Mekanisme penyerahan urusan kewenangan pempus pemda
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA. MATA KULIAH PEMERINTAHAN DAERAH SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2010. DEFINISI KEWENANGAN 1.

Download Presentation

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mekanisme penyerahan urusan kewenangan pempus pemda

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA

MATA KULIAH PEMERINTAHAN DAERAH

SEMESTER GENAP

DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA

2010


Definisi kewenangan 1

DEFINISI KEWENANGAN 1

  • Kewenangan pemerintahan umum: kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan.

  • Di luar kewenangan pemerintahan umum: penyediaan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pos dan telekomunikasi (Nurcholis, 2005)


Definisi kewenangan 2

DEFINISI KEWENANGAN 2

  • Kewenangan pemerintahan umum: kewenangan jaman Belanda dijalankan oleh pamong praja=algemeen bestuur (politiek politioneel)= bidang kepolisian bersangkutan dgn pemeliharaan keamanan dan ketertiban (Bayu Surianingrat, 1980: 51)


Dasar pendistribusian kewenangan pusat daerah

DASAR PENDISTRIBUSIAN KEWENANGAN PUSAT-DAERAH

  • Basis kewilayahan (teritorial)=> menyelenggarakan urusan2 lokal didistribusikan diantara satuan wilayah (state local govt.) dan pemerintahan lokal (self local govt.).

  • Basis fungsional=>menyelenggarakan urusan2 lokal didistribusikan antara kementerian2 pusat yg bersifat khusus dan agen2nya berada di luar kantor pusatnya sbg pelaksanaan kebijakan darinya.


Variasi pengendalian penyelenggaraan bersifat lokal

VARIASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN BERSIFAT LOKAL

  • Organisasi internal (internal-organization/regulation)-kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah, contoh: Pemda Inggris

  • Hybrid (subsidiarization)-kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk urusan2 penting tapi juga bertanggung jawab pada otoritas lebih tinggi untuk urusan spesifik=kebijakan pusat, contoh: pemda rep. federasi Jerman

  • Hybrid (supervision)-kepala daerah bertanggung jawab sebagian kepada Dewan Perwakilan Daerah dan sbg wakil pemerintah pusat, bertanggung jawab langsung pada otoritas yg mensupervisinya, contoh: pemerintahan lokal Perancis

  • Antar organisasi (intra-organization/subordinazation)-kepala daerah adalah bagian dari pemerintah pusat dan secara keseluruhan merupakan bawahan pusat, contoh: pemerintahan lokal Uni Soviet di masa lalu.


Cara penyerahan kewenangan

CARA PENYERAHAN KEWENANGAN

  • Materi wewenang-semua urusan pemerintaha yg terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya

  • Manusia yg diserahi wewenang-masyarakat yg tinggal di daerah bersangkutan sbg kesatuan masy. Hukum (bukan kepada kepala daerah atau DPRD atau keduanya)

  • Wilayah yg diserahi wewenang-daearh otonom, bukan wilayah administratif


Doktrin penyerahan kewenangan

DOKTRIN PENYERAHAN KEWENANGAN

  • Ultra vires-pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dgn cara merinci satu-persatu---sisa=tetap menjadi wewenang pempus, contoh: UU 5/1974

  • Open end arrangement/general competence-daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yg dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah menyelenggarakan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri diluar kewenangan dimiliki pusat, contoh: UU 22/1999 & UU 32/2004


Tipologi pemerintahan daerah menurut kewenangan 1

TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN 1

  • Sistem fungsional (functional system)--dalam rangka dekonsentrasi setiap departemen menempatkan kepala2 instansi vertikal di wil. Adm. Untuk memberikan pelayanan umum di bidangnya (sektoral) secara fungsional. Contoh: negara Anglo-saxon


Tipologi pemerintahan daerah menurut kewenangan 2

TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN 2

  • Sistem prefektur (prefectorat system)--jika wilayah nasional dibagi ke dalam fungsi2 pelayanan departmen secara terfragmentasi=sistem fungsional, sistem prefektur membagi teritori nasional dibagi ke dalam wilayah administrasi dan/atau daerah otonom dgn batas yurisdiksi yg sama dan dgn sebutan sama pula. contoh: pembagian wilayah daerah tk. I, II, dan III

    • Integrated prefectoral system, contoh: Gubernur kepala wilayah dan kepala daerah, UU 5/1974 Orba=sistem prefektoral>prefektoral terintegrasi->sentralistis, UU 22/1999 dan UU 32/2004 Orde Reformasi=sistem prefektoral->prefektoral tidak terintegrasi

    • Unitegrated prefectoral system, contoh: bupati, perwakilan instansi vertikal


  • Login