Politik dan kebijakan negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan
Download
1 / 12

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 203 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN. Oleh : Askari Razak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARADALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

Oleh :

AskariRazak

DisampaikanpadaRakor Para PemangkuKepentinganDalamAktivitasPerlindungandan PemenuhanHakKorbanKejahatanPadaProsesPeradilanPidanadan Penegakan HAM, Tgl. 31 Oktober – 2 November 2013, di Hotel Aston Jakarta PusatJ


RuangLingkup

Politik

Hukum

Negara


DeskripsiPolitik

  • PolitikberasaldarikataPolis (Yunani), yang berarticity state,dengandemikianpolitikbermaknasesuatu yang berhubungandengannegara.

  • Dalamperkembangannyakemudianpolitikdiartikansebagaisesuatu yang berhubungandenganbagiannegara, yaknikekuasaannegara, dalamhalinikekuasaanuntukmemilih.


Lanjutan

  • MenurutHans Kelsen, Politikmemiliki 2 makna, yaitu :

    1. Politiksebagaietikadalahmemilihdanmenentukantujuankehidupanbermasyarakat yang harusdiperjuangkan

    2.Politiksebagaiteknikadalahmemilihdanmenentukancaradansaranauntukmencapaitujuansebagaimanaditentukanolehpolitiksebagaietik


Pol(huk) adalah: Kebijakandasarpenyelenggaranegaradalambidanghukum yang akan, sedang, dantelahberlaku, yang bersumberdarinilai-nilai yang berlakudimasyarakatuntukmencapaitujuannegara yang dicita-citakan (iusconstituendum), antara lain melindungisegenapbangsanya.

Politik (Hukum) SebagaiKebijakan Negara


FilosofiPerlindungan Negara

Salahsatutujuan Negara (national goal) adalah“…melindungisegenapBangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia…”, konstruksikalimatfilosofismelahirkanpemaknaanbahwapadaN terletaktanggungjawab yang demikianbesarterhadapBangsanyauntukdiberikanperlindungan.


KontenPerlindungan

PerlindunganterhadapBangsadalamkonteksinimengandungduasubstansi yang sangatelementer, terutamaketikadilihatdariperspektifyuridis (hukum).


Lanjutan

ElemenpertamadapatdifahamibahwaperlindunganterhadapBangsamenunjukpadaperlindunganbagiseluruhrakyat Indonesia akanhak-hak yang melekatpadadirinyasebagaiwarga Negara Indonesia, baikdalambentuk (hakdasar) ground rechtenmaupunmensenrechten (hakasasimanusia)


Lanjutan

ElemenkeduadapatditerjemhkanbahwaperlindunganterhadapBangsaberorientasipadaperlindunganjasmani/fisik(protection of body), baikbangsasebagaiindividumaupunbangsasebagaikollektif (yang berkedudukansebagaikorbankejahatan).


Lanjutan

Baikperlindunganatashak (yang melekatpadasuatusubyekhukum), maupunperlindunganterhadaptubuh/fisikdibutuhkanadanyanormaataukaidahhukumsebagaibentukjaminanadanyakepastianhukum


ProdukKebijakan Negara

  • UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

  • UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK

  • UU No. 26 Tahun 2000 TentangPeradilan HAM

  • PP No. 44 Tahun 2008 PemberianKompensasi, restitusidanBantuankepadaSaksidanKorban

    Diharapkandenganadanyainstrumenhukumini

    Perlindunganterhadapwarganegara (saksidankorban) dapatsemakindiwijudkandenganpenuhkepastianhukum


W A S S A L A MHaktanpaKewajibanadalahkerakusan,KewajibantanpaHakadalahpenindasan


ad
  • Login