slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
NORMA HUKUM Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

NORMA HUKUM Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S. - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

NORMA HUKUM Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. smarticle/fhui/ilper/2011. PENGERTIAN & MACAM NORMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NORMA HUKUM Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S.' - hila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NORMA HUKUM

Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan

SONY MAULANA S.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

smarticle/fhui/ilper/2011

slide2

PENGERTIAN & MACAM NORMA

Norma adalah ketentuan2 yang mengatur perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung perintah yang hendaknya (ougt to be/do atau das sollen) dipatuhi.

Terdapat berbagai macam norma di masyarakat yang mempengaruhi bentuk dan cara berperilaku seseorang, antara lain: norma agama, norma adat, norma moral, dan norma hukum.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide3

Norma Agama, Adat & Moral

Norma agama, adat, dan moral terbentuk oleh kebiasaan yang tumbuh dari penilaian terus-menerus masyarakat atas suatu perilaku. Perilaku yang dinilai baik dikehendaki untuk dilaksanakan, sedangkan perilaku yang dinilai buruk dikehendaki untuk ditinggalkan. Hal ini terjadi berulangkali sehingga berkembang menjadi perintah yang harus dipatuhi.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide4

Mengingat penilaian atas suatu perilaku bergantung pada agama dan budaya masyarakat, maka terdapat berbagai norma agama, adat, dan moral pada negara dengan beragam agama dan budaya. Masing-masing norma agama, adat, dan moral tersebut hanya berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam negara tersebut.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide5

Norma Hukum

Norma hukum dibentuk oleh lembaga2 negara yang berwenang membentuknya.

Mengingat kedaulatan negara meliputi seluruh wilayah negara, maka hanya terdapat satu norma hukum yang berlaku bagi semua masyarakat yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide6

NORMA HUKUM & NORMA2 LAINNYA

PERSAMAAN:

  • norma hukum dan norma2 lainnya merupakan ketentuan2 yang mengatur perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung perintah yang hendaknya (ougt to be/do atau das sollen) dipatuhi.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide7

  • HANS KELSEN : STUFENTHEORIE

Norma2 dalam suatu macam norma tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkhis.

Suatu norma bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ini bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pergerakan ke atas ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang sumber dan dasar pembentukannya tidak dapat ditelusuri lagi.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide8

Mengingat sumber dan dasar pembentukannya tidak dapat ditelusuri lagi, maka norma tertinggi –- oleh Kelsen disebut dengan Grundnorm -– ditetapkan lebih dahulu secara hipotetik (presupposed) dan diterima apa-adanya oleh masyarakat (axiomatic).

smarticle/fhui/ilper/2011

slide9

PERBEDAAN:

  • norma hukum dibentuk oleh pihak di luar masyarakat, yaitu oleh lembaga negara yang berwenang membentuknya;
  • norma hukum dapat mengancamkan sanksi pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan kepada pelanggar ketentuan2-nya;
  • norma hukum dapat memberikan kewenangan kepada lembaga pelaksana untuk mendorong kepatuhan dan menerapkan sanksi.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide10

PERBEDAAN:

  • norma2 yang lain dibentuk oleh masyarakat itu sendiri;
  • meskipun dapat mengancamkan sanksi pendorong kepatuhan, namun pihak2 yang melanggar ketentuan2 dalam dapat menghindar dari sanksi tersebut;
  • meskipun norma2 yang lain dapat memberikan kewenangan untuk mendorong kepatuhan dan menerapkan sanksi kepada lembaga pelaksana, namun kewenangan tersebut sangat terbatas .

smarticle/fhui/ilper/2011

slide11

  • HANS KELSEN : STATIKA & DINAMIKA NORMA

didasarkan pada sumber keberlakuannya, norma2 bisa dibedakan dalam 2 (dua) sistem, yaitu:

  • Sistem Norma Statik (Nomostatic);
  • Sistem Norma Dinamik (Nomodynamic).

smarticle/fhui/ilper/2011

slide12

  • Sistem Norma Statik (Nomostatic)

normadengan sistem yang statik mendasarkan pada isi dari ketentuan2-nya sebagai sumber keberlakuannya.

artinya, isi dari ketentuan2 dalam suatu norma menjadi dasar penilaian seseorang mengenai keberlakuan norma tersebut atas dirinya.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide13

  • Sistem Norma Dinamik (Nomodynamic)

normadengan sistem yang dinamik mendasarkan pada pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2-nya sebagai sumber keberlakuannya.

artinya, pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2 dalam suatu norma menjadi dasar penilaian seseorang mengenai keberlakuan norma tersebut atas dirinya.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide14

HANS KELSEN :

Hukum adalah norma dengan sistem yang dinamik

norma hukum mendasarkan sumber keberlakuannya pada pembentukan atau penghapusan dari ketentuan2-nya bukan pada isi-nya.

suatu norma hukum dikatakan sah berlaku (valid) apabila dibentuk oleh lembaga2 negara yang berwenang membentuknya.

smarticle/fhui/ilper/2011

slide15

terima kasih.

semoga bermanfaat!

sony maulana s.

bidang studi hukum administrasi negara

fakultas hukum universitas indonesia

kampus baru ui - depok16424

tel: 021-788 49133

fax: 021-788 49140

mobile: 08151889788

email: [email protected]

smarticle/fhui/ilper/2011

ad