PAJAK PENGHASILAN  UMUM
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 27

PAJAK PENGHASILAN UMUM PENGERTIAN PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PAJAK PENGHASILAN UMUM PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN DISINGKAT PPh DIKENAKAN TERHADAP SUBYEK BERKENAN DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH DLM TAHUN PAJAK. 1. SUBYEK PAJAK a. ORANG PRIBADI (OP) ADALAH SUBYEK PAJAK YANG BERTEMPAT

Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN UMUM PENGERTIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pajak penghasilan umum pengertian

  • PAJAK PENGHASILAN UMUM

  • PENGERTIAN

  • PAJAK PENGHASILAN DISINGKAT PPh DIKENAKAN TERHADAP SUBYEK

  • BERKENAN DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH

  • DLM TAHUN PAJAK.

  • 1. SUBYEK PAJAK

  • a. ORANG PRIBADI (OP) ADALAH SUBYEK PAJAK YANG BERTEMPAT

  • TINGGAL DI INDONESIA ATAU DI LUAR INDONESIA.

  • b. WARISAN BELUM TERBAGI

  • SEBAGAI SATU KESATUAN YANG MENGGANTIKAN YANG BERHAK.

  • WARISAN INI SEBAGAI SUBYEK PAJAK PENGGANTI AHLI WARIS.

  • PENGENAAN PPh ATAS PENGHASILAN YANG BERASAL DARI

  • WARISAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN.

  • c. BADAN

  • PT, CV, FIRMA, BUMN/D, YAYASAN, KOPERASI, PARPOL, DENGAN

  • DAN DALAM BENTUK APA PUN.


Pajak penghasilan umum pengertian

d. BENTUK USAHA TETAP

ADALAH USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH ORANG PRIBADI YANG

BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA

TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DLM 1 TAHUN ATAU BADAN BERKEDUDU-

KAN DI LUAR INDONESIA TETAPI MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA.

2. SUBYEK PAJAK DN

a. OP BERADA DI INDONESIA LEBIH 183 HARI.

b. BADAN YANG DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONEDSIA

3. SUBYEK PAJAK LN

a. OP TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM

JANGKA WAKTU 12 BULAN BADAN USAHANYA BEROPERASI DI

INDONESIA.

b. OP TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI

183 HARI ATAU BADAN TIDAK DIDIRIKAN/TIDAK BERTEMPATTINGGAL

DI INDONESIA DAN DAPAT MENERIMA PENGHASILAN BUKAN DARI

INDONESIA.


Pajak penghasilan umum pengertian

4. PERBEDAAN SUBYEK PAJAK DN DENGAN SUBYEK PAJAK LN TERLETAK

DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK YAITU:

a. SUBYEK PAJAK DN DIKENAKAN PPH BAIK YANG DITERIMA DARI

INDONESIA /LN SEDANGKAN SUBYEK PAJAK LN DIKENAKAN PPH

HANYA ATAS PENGHASILAN DARI INDONESIA.

b. SUBYEK PAJAK DN, PPH DIKENAKAN BERDASARKAN PENGHASILAN

NETO DENGAN TARIF UMUM, SUBYEK PAJAK LN DIKENAKAN

TERHADAP PENGHASILAN BRUTO DENGAN TARIF SEPADAN.

c. SUBYER PAJAK DN WAJIB MELAPORKAN SPT SEDANGKAN SUBYEK

PAJAK LN TIDAK WAJIB MELAPORKAN SPT KARENA PPH DIPENUHI

MELALUI PEMOTONGAN PAJAK BERSIFAT FINAL.

5. TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK

a. BADAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT/ASING

b. PEJABAT DIPLOMATIK/KONSULAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI

INDONESIA TETAPI DENGAN NEGARA YANG MEMBERIKAN

PERLAKUAN YANG SAMA.

c. ORGANISASI INTERNASIONAL (BERD KEPUTUSAN MENKEU)

d. PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL


Pajak penghasilan umum pengertian

B. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF

PPH SEBAGAI JENIS PAJAK SUBYEKTIF DIMANA WAJIBNYA MELEKAT

PADA SUBYEK PAJAK MAKSUDNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN

KEPADA PIHAK LAIN.

