1 / 18

OLEH : EDI SUGIHARTO

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM AKSELERASI RZWP3K . Disampaikan pada Acara Bimtek RZWP3K tgl 21-26 September 2014 Hotel Sheraton Mustika Jogyakarta. OLEH : EDI SUGIHARTO. DIREKT UR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

hu-stevens
Download Presentation

OLEH : EDI SUGIHARTO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM AKSELERASI RZWP3K DisampaikanpadaAcaraBimtek RZWP3K tgl 21-26 September 2014 Hotel Sheraton MustikaJogyakarta OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI heso57@yahoo.com

  2. PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 32/2004) TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45) Pemerintahan NKRI PEMERINTAH PUSAT UrusanPemerintahan PembinaandanPengawasan PP 79/2005 PP 38/2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEM PEMERINTAHAN DAERAH Penyelenggaraanpemerintahan Pemerintahandaerahmerupakansubsistempemerintahansecaranasionaluntukmencapaitujuannasional heso57@yahoo.com

  3. DASAR KETERKAITAN PERATURAN PENATAAN RUANG Substansikeuanganpusda: UU No. 33 Thn2004 (PKPD) & PUU t’kait UU No.26 Thn2007 TTG . P, RUANG UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah) PP No. 15 Thn2010 TTG PENY PR PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan) UU No. 41 Thn1999 TTG KEHUTANAN RZW P3K SUBSTANSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UU No. 1 Thn 2014 TTG PWP&P2K SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU No. 32 Thn 2009 TTG PPLH Lampiran PP PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD) UU No. 7Thn 2004 TTG SDA UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B Substansiperencanaanpusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI heso57@yahoo.com

  4. LINGKUP RUANG (UU NO. 26/2007) 1. RUANG UDARA • Ruang Angkasa Luar • Ruang Angkasa PENATAAN RUANG Integrasi DIATUR DG UNDANG 2 TERSENDIRI Integrasi 3. RUANG LAUT 2. RUANG DARAT • KawasanPesisir • Pulau-Pulau Kecil • Wil TransportasiLaut • ALKI • Wil PenangkapanIkan • LautDalam • Permukiman • Kegiatan Kehidupan Masyarakat • Wil Transportasi Darat Integrasi heso57@yahoo.com 3 (TIGA) MATRA RUANG SBG SATU KESATUAN WILAYAH

  5. UU TERKAIT RZWP3K • UU No. 32/2004 tentangPemerintahan Daerah • Daerah yang memilikiwillautdiberikankewenanganutkmengelolasumberdayadiwillaut • Daerah mendapatkanbagihasilpengelolaan SDA dibawahdasardan /ataudidasarlautberdasarkanperaturanperundangundangan • Kewenangandaerahutkmengelolasumberdayadiwillautmeliputi: • eksplorasi, eksploitasi, konservasi, danpengelolaankekayaanlaut; • pengaturanadministratif; • pengaturantataruang; • penegakanhukumterhadapperaturan yang dikeluarkanolehdaerahatau yang dilimpahkankewenangannyaolehPemerintah • Kewenanganutkmengelolasumberdayadiwillaut paling jauh 12 (duabelas) mil lautdiukurdarigarispantaikearahlautlepasdan/ataukearahperairankepulauanuntukprovinsidan 1/3 (sepertiga) dariwilkewenanganprovinsiuntukkab/kota.(Psl 8) • UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 tentang PPWP2K • Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah heso57@yahoo.com

  6. HUBUNGAN PUSAT & DAERAH ( PP 79/05 ) BINWAS TUJUAN NASIONAL (UU NO 1/2014 PWP3K) PEMERINTAH (K/L) PEMERINTAH DAERAH( UU 32/04 PEMDA) MONEV PENYUSU NAN PENETA PAN PENERAPAN DI DAERAH PENCAPAIAN DI DAERAH Sesuaimekanisme Sesuaimekanisme PERPRES 59/2012 PKK PemahamanesensiSubstansi Penganggarandi APBD Termasukmenghitungpembiayaan & Mekanismekoordinasi Dokumenperencanaandaerah Sosialisasisecarakomprehensif Pencapaiansesuai target PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 danPasal 222 UU No. 32 Tahun 2004& DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyaitugasmerumuskankebijakandibidangpembangunandaerahdanmelakukanpembinaansertafasilitasikepadapemerintahdaerahprovinsidankabupaten/kotadlmmenjalankanpembangunandaerahygberwawasanlingkunganuntukkesejahteraanmasyarakat.(PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 ) heso57@yahoo.com

  7. Penyelenggaraan PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah DPRD Penyelenggaraan UrusanPemerintahan fungsi-fungsipemerintahanyang menjadihakdankewajibansetiaptingkatandan/ataususunanpemerintahanuntukmengaturdanmengurus-nyadalamrangkamelindungi, melayani, memberdayakandanmenyejahterakanmasyarakat PILIHAN/OPTIONAL (SektorUnggulan) WAJIB/OBLIGATORY (PelayananDasar) K&P 31 urusan • Merupakan salahsatukebijakannasionalygmengaturpedomanpenyelenggaraanurusanpemerintahanygbersifatumum&mengikatPemerintah, Pemda Prop danPemda Kab/Kota. RZWP3K NSPK ? PROSES PERDA RZWP3K heso57@yahoo.com

