Peraturan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 83

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 4 4/PJ/2010 tentang Bentuk , Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN PowerPoint PPT Presentation


  • 274 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 4 4/PJ/2010 tentang Bentuk , Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. Latar Belakang.

Download Presentation

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 4 4/PJ/2010 tentang Bentuk , Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

PeraturanDirjenPajakNomorPER-44/PJ/2010 tentangBentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta PenyampaianSPT Masa PPN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2010


Latar belakang

LatarBelakang

  • SPT Masa PPN Formulir 1107 belum mengakomodir perubahan UU, namuntetap berlaku s.d. Masa Desember 2010, dengan beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan:

    • Kesiapanaplikasi e-SPT;

    • Pengadaandan pendistribusian formulir dan aplikasi e-SPT.

  • Mengurangi jenis SPT Masa PPN yang berlaku (Formulir 1111 merupakan pengganti dari Formulir 1107 dan Formulir 1108)

  • Format scanning.

    Bentuk SPT Masa PPN disesuaikandengan format scanning oleh PPDDP,sehingga tidak lagi dibedakan antara bentuk SPT format scanning dan format nonscanning.

  • Memberikan kemudahan bagi PKP dan mengurangibeban administrasi DJP.

  • Memaksimalkan space dalam formulir SPT Masa PPN.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Dasar Hukum

  • Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)

  • UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN danPPnBM)

  • PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009

  • PeraturanDirjenPajakNomorPER-44/PJ/2010


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Fungsi SPT Masa PPN

SebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabkanpenghitunganjumlahPPN danPPnBMyang sebenarnyaterutangdanuntukmelaporkantentang:

pengkreditan PM terhadap PK; dan

pembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakansendiriolehPKP dan/atau melaluipihaklain dalamsatuMasaPajak, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

SPT

  • Mengisi SPT adalahmengisiformulir SPT, dalambentukkertasdan/ataudalambentukelektronik, denganbenar, lengkap, danjelassesuaidenganpetunjukpengisian yang diberikanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  • benaradalahbenardalamperhitungan, termasukbenardalampenerapanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, dalampenulisan, dansesuaidengankeadaanyang sebenarnya;

  • lengkapadalahmemuatsemuaunsur-unsur yang berkaitandenganobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan; dan

  • jelasadalahmelaporkanasal-usulatausumberdariobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan.


Spt masa ppn formulir 1111

SPT MASA PPN – FORMULIR 1111

INDUK SPT

1111 A1

1111 B3

Lampiran

1111 AB

1111 B2

1111 A2

1111 B1

Pajak KeluarandanPPnBM

Pajak MasukandanPPnBM

Lampiran SPT tidakperludisampaikandalamhal tidak adadata yang dilaporkan

SPT dianggap lengkap


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

DEFINISI

  • e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP.

  • Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.

  • Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).

  • Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.

  • e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.


Pengadaan spt masa ppn formulir kertas aplikasi e spt

PENGADAAN SPT MASA PPNFORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT


Panduan pengisian spt form kertas

Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KRITERIA

  • PKP yang:

  • melaporkan PEB, PemberitahuanEksporJKP//BKP TB;

  • menerbitkan FP selain yang digunggung, dan/ataumenerima Nota Retur/Nota Pembatalan;

  • melaporkan PIB dan/atau SSP atasPemanfaatanBKP TB/JKP dari LDP;

  • menerima FP yang dapatdikreditkandan/ataumenerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau

  • menerima FP yang tidakdapatdikreditkanataumendapatfasilitasdan/ataumenerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalanataspengembalian BKP/pembatalan JKP yang PMnya tidakdapatdikreditkanataumendapatfasilitas,

  • denganjumlah:

< 25 dokumendalam 1 MasaPajak

dapatmenyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulirkertasmaupun data elektronik

> 25 dokumendalam 1 MasaPajak

wajibmenyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik

PKP yang sudahmenyampaikan SPT dalambentuk data elektronik tidakdapatkembalike bentuk kertas.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Disampaikan secara manual

Formulir kertas

(hard copy)

  • KPP/KP2KP

  • Pos/ekspedisi/kurir

Bentuk SPT

Secara manual

(Media Elektronik)

  • Sistem online yang

  • realtime melalui

  • website DJP

  • Perusahaan ASP

Data elektronik

(e-SPT)

Disampaikan

Secara elektronik (e-Filing)

CD


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Tata Cara Penerimaan SPT

SPT Masa PPN (bentuk kertas)

  • SPT Lengkap yang disampaikansecaralangsungataumelaluiPos/ekspedisi/kurir diberikan tandaterima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah dilakukanprosespenelitian.

  • Penelitianadalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikelengkapanpengisian SPT danLampiran SPT sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  • Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Tata Cara Penerimaan SPT

SPT Masa PPN (Media Elektronik)

  • SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tandaterimaSPT (BPS) oleh KPP setelahdilakukan penelitiansertapengujian datadan dilakukan proses loading di TPT.

  • Pengujiandataadalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikebenaranpengisian data elektronikInduk SPT danLampiran SPT.

  • Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Tata Cara Penerimaan SPT

SPT Masa PPN (e-filing)

  • SPT Lengkap yang disampaikansecaraelektronik (e-filing) melalui ASP kepada DJP  diberikan BuktiPenerimaanElektronik.

  • BuktiPenerimaanElektronikberisiinformasi yang meliputiNama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan PenyediaJasaAplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.


Spt dianggap tidak disampaikan

SPT Dianggap Tidak Disampaikan

  • SPT disampaikan tidak dalam bentuk data elektronik, sedangkan PKP melaporkan >25 dokumen dalam Formulir A1, A2, B1, B2, atau B3

  • SPT disampaikan dalam bentuk formulir kertas, sedangkan sebelumnya PKP telah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik

  • SPT tidak ditandatangani

  • SPT tidak lengkap

  • SPT dianggap tidak disampaikan

SANKSI


Penggunaan formulir spt masa ppn pembetulan

PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN


Pokok perubahan spt masa ppn 1111

POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 1111


Pokok perubahan

POKOK PERUBAHAN


Pokok perubahan1

POKOK PERUBAHAN


Pokok perubahan2

POKOK PERUBAHAN


Pokok perubahan3

POKOK PERUBAHAN


Gambaran formulir spt masa ppn 1111

GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111


Formulir 1111 a1

Formulir 1111 A1

  • Berisidaftar ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

A1

Untuk ekspor BKP TB dan JKP, diisi dengan kode EBKP dan EJKP

Diisi dengan keterangan “BKP”, “BKP TB”, atau “JKP”.

Jumlah ini dipindah ke Formulir AB


Formulir 1111 a2

Formulir 1111 A2

  • Berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak.

  • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterima oleh PKP.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

A2

  • Dalam hal penyerahan kpd turis asing (Pasal 16E UU PPN), diisi dengan nomor paspor.

  • Dalam hal FP tanpa identitas pembeli, diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit.

Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan

Jumlah ini dipindah ke Formulir AB


Formulir 1111 b1

Formulir 1111 B1

  • Berisidaftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

B1

Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor

Jumlah ini dipindah ke Formulir AB


Formulir 1111 b2

Formulir 1111 B2

  • Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri.

  • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

B2

Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan

Jumlah ini dipindah ke Formulir AB


Formulir 1111 b3

Formulir 1111 B3

  • Berisidaftar Pajak Masukanatas perolehan dalam negeri, impor, dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean, yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.

  • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP, yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

B3

Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor. Apabila tidak ada SSP, diisi dengan tanggal PIB

Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan

Jumlah ini dipindah ke Formulir AB


Formulir 1111 ab

Formulir 1111 AB

  • Berisirekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan pindahan dari formulir 1111 A1 sampai dengan formulir 1111 B3 yang telah diisi sebelumnya, serta penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

  • Bagi PKP pedagang eceran, Formulir ini juga berisi nilai total DPP, PPN, dan PPnBM dari seluruh Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

AB

Diisi dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

AB

Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai PMK 78/PMK.03/2010


Induk spt masa ppn formulir 1111

Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111)

  • Berisi jumlah penyerahan barang dan jasa dan penghitungan PPN dan PPnBM Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

  • Formulir ini juga berisi jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual, Formulir ini harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

  • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir ini tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

  • Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Induk

Untuk SPT ygdisampaikandalambentukformulirkertas, kolominidiisiolehpetugasdi KPP/KP2KP, jumlahlembar SPT (Induk + Lampiran)

Diisidengan kode KLU sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya (dapat berbeda dengan KLU saat pendaftaran)

Diisidengantahunbuku yang digunakanoleh PKP.

