Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

1. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RIDALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANGUU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

2. MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA (UU NO. 48 TAHUN 2009Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN) PERADILAN UMUM (UU No. 49/2009 Jo UU No. 8/2004 Jo UU No. 2/1986) PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU No. 51/2009 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5/1986) PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989) PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997) • PENGADILAN HAM - PENGADILAN PAJAK - PENGADILAN ANAK - PENGADILAN NIAGA - PENGADILAN KORUPSI - PHI - PENGADILANPERIKANAN

3. HakAnak • Merupakanhakkonstitusionalanak, yang dirumuskandalamKonstitusi ; • KonvensiHakAnakdiratifikasi RI denganKeppresNo. 36 tahun 1990 ; • Dirumuskandalambabkhususdalam UU No. 39 tahun1999 tentangHakAsasiManusia ; • Ditegaskankembalidalam UU No. 23 tahun2002 tentangPerlindunganAnak ; • KhususbagiAnak yang BerhadapandenganHukum : UU No. 11 tahun 2012 tentangSistemPeradilanPidanaAnak, berlakutahun 2014 .

4. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Hukum Materil : • Konstitusi • UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM • Keppres No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan CRC • UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak • UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • KUHP • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) • UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban • UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) • UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

5. Lanjutan .... 12. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan & Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak • UU No. 20/1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum untuk Bekerja 15. UUD 1945 Pasal 28 B yang telah direfisi mengamanat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum Formil : • KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) • UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

6. Sasaran SPPA MencegahatausetidaknyamengurangistigmatiasaiterhadapAnak MembatasiperkaraAnak yang masukkedalam SPPA MayoritasperkaraAnakdiselesaikanmelaluiDiversi Lebihberperannyapetugas non penegakhukumdalamperkaraAnak Meningkatnyapartisipasipublik (keluarga, lingkungandansekolah) dalampenangananperkaraAnak

7. CAKUPAN ‘ANAK’ DALAM UU SPPA • ABH mencakup Anak sebagai Pelaku, Saksi dan Korban • Tidak lagi mengkriminalisasi anak yang ‘melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat • Tidak lagi mempergunakan istilah ‘anak nakal’ • Tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang • Anak dibawah usia 14 tahun tidak dikenakan penahanan

8. PERGESERAN PARADIGMA DALAM HUKUM PIDANA TENTANG KEADILAN Restitutive Justice • Menekankan keadilan pemberian ganti rugi Retributive Justice • Menekankan keadilan pada pembalasan • Anak di posisi sebagai objek • Penyelesaian bermasalah hukumtidak seimbang Restorative Justice • Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan • Berorientasi pada korban • Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab. • Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. • Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat • Melibatkan anggota masnyarakat dalam upaya pemulihan.

9. UsiaPertanggungjawabanPidana anak • Usiapertanggungjawabanpidanadinaikkandari 8 tahunmenjadi 12 tahun • BagiAnak di bawah 12 tahun, perkaranya ditelaah oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untukmemutuskan: a.Diserahkankepada orang tua/Wali; atau b. Diikutsertakandalam program pendidikan/pembinaan/ pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah (maks. 6 bulan) • MemerlukandukunganKementerianPendidikan& KementerianTenagaKerja 3. Pasal 19 ayat 1 bahwa identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

10. KEADILAN RESTORATIF /DIVERSI KeadilanRestoratifadalahpenyelesaianperkaratindakpidanadenganmelibatkanpelaku, korban, keluargapelaku/korban, danpihak lain yang terkaituntukbersama-samamencaripenyelesaian yang adildenganmenekankanpemulihankembalipadakeadaansemula, danbukanpembalasan. (Ps 1 ayat (6) UU SPPA).

11. DiversiadalahpengalihanpenyelesaianperkaraAnakdariprosesperadilanpidanakeprosesdiluarperadilanpidana. (Ps 1 ayat (7) UU SPPA)

12. KEWAJIBAN DIVERSI Pasal 7 (1) Padatingkatpenyidikan, penuntutan, danpemeriksaanperkaraAnakdipengadilannegeriwajibdiupayakanDiversi. (2)Diversisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakandalamhaltindakpidana yang dilakukan: a. diancamdenganpidanapenjaradibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukanmerupakanpengulangantindakpidana.

15. Proses (Musyawarah) Diversi TokohMasy Orangtua/ WaliAnak Orangtua/ WaliKorban AnakPelaku Korban Orangtua/WaliAnak PekerjaSos PembimbingKemasyrktn Polisi/Jaksa/Hakim Penting: Harusadapersetujuankorbam

16. PENGECUALIANDiversitanpaPersetujuanKorban(Pasal 9 ayat 2 UU No 11 tahun 2011)

17. TATA CARA / ALURDIVERSI / RESTORATIF JUSTICE (UU SPPA) Forum Mediasi/ Musyawarah RESTORATIVE JUSTICE Penyidik / UPPA, PK BAPAS, Pelaku / Orang Tua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS / TenagaKesejahteraanSosial / PendampingAnak /, Perwakilan masyarakat LAPORAN MASYARAKAT UP2A PENYIDIK (POLISI) 7 HARI DIVERSI 30 HARI Penyidik SP3 (Bapas) Pengawasan PENETAPAN KPN 3 HARI (pasal 12) TIDAK BERHASIL PERM PENYIDIK / BA DIV BERHASIL KESEPAKATAN BERKAS DILIMPAHKAN KE PENUNTUT UMUM

18. Forum Mediasi/ Musyawarah RESTORATIVE JUSTICE PenuntutUmum, PK BAPAS, Pelaku / Orang Tua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS / TenagaKesejahteraanSosial / PendampingAnak /, Perwakilan masyarakat BERKAS DITERIMA KEJARI KAJARI MENUNJUK JAKSA ANAK 7 HARI DIVERSI 30 HARI PENETAPAN KPN (DIVERSI) 3 HARI JPU SKP3 (Bapas) Pengawasan TIDAK BERHASIL PERM JPU/ BA DIV BERKAS DILIMPAHKAN KEPENGADILAN BERHASIL KESEPAKATAN

19. Forum Mediasi/ Musyawarah RESTORATIVE JUSTICE Hakim Anak, JPU Anak, PK BAPAS, Pelaku / Orang Tua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS / TenagaKesejahteraanSosial / PendampingAnak , Perwakilan masyarakat BERKAS DITERIMA PENGADILAN NEGERI 3 HARI KPN MENUNJUK HAKIM ANAK 7 HARI DIVERSI 30 HARI Hakim Anak Pent. PenghentianPemeriksaan (Bapas) Pngawasan PENETAPAN KPN ( DIVERSI) 3 HARI PERM HA/ BA DIV BERHASIL KESEPAKATAN SIDANG DILANJUTKAN (KUHAP UU SPPA) TIDAK BERHASIL

20. PERSIDANGAN SIDANG (KUHAPUU SPPA) REQUISITOR PLEDOI PUTUSAN HAKIM WASMAT ANAK

21. HasilKesepakatanDiversi dapat berbentuk antara lain .... (Pasal 11)

22. PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BELUM BERUSIA 12 TAHUN PENJELASAN (Pasal 21 UU NO 11 TAHUN 2012) Penyelidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Pofesional mengambil keputusan untuk Menyerahkan kembali kepada orang tua Mengikutsertakan dalam program pendidikan paling lama 6 (enam) bulan, keputusan tersebut diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu 3 hari.

