Direktorat penggunaan kawasan hutan direktorat jenderal planologi kehutanan kementerian kehutanan
Download
1 / 25

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 275 Views
  • Uploaded on

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PNBP-PKH). DASAR HUKUM. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN' - jodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Direktorat penggunaan kawasan hutan direktorat jenderal planologi kehutanan kementerian kehutanan

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTANDIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANANKEMENTERIAN KEHUTANAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

(PNBP-PKH)


Dasar hukum

DASAR HUKUM

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP

PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP

PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Depertemen Kehutanan.

PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang Terutang

PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP Yang Terutang

PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

KEPPRES No. 41 tahun 2001 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan

Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

Permenhut No 4/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Reklamasi

Permenhut No. 63 tahun 2011 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di Sekitar DAS

Permenhut Nop. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Areal Terganggu dan Areal Reklamasi Untuk Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Permenkeu No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.

Permenhut No. 18/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan.


Latar belakang

LATAR BELAKANG

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi dari kawasan hutan tersebut, maka pemerintah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan kawasan hutan khususnya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Izin tersebut diberikan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagai mana dimaksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dengan pengaturan yang ketat dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup).


Lanjutan latar belakang

Lanjutanlatarbelakang…..

Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan pada kawasan hutannya masih > 30% dan yang < 30%.

Untuk Provinsi yang kawasanhutannya < 30% (Lampung, Jawa, Bali): untuk pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem, maka nilai manfaat yang hilang akibat IPPKH harus digantikan oleh penanaman diluar IPPKH dan lahan kompensasi (ratio 1:2) untuk ditunjuk dan dijadikan kawasan hutan. Walaupun sangat sulit mencari lahan kompensasi, tetap harus dilakukan demi ekosistem dan menjaga pelestarian atau keseimbangan lingkungan.

Untuk Provinsi yang Kawasanhutannya > 30%: karena hutan dan ekosistem masih memungkinkan untuk digunakan, dan mencari lahan kompensasi sangat sulit diperoleh, maka diperlukan suatu nilai pengganti terhadap lahan kompensasi. Pengganti lahan kompensasi tsb adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

JadiPNBP-PKH adalahPenggantiLahanKompensasi.


Pnbp pkh s e b a g ai pengganti lahan kompensasi
PNBP-PKH sebagai Pengganti Lahan Kompensasi

  • PNBP-PKH sebagaipengganti lahan kompensasi, bukan sebagai PNBP Pemanfaatan SDA, sehingga tidak termasuk dalam kelompok PNBP pasal 2 ayat (1) UU 20 thn 1997 ttg PNBP, sehingga sesuai dgn pasal 2 ayat (2) dan (3) diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri, dengan alasan tsb PP PNBP-PKH tdk bisa digabung dgn PP PNBP Kementerian Kehutanan lainnya yang merupakan pemanfaatan SDA.

  • PNBP-PKH TIDAK DAPAT dibagi hasilkan ke daerah, karena PNBP yg dapat dibagi hasilkan ke Pemda berdasarkan pasal 11, UU No. 33 thn 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, adalah PNBP yg diperoleh karena pemanfaatan SDA.

  • Pengaturan dana bagi hasil pertambangan umum telah diatur dalam PP No. 5 thn 2005.


Pnbp pkh s e b a g ai pengganti kompensasi lahan t i d a k d a p a t dibagi hasilkan ke daerah
PNBP-PKH sebagai pengganti kompensasi lahan, tidak dapat dibagi-hasilkan ke Daerah

  • Berdasarkan UU No. 33 thn 2004, yang pelaksanaannya diatur dalam PP no. 55 thn 2005 ttg Dana Perimbangan, pengaturan dana Bagi Hasil yg berasal dari pemanfaatan SDA pertambangan umum, bahwaDAERAH TELAH MENDAPAT DANA BAGI HASIL dari sbb:


P nbp pkh
PNBP-PKH

Penerimaan Negara BukanPajakPenggunaanKawasanHutan(PNBP-PKH) adalah :

Penerimaan Negara BukanPajak yang berasaldaripenggunaankawasanhutanuntukkepentinganpembangunan di luarkegiatankehutanan yang luaskawasanhutannya di atas 30% (tigapuluhpersen).