  8. PROSES PERDA NSPK NSPK PERMENDAGRI BAB VII EVALASI & KLARIFIKASI PSL 76 S/D 80 PERDA NO 1 TH 2014 TTG PPHD heso57@yahoo.com

  9. EVALUASI RAPERDA ? CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI/KAB/KOT (PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008) UU No. 32 /2004 ttg Pemerintahan DaerahPsl 189 PPNo. 15 /2007 ttg Peny PENATAAN RUANG (Psl 28 h d) PERMENDAGRI No. 1 /2014 ttg PPHD “PengawasanterhadapRancanganPeraturan Daerah (Raperda), yaituterhadaprancanganperaturandaerah yang mengaturpajakdaerah, retribusidaerah, APBD danRencana Tata Ruang, sebelumdisahkanolehkepaladaerahterlebihdahuludievaluasiolehMenteriDalamNegeriuntukRaperdaProvinsidanolehGubernurterhadapRaperdaKabupaten/Kota”. Mengacu pd ketentuanpsl 185&186. UU No. 1 /2014 ttg PWP & P2K (RZWP3K DITETAPKAN DG PERDA) ? PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K PROVINSI/KAB/KOT heso57@yahoo.com

  10. LINGKUP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Raperda ASPEK ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA DAPAT DILAKUKAN SETELAH INDIKATOR TERPENUHI LINGKUP EVALUASI ASPEK HUKUM ASPEK SUBSTANSI • Klarifikasiulangterhadappersetujuansubstansi yang dikeluarkanolehMenteriTeknisygmebidangi. • PenyesuaiansubstansiRaperdaterhadapperaturanperundang-undangan yang baruberlakupascadikeluarkannyapersetujuansubstansi. • Identifikasiperaturan-peraturan yang melandasipenyusunanRaperda. • Keserasianantarakebijakannasional, kebijakanprovinsidankebijakankab/kota heso57@yahoo.com

  11. CONTOH ALUR PENETAPAN RTR PROVINSI PadaPsl 76 & 80 PERMENDAGRI 1/2014 PPHD 15 hari 3 hari EVALUASI RAPERDA ? SURAT EVALUASI DR GUBERNUR KEPMDN 7 hari GUB MENETAPKAN heso57@yahoo.com

  12. EVALUASI RANCANGAN PERDA OLEH KEMENDAGRI PERSETUJUAN SUBSTANSI (perlukesepakatanlegalitasnya..???) EVALUASI RZWP3K DILAKUKAN ATAS DASAR B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN MASYARAKAT (sesuai UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014) PERSETUJUAN BERSAMA DPRD “menjadisalahsatupertimbangandalam review Permendagri No. 28 Th 2008” heso57@yahoo.com

  13. INDIKATOR EVALUASI RAPERDA …… PROVINSI heso57@yahoo.com

  14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEMENDAGRI MenteriDalamNegeriberkewajibanmelakukanpembinaankelembagaandalampenyelenggaraanpenataanruang di daerah. (UU 32/2004 Psl 222) bentuk-bentukpembinaan • Peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dan DPRD di bidang penataan ruang. • Fasilitasi dan/atau pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah (termasukpenyusunandanpenetapan RZWP3K). • Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang daerah. • Penegakan peran masyarakat dalam penataan ruang. • Fasilitasi dan pembinaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) (Permendagri No.50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) • Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Daerah. heso57@yahoo.com

  15. PENGINTEGRASIAN RZWP3K DENGAN RTRW RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota. RZWP3K RTRW HARMONISASI PERAN BKPRD “POKJA PERENCANAAN” heso57@yahoo.com

  16. MASALAH, TANTANGAN DAN PERCEPATAN • Sejak UU No. 27 Tahun 2007 dikeluarkan, hingga saat ini (± 7 tahun) baru 4 provdari 34dan 12 kab/kotadari 319 k/kyg telah menetapkan perda RZWP3 – K. • Belum adanya kesepakatan terkait kedudukan RZWP3 – K thd RTRW. • Disatukan dg RTRW ? • Terpisah dari RTRW dg kedudukan yg sama dg RTRW yg dikategorikan sbg rencana umum tara ruang ? • Sbg penjabaran dari RTRW dan diposisikan sbg rencana rinci tata ruang (RDTR atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov/Kab/Kota) ?. “PR” BKPRN KHUSUSNYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UTK SEGERA MENGAMBIL KEPUTUSAN PERCEPATAN : SOSIALISASI & PROSES SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 1 TH 2014 TTG PPHD heso57@yahoo.com 16

  17. KATA AKHIR • Perencanaanpengelolaan WP3K  padadasarnyauntukmenentukankebijakandanarahpenggunaansumberdayatiap-tiapsatuanperencanaan(RencanaStrategis, RencanaZonasi, RencanaPengelolaandanRencanaAksiPengelolaan WP3K)disertaidenganpenetapanstrukturdanpolaruangpadakawasanperencanaan yang memuatkegiatan yang bolehdilakukandantidakbolehdilakukansertakegiatan yang hanyadptdilakukanstlhmemperolehizin. • Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-K • RZWP3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; • RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota. • Rencana tata ruang darat dan rencana zonasi pesisir merupakan satu kesatuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) baik provinsi maupun kabupaten/kota. • ProsesPenetapanPerdamengacupada UU 32/3004 ttg PEMDA Psl 185,186.189 & Permendagri No 1 Th 2014 ttg PPHD. heso57@yahoo.com

  18. TERIMA KASIH heso57@yahoo.com

More Related