UNTUK KEPASTIAN HUKUM PERLU JELAS/TEGAS ADA PENENTUAN

MULAI DAN BERAKHIR KEWAJIBAN PAJAK.

MULAI DAN BERAKHIR KEWAJIBAN PAJAK DITENTUKAN

1. BAGI OP PRIBADI SEJAK LAHIR DI INDONESIA BERAKHIR SEJAK

MENINGGAL

2. BAGI BADAN YANG DIDIRIKAN /BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

MENJADI SUBYEK PAJAK SEJAK DIDIRIKAN BERAKHIR BILA

BUBAR (PAILIT)

3. BAGI OP TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DAN

BADAN SEJAK OPERASIONAL

4. BAGI WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENJADI SUBYEK PAJAK

SEJAK PEMILIKNYA MENINGGAL. PAJAK SUBYEK BERAKHIR BILA

WARISAN SELESAI DIBAGI KEPADA AHLI WARISNYA, KEWAJIBAN

PAJAK BERALIH KEPADA AHLI WARIS.


Pajak penghasilan umum pengertian

C. CARA MENGHITUNG PAJAK

MENGHITUNG PPH TERUTANG DIBEDAKAN WP DN DENGAN WP LN.

BAGI WP DN PADA DASARNYA UNTUK MENENTUKAN BESARNYA

PKP DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA:

1. PENGHITUNGAN PPH DENGAN DASAR PEMBUKUAN

a. WP BADAN

PKP DIHITUNG DENGAN CARA MENGURANGKAN PENGHASILAN

YANG MENJADI OBYEK PAJAK DENGAN BIAYA DIPERKENANKAN

MENURUT PAJAK

PKP = PENGHASILAN SBG OBYEK PAJAK-BIAYA


Pajak penghasilan umum pengertian

CONTOH:

- PEREDAREAN BRUTO (OBYEK PAJAK)……………RP 100.000.000

- BIAYA (MENDAPATKAN, MENAGIH

DAN MEMELIHARA)…………………………………… RP 65.000.000

- PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) RP 35.000.000

PPH TERUTANG:

RP. 25.000.000 X 10% = RP 2.500.000

RP 10.000.000 X 15% = RP 1.500.000

RP.4.000.000

b. WP OP

UNTUK MENGHITUNG PKP BAGI WP OP SELAIN BIAYA YANG DIPERKENAN-

KAN MENURUT KETENTUAN MASIH DIKURANGI PENDAPATAN TIDAK KENA

PAJAK (PTKP)

CONTOH PERHITUNGAN

peredaran bruto (obyek pajak) Rp 100.000.000

Biaya (3M) Rp 65.000.000

penghasilan neto Rp 35.000.000

PTKP (Kawin+3 anak) Rp 16.800.000

Penghasilan kena pajak Rp 18.200.000


Pajak penghasilan umum pengertian

PPH TERUTANG;: 10% X Rp. 18.200.000 = Rp.1.820.000

D PENGHITUNGAN PPH DENGAN DASAR PENCATATAN

NORMA PENGHITUNGAN TERDIRI DARI :

1. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

2. NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO

WP YANG DLM PENGHITUNGAN PKP MENGGUNAKAN NORMA

PENGHITUNGAN ADALAH:

1. WP OP YANG MEMENUHI SYARAT

a. PEREDARAN BRUTO DALAM 1 TH KURANG DARI RP 600 JUTA

b. MENGAJUKAN PERMOHONAN 3 BULAN PERTAMA TAHUN BUKU YBS

c. PENCATATAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASI-

LAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.


Pajak penghasilan umum pengertian

2. WP YANG WAJIB MELAKUKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN TERNYATA

TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKE –

HUI PEREDARAN BRUTO ATAU PENGHASILAN NETO SEBENARNYA

MAKA PEREDARAN BRUTO PENGHASILAN NETO DIHITUNG MENERAP-

KAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN ATAU NORMA

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.

