukanpemberesanharta kekayaan P.T. dalamproseslikuidasimeliputipe- laksanaan: • Pencatatandanpengumpulankekayaandanutang P.T. • PengumumandalamsuratkabardanBerita Negara R.I. mengenairencanapembagiankekayaanhasillikuidasi. • Pembayarankepadaparakreditor. • Pembayaransisakekayaanhasillikuidasikepadapemegangsaham. • Tindakan lain yang perludilakukandalampelaksanaanpemberesankekayaan.

  49. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. • Likuidatorbertanggungjawabkepada RUPS ataupengadilan yang mengangkatnyaataslikuidasi P.T. yang dilakukan. - LikuidatorwajibmemberitahukankepadaMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. danmengumumkanhasilakhirproseslikuidasidalamsuratkabarsetelah RUPS memberikanpelunasandanpembebasankepadalikuidatoratausetelahpengadilanmenerimapertanggungjawabanlikuidator yang ditunjuknya.

More Related