html5-img
1 / 14

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekalongan , 1 9 September 201 4. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL.

huong
Download Presentation

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL • DirektoratJenderal • PenyelenggaraanPosdanInformatika • KementerianKomunikasidanInformatika • Pekalongan, 19September 2014

  2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENYIARANLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL UU No. 32/2002 tt Penyiaran PP No. 11/2005 tt Penyelenggaraan Penyiaran LPP PP No. 12/2005 tt Lembaga Penyiaran Publik RRI PP No. 13/2005 tt Lembaga Penyiaran Publik TVRI PERMEN No. 28/2008 tt Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Permen 18/2009 tt Tata Cara dan Proese Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2

  3. JENIS-JENIS LEMBAGA PENYIARAN U.U. No.32/2002 Tentang Penyiaran • Lembaga Penyiaran Publik • Lembaga Penyiaran Swasta • Lembaga Penyiaran Komunitas • Lembaga Penyiaran Berlangganan

  4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PUBLIK LOKAL TVRI RRI • Terdiri dari: • Stasiun pusat • Stasiun daerah Berada di : Provinsi/Kab.Kota • Terdiri dari: • Stasiun pusat • Stasiun daerah

  5. BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LPP RRI dan TVRI Berbentuk badan hukum yang didirikanolehnegara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. PP No.11/2005 pasal 1 ayat (2)

  6. BENTUK DANPENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPR-D atas usul masyarakat. PP No.11/2005 pasal 1 ayat (3)

  7. KEDUDUKAN DAN PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat didirikan di daerahprovinsi,kabupaten, atau kota dg persyaratan sbb: a. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didaerah tersebut; b. Tersedianya alokasi frekuensi; c. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPPLokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan. Pasal 7 ayat (4) PP No.11/2005

  8. TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN • PERMOHONAN • DIBUAT RANGKAP 2 • 1 Untuk Menteri • 1 Untuk KPI • 1 Copy utk Pemda KPI MENERBITKAN REKOMENDASI KELAYAKAN DAN USULAN FREKUENSI FORUM RAPAT BERSAMA • UJI COBA • SIARAN • PERSYARATAN • Administrasi • Data Teknik • Program Siaran • IZIN • TETAP MENTERI MENERBITKAN IPP PRINSIP EVALUASI DENGAR PENDAPAT • IPP Tetap berlaku : • Radio 5 tahun • - TV 10 tahun • IPP Prinsip berlaku: • Radio 6 bulan • - Tv 12 bulan 8

  9. PENJELASAN • PERMOHONAN • DIBUAT RANGKAP 2 • 1 Untuk KPI • 1 Untuk Menteri • 1 Copy utk Pemda Permohonan dibuat rangkap 2, 1 berkas untuk Menteri, 1 berkas untuk KPI/KPID serta 1 copy berkas untuk Pemda. • Persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran diperiksa oleh Pemda, untuk Radio oleh Pemda Kab/Kota, untuk TV Pemda Propinsi (Permen 18/09 Pasal 7 Ayat 2 dan 3), Pemda menerbitkan Rekomendasiatas pemeriksaan persyaratan adm. dan data teknik • Persyaratan Program siaran diperiksan oleh KPI/KPID (Permen 18/09 Pasal 7 Ayat 1) • PERSYARATAN • Administrasi • Data Teknik • Program Siaran Setelah persyaratan dianggap lengkap KPI/KPID melaksanakan EDP dengan pemohon, selanjutnya KPI/KPID menerbitkan Rekomendasi kelayakan dan Usulan alokasi frekuensi untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar untuk dilaksanakan FRB. EVALUASI DENGAR PENDAPAT antara PEMOHON DAN KPI 9

  10. FORUM RAPAT BERSAMA antara KPI DAN PEMERINTAH FRB adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan Pemerintah yang berwenang memutuskan utk menyetujui atau menolak permohonan dan perpanjangan IPP. Setelah FRB paling lambat 30 hari kerja Menteri menerbitkan IPP Prinsip dan/atau surat penolakan. • IPP Prinsip digunakan untuk: • - mengurus dokumen dan izin-izin seperti IMB,HO • - pembangunan infrastruktur; • - pengurusan penetapan ISR; • - Uji Coba Siaran; MENTERI MENERBITKAN IPP PRINSIP • UJI COBA • SIARAN Setelah memproleh IPP Prinsip, pada bulan ke-4 utk Radio dan bulan ke-10 utk Televisi mengajukan permohonan utk Uji Caba Siaran. • IZIN • TETAP Setelah dinyatakan Lulus Uji Coba Siaran, Menteri menerbitkan IPP tetap berlaku 5 tahun utk Radio dan 10 tahun utk Televisi. 10

  11. PROGRAM SIARAN ASPEK BISNIS/ADMINISTRASI DATA TEKNIK Materi evaluasi uji coba siaran berupa konsistensi data sebagaimana yang telah diajukan pada saat permohonan dan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran. MATERI UJI COBA SIARAN 11

  12. TIM UJI COBA SIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (Penilaian Program Siaran) DITJEN PPI (Penilaian Aspek Bisnis/Administrasi) DITJEN SDPPI (Penilaian Aspek Teknis) 12

  13. BIAYA PERIZINAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO 13

  14. terima kasih

More Related