Bkd kota salatiga 2014
Download
1 / 34

Tertib Administrasi Kepegawaian - PowerPoint PPT Presentation


  • 249 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BKD Kota Salatiga 2014. Tertib Administrasi Kepegawaian. Mekanisme Kepegawaian. Laporan peremajaan data & mekanisme laporan bulanan kepegawaian : Nominatif / Rekap Pegawai . Laporan Peremajaan Data Kepegawaian . Laporan M utasi PNS dan Keluarganya. Nominatif / Rekap Pegawai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tertib Administrasi Kepegawaian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BKD Kota Salatiga

2014

TertibAdministrasiKepegawaian


MekanismeKepegawaian

Laporanperemajaan data & mekanismelaporanbulanankepegawaian:

  • Nominatif/RekapPegawai.

  • LaporanPeremajaan Data Kepegawaian.

  • LaporanMutasi PNS danKeluarganya.


Nominatif/RekapPegawai

  • BerdasarPangkat/Golongan.

  • Berdasar Gender.

  • BerdasarJabatan.

  • BerdasarUsia.

  • Berdasar Status Kepegawaian.


LaporanPeremajaan Data Kepegawaian

  • Pengangkatan CPNS/PNS

  • KenaikanPangkat

  • KenaikanGaji

  • SelesaiDiklat


LaporanMutasi PNS & Keluarganya

  • PerubahanNama

  • Perkawinan

  • Kelahiran

  • Perceraian

  • Kematian

  • PenanggunganAnakTiri

  • Pengangkatan / AdopsiAnak

  • Pendidikan

  • PindahAlamat

  • Pindah/MutasiInstansi

  • Berhenti/Pensiun


FungsiMekanismeKepegawaian

  • Peremajaan dataelektronik & Peremajaan data fisik (arsip file kepegawaian).

  • Perencanaan, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan PNS.

  • Laporan peremajaan data dan mekanismelaporan bulanan kepegawaian ke BKD ProvinsiJawa Tengah, BKNdanTaspen.


KartuIstri (Karis)/KartuSuami (Karsu)

Dasar: KeputusanKepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 1158.a/KEP/1983 tentangKartuIstri/KartuSuamiPegawaiNegeriSipil.

  • Karisadalah kartuidentitasbagiistriPNS.

  • Karsuadalah kartuidentitasbagisuami PNS.

  • Karis/KarsuPNS PemkotSalatigadiusul-terbitkankeKantor Regional I BKN Yogyakarta.


BerkasLampiranUsulanPembuatanKaris/Karsu

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • MengisiBlangkoIsianLaporanPerkawinansebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SuratNikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • FotoIstri/Suamihitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.

  • JikaDuda/JandadilampirkanSuratKematian/AktaCerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.


BerkasLampiranUsulanKehilanganKaris/Karsu

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • MengisiBlangkoIsianLaporanKehilanganKaris/Karsusebanyak 2 lembar.

  • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • MengisiBlangkoIsianLaporanPerkawinansebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SuratNikah (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • FotoIstri/Suamihitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.

  • JikaDuda/JandadilampirkanSuratKematian/AktaCerai (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.


KartuPegawaiNegeriSipil (Karpeg)

Dasar: KeputusanKepalaBadanAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 01/KEP/1994 tentangPenetapanKartuPegawaiNegeriSipil.

  • Karpegadalah kartuidentitasbagiPNS.

  • Karpeg PNS PemkotSalatiga diusul-terbitkankeKantor Regional I BKN Yogyakarta.


BerkasLampiranUsulanPembuatanKarpeg

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Fotohitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.


BerkasLampiranUsulanKehilanganKarpeg

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • MengisiBlangkoIsianLaporanKehilanganKarpegsebanyak 2 lembar.

  • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy STTPL (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Fotohitamputih 2X3 sebanyak 2 lembar.


KartuTaspen

Dasar: PeraturanMenteriKeuanganNomor 478/KMK.06/2002 tentangPersyaratandanBesarManfaat Tabungan HariTuabagiPegawaiNegeriSipilsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriKeuangan Nomor:500/KMK.06/2004.

  • KartuTaspen adalah kartuidentitassebagaibuktikepesertaanasuransidari PT. Taspen.

  • KartuTaspen PNS PemkotSalatiga diusul-terbitkankePT. Taspen, Kantor Cabang Semarang.


SekilasKartuTaspen

SetiapPNS wajibmenjadipesertadarisuatubadanasuransisosial yang dibentukolehpemerintah, dalamhaliniadalah PT. Taspen.

Sebagaibuktikepesertaan, PT. TaspenPerseromenerbitkanKartuTaspenbagipesertanya.

Kepesertaanasuransidimaksudkanuntukmemberikanjaminanharituaberupapemberianuangpensiunsetiapbulandan Tabungan HariTua (THT) kepadaPNS ataukepadaahliwarisapabilapesertameninggaldunia.