Dalamhal PKP tidakmenggunakanpembukuan, makadiisidengantahunkalender (01 s.d 12)


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Induk

PKP yang tidak memenuhi Pasal 9 (4b) UU PPN hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku

17C KUP  WP Patuh

17D KUP  PKP dg jumlah penyerahan max Rp 400jt & LB max Rp 28jt

9 (4c) PPN  PKP Berisiko Rendah


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Induk

Untuk melaporkan pembayaran kembali PM oleh PKP Gagal Berproduksi

Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan


Faktur pajak

FAKTUR PAJAK


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Kode 05 tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010 (PER-13/PJ/2010)

Kode 06 adalah penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN, termasuk turis asing (PER-13/PJ/2010)


Simulasi saat pembuatan fp saat penyetoran pelaporan ppn

SIMULASI SAAT PEMBUATAN FP, SAAT PENYETORAN & PELAPORAN PPN


Contoh soal

CONTOH SOAL


Identitas pkp

Identitas PKP

  • PT. SONY SEJAHTERA adalah perusahaan yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.091.000. dansejaktanggal 01 Januari2005 dikukuhkan sebagai PKP. Saatini PT. SONY SEJAHTERA bergerak di bidang IndustridanperdagangandenganNomor KLU 60052.

  • Produk yang dihasilkanoleh PT. SONY SEJAHTERA adalahTelevisidenganmerk “SS”. Semua bagian (spare part) Televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT. SONY SEJAHTERA, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor atau pembelian dalam negeri.

  • PT. SONY SEJAHTERA mempunyai tempat kedudukan di Jl.Malambong No. 15 Bandung dengan Nomor telepon (022) 99885600.

  • Dari catatan yang dimiliki oleh PT. SONY SEJAHTERA selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:


Daftar penyerahan 1

Daftar Penyerahan (1)


Daftar penyerahan 2

Daftar Penyerahan (2)


Daftar perolehan 1

Daftar Perolehan (1)


Daftar perolehan 2

Daftar Perolehan(2)


Pengisian spt

Pengisian SPT


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Samyong ltd Singapura

PEB-0000023

12-01-2011

2.000.000.000

BKP

7 Jan2011

DieskporTelevisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpamemakai L/C denganNilaiEksporsebesarRp. 2 Milyar. PEB telahdiberikanpersetujuanoleh DJBC padatanggal 12 Januari 2011 (PEB-0000023).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Samyong ltd Singapura

PEB-0000023

07-01-2011

2.000.000.000

BKP

Jaehun ltd Korea

EJKP 00001

10-01-2011

50.000.000

JKP

10 Jan2011

MelakukaneksporjasamaklonberupapengirimanTelevisi 54” pesanandariJaehun ltd Korea. Fee atasjasamaklon yang diterimaadalahsebesar Rp50.000.000 dantelevisi yang dikirimbernilai Rp500.000.000 dengantanggal PEB yang telahdiberikanpersetujuanpadatanggal 10 Januari 2011. Pemberitahuaneksporjasadibuatpadatanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001).

