1 / 48

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia. Manajemen dan Kewirausahaan. Pengertian B adan Usaha.

irene-leblanc
Download Presentation

Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bentuk-bentukBadan Usahadi Indonesia Manajemendan Kewirausahaan

  2. PengertianBadan Usaha • Suatu unit kegiatanproduksi yang mengolah sumber2 ekonomiataufaktor-faktorproduksiuntukmenyediakanbarangdan/ataujasabagimasyarakatdengantujuanuntukmemperolehkeuntungandanmemuaskanmasyarakat

  3. KlasifikasiBadan Usaha • Berdasarkanlapanganusahanya • Berdasarkankepemilikan modal • Berdasarkantanggungjawabanggotanya • Berdasarkanpenggunaantenagamesindantenagakerja (SDM)

  4. BerdasarkanLapanganUsahanya • Pertanian • Pertambangan • Industri • Perdagangan • Jasa

  5. BerdasarkanKepemilikanModalnya • Badanusahamiliknegara (BUMN) • Badanusahamilikswasta (BUMS) • Badanusahacampuran

  6. BUMN (UU No 19 tahun 2003) Pasal1 • BadanUsaha Milik Negara, yang selanjutnyadisebut BUMN, adalahbadanusaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehnegaramelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaannegara yang dipisahkan. • Perusahaan Perseroan, yang selanjutnyadisebutPersero, adalah BUMN yang berbentukperseroanterbatas yang modalnyaterbagidalamsaham yang seluruhatau paling sedikit 51 % (lima puluhsatupersen) sahamnyadimilikioleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanyamengejarkeuntungan. • Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnyadisebutPersero Terbuka, adalahPersero yang modal danjumlahpemegangsahamnyamemenuhikriteriatertentuatauPersero yang melakukanpenawaranumumsesuaidenganperaturanperundang-undangan di bidangpasarmodal. • Perusahaan Umum, yang selanjutnyadisebutPerum, adalah BUMN yang seluruhmodalnyadimilikinegaradantidakterbagiatassaham, yang bertujuanuntukkemanfaatanumumberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang bermututinggidansekaligusmengejarkeuntunganberdasarkanprinsippengelolaanperusahaan.

  7. BerdasarkanTanggungJawabAnggotanya • Perusahaan perorangan (Firma dan CV) • Perseroaanterbatas (PT) • Perusahaan Perseroan • Perusahaan Umum • BUMN

  8. BerdasarkanSumberdaya yang Digunakan • Badanusahapadat modal • Badanusahapadatkarya

  9. MenentukanBentukBadan Usaha • Jenisusahaygakandilaksanakan • Luasoperasiatau volume usahadanluaspasarygdilayani • Rencanapembagiankeuntungan • Keterlibatanparapemilikdalammanajemendanpengendalianperusahaan • Penentuantanggungjawabusaha • Penetuanresiko yang akandihadapi

  10. Pertimbanganbentukbadanusaha • Prinsip2 pengawasanmanajemenygakandigunakan • Rencanaluasorganisasi intern • Faktorstabilitas,kesinambungandanpengalihankepemilikan • Kewajibandanhakdalamperpajakan • Masalahkerahasiaanperusahaan • Jangkawaktuberdrinyaperusahaan • Lokasi, sasaransertafalasafahpemilik

  11. Bentukbentukbadanusaha • Perusahaan perorangan • Persekutuan (Firma, CV) • Perseroan Terbatas (PT) • Perusahaan Negara (BUMN) • Perusahaan Daerah • Koperasi

  12. Perusahaan Perseorangan • Modal perusahaanberasaldariseseorangygsekaliguspengelola, pengusahadanpemimpinperusahaantersebut. • Tidakmemerlukananggarandasar • Modal sendiriataupinjaman • Tidakadapemisahanhartapribadidanperusahaan • Umumnyamerupakanperusaankecil