Luaskawasanhutanlebihdari 30% adalahluaskawasanhutansuatupropinsi yang berdasarkansuratkeputusanMenteriKehutanantentangpenunjukankawasanhutanluasnyalebihdari 30% dariluasdaratan.

Propinsidenganluaskawasanhutan < 30% dariluasdaratanadalah :

  • SeluruhPropinsi di PulauJawa

  • Propinsi Lampung

  • Propinsi Bali


PEMBAYARAN PNBP-PKH BERDASARKAN PADA BASELINE

(RENCANA PKH)

  • PNBP Penggunaan kawasanhutandikenakankepadapemegang IPPKH atau disebut WAJIB BAYARdenganberdasarkanpadabaseline penggunaan kawasanhutandanperubahanluas penggunaan kawasanhutanpadamasing-masingkategori L1, L2, L3

  • Baseline luas L1, luas L2, danLuas L3 disusunolehpemegang IPPKHsesuaiformulir PNBP-1 dan disampaikankepadaDirjenPlanologiKehutanandanDirekturJenderal /instansiterkaitselambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) harisejakterbitnyaIPPKH

  • Penyusunan baseline danperkembanganobyek penggunaan kawasanhutanmengacupadadesign tambang(mine design) ataurencanakerjadibidangnyadanatau; petalampiranizinpinjampakaikawasanhutandanatau; rencanakerjaanggaranbiaya (RKAB) danatau; Rencanakerjatahunanteknisdanlingkungan (RKTTL) danatau AMDAL atau UKL dan UPL danatau; survey lapangan


Subyek dan obyek pnbp penggunaan kawasan hutan
SUBYEK DAN OBYEK PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

SUBYEK (pasal 2) :

  • PNBP PKH dikenakan kepada pemegang IPPKH dari Menteri dan perjanjian pinjam pakai yang masih berlaku, selanjutnya disebut WAJIB BAYAR.

    OBYEK (pasal 3) :

  • L1, L2 dan L3


FORMULA PENGHITUNGAN

L1= adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yangbersifat permanen meliputi : Pabrik, Kolam Tailing, perumahankaryawan, jalan, gudang, kantor, bengkel, stock pile, pelabuhan, washing plan, bukaan tambang danobyekpinjampakaikawasanhutanlainnya(ha)

L2 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, meliputi : timbunantanahpucuk , timbunanbatuanpenutup, timbunanbahangalian, kolamsedimen(ha)

L3 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi, meliputibukaantambangvertikal, eks pit mining terakhir (ha)

PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun

dimana :


Dasar perhitungan pnbp adalah baseline
DASAR PERHITUNGAN PNBP ADALAH BASELINE

Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3

sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya izin PPKH

Updating/pemutahiranBaseline dan perkembangan Obyek L1, L2 dan L3

sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2

Dibuat setiap akhir tahun

Berdasarpadarealisasi bukaan lahan, keberhasilan reklamasi dan koreksi hasil verifikasi

Menjadi dasar revisi baseline utk perhitungan PNBP tahun berikutnya, tp tdk berlaku utk perhitungan PNBP tahun sebelumnya

Sumber: Permenhut P.56/Menhut-II/2008


Sumber: PP No. 2 Tahun 2008

JENIS DAN TARIF PNBP

* Hanya berlaku bagi perusahaan Tambang sesuai Keppres 41/2004


Tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran pnbp pkh
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP PKH

  • PNBP-PKH dihitungdandisetorsecarasendiri(Self Assessment) olehWajib Bayar berdasarkanbaseline penggunaankawasanhutan (Form PNBP-1) padamasing-masingkategori L1, L2, L3 yang disusunolehWajib Bayar; PNBP dibayarkan di awalpadajatuh tempo.

