1 / 16

PERSENTASI TENTANG EKSISTENSI OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT

PERSENTASI TENTANG EKSISTENSI OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT. DOSEN : Drs.H.Mujiyana,M.Si . Nama Anggota Kelompok :. Khairul anwar 20110610004 Muhammad syafi’I 20110610009 Dytta avica putri 20110610011 Randi pradana saputra 20110610021 Andre wijaya 20110610054

indra
Download Presentation

PERSENTASI TENTANG EKSISTENSI OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERSENTASI TENTANG EKSISTENSI OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT DOSEN : Drs.H.Mujiyana,M.Si.

  2. Nama Anggota Kelompok : • Khairulanwar20110610004 • Muhammad syafi’I 20110610009 • Dyttaavicaputri20110610011 • Randi pradanasaputra 20110610021 • Andre wijaya20110610054 • FAKULTAS HUKUM • UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA • 2012 / 2013

  3. PENDAHULUAN : • Salahsatu agenda pembangunannasionaladalahmenciptakantatapemerintahan yang bersih,danberwibawa. Agenda   tersebutmerupakanupayauntukmewujudkantatapemerintahanyangbaik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitasdanefisiensi, menjunjungtinggisupremasihukum,  danmembukapartisipasimasyarakat  yang  dapatmenjaminkelancaran, keserasiandanketerpaduantugasdanfungsipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan. • Untukitudiperlukanlangkah,langkahkebijakan  yang  terarahpadaperubahankelembagaandansistemketatalaksanaan; kualitassumberdayamanusiaaparatur; dansistempengawasandanpemeriksaanyangefektif. • Munculnyagagasanmengenaiotonomidaerahmenempatkandaerahsebagaidaerahotonomdengankewenangan yang sangatluas. OtonomidaerahsendiriolehPasal 1 angka 4 UU No. 32/2004 dimaknaisebagaihak, wewenangdankewajibandaerahotonomuntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatsesuaiperaturanperundang-undangan. Makasangatdiperlukanlembagapengawaseksternalyaitu Ombudsman Daerah.

  4. I.II ALASAN PENETAPAN JUDUL: • Pengambilanmateriinisangatlahcocokdengankondisidansituasi yang beradadi Negara Indonesia.Sebabbanyaknyaterjadipenyalahgunaanwewenangdankekuasaanyang berada didaerah.Banyaknya para penyelanggara yang menyalahi aturan-aturan,Sehinggaperlumenurutkamiadanyapengggaliantentang EKSISTENSI OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT,tentunyamempunyaihubungan yang eratdenganPemerintahan Indonesia. • Sebagaimanusia yang memilikikepeduliandandiberikan rasa kemanusiaan,makapatutkitasebagaimanusia yang beradabmemilkiide-idesertastrategiuntukmencapaikehidupan yang lebihbaikdikedepan harinya.

  5.  I.III MASALAH POKOK : • Adapunmasalahpokok yang akandibahasyaitu : • 1.      Apaitulembaga Ombudsman Daerah? • 2.      ApaFungsi, TugasPokokdanWewenang Ombudsman Daerah? • 3.      Bagaimanaperan Ombudsman Daerah dalammewujudkanGood Government ?

  6. PEMBAHASAN • Komisi ombudsman padadasarnyamerupakansebuahlembaga yang secaramandirimenerimadanmenyelidikituduhan-tuduhankesalahanadministrasi (maladministrasi). • UU No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah, dimanahampirseluruhkewenanganpublic administrationdilimpahkankedaerahkecualikewenangandalambidangpolitikluarnegeri, pertahanan, peradilan, moneterdanfiskal, dan agama; lima bidang • Sebagailembaga yang menitikberatkanpadapengawasanprosespemberianpelayananumum, dalamkontekspemberantasankorupsididaerah, Ombudsman Daerah berperandibaris paling depangunamencegahterjadinyakorupsidanperilakukoruptifsetiapaparaturpenyelenggarapemerintahandaerah. Peran Ombudsman Daerah dalamprosespencegahankorupsidimulaidenganmendorongupayaperbaikansistempelayananumumpemerintahandaerahdenganmengedepankantransparansidanakuntabilitaspublik.

  7. II.II FUNGSI ,TUGAS POKOK DAN WEWENANG • 1.)Fungsi • Ombudsman Daerah berfungsimelakukanpengawasanterhadappenyelenggaraannegaradanpenerintahandaerahsertamenegakan hokum untukmenjamindanmelindungikepentinganmasyarakatdapatterselenggaradenganbaikberdasarkanprinsipkesdilan, persmaandanprinsip-prinsipdemokrasi. • 2.) TugasPokok • A.Menyebarluaskanpemahamanmengenaikedudukan, fungsidanwewenang Ombudsman Daerah kepadaseluruhmasyarakatdidaerah. • B. Melakukankoordinasidanataukerjasamandenganberbagailembaga-lembaganegara, instansipemerintah, perguruantinggi, lembagaswadayamasyarakat, organisasikemasyarakatan, organisasiprofesi, paraahli, danpraktisidalamrangkamendorongdanmewujudkanpenyelenggaraannegaradanpemerintahandaerahsertapenegakanhukum yang bersihdanbebasdari KKN, penyalahgunaankekuasaan / jabatandantindakan yang sewenang-wenang.

  8. LANJUTAN : • C. Melayanikeluhan, laporanatauinformasidarimasyarakatataskeputusan, tindakandanperilakupejabatatauaparaturpenyelenggaranegara, pemerintahdaerah, ataupenegakahukumdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat yang dirasakantidakadil, diskriminatif, tidakpatut, merugikanataubertentangandenganhukum. • D..Menundaklanjutikeluhan, laporanatauinformasidarimasyarakatmengenaipenyimpanganpelaksanaanpenyelenggaraannegara, pemerintahdaerahdanpenegakanhukum.

  9. 3.) Wewenang • A.Memanggildanmemintaketerangansecaralisandanatautertulisdaripihakpelapor, terlapordanataupihak lain yang terkaitdengansuatulaporan, keluhan, atauinformasi yang disampaikankepada Ombudsman Daerah. • B.Memeriksasemuakeputusandanataudokumen-dokumenlainnya yang adapadapihakpelapor, terlapordanataupihak lain yang terkait, untukmendpatkankebenarandarilaporan, keluhan, danatauinformasi. • C.Atasinisiatifsendirimemanggildanmemintaketerangansecaralisanatautertulis, kepadapenyeleggaranegara, pemerintahdaerahataupenegakhukumberkaitandengandugaanpelanggaranasas-asaspenyelenggaraannegara, pemerintahdaerahataupenegakhukum yang bersihdanbebasdari KKN, penyalahgunaankekuasaan/ jabatan, dantindakanyangsewenang-wenang. • D.Membuatrekomendasiatasusul-usuldalamrangkapenyelesaianmasalahantarapihakpelapordanpihakterlaporsertapihak-pihaklainnya yang terkait. • E.Mengumumkanhasiltemuandanrekomendasiuntukdiketahuiolehmasyarakat.

  10. 4.)EfektifitasdanKekuatan Ombudsman • Pendekatan yang ingindibawa ombudsman adalahmenyentuhkesadarandankomitmenpribadidaripejabatpublikuntukmaumentaatiasas, hukum, prosedur, sistem, mengoreksisegalapenyimpangandemimeningkatkanmutupelayanankepadamasyarakatseadil-adilnya. Tanpaadakesadaranitu, sekharismatikdansepiawaiapapunperson ombudsman-nyadalammediasidannegosiasi, atausehebatapapunbobotrekomendasinya, ombudsman tidakakanpernahefektif. • Kekuatan ombudsman yang lain terletakpadakepercayaansemuapihakataspertimbangan-pertimbangannya yang kredibeldantidakberpihak(impartial),sehinggatidakbolehadapihak-pihakatauinstitusi yang bias mempengaruhiataumengintervensi ombudsman dalammenjalankanwewenangnya (independent). Dalamhalinimenyangkutindependensikelembagaan, personal, maupunfungsional.

  11. II.IIIOMBUDSMAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE • Kunciutamamemahamigood governanceadalahmemahamiprinsip-prinsip yang adadidalamnya. Bertolakdariprinsip-prinsiptersebutmakaakankitadapatkanmengenaitolakukurkinerjasuatupemerintahan, baikburuknyapemerintahanakanbisadinilaibilaiatelahbersinggungandengandengansemuaunsurprinsip-prinsip good governance. Menurut UNDP prinsip-prinsipgood governance antara lain: • 1) Partisipasimasyarakat • 2) Tegaknyasupremasi hokum • 3)Transparansi • 4) Pedulipada stakeholder • 5) BerorientasipadaKonsensus • 6) Kesetaraan • 7) Efektifitasdanefisiensi. • 8) Akuntabilitas • 9)    Visistrategis

