Tumpang tindih undang undang sektoral terhadap undang undang otonomi daerah masalah dan solusinya
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa , Bc.IP.,M.Si PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERHADAP UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH, MASALAH DAN SOLUSINYA. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa , Bc.IP.,M.Si. Pendahuluan

Download Presentation

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa , Bc.IP.,M.Si

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tumpang tindih undang undang sektoral terhadap undang undang otonomi daerah masalah dan solusinya

TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERHADAP UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH,MASALAH DAN SOLUSINYA

Drs. AgunGunandjarSudarsa, Bc.IP.,M.Si


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

  • Pendahuluan

  • Point penting dalam otonomi daerah yaitu hubungan antara pusat dan daerah yang antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

  • Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas;

    1. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah

    pusat;

    2. Urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan,

    yang selanjutnya dikenal adanya urusan pemerintah daerah terdiri

    dari urusan wajib dan urusan pilihan.

  • Point inilah yang akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Dan lebih lanjut, objek urusan pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

B. Permasalahan

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok yaitu bagaimana mensikronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam UU Pemerintahan daerah dan UU Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai UU sektoral, sehingga selaras dengan prinsip otonomi yang luas.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

C.   Pembahasan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan belasan tahun dan mendapat apresiasi, na-mun masih banyak kekurangannya, salah satunya yaitu kewenangan yang tumpang tindih seperti:

* Adannya tumpang tindih perijinan di sektor

pertambangan akibat disharmonisasi Per -

Undang-Undangan yang berdampak:


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

  • Arsip pendataan terhadap perijinan dibidang kehutanan termasuk bidang pertambangan di beberapa wilayah terkadang tidak terdata sehingga kabupaten baru hasil pemekaran tersebut tidak terdaftar

  • Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan suatu areal yang akan dijadikan sebagai pencadangan wilayah arean suatu perijinan dibidang pertambangan sehingga mengakibatkan ijin lokasi yang diberikan tumpang tindih dengan perijinan lainnya.

  • Belum jelasnya tata batas atau peta penunjukan wilayah kabupaten, sehingga terjadi Kepala daerah memberikan perijinan diluar wilayah kewenangannya, menjadi salah satu faktor terjadinya tumpang tindih perijinan.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

  • Adanya ketentuan penerbitan ijin yang saling berkaitan maupun bersinggungan dalam pengelolaan berbagai pertambangan, seperti:

    * UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan

    batubara;

    * UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah;

    * UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

    * UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi

    sumberdaya alam hayati dan ekosistem;

    * UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan

    dan pengelolaan lingkungan hidup;

    * UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

Dengan adanya kondisi yang demikian tersebut maka dampak implementasi

nya di lapangan adalah terjadi disharomonisasi dalam penerbitan perijinan,

seperti contohnya:

  • Belum serasinya antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW).

  • Terjadinya konflik aturan hukum dan disharmoni mengenai tata kelola sektor keuangan antara pusat dan daerah yang diidentifikasikan dengan sebagai berikut:

    1.   Kurang efektifnya koordinasi antara Departemen Keuangan,

    Departemen Teknis, dan Pemerintah Daerah dalam menentukan

    besarnya realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sehingga

    penyalurannya terlambat.

    2.   Tidak adanya harmonisasi dan konsistensi antara ketentuan Pasal 4

    ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang Penetapan

    Alokasi DAU dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga beberapa

    daerah mendapat alokasi DAU lebih daripada seharusnya.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

  • Solusi agar hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu dapat berlangsung dengan adil dan selaras jika dipenuhi beberapa aspek:

    1. Selalu mengedepankan agenda reformasi birokrasi dalam

    mengakomodasi prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan

    yang baik dari mulai tingkat pusat hingga daerah (good

    governance) dimana konsep tersebut tercermin dalam semangat

    UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan

    mengimplemetasikan UU No.39 Tahun 2008 tersebut maka

    diharapkan dapat terwujud reformasi birokrasi dari mulai tingkat

    pusat hingga daerah sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas

    penyelenggaraan Pemerintahan.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

2. Apakah Pemerintah Pusat telah menyerahkan sumber-sumber keuangan yang cukup terutama yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak dan SDA. Pemberian sumber-sumber penerimaan tersebut akan mencerminkan kemampuan atau potensi di bidang keuangan dari suatu daerah.

3. Sejauh mana pemerintah pusat memberikan subsidi yang adil dan terukur kepada masing-masing daerah untuk membiayai kekurangan dana.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

4. Terkait dengan Otonomi Daerah, jelaslah bahwa keberadaan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan Support yang mengakomodasi tuntutan penguatan pelaksanaan otonomi daerah atau yang disebut Desentralisasi Pemerintahan, sesuai dengan amanah daripada UU 39 Tahun 2008 BAB VII tentang Hubungan Kementerian Dengan Pemerintah Daerah, Pasal 26.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

  • Berdasarkan uraian di atas maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah :

    Arah kebijakan reformasi dan reorientasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia seharusnya mengacu kepada berbagai permasalahan yang selama ini selalu dijadikan bahan perdebatan dalam melakukan kajian terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adalah distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik.

    Dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah Tingkat II. Kondisi ini akibat adanya alasan pembenar yang ber-asumsi bahwa Pemerintah Daerah belum dianggap mampu untuk melaksanakan sebagian besar urusan-urusan pemerintah, karena dihadapkan pada Sumber Daya Manusia yang terbatas.


Drs agun gunandjar sudarsa bc ip m si

D. Penutup

Guna mengantisipasi dan melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, pemerintah perlu menyiapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 untuk melakukan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional. Sehingga pada akhirnya salah satu misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Jangkan Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum dapat terlaksana.

Sekian 

TERIMAKASIH


  • Login