Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 76

PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN . BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BOGOR, 13 MEI 2014. Temuan BPK atas LKPP 2010 . Atas Sistem Pengendalian Intern:

Download Presentation

PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

BOGOR, 13 MEI 2014


Temuan bpk atas lkpp 2010

Temuan BPK atas LKPP 2010

AtasSistemPengendalian Intern:

  • Penerimaanhibahsecaralangsungpada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliarbelumdikeloladidalammekanisme APBN, sehinggatidakdilaporkandalam LRA.


Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010

DalamRp


Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010

DalamRp


Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

REKOMENDASI BPK

  • MenyempurnakanSistemAkuntansiHibahdanperaturanteknislainnya yang antara lain mengatursanksi, penunjukansatker yang bertanggungjawabatashibah, perlakuantransasksipenerimaanhibah non kassertametodedan format konfirmasi

  • Mengintensifkanpenerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, PublikasidanDokumentasiPinjamandan/atauHibahPemerintah

  • Mengintensifkansosialisasitentangakuntansidanpelaporanhibahlangsung yang diterimaoleh K/L.


Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

TINDAK LANJUT PEMERINTAH

MenyempurnakanSistemAkuntansiHibahdanperaturanteknislainnya

Menetapkanone gate policy pengelolaanhibahmelaluikoordinasiantara Biro Perencanaan/Biro Keuangan/Biro KerjasamaLuarNegeridibawahSekjend K/L

MenyusunStandard Operating Procedure (SOP) pengelolaanhibahon Budget maupunoff budget denganmempedomani PMK 40/2009 tentangSistemAkuntansiHibah

Mengintensifkanpenerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, PublikasidanDokumentasiPinjamandan/HibahPemerintah

Mengintensifkansosialisasitentangakuntansidanpelaporanhibahlangsungkepada K/L dan donor.


Dasar hukum

DASAR HUKUM

UU 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA

UU 1 TH 2003 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA

PP 10 TH 2011 TTG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI & PENERIMAAN HIBAH

PMK 191/PMK.05/2011 TTG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH

PMK 230/PMK.05/2011 TTG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PMK 224/PMK.08/2011 TTG TATA CARA PEMANTAUAN & EVALUASI ATAS PINJAMAN & HIBAH KPD PEMERINTAH


Pengertian hibah dan hibah langsung

Pengertian Hibah danHibahLangsung

  • Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.

  • Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannyadilakukanoleh BUN/Kuasa BUN.


Hibah dalam dan luar negeri dalam undang undang 1

HibahDalamdanLuarNegeridalamUndang-Undang (1)

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

  • Pasal 22

  • ayat (2):

  • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamandan/atauhibahkepadaPemerintah Daerah” atausebaliknya”.

  • ayat(3):

  • Pemberianpinjamandan/atauhibahsebagaimanadimaksuddalamayat (2) dilakukansetelahmendapatpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat”.

  • Pasal 23 ayat (1): “PemerintahPusatdapatmemberikanhibah/pinjamankepadaataumenerimahibah/pinjamandaripemerintah/lembagaasingdenganpersetujuan DPR”.

  • Pasal 24 ayat (2): ”Pemberianpinjaman/hibah/penyertaan modal danpenerimaanpinjaman/hibahsebagaimanadimaksuddalamayat (1) terlebihdahuluditetapkandalam APBN/APBD”.


Hibah dalam dan luar negeri dalam undang undang 2

Hibah Dalam dan Luar Negeri dalam Undang-Undang (2)

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegarara

  • Pasal 33 ayat (1): .

  • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamanatauhibahkepadaPemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN

  • Pasal 33 ayat (2):

  • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamanatauhibahkepadalembagaasingsesuaidengan yang tercantum/ditetapkandalamUndang-undangtentang APBN

  • Pasal 38 ayat (1):

  • MenteriKeuangandapatmenunjukpejabat yang diberikuasaatasnamaMenteriKeuanganuntukmengadakanutangnegaraataumenerimahibah yang berasaldaridalamnegeriataupundariluarnegerisesuaidenganketentuan yang telahditetapkandalamUndang-undang APBN


  • Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    KebijakanPengelolaanHibahDalam APBN

    • Peratuan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No. 10 tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atu Hibah dan Penerusan Pinjaman dan Hibah mengatur

    • antara lain bahwa :


    Penganggaran dan pelaksanaan hibah pp nomor 10 tahun 2011

    PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011)

    • Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

    • Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran.

    • Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

    • Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksanaKegiatanwajibmenyediakandanapendamping, dalamhaldipersyaratkandalamPerjanjianHibah, PerjanjianPenerusanHibahdanPerjanjianPinjamanHibah.

    • Dana Hibahuntukkegiatan yang belumselesaidilaksanakanditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011)

    • DalamhalHibahditerimasetelahpagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelahKementerian/LembagamenyampaikanusulankepadaMenteri.

    • Dalamkeadaandarurat, HibahdalambentukuanguntukmembiayaikegiatansebagaimanadimaksuddalamPasal 41 ayat (1) huruf b dapatdilaksanakanmendahuluipenerbitandokumenpelaksanaananggaran.

    • HibahdalambentukuanguntukmembiayaikegiatandapatdilaksanakansecaralangsungolehKementerian/Lembagadapatdilaksanakanmendahuluipenerbitandokumenpelaksanaananggaran.

    • PertanggungjawabanpelaksanaanHibahdilakukansesuaidenganmekanisme APBN.


    Penganggaran dan pelaksanaan hibah pp nomor 10 tahun 20111

    PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011)

    Dana

    Pendamping

    5

    Dana Hibah

    DIPA

    RKAKL Hibah

    K/L

    Donor

    4

    3

    2

    1

    7

    Belanja

    Belanja

    LK

    9

    8

    6


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Peta Hibah


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    PERBEDAAN

    HIBAH YANG DIRENCANAKAN

    DAN HIBAH LANGSUNG


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Revisi PMK terkaitHibah


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG


    Pengertian hibah langsung uang

    PengertianHibahLangsungUang

    PENDAPATAN

    Hibah

    BELANJA

    Yang Bersumber dari Hibah

    Off budget & Off treasury

    UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5):

    “Semuapenerimaan yang menjadihakdanpengeluaran yang menjadikewajibannegara

    dalamtahunanggaran yang bersangkutanharusdimasukkandalam APBN.”

    UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2)

    “SemuapenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara.”


    On budget off treasury

    On Budget & Off Treasury

    ADA PROSES

    MEMASUKKAN KE APBN

    ADA PROSES

    PENGESAHAN DI

    K-BUN (KPPN)

    Atas Pendapatan Hibah & Belanja yang Bersumber dari Hibah


    Tahapan pengesahan hibah langsung

    TahapanPengesahanHibahLangsung


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Mekanisme Pengesahan Hibah

    Dalam Bentuk Barang/Jasa

    DONOR

    DJPU

    1

    PA/KPA

    Penyusunan BAST

    Permohonan

    Registrasi

    3

    Pemberian

    No. Register

    Penyusunan BAST

    KPPN

    DJPU

    2

    · SPTMHL

    · SP3HL-BJS

    · BAST

    MPHL-BJS

    6

    4

    PengesahanBelanja

    Permohonan

    PengesahanPendapatan

    MPHL-BJS

    Pengesahan

    7

    Persetujuan

    5

    · Melaporkandalam SIMAK BMN, LRA danNeraca

    · MenjelaskanHibahdalamCaLK

    · Menatausahakandok. Terkaitpenerimaanhibah


    On budget off treasury1

    On Budget & Off Treasury


    Pengajuan nomor register

    PengajuanNomor Register

    • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS.

    • Permohonan nomor register dilampiri:

      • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

      • Ringkasan Hibah (Grant Summary).

    • Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah

    • Output:

    NOMOR REGISTER


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    PROSES PENERBITAN NOMOR REGISTRASI

    Kementerian/ Lembaga

    Direktorat PH

    (DJPU)

    Direktorat EAS (DJPU)

    DJA & DJPBN

    Proses Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah

    Proses Penyampaian Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    SYARAT PERMINTAAN NOMOR REGISTER

    Dalamhaltidakterdapatperjanjianhibah/dokumen yang dipersamakanmakaregistrasiharusdilampiri BAST dan SPTMHL


    Pengelolaan rekening hibah

    Pengelolaan Rekening Hibah

    • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN

    • Lampiran:

      • surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007

      • Register Hibah

    • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

    • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum

      berlakunya PMK ini wajib dilaporkan

      dan dimintakan persetujuan.


    Pengelolaan rekening hibah1

    PengelolaanRekeningHibah

    • K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah.

    • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

    • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

    • BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.