23. PK BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan • Hasil evaluasi akan menentukan program pendidikan tersebut akan diperpanjang atau tidak

24. PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG SUDAH BERUSIA 12 TAHUN PENYIDIKAN Dilakukan oleh penyidik khusus berdasarkan keputusan KAPOLRI atau pejabat lain yang ditunjuk KAPOLRI Telah memenuhi syarat sebagai penyidik perkara anak Wajib meminta pertimbangan atau saran dari PK BAPAS Dapat pula meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater tokoh agama pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya

25. Wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial • Apabila hukuman maksimum yang diancamkan kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan. Wajib mengupayakan diversi • Apabila diversi gagal maka proses dilanjutkan dengan penyelidikan oleh kejaksaan

26. PENANGKAPAN • Prinsip Penangkapan Anak : • Sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat • Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam lainnya • Syarat Penangkapan Anak : • Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) • Tindak pidana yang disangkakan berupa kejahatan. Kecuali dalam hal telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan

27. Tata Cara Penangkapan Anak : • Dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (pasal 30 ayat 4 UU No. 11 tahun 2012). • Pada saat dilakukan penangkapan, anak wajib diberitahu tentang alasan penangkapan (pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik) • Memberitahukan orang tua/wali dalam tenggang waktu sesingkat mungkin (beijing rules/pasal 9 konvensi hak-hak sipil dan politik).

28. Syarat Penahanan Anak : • Anak telah berusia 14 tahun atau lebih (Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012); • Diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012); • Adanya bukti permulaan yang cukup (pasal 21 ayat (1) KUHAP); • Adanya kekhawatiran, anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana; Berkaitan dengan syarat penahanan, perlu mendapat perhatian pasal 32 (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012, yang berbunyi: “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”

29. Tempat Penahanan Anak : • Penahanan anak dilaksanakan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS), yang merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.(Pengganti RUTAN) • Apabila LPAS tidak/belum tersedia, penahanan anak dapat dilakukan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) setempat.

30. Jangka Waktu Penahanan • Penyidikan: • Untuk kepentingan penyidikan, anak dapat dikenakan penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. • Atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memperjang paling lama 8 (delapan) hari. Bandingkan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 ½ x 20 + 40 = 30 hari setengah dari orang dewasa tidak mengenal pasal 29 KUHAP • Penuntutan: • Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahan paling lama 5 (lima) hari. • Atas permintaan penuntut umum, hakim pengadilan negeri dapat memperpanjang untuk paling lama 5 (lima) hari. Bandingkan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 ½ x 20 + 30 = 25 hari tidak mengenal Pasal 29 KUHAP

31. Kasasi • Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. • Atas permintaan hakim kasasi, ketua mahakamah agung dapat memperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari. Bandingkan dengan UU No.3 Tahun 1997 ½ x 50 + 60 = 55 hari tidak mengenal Pasal 29 KUHAP Catatan : Kaitan deangan Proses Kasasi Memori Kasasi 14 hari Kontra memori Kasasi 14 hari tambahan memori Kasasi 14 hari + Total = 42 hari (Lihat Pasal 248 & 249 KUHAP)

32. PENANGGUHAN PENAHANAN • Tersangka/terdakwaberhakuntukmengajukankeberatankepadapihak yang berwenangataspenahanan (pasal 31 KUHAP/Tokyo Rules) • Secaraumumpenangguhanpenahanantidakdiaturdalam UU No. 11 tahun 2012, dengandemikianperihalpenangguhanpenahanansepenuhnyadigunakanketentuansebagaimanadiaturdalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. • Satu-satunyapasal yang bersinggungandenganpersoalanpenangguhanpenahananadalahpasal 32 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, dimanadisebutkanbahwapenahanantidakbolehdilakukanbilaterdapatjaminandariorangtua/walidan/ataulembaga.Pasal 32 ayat (1) memperkenalkanadanyajaminanlembaga, yang tidakdikenaldalam KUHAP. “Pengertianlembagadisiniadalahlembagabaikpemerintahmaupunswasta, dibidangkesejahteraansosialanak, antara lain pantiasuhan, danpantirehabilitasi.”

33. PENGGELEDAHAN • Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tidakmemuataturan yang spesifiktentangpenggeledahanterhadapanak, khususnyapenggeledahanbadanmaupunronggabadan. Sekalipunpenegakhukumkhususnyapenyelidikdanataupenyiddemikiankiranyapentinguntukmendapatkanperhatiandariaparatikuntukselalumemastikan agar cara-carapenggeledahan yang dilakukanterhadapbadanmaupunronggabadananaktidakmenimbulkanterganggunyakesejahteraananakdikemudianhari. • Dalamhalpenggeledahanbadan/ronggabadanterhadapanak, untukmelengkapiketentuan yang diaturdalampenjelasanpasal 37 KUHAP, hendaknyadiperlukankehadiranpembimbingkemasyarakatanataupekerjasosialprofesional.