BerkasLampiranUsulanPembuatanKartuTaspen

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SPMT (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • KP-4


BerkasLampiranUsulanKehilanganKartuTaspen

  • SuratPengantardariKepala SKPD.

  • SuratKehilangandari Kantor Polisi (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SK CPNS (dilegalisir) sebanyak 2 Lembar.

  • Foto copy SK PNS (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • Foto copy SPMT (dilegalisir) sebanyak 2 lembar.

  • KP-4.


Kartu PNS Elektronik (KPE)

  • Dasar: PerkaBKN Nomor 7 Tahun 2008 tentangKartuPegawaiNegeriSipilElektronik.

  • KPE merupakankartuidentitas PNS yang menggunakanteknologi smartcard danotentifikasisidikjari, sehinggaselainsebagaiidentitas, KPE jugadapatdimanfatkanuntukberbagailayanansepertiperbankan, kesehatan, Taspen, Taperum, danaktivitastransaksimerchant, sertafungsi-fungsi lain dalamrangkameningkatkankesejahteraan, sertamendukungprofesionalisme PNS.


  • KPE diberikankepadasetiap PNS dantetapberlakusetelah PNS yang bersangkutanpensiun. Kepadasuami/isteridananak yang menjaditanggungan PNS diberikan KPE tambahan. KPE ininantinyaakanmenggantikanfungsi KARPEG yang selamainikitagunakan.


Pengurusan KPE Salah

  • KPE salahmerupakanimplikasidarikesalahan SK Konversi NIP. Kesalahaninidapatberupakesalahanpenulisannama (salahhuruf, kataatauspasinama) ataukesalahan NIP (tanggallahir, TMT CPNS, ataujeniskelamin).


PersyaratanPengurusan KPE Salah

  • Suratpengantardari SKPD .

  • KPE asli yang salah.

  • Fotocopy SK CPNS .

  • Foto copy SK Konversi NIP.

    * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.


Pengurusan KPE Rusak

  • KPE rusakberupakerusakanfiisik KPE sepertiterbelah, patah, ataupecahpadabagiansudut yang berakibatkartutidakberbacaolehmesin, atau media penyimpanan data yang tidakberfungsi, dansebagainya.


PersyaratanPengurusan KPE Rusak

  • Suratpengantardari SKPD .

  • KPE asli yang rusak.

  • Fotocopy SK CPNS .

  • Foto copy SK Konversi NIP.

    * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.


Pengurusan KPE Hilang

  • KPE PNS yang hilangkarenapencurian, kecopetan, tertinggal, dansebagainyadapatditerbitkankembali.


PersyaratanPengurusan KPE Hilang

  • Suratpengantardari SKPD .

  • SuratTandaPenerimaanLaporanKehilanganBarang/SuratBerhargadariKepolisian.

  • Fotocopy SK CPNS .

  • Foto copy SK Konversi NIP.

  • Foto copy rekening Bank Jateng (rekening pengganti).

    * Persyaratandiatasdilegalisirdandibuatrangkap 2.


Cuti PNS

  • Cutiadalahtidakmasukkerja yang diizinkandalamjangkawaktutertentu.

  • PNS yang sedangmenjalankancutitahunan, cutibesar, dancutikarenaalasanpenting, dapatdipanggilkembalibekerjaapabilakepentingandinasmendesak.

  • Jangkawaktucuti yang belumdijalankanitutetapmenjadihakPNS yang bersangkutan.


Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Dasar: PP Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

SatyalancanaKaryaSatyamerupakantandakehormatan yang diberikankepadaKorpsPNS Republik Indonesia ygtelahberbaktiselama 10 atau 20 atau 30 tahunlebihsecaraterusmenerusdenganmenunjukkankecakapan, kedisiplinan, kesetiaandanpengabdiansehinggadapatdijadikanteladanbagi PNS lainnya.


PersyaratanUmum :

  • WargaNegara Indonesia.

  • Memilikiintegritas moral danketeladanan.

  • Setiadantidakmengkhianatibangsadannegara.

  • Tidakpernahdipidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjara paling sedikit 5 (lima) tahun.


PersyaratanKhusus :

  • PNS yang telahbekerjadenganpenuhkesetiaankepadaPancasila, UUD RepublikIndonesia Tahun 1945, Negara danPemerintahsertadenganpenuhpengabdian, kejujuran, kecakapandandisiplinsecaraterus-menerus paling singkat10 tahun, 20 tahundan30 tahun.

  • SelamamenjadiPNS ybstidakpernahdijatuhihukumandisiplintingkatringan, sedang, beratdantidakpernahmengambilcutidiluartanggungannegara.

  • Melampirkanfoto copy suratkeputusanpengangkatansebagai CPNS (80%) danPNS (100%) yang dilegalisir.

  • Melampirkanfoto copy suratkeputusanpangkatterakhir yang dilegalisir.

  • Melampirkanfoto copy suratkeputusanjabatanterakhir yang dilegalisir.

  • Melampirkanfoto copy piagamSatyalancanaKaryaSatya10 tahun, 20 puluhtahun, apabilatelahmemilikinya yang dilegalisir.

  • Melampirkansurattidaksedangmenjalanihukumandisiplindarikepala SKPD yang bersangkutan.

  • MelampirkandaftarriwayatpekerjaandariPNS yang bersangkutan.

    *Catatan: Usulan dimaksud beserta lampiran dibuat dalam rangkap dua.


TunjanganAnak

Dasar: Pasal 16 PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1977 tentangPenggajianPNS.

  • KepadaPNS yang beristeri/bersuamidiberikantunjanganisteri/suamisebesar 5% (lima persen) darigajipokok, denganketentuanapabilasuamiisterikedua-duanyaberkedudukansebagaiPegawaiNegeri, makatunjanganinihanyadiberikankepada yang mempunyaigajipokoklebihtinggi.

  • KepadaPNS yang mempunyaianakatauanakangkat yang berumurkurangdari 18 (delapanbelas) tahun, belumpernahkawin, tidakmempunyaipenghasilansendiri, dannyatamenjaditanggungannya, diberikantunjangananaksebesar 2% (duapersen) darigajipokokuntuktiap-tiapanak.

  • Tunjangananaksebagaimanadalamayat (2) diberikansebanyak-banyaknyauntuk 3 (tiga) oranganak, termasuk 1 (satu) oranganakangkat.


Kesimpulandari PP No. 7 tahun 1977 pasal 16

  • PNS yang beristeri/bersuamidiberikantunjanganisteri/suamisebesar 5 % darigajipokok.

  • PNS yang mempunyaianakatauanakangkat yang berumurkurangdari 21 (duapuluhsatu) tahun, belumpernahkawin, tidakmempunyaipenghasilansendiri, dannyatamenjaditanggungannya, diberikantunjangananaksebesar 2 % darigajipokokuntuktiap-tiapanak.

  • Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat 2 dapatdiperpanjangsampaiumur 25 (duapuluh lima) tahunapabilaanaktersebutmasihbersekolah.

  • Tunjangananakdiberikansebanyak-banyaknyauntuk 3 (tiga) oranganak, termasukanakangkat.

  • Apabilasuamiisterikedua-duanyaberkedudukansebagaiPegawaiNegeri, makatunjangankeluargadiberikankepada yang mempunyaigajipokok yang lebihtinggi.


TunjanganAnak

  • Diberikanmaksimaluntukduaoranganak

  • Dalamhalpegawainegeripadatanggal 1 Maret 1994 telahmemperolehtunjangananakuntuklebihdariduaoranganak, kepadanyatetapdiberikantunjangananakuntukjumlahmenurutkeadaanpadatanggaltersebut. Apabilasetelahtanggaltersebutjumlahanak yang memperolehtunjangananakberkurangkarenamenjadidewasa, kawinataumeninggal, pengurangantersebuttidakdapatdigantikan, kecualijumlahanakmenjadikurangdaridua; besarnyatunjangananakadalah 2% per anakdarigajipokok

  • Tunjangananakdihentikanpadabulanberikutnyasetelahtidakmemenuhiketentuanpemberiantunjangananakataumeninggaldunia

  • Pegawaiwajibmelaporkanbahwaanak yang masukdalamtanggunganpegawaitersebuttelahtidakmemenuhiketentuanpemberiantunjangananakataumeninggaldunia


Batas usiaanaksepertitersebutdiatasdapatdiperpanjangdariusia 21 tahunsampaiusia 25 tahun, apabilaanaktersebutmasihbersekolahdenganketentuansebagaiberikut:

  • dapatmenunjukansuratpernyataaandarikepalasekolah/kursus/perguruantinggibahwaanaktersebutmasihsekolah/kursus/kuliah;

  • masapelajaranpadasekolah/kursus/perguruantinggitersebutsekurang-kurangnyasatutahun;

  • tidakmenerimabeasiswa.


Dokumenyang harusdisiapkanuntukbisamendapatTunjanganAnak

  • Aktaatausuratketerangankelahirananakdaripejabat yang berwenangpada Kantor CatatanSipil/lurah/camatsetempat.

  • Suratkeputusanpengadilan yang memutuskan/mensahkanperceraiandimanaanakmenjaditanggunganpenuhjanda/dudauntuktunjangananaktiribagijanda/duda yang bercerai.

  • Suratketerangandarilurah/camatbahwaanak-anaktersebutadalahperlutanggungansijanda/dudauntuktunjangananaktiribagijanda/duda yang suami/isterinyameninggaldunia.

  • SuratkeputusanPengadilanNegeritentangpengangkatananak (hukumadopsi) untuktunjangananakbagianakangkat (apabilapegawaimengangkatanaklebihdari 1 anakangkat, makapembayarantunjangananakuntukanakangkatmaksimal 1 anak).


TerimaKasih




ad
  • Login