  • Jatuh Tempo Penyetoran:

    a. TahunPertama: Paling lambat 90 harisejakterbitnya SK IPPKH dari

    MenteriKehutanan;

    b. TahunKeduadanseterusnya: Setiaptanggalterbitnya SK IPPKH dari

    MenteriKehutanan

  • Baseline merupakanrencana PKH, Jadipembayaran PNBP berdasarkanrencana, danbukanmenunggurealisasi PKH. Jikapenggunaankawasanhutanmelebihirencana yang telahdibayarkan, maka areal yang digunakan yang belumdibayar , harussegeradilunasidihitungsejakawaljatuh tempo. JikaPenggunaankawasanhutankurangdarirencanaygtelahdibayarkan, makatidakadaklaim kelebihanpembayaran.

  • Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP PKH disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441


Penagihan pemungutan dan penyetoran kepada wajib bayar
Penagihan, PemungutandanPenyetorankepadaWajibBayar

Surat Tagihan Pertama

Surat Tagihan Kedua

Surat Peringatan Ketiga

Surat Peringatan Kedua

Surat Tagihan Ketiga

Surat Peringatan Pertama

menagih

IPPKH dicabut

KEMENHUT

Wajib Bayar

1 bulan

1 bulan

1 bulan

1 bulan

1 bulan

1 bulan

Surat Penyerahan Tagihan

kepada Instansi yang

mengurus Piutang Negara


Reklamasi dan revegetasi utk perhitungan pnbp
REKLAMASI DAN REVEGETASI utk perhitungan PNBP

  • Upaya maksimal untuk mencapai kondisi awal menuju ekosistem hutan.

  • Untuk bidang pertambangan, reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan


Penilaian keberhasilan revegetasi dalam rangka reklamasi utk perhitungan pnbp
PENILAIAN KEBERHASILAN REVEGETASI DALAM RANGKA REKLAMASI utk perhitungan PNBP

Dilakukan pada Tahun Ke-3 sesudah Penanaman, dengan ketentuan :

  • Persentase keberhasilan minimal 80 % dari jumlah tanaman hutan yang ditanam dengan jarak tanam 4 x 4 meter atau lebih rapat;

  • Persentase tanaman sehat minimal 80 %;

  • Penilaian dengan cara sensus

    Dilakukan Oleh :

  • untuk bidang pertambangan, dikoordinir oleh BPKH, dengan mengikutsertakan unsur-unsur BP DAS, BP2HP, Dept ESDM)/Dinas provinsi yang membidangi pertambangan dan dituangkan dalam berita acara;

  • untuk bidang di luar pertambangan oleh BPKH, dengan mengikutsertakan BP DAS dan BP2HP serta dituangkan dalam berita acara

  • Dalam hal pada baseline, L1 dan L2 yang menurut pemegang izin PPKH tidak dimungkinkan dilakukan reklamasi dan revegetasi, maka lokasi tersebut dilakukan verifikasi


  • Penilaian kepatuhan pembayaran dana pnbp pkh
    PENILAIAN KEPATUHAN PEMBAYARAN DANA PNBP perhitungan PNBP PKH

    Verifikasidilakukanterhadap :

    • Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, L3

    • Kebenaran atas jumlah pembayaran dana PNBP PKH

    • Ketepatan waktu pembayaran dana PNBP PKH

      Dikoordinasikanoleh BPKH denganberanggotakan :

    • Untuk bidang pertambangan: BP DAS, BP2HP dan Departemen ESDM/ Dinas provinsi yang membidangi pertambangan;

    • Untuk bidang di luar pertambangan: BP DAS dan BP2HP

  • DituangkandalamBeritaAcara

  • Dilakukansecaraujipetik

  • Hasildariverifikasiuntukrekomendasi :

    • Dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku;

    • Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

  • Biaya operasional verifikasi dibebankan kepada PNBP PKH


  • Sanksi administrasi
    SANKSI perhitungan PNBP ADMINISTRASI

    • Keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan denda administrasi 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk maksimal 24 bulan. (Pasal 3 Ayat 6 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);

    • Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekuranganpenyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, wajib bayar wajib menyetor kekurangan dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda administrasi sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan, dari jumlah kekurangan tersebut. (Pasal 5 Ayat 4 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);

    • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin apabila menyalahi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Termasuk Pembayaran PNBP-PKH). (Pasal 44 Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011); setelah melalui peringatan sampai 3 kali dengan selang 1 bulan


    Cara menghitung denda pnbp pkh
    CARA MENGHITUNG perhitungan PNBP DENDA PNBP-PKH

    Perhitungan denda PNBP yang Terutang :

    Denda = Po x {(1+r)n-1}

    Po = Pokok PNBP Terutang

    r = prosentase besaran denda

    n = bulan keterlambatan

    Contoh:

    Berapa denda atas PNBP Terutang sejumlah Rp 100.000.000,00 pada bulan ke-23?

    Jawab :

    Denda = Po x {(1+r)n-1}

    = Rp 100.000.000,00 x {(1+2%)23-1}

    = Rp 57.689.926,42


    Sanksi pidana denda
    SANKSI perhitungan PNBP PIDANA & DENDA

    • Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib Bayar yang karena kealpaannya:

      • Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:

      • Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

        Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

    • Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib Bayar yang terbukti dengan sengaja:

      • Tidak membayar, tidak menyetor dan/atau tidak melaporkan jumlah PNBP yang Terutang;

      • Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:

      • Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

        Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;



    Permasalahan penerimaan pnbp pkh dari sisi wajib bayar
    PERMASALAHAN PENERIMAAN PNBP-PKH DARI SISI WAJIB BAYAR perhitungan PNBP

    • Kesadaran terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar belum optimal. Wajib Bayar hanya 30% yang membayar tepat pada waktunya;

    • Pengisian SSBP dan baseline oleh Wajib Bayar Tidak berdasarkan pada acuan yang telah ditetapkan, sehingga sering terjadi rencana dengan realisasitidak sesuai, dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan bayar.

    • Pemahaman terhadap kewajiban pembayaran serta penyampaian dokumen terkait PNBP-PKH masih sangat minim. Cara pengisian format PNBP-PKH serta pembuatan peta rencana, peta realisasi dan peta citra resolusi sangat tinggi masih dianggap beban kewajiban yang sangat berat untuk dilakukan.

    • Banyaknya Wajib Bayar yang tidak mempunyai divisi/bagian atau personal khusus yang menangani PNBP-PKH, sehingga setiap penggantian personal di perusahaan akan memberi dampak hilangnya kontak atau pembayaran PNBP-PKH akan terabaikan.

    • Banyaknya Pemegang IIPKH yang hanya memberikan kepercayaan pada contact person atau seseorang yang dari awal mengurus IPPKH untuk menangani PNBP-PKH. Sementara disisi lain Contact person tersebut memegang atau mengurus IPPKH banyak perusahaan.

    • Contact person atau konsultan yang ditunjuk untuk mengurus PNBP-PKH hanya berkedudukan di Jakarta, tidak mempunyai hubungan langsung dengan site di lokasi tambang, sehingga koordinasi pengurusan PNBP-PKH menjadi terabaikan dan member dampak salah perhitungan atau telat pembayaran.

    • Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Bayar berupa 2% per bulan, dianggap terlalu kecil. Belum ada ketegasan terhadap sanksi pidana.

    • Keterlambatan pembayaran PNBP-PKH belum menjadi sanksi dicabutnya IPPKH


    Permasalahan penerimaan pnbp pkh dari sisi pengelola pnbp pkh
    PERMASALAHAN PENERIMAAN PNBP-PKH DARI SISI PENGELOLA PNBP-PKH

    • Berbagai persepsi dan penafsiran terhadap aturan perudang-undangan yang berlaku harus segera melakukan pembenahan dan pelayanan terhadap pengenaan, penagihan dan pemungutan PNBP-PKH terhadap Wajib Bayar. Kondisi ini membuat pengelolaan PNBP-PKH belum berjalan optimal.

    • Dalam pengelolaan PNBP-PKH, khususnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP, belum semua personal pengelola PNBP-PKH (pusat dan BPKH) memahami perturan terkait PNBP-PKH, mekanisme verifikasi, perpetaan, dan pengukuran di lapangan untuk verifikasi ketepatan luas areal terganggu.

    • Anggaran yang tersedia untuk verifikasi PNBP-PKH belum maksimal, padahal peraturan mewajibkan bahwa seluruh wajib bayar harus diverifikasi setiap tahun tanggal jatuh tempo, baik PNBP yang terbayarkan maupun PNBP Terutang. Indikator Kinerja Utama Ditjen Planologi Kehutanan untuk tahun 2011 adalah 80% Wajib bayar harus tertib Bayar, berarti anggaran yang harus tersedia untuk kegiatan verifikasi adalah 80% dari jumlah Wajib Bayar di wilayah masing2.

    • Untuk verifikasi pembayaran PNBP-PKH, dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode desk analysis dan metode pengukuran di lapangan. Metode pengukuran di lapangan dilakukan jika diperlukan dan dapat dilakukan secara uji petik terhadap Wajib Bayar.

    • Untuk metode desk analysis diperlukan data lengkap yang terkait dengan PNBP-PKH, khususnya penyediaan peta citra resolusi sangat tinggi. Namun sebagian besar Wajib Bayar belum atau tidak menyampaikan peta citra resolusi sangat tinggi, keadaan ini menyulitkan petugas untuk melakukan verifikasi PNBP-PKH, keadaan ini pun akan memaksa untuk melakukan pengukuran di lapangan, sementara jumlah anggaran dan SDM sangat terbatas.


    Solusi permasalahan dan optimalisasi penerimaan pnbp pkh
    SOLUSI PERMASALAHAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP-PKH PNBP-PKH

    • Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    • Perlu penekanan dalam SK IPPKH bahwa agar baseline benar-benardisusun berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

    • Perlu dilakukan workshop atau inhouse training secara bertahap terhadap Wajib Bayar.

    • Pengadaan Citra Resolusi Sangat Tinggi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen Planologi Kehutanan.

    • Agar pembayaran PNBP-PKH dapat terlaksana dan tercatat dengan baik di tingkat Wajib Bayar, maka Ditjen Planologi Kehutanan perlu menyurat atau menghimbau agar setiap perusahaan membentuk divisi/bagian khusus untuk menangani PNBP-PKH, tidak menunjuk orang/contact person yang freelance.

    • Bagi Wajib Bayar yang melalaikan pembayaran pembayaran PNBP-PKH dikenakan sanksi atau ancaman dicabut IPPKH-nya.

    • Jumlah SDM yang belum memadai dapat diatasi dengan penambahan SDM yang memiliki kompetensi yang diperlukan, misalnya yang ahli dalam perpetaan, GIS, dan teknologi informasi. Atau dilakukan training terhadap SDM yang sudah ada terkait dengan keahlian yang dibutuhkan dalam pengelolaan PNBP-PKH.

    • Untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi di tingkat BPKH atau pusat, perlu dibuat petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan, dan personal yang terlibat diberi inhouse training terkait pelaksanaan verifikasi.

    • Untuk mencapai target yang telah ditetap sebagai IKU, maka diperlukan penyediaan anggaran untuk kegiatan verifikasi minimal 80% dari jumlah Wajib Bayar di masing-masing BPKH.

    • Untuk pelaksanaan verifikasi yang lebih akuntable, maka penyediaan peta citra resolusi sangat tinggi perlu diadakan sendiri oleh Ditjen Planologi Kehutanan

    • Diperlukan penerbitan buku panduan sebagai pedoman pengelolaan PNBP-PKH


    TERIMA KASIH PNBP-PKH


    ad