34. PENYITAAN • Penetapanpengadilanmengenaipenyitaanbarangbuktidalamperkaraanakharusditetapkan paling lama 2 (dua) hari. • Prosedurpenetapanpengadilandalampenyitaanbarangbuktiadalahmerupakanhalbaru, mengingatdalam KUHAP penyitaantidakmemerlukanpenetapan, tetapiizindariketuapengadilanuntukmelakukanpenyitaan

35. PENUNTUTAN • Penuntutanperkarapidanaanak, dilakukanolehpenuntutumum yang ditetapkanberdasarkankeputusanJaksaAgungataupejabat lain yang ditunjukJaksaAgung. • Telah memenuhi syarat sebagai penyidik perkara anak • Apabila hukuman maksimum yang diancamkan kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan. Wajib mengupayakan diversi • Apabila diversi gagal maka proses dilanjutkan dengan proses peradilan di Pengadilan

36. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN • Pengadilan Tingkat Pertama : • Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, dalam hal tindakpidana yang akandiperiksadiancamdenganpidanapenjara 7 (tujuh) tahunataulebihatausulitpembuktiannya, dapat dilakukan oleh hakim majelis. • Ketuapengadilannegeriwajibmenetapkan hakim ataumajelis hakim untukmenanganiperkaraanak paling lama 3 (tiga) harisetelahmenerimaberkasdarijaksa penuntutumum. • Pemeriksaandisidangpengadilanterhadapanakdilakukanoleh hakim yang ditetapkanberdasarkankeputusanketuamahkamahagungataupejabat lain yang ditunjukolehketuamahakamahagungatasusulketuapengadilannegeri yang bersangkutanmelaluiketuapengadilantinggi.

37. Pengadilan Tingkat Pertama • Dalamhalbelumada hakim yang memenuhipersyaratan, makatugaspemeriksaandisidanganakdilaksanakanoleh hakim yang melakukantugaspemeriksaanbagitindakpidana yang dilakukanolehorangdewasa. • Dalamhaltindakpidana yang disangkakandilakukanolehanak, diancamdenganmaksimumpidanapenjarakurangdari 7 (tujuh) tahundanbukanmerupakan pengulangan tindak pidana, dalamtenggangwaktu 7 (tujuh) harisetelahditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, hakim wajibmengupayakandiversi. Apabila GAGAL maka dilanjutkan dengan proses persidangan

38. Pengadilan Tingkat Pertama : • Sidangdilaksanakandiruangsidangkhususanak, denganruangtunggu yang terpisahdariruangtunggusidangorangdewasa. • Sidanganakdidahulukandariwaktusidangorangdewasa. • Sidanganakdilaksanakansecaratertutupuntukumumkecualipembacaanputusan.

39. TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK • Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian anakdipanggilmasukbesertaorangtua/wali, advokatataupemberibantuanhukumlainnya, danpembimbingkemasyarakatan. • Setelahmelakukanverifikasiidentitasanak, hakim memerintahpenuntutumumuntukmembacakansuratdakwaan. • Kecualiapabilaterdapatkeberatan (eksepsi) terhadapsuratdakwaan, setelahpembacaansuratdakwaan, hakim memerintahkanpembimbingkemasyarakatanuntukmembacakanlaporanhasilpenelitiankemasyarakatan. harus hadir Bandingkan dengan praktek LITMAS diajukan setelah sidang buka (UU no 3 Tahun 1997) kebanyakan BAPAS tidak hadir karena hasil LITMAS sudah ada dalam berkas.

