karir pns dalam jabatan fungsional non peneliti di lingkungan badan litbang pertanian
Download
Skip this Video
Download Presentation
KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 453 Views
  • Uploaded on

KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN. DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN. KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS. PENSIUN PNS UU. 11 TAHUN 1969 PEMBERHENTIAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN' - kamal-huff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karir pns dalam jabatan fungsional non peneliti di lingkungan badan litbang pertanian

KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN

DISAMPAIKAN OLEH :

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

slide2

KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS

PENSIUN PNS

UU. 11 TAHUN 1969

PEMBERHENTIAN

PP. 32 TAHUN 1979

FORMASI PNS

PP.97/2000, PP. 54/2003

PENDELEGASIAN

WEWENANG

PP. 9 TAHUN 2003

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

PP. 4 TAHUN 1966

PENGADAAN PNS

PP.98/2000, PP. 11/2002, PP. 48/2005

GAJI PNS

PP. 7/1977 jo. PP. 22/2013

LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOL

PP 37/2004

UNDANG–UNDANG

NO. 5 TAHUN 2014

PRAJABATAN

KEPPRES. 30/1981

PENGHARGAAN

PP. 25 TAHUN 1994

TES KESEHATAN

PP. 26 TAHUN 1977

PERAWATAN

TUNJANGAN CACAT

PP. 12 TAHUN 1981

DP-3

PP. 10 TAHUN 1979

IZIN PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN PNS

PP. 10/1983, PP. 45/1990

SUMPAH PNS

PP. 21 TAHUN 1975

DISIPLIN PNS

PP. 53 TAHUN 2010

CUTI

PP. 24 TAHUN 1976

RUMPUN JAFUNG

KEPPRES 87/99

PENGANGKATAN

DLM JAB. PP 16/1994PP. 100/2000, PP. 13/2002

KENAIKAN PANGKAT PNS

PP. 99/2000, PP. 12/2002

KEP. KA. BKN 12/2002

DIKLAT

PP. 101 TAHUN 2000

DUK

PP. 15 TAHUN 1979

slide3

MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA

  • Perencanaan Pegawai
  • Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi)
  • Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural, umum)
  • Penyusunan Pola Karier Pegawai
  • Pengelolaan kinerja pegawai
  • Pengembangan kualitas pegawai
  • Penegakan Disiplin Pegawai
  • Remunerasi
  • Pemberhentiandan/pemensiunan
slide4

Program percepatan

Program Percepatan Reformasi Birokrasi

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

1

Penataan StrukturBirokrasi.

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

2

Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

3

Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka

4

Profesionalisasi PNS.

5

Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).

6

Penyederhanaan Perizinan Usaha.

7

Peningkatan TransparasidanAkuntabilitasAparatur

PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri

8

EfisiensiPenggunaanFasilitas, SaranadanPrasarananKerja PNS.

9

jabatan asn
JABATAN ASN

Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.

Jabatan ASN tertentudapatdiisidariprajurit TNI dananggotaPolri

slide7

BATAS USIA PENSIUN

Batas usia pensiun PNS yaitu:

  • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
  • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
  • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
batas usia pensiun pejabat fungsional pp 21 tahun 2014 pasal 2 ayat 2
BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL(PP 21 TAHUN 2014, Pasal 2 ayat (2))
  • BUP 58 th
    • Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan
  • BUP 60 th
    • Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya
    • Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau
    • Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden
  • BUP 65 th
    • Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama, Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama; atau
    • Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.
pengembangan karier
Pengembangan Karier
  • dilakukan berdasarkan:
  • kualifikasi;
  • Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
  • penilaian kinerja, dan
  • kebutuhan Instansi Pemerintah.
  • Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
perubahan kultur pns
PERUBAHAN KULTUR PNS

Peningkatan

Kompetensi

penguatan jabatan fungsional
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
  • Identifikasi output jabatan fungsional
  • Penyusunan standar kompetensi
  • Pengelolaan kinerja jabatan fungsional
slide12