    Pengelolaan rekening hibah2

    PengelolaanRekeningHibah

    • DalamhalhibahterlanjurditampungdalamRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaandandanahibahtersebuttelahhabisdigunakan (nihil), satkermelaporkanpenggunaanrekeningbendaharatersebutkeDit. PKN denganmelampirkanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharauntukHibah.

    • ApabilamasihterdapatsisadanahibahdalamRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaan, makasatkermengajukanpermohonanpersetujuanpembukaanrekeninghibahkeDit. PKN. Selanjutnyasetelahmendapatpersetujuanpembukaanrekeninghibah, KL membukarekeningbarudansegeramemindahkansisadanahibahtersebutkedalamRekeningHibah yang barutersebut.

    • PenggunaanRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaanhanyadipergunakanuntuktahun 2011.


    Revisi dipa di k l

    REVISI DIPA DI K/L

    • Yang diRevisiadalahPaguBelanjadi K/L

    • Revisitersebutbersifaton-top

      Revisi DIPA:

    • SatkerPusatkeDit. PA, DJPB,

    • Satker Daerah keKanwil DJPB setempat.

    • Jumlah yang direvisiadalahJumlah yang direncanakanakandilaksanakandalam 1 tahun, setinggi-tingginyasebesarPerjanjianHibah.

    REVISI DIPA DI DJPU (999.02)  RevisiEstimasiPendapatanHibah


    Revisi dipa di k l1

    REVISI DIPA DI K/L

    • Batas waktupengajuanpenyesuaianpagubelanjadanpengesahanolehsatkertanggal 12 Januaritahun t+1, danpenerbitanpenyesuaianpagubelanjatanggal 13 Januaritahun t+1.

    • Untukpengajuanpenyesuaianpagubelanja yang diajukansetelahtanggal 30 Desembertahun t, besaranpenyesuaianpagubelanjaadalahsebesarjumlah yang telahdibelanjakanselamatahun t.

    • DalamhaltidakterdapatdokumenPersetujuanPembukaanRekeningsebagaiLampiranpengajuanpenyesuaianpagubelanja, dapatdigunakanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharanuntukHibahsebagaidokumen yang dipersamakan.


    Pengesahan

    PENGESAHAN

    • PengesahanatasPendapatanHibahdanBelanja yang bersumberdariHibah.

    • DokumenPengesahan:

      • SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)

      • SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)

    • Lampiran:

      • copy Rekening atas Rekening Hibah;

      • SPTMHL;

      • SPTJM; dan

      • copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.


    Pengesahan1

    PENGESAHAN

    • Dalamhalpenyampaian SP2HL tersebuttidakdapatmelampirkandokumenPersetujuanPembukaanRekeningmakadapatmenggunakanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharanuntukHibahsebagaidokumen yang dipersamakan.

    • Dokumen SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS

      yang diterbitkanpadatahunT+1

      atastransaksitahun T

      diberitanggal 31 Desembertahun T.


    Batas waktu pengesahan hibah

    Batas WaktuPengesahanHibah

    • Penyampaian SP2HL ke KPPN paling lambat tgl.13 JanuariT+1

    • Penerbitan SPHL oleh KPPN paling lambat tgl.17 JanuariT+1


    Sisa hibah tahun 2011

    SisaHibahTahun 2011

    • Dikembalikankepada Donor

    • DisetorkeKas Negara

    • Dipergunakan/dibelanjakanditahunt+1


    Pengembalian hibah ke donor

    PengembalianHibahke Donor

    • Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.

    • Dokumen yang digunakan:

      Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) :

    • Lampiran SP4HL: 

      • Copy Rekening atas Rekening Hibah;

      • Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan

      • SPTJM.

    • Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.


    Pengembalian hibah ke donor1

    PengembalianHibahke Donor

    Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan:

    • DalamPengajuanpengesahan (SP2HL), padakolompendapatandicatatsebesarnettonya (pendapatanhibahdicantumkansamadenganjumlahbelanja yang bersumberdarihibah yang telahdirealisasikan).

    • SisadanakemudiandisetorkanlangsungkepadaPemberiHibah. TransaksipengembaliandanakepadaPemberiHibahcukupdiungkapkandalamCatatanatasLaporanKeuangan (CaLK).

      Contoh:

      TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 dikembalikanke donor tanpamelalui SP4HL. CukupdiungkapkandalamCaLK.


    Pengembalian hibah ke donor2

    PengembalianHibahke Donor

    Dalamhaldanahibahtelahdilakukanpengesahan (telahditerbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterimaseluruhnya,:

    • makasatkermengajukan SP4HL kepada KPPN sebesarjumlah yang dikembalikanke donor.

    • Penerbitan SP4HL disesuaikandengantanggaldantahunpengembalianke donor.

      Contoh:

      TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL harusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.


    Sisa hibah disetor ke kas negara

    SisaHibahdisetorkeKas Negara

    Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan:

    • makapengajuanpengesahan (SP2HL), pendapatandicatatsebesarnettonya (pendapatanhibahdicantumkansamadenganjumlahbelanja yang bersumberdarihibah yang telahdirealisasikan).

    • KemudianSisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun t. SSBP kemudiandikirimke DJPU.

      Contoh:

      TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 disetorke bank persepsi.


    Sisa hibah disetor ke kas negara1

    SisaHibahdisetorkeKas Negara

    Dalamhaldanahibahtelahdilakukanpengesahan (telahditerbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterimaseluruhnya:

    • makasisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun 2011”. SSBP dikirimke DJPU.

    • Kemudianuntukkeperluanpembukuanmakasatkerwajibmembuat SP4HL dengandilampiri copy SSBP. Dokumen SP4HL jugaharusdisampaikanke DJPU.

    • Tahun SSBP harussamadengantahun SP4HL/SP3HL.

      Contoh:

      TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsidanjugaharusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20. .


    Sisa hibah dipergunakan di t 1

    SisaHibahdipergunakandit+1

    • Apabilasisadanahibahtidakdikembalikanke Donor dan/atautidakdisetorkeKas Negara (masihdirekeningKementerian/Lembaga), sisadanahibahlangsungditahun 2011 tersebutdapatdigunakanpadatahun 2012. Kementerian/Lembaga agar mengajukanpenyesuaianpagubelanja yang bersumberdarihibahpada DIPA tahunt+1.


    Mekanisme pertanggungjawaban hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga

    MekanismePertanggungjawaban HibahLangsungBentukBarang/Jasa/SuratBerharga


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    BAST

    • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.

    • BAST sekurang-kurangnya memuat:

      • Tanggal serah terima;

      • Pihak Pemberi dan Penerima;

      • Nilai nominal;

      • Bentuk hibah;

      • Tujuan BAST; dan

      • Rincian harga per barang.

    • Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Apakah BAST/BAPH?

    BAST/BAPH adalahsuatudokumen yang merupakanbuktipenyerahanbarang/jasaantarasatupihakdenganpihak yang lainnya.


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    • Dokumen sumber pencatatan.

    • Bukti penyerahan hibah

    Fungsi BAST/BAPH

    PENERIMA HIBAH

    PEMBERI HIBAH

    • Dokumensumberpencatatan

    • Dokumenpenerimaanhibah

    • DokumenPerencanaan


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah


    Pengajuan permohonan nomor register

    Pengajuan Permohonan Nomor Register

    • Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri:

      • Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

      • Ringkasan hibah (Grant Summary).

    • Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan:

      • Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH), yang sekurang2nya berisi:

        • Tanggal serah terima;

        • Pihak Pemberi dan Penerima;

        • Nilai nominal;

        • Bentuk hibah;

        • Tujuan BAST; dan

        • Rincian harga per barang.

      • SPTMHL.


    Pengesahan ke djpu

    Pengesahanke DJPU

    • PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri:

      • BAST;dan

      • SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).

    • Nilai B/J/S diperoleh dari BAST/dokumen pendukung hibah lainnya. Apabila:

      • Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST.

      • Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas B/J/S yang diterima.


    Pengesahan ke djpu1

    Pengesahanke DJPU

    • DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:

      • Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;

      • Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan

      • Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.


    Pencatatan hibah bentuk barang jasa surat berharga ke kppn

    Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN

    • PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS)

    • atas seluruh:

      • Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah/

      • Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah/

      • Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah dan

      • Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga

    • baik dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri

    • sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan

    • kepada KPPN mitra kerjanya.


    Pencatatan hibah bentuk barang jasa surat berharga ke kppn1

    Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN

    • PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:

      • SPTMHL;

      • SP3HL-BJS lembar kedua; dan

      • SPTJM.

    • Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan:

      • Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA;

      • Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS

        dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan

      • Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.