  13. KelebihanBadan Usaha Perorangan • Lebihmudahdidirikanataudibubarkan • Pemilikmemilikikendalipenuh • Manajemenfleksibel • Pemilikmenerimasemuakeuntungan • Biayapengorganisasiandanpembubaranrendah • Pemilikdapatmenjualbisnisnyakepadasiapasaja

  14. KelemahanBadan Usaha Perorangan • Jumlah modal usahaterbatas • Seluruhrisikoperusahaanmenjaditanggungjawabpemilik, sampaihartapribadi • Jikakeuntungantinggidapatterkenapajaklebihtinggidaripadabentukperseroan • Karyawantidakmudahikutsertadalamkepemilikansecarafinansial • Pergantiankepemilikandanketidakcakapanmanajemenmenjadimasalah yang rawanbagiperusahaan

  15. Perusahaan Persekutuan • Merupakanperhimpunandua orang ataulebihsebagaipemilikbisnis • Ikatankerjasamainibisaberupatertulisataulisan • Terdapatduajenis • Persekutuan Firma • Persekutuan komanditer

  16. Persekutuan Firma • Pendirimenyerahkansebagianatauseluruhhartanyasebgaihartaperusahaan yang dituangkandalamaktapendirian firma • Anggotapendirimempunyaitanggungjawabpenuhterhadapsemuaperjanjianygdilakukan firma • Pendirimemilikikuasapenuhuntukbertindakatasnama firma

  17. Kelebihan Firma • Prosedurpendirianrelatifmudah • Sumberdayakeuanganlebihbesar • Lebihmudahmemperolehkredit • Keputusan yang diambillebihbaik • Bekerjadalamtim • Status hukumlebihjelas • Adapembagiankerja • Pajak yang dibayaradalahpajakperorangan

  18. IjinPendirian UD • Persyaratan • Fotocopy KTP parapendiri (minimal 2 orang) • Fotocopykartukeluargapenanggungjawab • Fotocopy PBB (jikamiliksendiri) atausurataketerangansewamenyewa (jikamenyewa) • Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna) • Dokumen Yang diurus • Domisiliusaha • NPWP pribadi • SIUP (SuratIjin Usaha Perdagangan) • TDP (TandaDaftar Perusahaan)

  19. Persekutuan Komanditer (CV) • Usaha bersama, namunada yang hanyapada modal komanditerdan yang menjalankanusaha (komplementer) • Sekutukomplementerbertanggungjawabpadautang-utangperusahaan • Sekutukomanditerbertanggungjawabsebesar modal yang dipercayakankepadakomplementer

  20. Kelebihan CV • Pendiriannyarelatifmudah • Modal yang dikumpulkanrelatifbanyak • Kemampuanmendapatkankreditlebihmudah • Kesempatanmengembangkanusahalebihluas • Lebihleluasadalamberatindaksesuaikehendakpemilik

  21. Kelemahan CV • Tanggungjawabtidakterbatas (komplementer) • Masahidupperusahaantidaktentu • Kekuasaandanpengawasanlebihkompleks • Kesulitanuntukmanarikkembaliinvestasinya

  22. IjinPendirian CV • Persyaratan • Fotocopy KTP parapendiri (minimal 2 orang) • Fotocopykartukeluargapenanggungjawab • Fotocopy PBB (jikamiliksendiri) atausurataketerangansewamenyewa (jikamenyewa) • Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna) • Dokumen yang HarusDilengkapi • Aktenotaris/Pendirianperusahaan • Domisili Perusahaan • NPWP Perusahaan • Pengesahanpengadilan • SIUP (SuratIjin Usaha Perdagangan) • TDP (Tandadaftar Perusahaan)

  23. Perseroan Terbatas (PT/NV) • Suatuperkumpulandari orang-orang yang diberihakdandiakuihukumuntukberusahadan/ataumencapaitujuantertentu • Modal terdiriatassaham-saham. • Kerugianditanggungatasbesarkecilnyasaham • PendirianberdasaraktenotarisdandisahkanmenterikehakimandidaftarkankePengadilannegeridandiumumkandiBerita Negara RI