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Tertentu

Penguatan

Jabatan Fungsional Tertentu

Core Bussiness Organisasi

Jabatan Fungsional Tertentu

12

slide16

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

NON RUMPUN ILMU HAYAT

RUMPUN ILMU HAYAT

  • PENELITI;
  • TEKNISI LITKAYASA;
  • PEREKAYASA;
  • PENGAWAS SEKOLAH;
  • G U R U;
  • DOSEN;
  • WIDYAISWARA;
  • AUDITOR;
  • INSTRUKTUR;
  • PUSTAKAWAN;
  • PRANATA KOMPUTER;
  • STATISTISI;
  • ARSIPARIS;
  • ANALIS KEPEGAWAIAN;
  • PERENCANA;
  • PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
  • PRANATA HUMAS;
  • DOKTER;
  • DOKTER GIGI;
  • PERAWAT.
  • PERAWAT GIGI;
  • PRANATA LAB KES;
  • PRANATA LAB PENDIDIKAN;
  • PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA;
  • ASSESSOR SDM APARATUR;
  • AUDITOR KEPEGAWAIAN.
  • 1. PENYULUH PERTANIAN;
  • 2. PENGENDALI OPT;
  • 3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;
  • 4. PENGAWAS BIBIT TERNAK;
  • 5. MEDIK VETERINER; DAN
  • PARAMEDIK VETERINER;
  • PENGAWAS MUTU PAKAN ;
  • PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN;
  • ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;
  • PEMERIKSA PVT.
slide17

TIGA UNSUR PENTING

DALAM PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

TIM PENILAI DAN

SEKRETARIAT TIM PENILAI

PEJABAT FUNGSIONAL

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

penilaian kinerja pns
PENILAIAN KINERJA PNS

Dilakukan berdasarkan:

  • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;

Memperhatikan

  • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Metode

  • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
  • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

PNS yang penilaiankinerjanyatidakmencapai target kinerjadikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

slide19

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS

PP Nomor 46 Tahun 2011

PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013

SasaranKerja Pegawai (SKP)

+

Perilaku Kerja

Penerapan SistemPenilaianKinerjaPNS

19

slide20

PP NO 53 TAHUN 2010

  • TENTANG DISIPLIN PNS
  • PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) :
    • mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
  • PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) :
    • apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)
  • PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) :
    • apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
slide21

DISIPLIN SEDANG (SKP 25% s/d 50%)

  • DISIPLIN BERAT(SKP < 25%)

PP 46 TAHUN 2011

PP 53 TAHUN 2010

PEJABAT

FUNGSIONAL

PERMENTAN 45 TAHUN 2014

BEBAS SEMENTARA TUNJ.KINERJA DI BAYAR 50%

tunjangan kinerja
TunjanganKinerja
  • Tunjangan Kinerja adalahtunjangan yang diberikankepadapegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dandidasarkanpadacapaiankinerjapegawaitersebut yang sejalandengancapaiankinerjaorganisasidimanapegawaitersebutbekerja.
  • Tunjangan Kinerja diberikankepadapegawai yang mempunyaitugas/pekerjaan/jabatantertentudilingkunganKementerianPertanian.
  • PegawaiNegeriSipil (PNS) danCalonPegawaiNegeriSipil (CPNS) yang berdasarkanKeputusanPejabat yang berwenangdiangkatdalamsuatujabatanatauditugaskandanbekerjasecarapenuhpadasatuanorganisasidilingkunganKementerianPertanian.
  • PegawaidiberikanTunjanganKinerjasesuaijabatannya yang ditetapkanoleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusanberdasarkanhasilevaluasijabatandanrekonsiliasiperubahan data pemangkujabatanlingkupKementerianPertanian.
tunjangan kinerja tidak diberikan kepada
TunjanganKinerja TIDAK DiberikanKepada
  • pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;
  • pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
  • pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian;
  • pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
  • pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  • pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  • pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
slide25
MEKANISME TERTIB ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL(SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO.1069/A2/KP.460/5/2013)
  • PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI
  • DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
  • PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
ad