CONTOH

DR. PURNOMO, K/1/3 DENGAN PENGHASILAN BRUTO SETAHUN

RP 30 JUTA. MISALNYA PRESENTASE NORMA DOKTER DI JAKARTA

ADALAH 40% MAKA PKP DIHITUNG SBB:

peredaran bruto RP 30.000.000

penghasilan neto 40%x30 juta Rp 12.000.000

PTKP (K/3) Rp 16.800.000

PKP RP 1.200.000

PPH TERUTANG= 10% X RP 1.200.000 = RP 120.000


Pajak penghasilan umum pengertian

3. WP OP HANYA SEBAGIAN TAHUN PAJAK

PKP WP OP DN YANG TERUTANG PAJAK DALAM SUATU BAGIAN

TAHUN PAJAK DIHITUNG BERDASARKAN PENGHASILAN NETO

PPH TERUTANG SEBANYAK JUMLAH HARI DALAM TAHUN PAJAK

DIBAGI 360 HARI X PPH SETAHUN PAJAK.

CONTOH

WP OP K/-/3 DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN MEMPEROLEH

PENGHASILAN SEBESAR RP 10 JUTA

- PENGHASILAN NETO 3 BULAN RP 10.000.000

- PENGHASILAN SETAHUN SEBESAR

360/ (3X30) X 10.000.000 Rp 40.000.000

- PTKP (K/1/3) Rp 16.800.000

-PKP Rp 23.200.000

pph terutang dilakukan sbb:

PPh setahun 10%x23.200.000 = 2.320.000

pph 3 bulan = (3x30) :360 x2.320.000 = Rp.580.000


Pajak penghasilan umum pengertian

4. PELUNASAN/PEMBAYARAN PAJAK

a. SAAT TAHUN PAJAK BERJALAN, DIKELOMPOKKAN MENJADI:

1) MELALUI PEMOTONGAN PIHAK LAIN YAITU:

- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN DARI PEKERJAAN, JASA

ATAU KEGIATAN (PPH PS 21)

- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL, JASA

ATAU KEGIATAN TERTENTU (PPH PS 23)

- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN WP LN (PPH PS 26)

2) PELUNASAN PPH MELALUI PEMUNGUTAN BENDAHARA

ATAS PENYERAHAN BARANG (PPH PS 22)

3) PELUNASAN PPH DI LN ATAS PENGHASILAN LN DITERIMA WP

DN (PPH PS 24)

4) PELUNASAN PPH MELALUI PEMBAYARAN PAJAK OLEH WP

ATAS PENGHASILAN TERTENTU

4


Pajak penghasilan umum pengertian

b. SAAT SESUDAH AKHIR TAHUN PAJAK

PELUNASAN PAJAK SESUDAH TAHUN PAJAK BERAKHIR APABILA

PENGHASILAN TERUTANG LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH KREDIT

PAJAK TAHUN YBS (PPH PS 29)

c. SAAT MENERTIMA SURAT KETETAPAN PAJAK

PELUNASAN PAJAK DILAKUKAN KARENA ADA SURAT KETETAPAN

PAJAK.

E. OBYEK PAJAK

OBYEK PPH ADALAH PENGHASILAN YAITU TAMBAHAN KEMAMPUAN

EKONOMIS YANG DITERIMA/DIPEROLEH WP DARI DN/LN YANG DAPAT

DIPAKAI UNTUK MENAMBAH KEKAYAAN WP DENGAN NAMA DAN DLM

BENTUK APAPUN.

1. TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS KEPADA SUBYEK PPH

DIKELOMPOKKAN KE DALAM:

a. PENGHASILAN DARI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

(GAJI DLL), PEKERJAAN BEBAS, HONOR, PENGHASILAN DOKTER,

NOTARIS, AKUNTAN, PENGACARA, DLL


Pajak penghasilan umum pengertian

b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN

c. PENGHASILAN DARI MODAL (BUNGA, DEVIDEN, ROYALTI)

d. PENGHASILAN LAIN-LAIN (HADIAH, PEMBEBASAN UTANG)

2. PENGHASILAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK

- IMBALAN BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN/JASA (GAJI, UPAH,

TUNJANGAN, HONOR, BONUS DLL)

- HADIAH UNDIAN/PENGHARGAAN

-LABA USAHA

-KEUNTUNGAN

-BUNGA

-ROYALTI

-SEWA ATAS PENGGUNAAN HARTA

-KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG


Pajak penghasilan umum pengertian

F. PENGURANGAN PENGHASILAN (BIAYA)

1. BEBAN YANG DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN BRUTO WP DN

DAN BENTUK USAHA TETAP DIBAGI DALAM DUA :

a. BEBAN/ BIAYA YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT TIDAK LEBIH

DARI SATU TH DIANGGAP BIAYA PADA TH YBS MISALNYA GAJI,

BIAYA ADM. BUNGA RUTIN, DLL

b. BEBAN/BIAYA YANG MEMPUNYAI MANFAAT LEBIH DARI SATU

TAHUN PEMBEBANNYA DILAKUKAN MELALUI PENYUSUTAN/

AMORTISASI.

2. PENGELUARAN YANG DILAKUKAN WP DAPAT DIBEDAKAN:

a. PENGELUARAN YANG DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

ADALAH PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANG-

SUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN (3m) YANG MERUPAKAN OBYEK

PAJAK PEMBENANNYA DAPAT DILAKUKAN DLM TAHUN PENGELU-

ARAN SELAMA MASA MANFAAT DARI PENGELUARAN TSB.

b. PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

TIDAK DAPAT DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA ADALAH PENGELU-

ARAN TIDAK DAALAM BATAS YANG WAJAR DALAM BISNIS.


Pajak penghasilan umum pengertian

G. PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PKP BAGI WP DN DAN BENTUK

USAHA TETAP TIDAK BOLEH DIKURANGKAN:

1. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEM-

MEGANG SAHAM, ANGGOTA

2. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

SEPERTI DEVIDEN, DLL

3. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN

4. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, DLL

5. PENGGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

YANG DIBERIKAN DLM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.

6. HARTA YANG DIHIBAHKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH

7. PAJAK PENGHASILAN

8. SANKSI ADM BERUPA BUNGA DAN DENDA

9. BIAYA MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA


Pajak penghasilan umum pengertian

  • BIAYA YANG DIPERKENANKAN BAGI WP DN DAN BENTUK USAHA TETAP

  • UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI WP DN DAN BENTUK USAHA

  • TETAP DITENTUKAN BERDASARKAN PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI:

  • 1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA

  • PENGHASILAN TERMASUK BIAYA PEMBELIAN BAHAN BAKU, BIAYA

  • YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN/JASA, GAJI DLL

  • 2. PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA

  • BERWUJUD DAN AMORTISASI

  • 3. IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU

  • 4. KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA YG DIMILIKI

  • /DIGUNAKAN PERUSAHAAN UNTUK 3M

  • 5. KERUGIAN KARENA SELISIH KURS

  • 6. BIAYA LITBANG

  • 7. BIAYA BEA SISWA, PELATIHAN DAN MAGANG


Pajak penghasilan umum pengertian

  • OBYEK PAJAK PENGHASILAN MENURUT PASAL 4 AYAT 1 UU NO 36/2008

  • TENTANG PPh

  • Dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh ditegaskan bahwa tambahan kemampuan

  • Ekonomis dapat dikelompokkan menjadi:

  • Penggantian atau imbahan yg berkaitan pekerjaan atau jasa yg diterima atau

  • diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

  • gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentu

  • kan lain dalam UU PPh.