40. Pemeriksaandiawalidenganmemeriksasaksikorbandandilanjutkandengansaksi-saksilainnya.Pemeriksaandiawalidenganmemeriksasaksikorbandandilanjutkandengansaksi-saksilainnya. • Sebelummemberikanketerangan, korbandan/atausaksimemberikansumpahataujanjikecualiterhadapkorbandan/atausaksi yang masihbelumberumur 15 (lima belas) tahundanbelummenikah. SPPA 18 tahun bila saksi adalah anak. • Dalamhalkorbandan/atausaksi yang masihberstatusanakdantidakdapathadiruntukmemberikanketerangandidepanpersidangan, hakim dapatmemerintahkananakkorbandan/atauanaksaksididengarketerangannya melalui perekam elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh menggunakan tekhnologi IT

41. Sidanganakdilanjutkansetelahanakdiberitahukanmengenaiketerangananakkorbandan/atauanaksaksi yang telahdiberikantanpakehadirannya. • Dalamhaltertentuanakkorbandiberikesempatanuntukmenyampaikanpendapattentangperkara yang bersangkutan. • Sebelumputusandijatuhkan, hakim memberikankesempatankepadaorangtua/walidan/ataupendampinguntukmengemukakanhal yang bermanfaatbagianak.

42. Sebelummenjatuhkanputusan, hakim wajibmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatandaripembimbingkemasyarakatan.(LITMAS) • Putusan yang tidakmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatan, bataldemihukum. • Putusandibacakandalamsidang yang terbukauntukumumdandapattidakdihadiriAnak. • Petikanputusandiberikankepadaanakatauadvokatataupemberibantuanhukumlainnya, padahariputusandiucapkan.(bandingkan dengan Pasal 226,243(3),257 & 267 KUHAP) • Salinanputusandiberikankepadaanakatauadvokatataupemberibantuanhukumlainnya paling lama 5 (lima) harisejakputusandiucapkan. (Pasal 226 kepada Penyidik & PU kepada Terdakwa atas permintaan)

43. JenisPidana (1)Pidanapokokterdiriatas: A. Pidanaperingatan; B. Pidanadengansyarat: 1.Pembinaandiluarlembaga; 2. Pelayananmasyarakat; 3. Pengawasan. C. Latihankerja; D. Pembinaandalamlembaga; dan E. Penjara. (2) Pidanatambahanterdiriatas: A. Perampasankeuntungan yang diperoleh B. Pemenuhankewajibanadat

44. JenisTindakan a. pengembaliankepadaorangtuaatauorangtuaasuh; b. penyerahankepadapemerintah; c. penyerahankepadaseseorang; d. perawatandirumahsakitjiwa;perawatandirumahsakitjiwa; e. perawatandilembaga; f. kewajibanmengikutipendidikan formal danatau latihan yang diadakanolehpemerintahataulembaga swasta; g. pencabutansuratizinmengemudi; h. perbaikanakibattindakpidana; dan/atau i. pemulihan.

45. UPAYA HUKUM BIASA • Upayahukumbiasameliputi banding dilakukanpadapengadilantinggidankasasi, dilakukanpadaMahkamahAgung. • Berkaitandenganupayahukumbiasa UU SPPA padadasarnyatidakmengatursecarakhusus, terkecualisepanjangberkaitandengan Hakim Banding (sebagaimanadiaturpaadapasal 45 – 47 UU SPPA) dan Hakim Kasasi (sebagaimanadiaturpadapasal 48 – 50 UU SPPA). • Pemeriksaanpadatingkat Banding dilakukanoleh hakim tunggal, yang sebelumnyatelahditetapkansebagai hakim banding untukperkarapidanaanakberdasarkanKeputusanKetuaMahkamahAgungatasusulketuapengadilantinggi.

46. UPAYA HUKUM LUAR BIASA • Peninjauankembali Pengaturanpeninjauankembalidalampasal 51 UU No. 11 tahun 2012 tentangSistemPeradilanPidanaAnak, menyatakan: “Terhadapputusanpengadilanmengenaiperkaraanak yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap, dapatdimohonkanpeninjauankembaliolehAnak, orangtua/wali, dan/atauadvokatataupemberibantuanhukumlainnyakepadaMahkamahAgungsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan”