Politik dan kebijakan negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN. Oleh : Askari Razak

Download Presentation

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Politik dan kebijakan negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan

POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARADALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN

Oleh :

AskariRazak

DisampaikanpadaRakor Para PemangkuKepentinganDalamAktivitasPerlindungandan PemenuhanHakKorbanKejahatanPadaProsesPeradilanPidanadan Penegakan HAM, Tgl. 31 Oktober – 2 November 2013, di Hotel Aston Jakarta PusatJ


Ruang lingkup

RuangLingkup

Politik

Hukum

Negara


Deskripsi politik

DeskripsiPolitik

  • PolitikberasaldarikataPolis (Yunani), yang berarticity state,dengandemikianpolitikbermaknasesuatu yang berhubungandengannegara.

  • Dalamperkembangannyakemudianpolitikdiartikansebagaisesuatu yang berhubungandenganbagiannegara, yaknikekuasaannegara, dalamhalinikekuasaanuntukmemilih.


Lanjutan

Lanjutan

  • MenurutHans Kelsen, Politikmemiliki 2 makna, yaitu :

    1. Politiksebagaietikadalahmemilihdanmenentukantujuankehidupanbermasyarakat yang harusdiperjuangkan

    2.Politiksebagaiteknikadalahmemilihdanmenentukancaradansaranauntukmencapaitujuansebagaimanaditentukanolehpolitiksebagaietik


Politik hukum sebagai kebijakan negara

Pol(huk) adalah: Kebijakandasarpenyelenggaranegaradalambidanghukum yang akan, sedang, dantelahberlaku, yang bersumberdarinilai-nilai yang berlakudimasyarakatuntukmencapaitujuannegara yang dicita-citakan (iusconstituendum), antara lain melindungisegenapbangsanya.

Politik (Hukum) SebagaiKebijakan Negara


Filosofi perlindungan negara

FilosofiPerlindungan Negara

Salahsatutujuan Negara (national goal) adalah“…melindungisegenapBangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia…”, konstruksikalimatfilosofismelahirkanpemaknaanbahwapadaN terletaktanggungjawab yang demikianbesarterhadapBangsanyauntukdiberikanperlindungan.


Konten perlindungan

KontenPerlindungan

PerlindunganterhadapBangsadalamkonteksinimengandungduasubstansi yang sangatelementer, terutamaketikadilihatdariperspektifyuridis (hukum).


Lanjutan1

Lanjutan

ElemenpertamadapatdifahamibahwaperlindunganterhadapBangsamenunjukpadaperlindunganbagiseluruhrakyat Indonesia akanhak-hak yang melekatpadadirinyasebagaiwarga Negara Indonesia, baikdalambentuk (hakdasar) ground rechtenmaupunmensenrechten (hakasasimanusia)


Lanjutan2

Lanjutan

ElemenkeduadapatditerjemhkanbahwaperlindunganterhadapBangsaberorientasipadaperlindunganjasmani/fisik(protection of body), baikbangsasebagaiindividumaupunbangsasebagaikollektif (yang berkedudukansebagaikorbankejahatan).


Lanjutan3

Lanjutan

Baikperlindunganatashak (yang melekatpadasuatusubyekhukum), maupunperlindunganterhadaptubuh/fisikdibutuhkanadanyanormaataukaidahhukumsebagaibentukjaminanadanyakepastianhukum


Produk kebijakan negara

ProdukKebijakan Negara

  • UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

  • UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK

  • UU No. 26 Tahun 2000 TentangPeradilan HAM

  • PP No. 44 Tahun 2008 PemberianKompensasi, restitusidanBantuankepadaSaksidanKorban

    Diharapkandenganadanyainstrumenhukumini

    Perlindunganterhadapwarganegara (saksidankorban) dapatsemakindiwijudkandenganpenuhkepastianhukum


W a s s a l a m hak tanpa kewajiban adalah kerakusan kewajiban tanpa hak adalah penindasan

W A S S A L A MHaktanpaKewajibanadalahkerakusan,KewajibantanpaHakadalahpenindasan


  • Login