    Akuntansi

    Akuntansi

    • Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan Belanja untuk Pencatatan Barang/Jasa/Surat Berharga dari hibah merupakan transaksi non kas sehingga dilaporkan secara terpisah dengan transaksi kas di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK).


    Pelaporan

    PELAPORAN


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

    (LRA dan Neraca)

    DJPU

    KPPN

    K/L

    SAKUN

    SAU

    SAI

    =

    SIKUBAH

    SAK

    SIMAK BMN

    LRA

    LAK

    LRA

    NERACA

    LRA

    NERACA

    LRA

    NERACA

    SPHL

    Pengesahan

    SPHBJ

    ArusDokumen

    ArusPelaporan


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    JenisTransaksidanKewajibanPertanggungjawabanDalam APBN

    Beneficary : memperoleh manfaat atas hibah selaku implementing agency


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    HubunganLaporanTerkaitHibah

    Antara K/L, DJPBN dan DJPU

    K/L

    DJPBN

    DJPU

    DokumenPengesahan

    DokumenPengesahan

    DokumenPengesahan

    LKKL

    LKPP

    LK BA 999.02

    Audit BPK

    Audit BPK

    Audit BPK

    Keterangan :

    untukHibahUang

    untukHibahBarang/Jasa/Suratberharga

    untukHibahUangdanBarang/Jasa/Suratberharga


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    REKONSILIASI

    REKONSILIASI ADALAH PROSES PENCOCOKAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIPROSES DENGAN BEBERAPA SISTEM/SUBSISTEM YANG BERBEDA BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER YANG SAMA


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Rekonsiliasi

    (Pencocokan data hibah)

    K/L

    DONOR

    KPPN

    DJPU

    Dit. PKN


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    REKONSILIASI HIBAH

    • DJPU melaksanakanrekonsiliasiataspenerimaanhibah

    • denganKementerian/Lembagasetiaptriwulan

    • - Kementerian/Lembaga melaksanakan rekonsiliasi atas

    • belanja yang didanai dengan hibah dengan KPPN

    • setiapbulan

    • DokumensumberuntukRekonsiliasi :

    • SP2HL/SPHL

    • SP4HL/SP3HL

    • Rekeningkoran (untuk hibah uang)

    • SP3HL-BJS/Memo Pencatatan Barang/Jasa/SuratBerharga

    • BAST (untukhibahbarang/jasa/SuratBerharga).


    Sanksi

    Sanksi

    • Kementerian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.

    • Hibah yang diterima langsung yang tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi tanggung jawab penerima hibah.


    Ketentuan lain lain

    Ketentuan Lain-lain

    Ineligible:

    • yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, tidak ditanggung oleh Negara.

    • yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, dapat ditanggung oleh Negara melalui DIPA K/L ybs.


    Ketentuan lain lain1

    Ketentuan Lain-lain

    Atas hibah langsung bentuk B/J/S:

    • yang telah disahkan oleh DJPU dengan format PMK 40/2009, tidak perlu dilakukan pengesahan lagi, namun tetap diajukan pencatatan ke KPPN.

    • Yang belum disahkan oleh DJPU, tata cara pengesahan ke DJPUdan pencatatan ke KPPN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.


    Peran apip

    PERAN APIP

    • Memastikan bahwa setiap Kementerian/ Lembaga mempunyai SOP yang mengatur prosedur pengelolaan hibah secara administratif maupun akuntansi.

    • Melakukan Inventarisasi Hibah yang terdapat pada K/L baik hibah terencana maupun hibah langsung

    • Reviu Laporan Keuangan termasuk penatausahaan hibah baik terencana maupun hibah langsung


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    REKONSILIASI

    Rekonsiliasiadalahprosespencocokan data transaksikeuangan yang diprosesdenganbeberapasistem/subsistem yang berbedaberdasarkandokumensumber yang sama


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Rekonsiliasi

    (Pencocokan data hibah)

    K/L

    DONOR

    KPPN

    Dit. PKN

    DJPU


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN

    PINJAMAN & HIBAH

    (PMK 224/PMK.08/2011)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (1)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (2)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    FORM LPK - HIBAH LANGSUNG UANG (3)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    FORM LPK - HIBAH LANGSUNG B/J/S (1)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    FORM LPK - HIBAH LANGSUNG B/J/S (2)


    Pemantauan evaluasi phln kementerian kesehatan

    Sekian ...

    ..TerimaKasih


  • Login