SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004  tentang
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 39

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ) PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ). Oleh : Sulastomo,. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Bismarck (1883), Roosevelt (1935) Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistence (Bantuan Sosial), Social Services (Sosial Servis)

Download Presentation

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

( S J S N )

Oleh :

Sulastomo,


Sistem jaminan sosial nasional

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Bismarck (1883), Roosevelt (1935)

  • Sosial Insurance (Asuransi Sosial), Social Assistence (Bantuan Sosial), Social Services (Sosial Servis)

  • Provident Fund (tabungan), Commercial Insurance (Asuransi Komersial)

  • Anngaran Negara

  • Kelompok Formal -- Non Formal

  • Instrumen mobilisasi dana masyarakat -- tabungan nasional

  • “Engine of Development”

1


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Jaminan Sosial adalah :

  • Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat

  • Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem

  • Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya

  • Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan

2


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004

  • Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN

  • Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI

  • Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004

  • Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004

  • Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004

  • Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004 menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456

3


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

L A N D A S A N

  • Memenuhi amanat Konstitusi

  • UUD Tahun 1945, Pasal 5

  • UUD Tahun 1945, Pasal 20

  • UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)

  • UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

4


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

Jenis Program Jaminan Sosial

  • Jaminan Kesehatan (JK)

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

  • Jaminan Hari Tua (JHT)

  • Jaminan Pensiun (JP)

  • Jaminan Kematian (JKM)

5


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

  • Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial

  • Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak

  • Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.

6


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

S A S A R A N

  • Perluasan kepesertaan

  • Perluasan jenis program jaminan sosial

  • Peningkatan manfaat

  • Sebagai “UU Payung”

7


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

100

80

60

% pddk dg ASK

40

20

0

Itali

Ceko

Korea

Turki

Belgia

Jepang

Austria

Inggris

Kanada

Filipina

Yunani

Jerman

Belanda

Spanyol

Islandia

Perancis

Amerika

Portugal

Muangtai

Australia

Denmark

Finlandia

Norwegia

Indonesia

Luksemberg

Selandia Baru

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI

ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK

DI BEBERAPA NEGARA

8


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

100

80

60

% pddk dg ASK

40

20

0

Itali

Ceko

Korea

Turki

Belgia

Jepang

Austria

Inggris

Filipina

Kanada

Yunani

Jerman

Spanyol

Islandia

Belanda

Perancis

Amerika

Portugal

Muangtai

Australia

Denmark

Finlandia

Norwegia

Indonesia

Luksemberg

Selandia Baru

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERSENTASE PEKERJA SEKTOR FORMAL

(>1 orang pekerja)

YANG MEMILIKI JAMINAN HARI TUA/PENSIUN

DI BEBERAPA NEGARA

9


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

TOTAL

GDP

Per

kapita

Per

Kapita

(US$)

PERCENTAGE

COMPULSORY

GDP

HEALTH

COUNTRY

OF GDP

COVERAGE

(US$)

EXP.

(US$)

214 bil

1.060

4.093 bil

19,1

19,1

1,7 %

1,7 %

15 %

15 %

INDONESIA

173 bil

173 bil

26.610

26.610

6,78 bil (HK)

6,78 bil (HK)

161,3

161,3

4 %

4 %

Very small*

HONGKONG

HONGKONG

97,9 bil

97,9 bil

4.517

4.517

2,061 bil

2,061 bil

97,3

97,3

2,4 %

2,4 %

MALAYSIA

MALAYSIA

Very small*

96,3 bil

96,3 bil

31.035

31.035

3,3 bil (SIN)

3,3 bil (SIN)

667,0

667,0

3,6 %

3,6 %

35 %

35 %

SINGAPORE

SINGAPORE

283,4 bil

283,4 bil

13.148

13.148

13,6 bil

13,6 bil

623,8

623,8

4,8 %

4,8 %

96 %

96 %

TAIWAN

TAIWAN

154 bil

154 bil

2.540

2.540

66 bil

66 bil

108,5

108,5

4,3 %

4,3 %

56 %

56 %

THAILAND

THAILAND

Source: Health Care Industry, Price Waterhouse, 1999 (termasuk JPS)

* Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997

10


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

POPULATION

POPULATION

LIFE

LIFE

INFANT

HOSPITAL

HOSPITAL

INFANT

COUNTRY

COUNTRY

MAIN

(Million)

(Million)

EXP.

EXP.