  24. PerangkatOrganisasi • RapatUmumpemegangsaham (RUPS) • Dewankomisaris • Direksi • Dewan Audit (jikamelakukankegiatanperbankan)

  25. Jenis-jenis modal dalam PT • Modal dasar: modal ygdisebutdalamaktapendirian • Modal yang ditempatkan: modal yang sanggupdisertakan • Modal yang disetor: modal yang benar-benartelahdiserahkan

  26. Jenissahamdalam PT • Sahambiasa • Sahamprioritas/preferen • Saham bonus • Sahampendiri • Sahamkosong

  27. Kelebihan PT • Terbatasnyatanggungjawab (tidakmasukhartapribadi) • Strukturorganisasidapatmengakomodasikaryawan yang bermotivasitinggi • Sahammudahdiperjual-belikan • Pemilikdapatmengalihkan modal/mewariskan • Mudahmenarikmodalnyakembali • Pengelolaan modal lebihefetif • Perseroan bersifatlanggeng (tidaktergantungpemegangsaham)

  28. Kelemahan PT • Prosedurpendirianrelatifsulit • Harusmembuatlaporan (termasukpajak) kepadapemerintah • Beberapapajak yang dikenakan • Kerahasiaankurangterjamin • Pemegangsahamhanyasedikitmemilikikendali • Harusadaijinkhususuntukusahatertentu • Kurangnyahubunganperseorangan

  29. Ijinpendirian PT • Persyaratan • Fotocopy KTP parapendiri (minimal 2 orang) • Fotocopykartukeluargapenanggungjawab • Fotocopy PBB (jikamiliksendiri) atausurataketerangansewamenyewa (jikamenyewa) • Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna) • Dokumen Yang diurus • Aktenotaris/Pendirianperusahaan • Domisili Perusahaan • NPWP Perusahaan • SK Kehakiman • SIUP (SuratIjin Usaha Perdagangan) • TDP (Tandadaftar Perusahaan) • Beritanegara

  30. BadanusahaMilik Negara • Seluruhmodalnyadimilikinegara • Bentuk: • PERJAN (Perusahaan Jawatan: bagiandaridepertemen • PERUM (Perusahaan Umum): melayanikepentinganUmum • PERSERO (Perseroan Terbatas): berbentuk PT

  31. Perusahaan Daerah • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalahperusahaan yang didirikandandimilikiolehpemerintahdaerah. • Kewenanganpemerintahdaerahmembentukdanmengelola BUMD ditegaskandalamPP No. 25 Tahun2000 tentangkewenanganpemerintahdankewenanganprovinsisebagaidaerahotonom. • Modal sebagiandimilikiPemerintah Daerah • Pengesahan PD tingkatkabupatenolehGubernurdanMenteridalamnegeriuntuktingkatprovinsi

  32. Ciri-ciri BUMD • DidirikanberdasarkanPeraturan Daerah (Perda). • Dipimpinolehdireksi yang diangkatdandiberhentikanolehkepaladaerahataspertimbanganDPRD. • Masajabatandireksiselamaempattahun. • Bertujuanmemupukpendapatanaslidaerahgunamembiayaipembangunandaerah.

  33. Contoh BUMD • Bank Pembangunan Daerah (BPD) • Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) • Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota) • Perusahaan Daerah RumahPotongHewan (PDRPH)

  34. TujuanPendirian BUMD • Memberikansumbangsihpadaperekonomiannasionaldanpenerimaankasnegara • Mengejardanmencarikeuntungan • Pemenuhanhajathidup orang banyakPerintiskegiatan-kegiatanusaha • Memberikanbantuandanperlindunganpadausahakecildanlemah

  35. Koperasi • Badanusaha yang beranggotakanorangseorangataubadanhukumygkegiatannyaberazaskankekeluargaan Yayasan • Perkumpulanatauorganisasi yang bertujuansosialuntukmeningkatkankesejahteraandantidakmencarilaba (nirlaba)

  36. PrinsipKoperasi • Keanggotaanbersifatsukareladanterbuka; • Pengelolaandilakukansecarademokratis; • Pembagiansisahasilusahadilakukansecaraadilsebandingdenganbesarnyajasausahamasing-masinganggota; • Pemberianbalasjasa yang terbatasterhadap modal; • Kemandirian; • Pendidikanperkoperasian; • Kerjasamaantarkoperasi.