2.050.000.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

11 Jan2011

Diserahkan 10 unit Televisiukuran 29” denganhargajual Rp. 30 jutakepadaKementerianKehutanandi Jakarta untukmemantaukebakaranhutan. FakturPajakdibuatpadatanggal 11 Januari 2011 (020.000-11.00000001).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

12 Jan2011

Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan Televisi 21 inch dengan harga jual sebesar Rp. 50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 (010.000-11.00000002).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

13 Jan2011

Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual Televisi 14 inch dengan nilai jual sebesar Rp. 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli (010.000-11.00000003).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

PT Mekar Sari

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

070.000-11.00000004

15-01-2011

400.000.000

40.000.000

15 Jan2011

Diserahkan spare part Televisi kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp. 40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 (070.000-11.00000004).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

PT Mekar Sari

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

070.000-11.00000004

15-01-2011

400.000.000

40.000.000

Kedubes China

000000000000000

080.000-11.00000005

18-01-2011

50.000.000

5.000.000

18 Jan2011

Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 (080.000-11.00000005).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

PT Mekar Sari

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

070.000-11.00000004

15-01-2011

400.000.000

40.000.000

Kedubes China

000000000000000

080.000-11.00000005

18-01-2011

50.000.000

5.000.000

PT Recycle Mart

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

090.000-11.00000006

21-01-2011

120.000.000

12.000.000

21 Jan2011

Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur Pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011 (090.000-11.00000006).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

PT Mekar Sari

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

070.000-11.00000004

15-01-2011

400.000.000

40.000.000

Kedubes China

000000000000000

080.000-11.00000005

18-01-2011

50.000.000

5.000.000

PT Recycle Mart

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

090.000-11.00000006

21-01-2011

120.000.000

12.000.000

000000000000000

040.000-11.00000007

23-01-2011

1.500.000

150.000

23 Jan2011

Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah berupa Televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp. 1.500.000. Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT. SONY SEJAHTERA Menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 (040.000-11.00000007).


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

KemenhutJkt

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

020.000-11.00000001

11-01-2011

30.000.000

3.000.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000002

12-01-2011

50.000.000

5.000.000

000000000000000

010.000-11.00000003

13-01-2011

1.000.000

100.000

PT Mekar Sari

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

070.000-11.00000004

15-01-2011

400.000.000

40.000.000

Kedubes China

000000000000000

080.000-11.00000005

18-01-2011

50.000.000

5.000.000

PT Recycle Mart

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

090.000-11.00000006

21-01-2011

120.000.000

12.000.000

000000000000000

040.000-11.00000007

23-01-2011

1.500.000

150.000

PT Angkasa Raya

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

NR-05/1/2011

25-01-2011

(20.000.000)

(2.000.000)

010.000-11.00000002

25 Jan2011

Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari PT. ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000002 sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.

632.500.000

63.250.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Soni Corp Jepang

PIB-0000052

08-01-2011

450.000.000

45.000.000

BKP

8 Jan2011

Hariinitelahdibuat PIB Nomor PIB-0000052 dantelahdibayar PPN terutangpadatanggal 8 Januari 2011 sebesarRp 45 jutamelalui bank PermataatasimporbahanbakuuntukpembuatanTelevisidariSoni Corp Jepang.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Soni Corp Jepang

PIB-0000052

08-01-2011

450.000.000

45.000.000

BKP

Daisho Corp Jepang

0101020203030404

09-01-2011

500.000.000

50.000.000

JKP

9 Jan2011

MembayarjasakonsultandariDaisho Corp Jepang yang melakukankegiatankonsultasiteknikdipabrikdengannilaipenggantiansebesar Rp500.000.000. SSP ataspemanfaatantelahdibuat (NTPN: 0101020203030404) untukpenyetoran PPN ataspemanfaatan JKP dariluar Daerah Pabeanpadatanggal 9 Januari 2011.

950.000.000

95.000.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

PT Telkom

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

xxxxx

17-01-2011

5.000.000

500.000

17 Jan2011

DibayartagihanteleponkantorsebesarRp. 5.500.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atastransaksitersebut PT. SONY SEJAHTERA menerimabuktipembayaranberupakuitansi.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

PT Telkom

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

xxxxx

17-01-2011

5.000.000

500.000

PT Kompak

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000020

16-01-2011

50.000.000

5.000.000

20 Jan2011

DiterimaFakturPajaktertanggal 16 Januari 2011 (010.000-11.00000020) atasperolehankomponenelektronikuntukpembuatantelevisi yang dibelidari PT. KOMPAK denganhargajualsebesarRp. 50 Juta.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