MORTALITY

BED

BED

MORTALITY

Respiratory System (15,1%)

Respiratory System (15,1%)

0,6/1000

1. INDONESIA

1. INDONESIA

201

201

68

68

47/1000

47/1000

TBC (11,5%)

TBC (11,5%)

4,07/1000

2. HONGKONG

2. HONGKONG

6,2

6,2

78

78

4/1000

4/1000

Cancer (31,6%)

Cancer (31,6%)

2,1/1000

3. MALAYSIA

3. MALAYSIA

21,17

21,17

69/74

69/74

11/1000

11/1000

Cardio vascular (20%)

Cardio vascular (20%)

3,5/1000

4. SINGAPORE

4. SINGAPORE

3

3

74/78

74/78

3,6/1000

3,6/1000

Cancer (27%)

Cancer (27%)

4,9/1000

5. TAIWAN

5. TAIWAN

21,8

21,8

71/77

71/77

4,3/1000

4,3/1000

Cancer (23%)

Cancer (23%)

2,2/1000

6. THAILAND

6. THAILAND

60,8

60,8

67/71

67/71

7,1/1000

7,1/1000

Cardio vascular (17,3%)

Cardio vascular (17,3%)

Source: Health Care Industry, Price Waterhouse Coopers, 1999

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997

11


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

100

80

60

40

20

0

HongkongSingapore Taiwan Malaysia Thailand Indonesia

Source: EIU, PricewaterhouseCoopers 1999

Generic

Patent

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ANALYSIS OF THE PATENT AND GENERIC MEDICINE SPLIT BY COUNTRY

12


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL

(DI LUAR PAJAK PENGHASILAN)

13


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN SOSIAL

(DI LUAR PAJAK PENGHASILAN)

  • Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000 dan Artikel-artikel Jaminan Sosial.

  • 2.9% wajib untuk biaya kesehatan lansia dan 8.1% rata-rata untuk membeli askes swasta

  • Diambil dari dana hari tua (provident fund)

  • Hanya untuk karyawan, tidak termasuk anggota keluarga. Pemerintah menyumbang 1% untuk kesehatan dan 1.5% untuk JHT (termasuk pensiun cacat)

  • Hanya membiayai rawat inap, rawat jalan dibiayai perusahaan secara terpisah. Untuk pegawai negeri, total 21% upah.

  • Peserta harus membayar co-payment antara 30 – 50% dari biaya kesehatan.

14


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERSENTASE BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN

TERHADAP TOTAL UPAH

Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000

15


Uu no 40 tahun 2004

UU NO. 40 TAHUN 2004

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Jaminan Kesehatan (JK)

  • Diselenggarakan secara nasional

  • Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas

  • Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis

  • Iur biaya, mencegah abuse

  • Standar pelayanan ditetapkan dengan PP

  • Bantuan iuran dibayar pemerintah

  • Bertahap, sesuai dengan kelayakan program

16


Uu no 40 tahun 20041

UU NO. 40 TAHUN 2004

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Managed Healthcare Concept

  • Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan

  • Konsep pelayanan dokter keluarga

  • Konsep pelayanan rujukan

  • Konsep pelayanan wilayah

  • Konsep PPS (Prospective Payment System)

  • Standar dan plafon harga obat

17


Jaminan kecelakaan kerja

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

  • Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

18


Jaminan hari tua

JAMINAN HARI TUA

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

  • Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

19


Jaminan pensiun

JAMINAN PENSIUN

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

  • Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

  • Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

  • Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

20


Jaminan kematian

JAMINAN KEMATIAN

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

  • Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

21


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DAMPAK SISTEM JAMINAN SOSIAL

Manfaat bagi Masyarakat

Program Jaminan Sosial

  • Bunga bank rendah

  • Stabilitas nilai Rupiah

  • Investasi  Lapangan kerja

  • Perbaikan upah & daya beli

  • Investasi sarana kesehatan

    • Standar pelayanan

    • Standar obat

    • Tarif & harga

  • Pajak naik, inflasi terkendali

  • Pasar modal naik

  • Pertumbuhan ekonomi naik

  • Kemandirian bangsa

Akumulasi Dana

Peningkatan Peserta SJSN

Kesejahteraan Rakyat / Kesempatan Kerja

22


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

Prosentase

Prosentase

Prosentase Pembiayaan

Total

Group/Negara

Jumlah Penduduk

Pembiayaan

Kesehatan Askes

Biaya Kesehatan

yang Tercakup

Kesehatan Askes

Sosial/Total Pembiayaan

Prosentase GNP

Sosial/Sektor Publik

Kesehatan

Low Income

India

5

9

2

6.0

§

Kenya

10

7

4

4.3

§

Indonesia

13

17

6

2.0

§

Middle Income

F

ilipina

38

12

6

2.3

§

Turki

58

26

14

4.0

§

Korea Selatan

90

50

25

6.6

§

Paraguay

18

24

13

2.8

§

High Income

Jerman

75

76

63

8.0

§

Jepang

100

64

56

6.5

§

Perancis

100

95

71

8.0

§

Belanda

100

94

73

§

7.9

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ASURANSI SOSIAL (KESEHATAN)DI BERBAGAI NEGARA

23


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NATIONAL SAVING RATES (1990-1992) AND OCCUPATIONAL PENSION ASSETS (1990-1991)