  37. BentukdanKedudukan • Duabentukkoperasi, yaituKoperasi Primer danKoperasiSekunder. • Koperasi Primer adalahkoperasi yang beranggotakanorangseorang, yang dibentukolehsekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. • KoperasiSekunderadalahkoperasi yang beranggotakanBadan-BadanHukumKoperasi, yang dibentukolehsekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telahberbadanhukum. • PembentukanKoperasi (Primer danSekunder) dilakukandenganAktapendirian yang memuatAnggaranDasar. • KoperasimempunyaitempatkedudukandalamwilayahnegaraRepublik Indonesia. • Koperasimemperoleh status badanhukumsetelahaktapendiriannyadisahkanolehpemerintah. • Di Indonesia hanyaada 2 (dua) badanusaha yang diakuikedudukannyasebagaibadanhukum, yaituKoperasidan Perseroan Terbatas (PT). Olehkarenaitukedudukan/status hukumKoperasisamadengan Perseroan Terbatas.

  38. PendirianKoperasi • Koperasipadadasarnyadibentukdandidirikanberdasarkankesamaankepentinganekonomi. • Agar orang-orang yang akanmendirikankoperasimemperolehpengertian, maksud, tujuan, strukturorganisasi, manajemen, prinsip-prinsipkoperasi, danprospekpengembangankoperasinya, makamerekadapatmemintapenyuluhandanpendidikansertalatihandari Kantor DepartemenKoperasi, Pengusaha Kecil danMenengahsetempat.

  39. PengesahanBadanHukum • Para pendirikoperasimengajukanpermohonanpengesahanaktapendiriansecaratertuliskepadaPejabat, denganmelampirkan: • 2 (dua) rangkapaktapendiriankoperasisatudiantaranyabermateraicukup (dilampiriAnggaranDasarKoperasi). • BeritaAcaraRapatPembentukan. • Suratbuktipenyetoran modal. • Rencanaawalkegiatanusaha.

  40. PengesahanBadanHukum • PermohonanpengesahanAktaPendiriankepadapejabat, tergantungpadabentukkoperasi yang didirikandanluasnyawilayahkeanggotaankoperasi yang bersangkutan, denganketentuansebagaiberikut: • Kepala Kantor DepartemenKoperasiPengusaha Kecil danMenengahKab/Kodyamengesahkanaktapendiriankoperasi yang anggotanyaberdomisilidalamwilayahKabupaten/Kodya. • Kepala Kantor Wilayah DepartemenKoperasiPengusaha Kecil danMenengahPropinsi/DI mengesahkanaktapendiriankoperasi Primer danSekunder yang anggotanyaberdomisilidalamwilayahPropinsi/DI yang bersangkutandanKoperasi Primer yang anggotanyaberdomisilidibeberapaPropinsi/DI, namunkoperasinyaberdomisilidiwilayahkerjaKanwil yang bersangkutan. • SekretarisJenderalDepartemenKoperasiPengusaha Kecil danMenengah (Pusat) mengesahkanaktapendirianKoperasiSekunder yang anggotanyaberdomisilidibeberapapropinsi/DI.

