Lembaga Administrasi Negara 2014

1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2014

2. OUTLINE

4. Pengertian • William N Dunn suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah2 kebijakan • E.S. Quade Suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memahami berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik • Stuart S Nagel Penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan kebijakan, manakah yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan2 tertentu

5. Tujuan • Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dalam rangka memecahkan masalah2 masyarakat • Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat decision maker, pemerintah

6. Dimensi Policy

7. Faktor2 yang berpengaruh • Faktor politik • Faktor ekonomi/finansial • Faktor administratif/organisatoris • Faktor teknologi • Faktor sosial, budaya, agama • Faktor pertahanan keamanan

8. Langkah2 analis kebijakan • Perumusan masalah kebijakan • Penentuan tujuan • Perumusan alternatif • Penentuan kriteria • Penilaian alternatif • Perumusan rekomendasi

9. Tugas Analis kebijakan/policy analyst • Membantu merumuskan cara untuk mengatasi/ memecahkan masalah • Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan • Mengidentifikasi issue publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah Keputusan akhir ada pada Policy Makers (pembuat kebijakan)

10. Permenpan & RB 45/2013Jabatan Fungsional Analis Kebijakan • Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan merupakan jabatan karier • Melaksanakan kajian, analisis, dan advokasi kebijakan • Prinsip: integritas, profesionalisme, akuntabilitas, efektif dan efisien

11. Jabatan ANALIS KEBIJAKAN • PenyelenggaraanpemerintahannegaraamatmemerlukantenagaprofesionalAnalisKebijakanuntukbadanlegislatif, badaneksekutif, danbadanyudikatif. • Untukmenjagaprofesionalitas, netralitas, dan a-politisasianalisiskebijakanpublik, perludiadakansertifikasiJabatanAnalisKebijakan.

12. TUGAS AnalisKebijakan • Mencernadanmemformulasikanhubunganantarberbagaifaktadanisu; • Mengidentifikasiteoridanmazhabpemikiransertamerumuskankriteriaobyektifuntukmengevaluasialternatifsolusimasalahkebijakan; • Menilailingkunganpolitikdankelembagaandimanakebijakandirumuskandandiimplementasikan; • Mengidentifikasikerangkaargumentasimenerimaataumenolak, manfaatataukerugian, resikoataukeuntungan, kelebihanataukekurangan, darisetiapusulansolusi; • Menilaidanmembandingkandampakusulanalternatif; dan • Mengidentifikasi, merumuskan, danmengevaluasiberbagaimetodepelaksanaanalternatifusulankebijakan.

14. Kompetensi

15. Penilaian Standar Kompetensi

16. Jenjang JF Analis Kebijakan

17. Pengembangan kompetensi JFAK • Menjadi hak PNS • Disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat • Bisa berupa pendidikan, pelatihan (on the job maupun off the job), coaching, mentoring, dsb

18. Angka Kredit Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit

19. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL AK TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS PENYESUAIAN/ INPASSING PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA PENGANGKATAN PERTAMA FORMASI JABATAN PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

20. berijazah paling rendah magister (S2) dariperguruantinggi paling kurangterakreditasi B; • pangkat paling rendah Pembina (IV/a); • memilikikompetensianalisiskebijakan yang dibuktikandaripengalamanjabatan paling kurang 5 tahun; • lulus ujikompetensi; • nilaiprestasikerja paling kurangbernilaibaikdalam 1 (satu) tahunterakhir; dan • berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun PENYESUAIAN/ INPASSING

21. berijazah paling rendahSarjana (S1)/Diploma IV; • pangkat paling rendahPenataMuda, golonganruang III/a; • mengikutidan lulus pendidikandanpelatihanfungsionaluntukAnalisKebijakan; dan • nilaiprestasikerja paling kurangbernilaibaikdalam 1(satu) tahunterakhir. PENGANGKATAN PERTAMA

22. berijazah paling rendah magister (S2) dariperguruantinggi paling kurangterakreditasi B, • pangkat paling rendahPenata, golonganruang III/c; • lulus ujikompetensi; • memilikikompetensianalisiskebijakan yang dibuktikandaripengalamanjabatan paling kurang 5 tahunsecarakumulatif; • tersediaformasiuntukjabatanAnalisKebijakan; • nilaiprestasikerja paling kurangbernilaibaikdalam 2 (dua) tahunterakhir; danusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

23. PENGELOLAAN KOMPETENSI JFAK untuk menghilangkan kesenjangan dalam jabatan dan kompetensi dapat dilakukan Diklat teknis atau fungsional KOMPETENSI DIKLAT • pendidikan formal; • pendidikandanpelatihanfungsional; • pendidikandanpelatihanteknis. UJI KOMPETENSI mengetahui kemampuan PNS (pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan) PENILAIAN PRESTASI KERJA Degree – Non Degree (DalamNegeri – LuarNegeri) TUGAS BELAJAR

24. FORMASI adalahjumlahdansusunanpangkatPegawaiNegeriSipil yang diperlukandalamsuatusatuanorganisasinegarauntukmampumelaksanakantugaspokokdalamjangkawaktutertentu • AspekAnalisisKebutuhanPegawai • jenispekerjaan; • sifatpekerjaan; • analisisbebankerjadanperkiraankapasitasseorang PNS dalamjangkawaktutertentu; • prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan • peralatan yang tersedia. formasi

25. Alamat Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) • Alamat Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

26. Media Sosial Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

27. Terima kasih Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta Pusat Gedung B. Lt 4