Mekanisme penyerahan urusan kewenangan pempus pemda
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA. MATA KULIAH PEMERINTAHAN DAERAH SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2010. DEFINISI KEWENANGAN 1.

Download Presentation

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA

MATA KULIAH PEMERINTAHAN DAERAH

SEMESTER GENAP

DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA

2010


DEFINISI KEWENANGAN 1

  • Kewenangan pemerintahan umum: kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan.

  • Di luar kewenangan pemerintahan umum: penyediaan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pos dan telekomunikasi (Nurcholis, 2005)


DEFINISI KEWENANGAN 2

  • Kewenangan pemerintahan umum: kewenangan jaman Belanda dijalankan oleh pamong praja=algemeen bestuur (politiek politioneel)= bidang kepolisian bersangkutan dgn pemeliharaan keamanan dan ketertiban (Bayu Surianingrat, 1980: 51)


DASAR PENDISTRIBUSIAN KEWENANGAN PUSAT-DAERAH

  • Basis kewilayahan (teritorial)=> menyelenggarakan urusan2 lokal didistribusikan diantara satuan wilayah (state local govt.) dan pemerintahan lokal (self local govt.).

  • Basis fungsional=>menyelenggarakan urusan2 lokal didistribusikan antara kementerian2 pusat yg bersifat khusus dan agen2nya berada di luar kantor pusatnya sbg pelaksanaan kebijakan darinya.


VARIASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN BERSIFAT LOKAL

  • Organisasi internal (internal-organization/regulation)-kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah, contoh: Pemda Inggris

  • Hybrid (subsidiarization)-kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk urusan2 penting tapi juga bertanggung jawab pada otoritas lebih tinggi untuk urusan spesifik=kebijakan pusat, contoh: pemda rep. federasi Jerman

  • Hybrid (supervision)-kepala daerah bertanggung jawab sebagian kepada Dewan Perwakilan Daerah dan sbg wakil pemerintah pusat, bertanggung jawab langsung pada otoritas yg mensupervisinya, contoh: pemerintahan lokal Perancis

  • Antar organisasi (intra-organization/subordinazation)-kepala daerah adalah bagian dari pemerintah pusat dan secara keseluruhan merupakan bawahan pusat, contoh: pemerintahan lokal Uni Soviet di masa lalu.


CARA PENYERAHAN KEWENANGAN

  • Materi wewenang-semua urusan pemerintaha yg terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya

  • Manusia yg diserahi wewenang-masyarakat yg tinggal di daerah bersangkutan sbg kesatuan masy. Hukum (bukan kepada kepala daerah atau DPRD atau keduanya)

  • Wilayah yg diserahi wewenang-daearh otonom, bukan wilayah administratif


DOKTRIN PENYERAHAN KEWENANGAN

  • Ultra vires-pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dgn cara merinci satu-persatu---sisa=tetap menjadi wewenang pempus, contoh: UU 5/1974

  • Open end arrangement/general competence-daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yg dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah menyelenggarakan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri diluar kewenangan dimiliki pusat, contoh: UU 22/1999 & UU 32/2004


TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN 1

  • Sistem fungsional (functional system)--dalam rangka dekonsentrasi setiap departemen menempatkan kepala2 instansi vertikal di wil. Adm. Untuk memberikan pelayanan umum di bidangnya (sektoral) secara fungsional. Contoh: negara Anglo-saxon


TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN 2

  • Sistem prefektur (prefectorat system)--jika wilayah nasional dibagi ke dalam fungsi2 pelayanan departmen secara terfragmentasi=sistem fungsional, sistem prefektur membagi teritori nasional dibagi ke dalam wilayah administrasi dan/atau daerah otonom dgn batas yurisdiksi yg sama dan dgn sebutan sama pula. contoh: pembagian wilayah daerah tk. I, II, dan III

    • Integrated prefectoral system, contoh: Gubernur kepala wilayah dan kepala daerah, UU 5/1974 Orba=sistem prefektoral>prefektoral terintegrasi->sentralistis, UU 22/1999 dan UU 32/2004 Orde Reformasi=sistem prefektoral->prefektoral tidak terintegrasi

    • Unitegrated prefectoral system, contoh: bupati, perwakilan instansi vertikal


  • Login