24

Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001)


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PUBLIC SOSIAL SECURITY EXPENDITURE

Source : International Labour Office, Social Security : A New Consensus, (Geneva, 2001)

25


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERKEMBANGAN IURAN EPF - MALAYSIA

Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004

26


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERKEMBANGAN DIVIDEN EPF - MALAYSIA

Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004

27


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

Organisasi dan Kelembagaan

  • PT. JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES Indonesia (Persero), sebagai BPJS

  • Menyesuaikan diri selambat-lambatnya 5 tahun

  • DJSN

  • BPJS lain, bila diperlukan dengan UU

  • Ketentuan peralihan

28


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  • PT. JAMSOSTEK (Persero)

  • PT. TASPEN (Persero)

  • PT. ASABRI (Persero)

  • PT. ASKES INDONESIA (Persero)

  • BJSN lain (?)

    Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaran program jaminan sosial.

29


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

DJSN

RUPS

RUPS

RUPS

RUPS

RUPS

PT.

J

A

M

S

O

S

T

E

K

PT.

A

S

K

E

S

PT.

T

A

S

P

E

N

PT.

A

S

A

B

R

I

Dekom

Direksi

JS

J

A

M

S

O

S

T

E

K

Dekom Direksi

JS

A

S

K

E

S

Dekom Direksi

JS

T

A

S

P

E

N

Dekom Direksi

JS

I

N

F

O

R

M

A

L

Dekom Direksi

JS

A

S

A

B

R

I

BP JS

TH ?

Setiap Badan Penyelenggara

merupakan Badan Hukum sendiri

  • - Secara bertahap menyesuaikan diri dengan UU SJSN

  • - Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi

  • DJSN adalah Pembantu Presiden dalam menetapkan

  • kebijakan umum dan sinkronisasi

Cab

Cab

Cab

Cab

Cab

Cab

Cab

Cab

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UU NO. 40 TAHUN 2004

PRESIDEN

Organisasi dan Kelembagaan

30


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

Contoh : Jaminan Kesehatan

Alternatif 1

1

2

3

4

5

6

Badan Penyelenggara

Health Care Providers

Peserta

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara

Kelompok

Formal

Kelompok Informal

31


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Konfederasi Badan Penyelenggara, Pemerintah, Wakil Health-Care Provider

Badan Penyelenggara (Masyarakat/Swasta)

Hasil Verifikasi

Verifikasi

Proses Klaim

CENTRAL ADMINISTRATION

Health-care Provider

PESERTA

KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara

Alternatif 2

Keterangan : Badan Penyelenggara JPK membayar langsung ke Health-care Providers

32


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

PEMBERI KERJA

Pembayaran Iuran

BADAN PENYELENGGARA JS

Proses Klaim/Pembayaran

Health Care Provider

PESERTA

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KONSEP BADAN PENYELENGGARAPengalaman Beberapa Negara

Alternatif 3

33


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

Benefit-Package

Untuk Seluruh Program

Keterangan: Benefit Package tidak mempertimbangkan Status Sosial /

Tingkat Upah Masyarakat

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara

Alternatif 1

34


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

Benefit-Package Non Medis (ruang kelas)

Beda antara yang berupah tinggi dan upah rendah

Keterangan: Benefit Package memperhatikan tingkat Status Sosial /

Tingkat Upah terutama aspek non medik.

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

SISTEM JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN Pengalaman Beberapa Negara

Alternatif 2

35


Peran pemerintah daerah

PERAN PEMERINTAH DAERAH

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Pengawasan

  • Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran.

  • Penentuan peserta penerima bantuan iuran

  • Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jamniana Sosial.

  • Pemanfaatan Dana SJSN

  • Saran/usul kebijakan

36


Langkah langkah

LANGKAH-LANGKAH

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

  • Sosialisasi SJSN

  • Peraturan Pemerintah yang diperlukan

  • Pembentukan DJSN

  • Masa transisi sampai 2009

  • Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun)

  • Lembaga/institusi yang bertanggung jawab

37


Substansi dan filosofi uu no 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional s j s n

T e r i m a

K a s i h


  • Login