  12. Ombudsman memilikibeberapa “harapan” dalammewujudkangood governance: • Pertama; Ombudsman Daerah memposisikanmasyarakatsebagaiaktordalamtatakelola (governance) pemerintahandaerah.Selamainimasyarakatdiposisikansebagaiobjektatakelolapemerintahandaerah.Polainteraksipemerintahdanmasyarakatnyaristakterbangundanmenghasilkanpolapemerintahan yang takaspiratifdansulitdikontrolmasyarakat.Ombudsmandapatmenembusdindingtersebutdenganmembangunpartnership (kemitraan) denganpemerintah. Disinilahakanterbangunchecks and balancesantarakeduanyadalambentuk yang elegan. • Kedua; Ombudsman sebagailembagapengawasanekstern yang menggunakanmasyarakatsebagaikekuatanutamanyamenjadiharapan paling mutakhirditengahmandulnyaberbagaisistem, mekanismedanlembagapengawasan yang ada (khususnyadidaerah) saatini.Kekuatanmasyarakat yang otonomsebagailembagapengawasansangatrelevanuntukdiwujudkandetikini, seiringdengansemakinmenguatnyakekuatanmasyarakatsipil pro-demokrasipascareformasi.

  13. KESIMPULAN: • Pentingnyapembentukan Ombudsman Daerah padadasarnyadikarenakan factor wilayah Indonesia yang luassertapenduduk yang besardanberagam, jadisudahtentupermasalahandidaerahtidak bisadiselesaikanseluruhnyaoleh Ombudsman yang adadi Jakarta. • Komisi Ombudsman Daerah yang memilikifungsidasarsebagailembagapengawasan yang diperankanolehmasyarakatsecaraotonomdiharapkandapatmewujudkancita-citabanyakpihakpascaditerapkannyaotonomidaerah, yaituterciptanyapemerintahandaerah yang pro-rakyat. Pemerintahandaerah yang mengedepankantatakelolapemerintahannyasecaraakuntabel, transparandanaksestabelsebagaijalanbagiterwujudnya good governance (tatakelolapemerintahan yang baik) didaerah. • Pengawasanterhadappelayananpublikdidaerah yang kurangtepat, perludilakukanditingkatdaerah, danpenyelesaiannyajugadilakukanditingkatdaerahsaja. Karenajikaharusdiselesaikanditingkatpusat, akanmemakanwaktudanbiaya yang lebihbesar. Bahkansangatmungkin, permasalahnnyatidakakanselesaidanlebihmerugikanmasyarakat

  14. DAFTAR PUSTAKA • 1.    Buku • Sobirin Malian, 2003. MenimbangPerlunyaKomisi Ombudsman di Daerah dalam Ombudsman Daerah, MendorongPemerintahan Yang Bersih, Kerjasama PUSHAM UII dengan Partnership Kemitraandan Governance Reform in Indonesia • Mahmudi,  2005. ManajemenKinerjaSektorPublik. UPP AMP YKPN:  Yogyakarta. • Francis Fukuyama, 2001. The Great Discruption : Human Nature and the Recontruction of Social Order , New York : The Free Press, 1999. dalamMuhadjir Darwin, Good Governance danKebijakanPublikdalamGood Governance UntukDaulatSiapa ?, Forum LSM DIY-Yappika. • 2.    PeraturanPerundang-undangan • Undang-Undang No.32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. • Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia • KeputusanPresidenRepublik Indonesia No. 4 tahun 2000 TentangKomisi Ombudsman Daerah.

  15. Lanjutan : • 3.    Website • 1.             M.RifqinizamyKarsayuda, 4 Februari 2008, “KOMISI OMBUDSMAN DAERAH : SebuahTawaranMewujudkan Good Governance di Daerah”, tersediadi website http://rifq1.wordpress.com/2008/02/04/komisi-ombudsman-daerah-sebuah-tawaran-mewujudkan-good-governance-di-daerah/, diaksespadatanggal 15 Oktober 2011. • 2.             OceMadril, 23 Mei 2011, “Ombudsman danPengawasanTerhadapAparatur Negara PascaReformasi”, tersediadi website http://ocemadril.wordpress.com/2010/05/23/ombudsman-dan-pengawasan-aparatur-negara-pasca-reformasi/, diaksespadatanggal 15 Oktober 2011. • 4.    Lain-Lain • TetenMasduki, Ombudsman Daerah danPemberdayaannya, Seminar danLokakaryatentangPembentukanLembaga Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakanolehPusatStudiHakAsasiManusiaUniversitas Islam Indonesia bekerjasamadengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Yogyakarta, 23 Oktober 2003.

  16. Semoga bermanfaat dan selalu berjuang dalam hidup kita !!! Wassalam....

More Related