  • 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan:

  • a. hadiah undian (obyek PPh final tarif 25%)

  • b. hadiah pekerjaan (obyek PPh psl 21 dengan tarif progresif ps 17 UU PPh)

  • c.hadiah kegiatan (obyek PPh ps 21 dengan tarif progresif ps 17 UU PPh)

  • d. hadiah penghargaan (obyek PPh ps 21 tarif progresif ps 17 UU PPh

  • 3. Laba usaha


Pajak penghasilan umum pengertian

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b. keuntungan yg diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota

c.keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumba

ngan kecuali yg diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan

atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya

6. Bungan termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan

pengembalian utang.


Pajak penghasilan umum pengertian

7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi:

a. pembagian laba baik secara langsung dan tidak langsung dengan nama dan

dan dalam bentuk apapun

b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.

c. pemberian saham bonus yg dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham

bonus yg berasal dari kapitalisasi agio saham.

d.Pembagian laba dalam bentuk saham

e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran

f. Jumlah yg melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh

pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan

yang bersangkutan

g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan,

Jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan kecuali jika pembayaran

kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang

dilakukan secara sah.

h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yg diterima

sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut

i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi


Pajak penghasilan umum pengertian

j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis

k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.

l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yg dibebankan

sebagai biaya perusahaaan.

8.Royalti

a. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merk dagang,

formula atau rahasia perusahaaan.

b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu

pengetahuan.Maksud alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap

peralatan yg digunakan dibeberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran

minyak (drilling rig) dll

c. Informasi yaitu informasi yg belum diungkapkan secara umum, walaupun

mungkin belum dipatenkan misalnya pengalaman di bidang industri atau

bidang usaha lainnya. Ciri informasi dimaksud adalah bahwa informasi tsb

telah tersedia sehingga pemilik tidak perlu lagi melakukan riset untuk

menghasilkan informasi tersebut.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala (mis iuran asosiasi

organda, karet, dll)


Pajak penghasilan umum pengertian

11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yg ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing (berdasarkan SK menkeu)

13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14 premi asuransi (yg diterima perusahaan asuransi)

15 iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari angggotanya yg terdiri

dari WP yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. tambahan kekayaaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum

dikenakan pajak.

17.Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18 surplus Bank Indonesia

Dengan demikian Tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan) dapat

Dikelompokkan menjadi empat macam yaitu

-penghasilan dari pekerjaan 1, 2)

-penghasilan dari usahaa atau kegiatan n (3, 14, 15)

-penghasilan dari modal/investasi (4,6,7, 8, 9)

-penghasilan lain-lain (5, 10, 11, 12, 13, 16)


Pajak penghasilan umum pengertian

  • PPh pasal 21 UU No.36 tahun 2008

  • Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

  • atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yg diterima atau

  • diperoleh wp op dalam negeri wajib dilakukan oleh:

  • a. pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

  • pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

  • dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

  • b. bendahara pemerintah yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan

  • dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

  • c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan

  • pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun (PTKP Rp 25 jt)

  • d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan

  • sehubungan jasa termasuk jasa tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas

  • e. penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan dengan

  • pelaksanaan suatu kegiatan


Pajak penghasilan umum pengertian

2.Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yg wajib melakukan pemotongaan

pajak adalah badan perwakilan asing dan organisasi internasional

3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yg dipotong pajak untuk setiap

bulan adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya

pensiun yang besarnya ditetapkan peraturan Menkeu, iuran pensiun dan

PTKP.

4. Penghasilan pegawai harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya

yg dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian

penghasilan yg tidak dikenakan pemotongan yg besarnya ditetapkan

peraturan menkeu.

5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

adalah tarif dalam pasal 17 ayat 1 kecuali ditetapkan lain dengan PP

5a.Besarnya tarif sebagaimana pasal 5 di atas yg diterapkan terhadap WP

yg memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap

wp yg dapat menunjukkan NPWP.


Pajak penghasilan umum pengertian

Daftar Obyek Pajak badan yang dikenakan pajak bersifat final


  • Login