PT Telkom

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

xxxxx

17-01-2011

5.000.000

500.000

PT Kompak

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000020

16-01-2011

50.000.000

5.000.000

Aritonang

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000028

21-01-2011

5.000.000

500.000

21 Jan2011

MembayarRp. 5.500.000,- (termasuk PPN) kepadaBengkel ARITONANG atas service mobil box yang digunakanuntukmengirim spare part yang dijual. PPN terutangsebesar Rp500.000 denganFakturPajaknomor 010.000-11.00000028.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

PT Telkom

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

xxxxx

17-01-2011

5.000.000

500.000

PT Kompak

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000020

16-01-2011

50.000.000

5.000.000

Aritonang

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

010.000-11.00000028

21-01-2011

5.000.000

500.000

PT Abadi

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

R 01/2/04

23-01-2011

(20.000.000)

(2.000.000)

010.000-11.00000034

23 Jan2011

Menerbitkan Nota ReturNomor R 01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengannilai DPP sebesarRp 20 jutauntukFakturPajakNomor 010.000-11.00000034 kepada PT ABADI.

40.000.000

4.000.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

Kawaii ltd Jepang

000000000000000

PIB-0000064

19-01-2011

550.000.000

55.000.000

19 Jan2011

Dikeluarkandaripelabuhantanjungpriokmesinpembuat spare part Televisi yang diimpordariKawaii ltd JepangdengannilaiimporsebesarRp. 550 juta, dengan PIB nomor PIB-0000064 tanggal 19 Januari 2011. AtasImportersebut PT. SONY SEJAHTERA mendapatfasilitas PPN dibebaskan.

550.000.000

55.000.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

A1

2.050.000.000

632.500.000

63.250.000

152.500.000

15.250.000

30.000.000

3.000.000

A2

400.000.000

40.000.000

50.000.000

5.000.000

950.000.000

95.000.000

40.000.000

4.000.000

B1

550.000.000

55.000.000

1.540.000.000

154.000.000

99.000.000

B3

B2


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

2.050.000.000

632.500.000

63.250.000

152.500.000

15.250.000

30.000.000

3.000.000

Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihanpembayaran PPN sebesar Rp1.500.000,- yang dimintadikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

400.000.000

40.000.000

50.000.000

5.000.000

950.000.000

95.000.000

40.000.000

4.000.000

550.000.000

55.000.000

1.540.000.000

154.000.000

99.000.000

1.500.000

1.500.000

100.500.000


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

2.050.000.000

15.250.000

152.500.000

30.000.000

3.000.000

400.000.000

40.000.000

5.000.000

50.000.000

2.682.500.000

63.250.000

0

2.682.500.000

15.250.000

0

100.500.000

(85.250.000)

AB


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

2.500.000.000

15.250.000

152.500.000

30.000.000

3.000.000

400.000.000

40.000.000

5.000.000

50.000.000

2.682.500.000

63.250.000

0

2.682.500.000

15.250.000

0

100.500.000

(85.250.000)

X

X

X

X


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

400.000.000

40.000.000

31 01 2011

xxxxxxxxxxxxxxxx

31 Januari 2011

Melakukanpembayaran PPN terutangataskegiatanmembangunsendiripabrikuntukperluasanproduksidenganbiayaselamabulanJanuari 2011 sebesarRp 1 Miliar


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

400.000.000

40.000.000

31 01 2011

xxxxxxxxxxxxxxxx

X

X

X

3

SSP & SSPCP

X

X

X

X

Bandung 28 02 2011

X

Dinda Amelia

S

S

DirekturKeuangan


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

CONTOH

SPT MASA PPN PEMBETULAN


Spt masa ppn kb dibetulkan menjadi kb lebih kecil

SPT Masa PPN KB dibetulkan menjadi KB lebih kecil.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 KB Rp1.100.000,00.

  • April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp1.000.000,00.

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  • Atas kelebihan PPN pada butir II.F sebesar Rp100.000,00 dapat:

    • dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Februari 2011;

    • dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT yaitu Masa Pajak April 2011; atau

    • dimintakan kembali  Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.


Spt masa ppn kb dibetulkan menjadi lb

SPT Masa PPN KB dibetulkan menjadi LB.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 KB Rp1.000.000,00.