  41. PengesahanBadanHukum • Dalamhalpermintaanpengesahanaktapendirianditolak, alasanpenolakandiberitahukanolehPejabatkepadaparapendirisecaratertulisdalamwaktu paling lambat 3 (tiga) bulansetelahditerimanyapermintaan. • Terhadappenolakanpengesahanaktapendirianparapendiridapatmengajukanpermintaanulangdalamwaktu paling lama 1 (satu) bulansejakditerimanyapenolakan. • Keputusanterhadappengajuanpermintaanulangdiberikandalamjangkawaktu paling lama 1 (satu) bulansejakditerimanyapengajuanpermintaanulang. • Pengesahanaktapendiriandiberikandalamjangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulansetelahditerimanyapermintaanpengesahan. • PengesahanaktapendiriandiumumkandalamBerita Negara Republik Indonesia.

  42. Pendirianyayasan • UU No 28 tahun2004 • Minimal didirikanolehsatuorangataulebih • PendiritersebutharusmemisahkankekayaanpribadinyadengankekayaanYayasan • DibuatdalambentukaktaNotaris yang kemudiandiajukanpengesahannyapadaMenteriKehakimandanHakAzasiManusia, sertadiumumkandalamberitanegaraRepublik Indonesia.

  43. Pendirianyayasan • Suratketerangandomisili Perusahaan (SKDP) dariKelurahan/kecamatansetempat • NomorPokokWajibPajak (NPWP) atasnamaYayasan • IjindariDinassosial (merupakanpelengkap, jikadiperlukanuntukmelaksanakankegiatan-kegiatansosial) atau • Ijin/terdaftardiDepartemen Agama untukYayasan yang bersifatkeagamaan (jikadiperlukan).

  44. AkteNotaris • Persyaratan : • Copy KTP parapenghadap/pendiri • Copy Aktapendirian (untukpembuatanAktaPerubahan/PKR) • Copy SK Kehakiman (untukpembuatanAktaPerubahan/PKR) • NotulenRapatUmumPemegangSaham

  45. TandaDaftar Perusahaan (TDP) • buktibahwa Perusahaan/Badan Usaha telahmelakukanWajibDaftar Perusahaan berdasarkanUndang-undangNomor 3 Tahun 1982 Tentang “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”.TandaDaftar Perusahaan (TDP) wajibdimilkiolehperusahaan/badanusahaPenanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atauperusahaanperorangan yang dikeluarkanolehDinasPerindustriandanPerdagangan Kota/Kabupatencq. Kantor Pendaftaran Perusahaan

  46. Pendaftaran TDP • Copy seluruhAkta Perusahaan, mulaidariAktaPendiriransampaidenganAktaPerubahanterakhir • Copy seluruh SK/PelaporandariDepkumham • Copy SuratKeteranganDomisili Perusahaan • Copy  NPWP Perusahaan • Copy  KTP DirekturUtama • Copy KartuKeluargaDirekturUtamajikaDirekturUtamaseorangwanita • Copy SIUP • Asli TDP yang lama ( untukperubahan/daftarulang TDP)

  47. SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) • SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) adalahsuratizinuntukdapatmelaksanakankegiatanusahaperdagangan. Setiapperusahaan, koperasi, persekutuanmaupunperusahaanperseorangan, yang melakukankegiatanusahaperdaganganwajibmemperoleh SIUP yang diterbitkanberdasarkandomisiliperusahaandanberlakudiseluruhwilayahRepublik Indonesia.

  48. Syarat SIUP • Copy seluruhAkta Perusahaan, mulaidariAktaPendiriransampaidenganAktaPerubahanterakhir • Copy seluruh SK/PelaporandariDepkumham • Copy NPWP Perusahaan • Copy TDP ( Untukperubahan / daftarulang SIUP ) • Copy KTP DirekturUtama • Copy KartuKeluargaDirekturUtamajikaDirekturUtamaseorangwanita • ASLI SuratKeteranganDomisili Perusahaan • ASLI SIUP yang lama (untukperubahan/daftarulang SIUP) • Pas Photo DirekturUtama, 3×4 = 2 lbrberwarna

More Related