  • April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi LB Rp500.000,00.

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  • Atas kelebihan PPN pada butir II.F sebesar Rp1.500.000,00 dapat:

    • dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Februari 2011;

    • dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT yaitu Masa Pajak April 2011; atau

    • dimintakan kembali  Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.


Spt masa ppn lb dibetulkan menjadi lb lebih kecil 1

SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (1)

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp200.000,00.

  • SPT Masa PPN Februari 2011 LB Rp300.000,00 dan telah dikompensasikan ke Maret 2011

  • SPT Masa PPN Maret 2011 LB Rp250.000,00 dan telah dikompensasikan ke April 2011

  • SPT Masa PPN April 2011 KB Rp100.000,00

  • SPT Masa PPN Mei 2011 KB Rp225.000,00

  • Juni 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi LB Rp150.000,00.

  • Untuk kasus ini, PKP punya 2 pilihan, yaitu:

    • Menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp50.000,00; atau

    • Mengkompensasi PPN pada butir II.D sebesar Rp150.000,00 ke Masa PajakFebruari 2011.

Next

Pilihan pertama


Spt masa ppn lb dibetulkan menjadi lb lebih kecil 2

SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (2)

1) Pilihan pertama:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  • PKP cukup membetulkan SPT Januari 2011 dan menyetor PPN pada butir II F sebesar Rp50.000,00

  • PKP dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perundangan perpajakan

Next

Pilihan kedua


Spt masa ppn lb dibetulkan menjadi lb lebih kecil 3

SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (3)

2) Pilihan kedua:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  • PKP membetulkan SPT Januari 2011 dan mengkompensasi PPN pada butir II.D sebesar Rp150.000,00 ke Februari 2011

  • Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan tidak diisi.

  • Membetulkan SPT Februari, Maret, dan April 2011


Spt masa ppn lb dibetulkan menjadi nihil

SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi Nihil.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp1.000.000,00.

  • 1 April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi Nihil.

    Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 sudah dilaporkan:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

  • PKP harus menyetor PPN sebesar Rp1.000.000,00 dan dikenai sanksi

    Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 belum/ terlambat dilaporkan:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

  • Butir II.E tidak perlu diisi (diisi dengan angka 0), karena tidak ada LB pada Masa Januari yang dikompensasikan ke Februari.


Spt masa ppn lb dibetulkan menjadi kb

SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi KB.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp1.000.000,00.

  • 1 April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp250.000,00.

    Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 sudah dilaporkan:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

  • PKP harus menyetor PPN sebesar Rp1.250.000,00 dan dikenai sanksi

    Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 belum/ terlambat dilaporkan:

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

  • Butir II.E tidak perlu diisi (diisi dengan angka 0), karena tidak ada LB pada Masa Januari yang dikompensasikan ke Februari.

  • PKP harus menyetor PPN sebesar Rp250.000,00 dan dikenai sanksi


Spt masa ppn nihil dibetulkan menjadi k b

SPT Masa PPN Nihil dibetulkan menjadi KB.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 Nihil.

  • April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp750.000,00.

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  • PKP harus menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp750.000,00

  • PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Spt masa ppn lb dikompensasi dibetulkan menjadi lb direstitusi

SPT Masa PPN LB dikompensasi dibetulkan menjadi LB direstitusi.

  • Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp5.000.000,00 (PK: Rp3.000.000,00 dan PM: Rp8.000.000,00). LB tersebut dikompensasikan ke Februari 2011.

  • SPT Masa PPN Februari 2011 LB Rp3.000.000,00 (PK: Rp6.000.000,00 dan PM: Rp9.000.000,00). PM tersebut sudah termasuk kompensasi dari Masa Januari Rp 5.000.000,00.

  • Maret 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011, LB yang sudah dikompensasi diminta untuk direstitusi.

  • Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 dan Februari adalah sebagai berikut:

  • PKP harus menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp5.000.000,00

  • PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Peraturan dirjen pajak nomor per 4 4 pj 2010 tentang bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian spt masa ppn

TERIMA KASIH


  • Login