1 / 16

Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Syukriy Abdullah. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan. Pelaksanaan. Penatausahaan. Pertggjawaban. Pemeriksaan. Rancangan DPA-SKPD. RPJMD. Penatausahaan Pendapatan.

hetal
Download Presentation

Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ProsesPerencanaandanPenganggaranDaerah Syukriy Abdullah

  2. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertggjawaban Pemeriksaan Rancangan DPA-SKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Disusun Sesuai SAP RKPD Verifikasi KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Penatausahaan Pembiayaan Belanja RKA-SKPD • Dilakukan oleh PPKD Pembiayaan Raperda Pertanggung-jawaban APBD RAPBD Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban Laporan Realisasi Semester Pertama Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Dana Cadangan, Aset Tetap, Utang Perubahan APBD APBD Akuntansi Keuangan Daerah

  3. EvaluasihasilpelaksanaanKinerja Pembangunan Daerah • Rancangankerangkaekonomidaerah • Prioritaspembangunandankewajibandaerah • Rencanakerja yang terukurdanpendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsungolehpemerintah, pemerintahdaerahmaupunditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakat

  4. Regulasi Pengelolaan Pembangunan • UU No.25/2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • UU No.32/2004 - Pemerintahan daerah; • PP No.20-2004 - Rencana Kerja Pemerintah • PP No.58/2005 - PengelolaanKeuangan Daerah; • PP No.8/2006 - Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • PP No.6/2008 TentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; • PP No.8/2008 - Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; • PP No.19/2010 - Tata Cara PelaksanaanTugasdanWewenangsertaKedudukanKeuanganGubernursebagaiWakilPemerintahdi Wilayah Provinsi; • Permendagri No.13/2006 - Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; • Permendagri No.54/2010 - PelaksanaanPeraturanPemerintah No.8/2008 TentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah. Bagaimana pengaturan di daerah?

  5. SinkronisasiPerencanaandanPenganggaranPemerintahPusatdanPemerintah Daerah Renstra KL Renja - KL RKA-KL Keppres Rincian APBN Pemerintah Pusat Musren- bangnas RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN RKP Daerah RAPBD APBD RPJP Daerah RPJM Daerah Pemerintah Daerah Musren- bangda Kep KDH tentang Rincian APBD Renstra SKPD Renja - SKPD RKA - SKPD UU NO. 25/2004 UU NO. 17/2003 Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Dijabarkan DiselaraskanmelaluiMusrenbang Diacu Diacu Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pedoman Pedoman

  6. Proses Perencanaan Daerah

  7. Jenis-jenis Rencana Pembangunan • Rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah (RPJPN/D)  20 tahun • Rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D)  5 tahun; • Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D)  1 tahun

  8. DokumenPokokPenganggaran Daerah PPAS RPJMD/RKPD KUA EVALUASI RKA-SKPD RAPBD PERDA APBD Penjabaran APBD Pelaksanaan Anggaran ANGGARAN KAS DPA-SKPD

  9. Time Frame Penyusunan APBD Akhir Mei Juni Mgu II Juli Minggu I Oktober Akhir Nov 31 Des Perda APBD PembahasanRaperda APBD Pembahasan KUA dan PPAS DPRD Persetujuanbersama Nota Kesepakatan Kepda-DPRD Ranc KUA & PPAS PerkadattgPenjabaran APBD Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD Kepala Daerah Raperda APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA oleh Tim AnggaranPemda RPJMD RKPD RKA-SKPD Renstra Renja SKPD Evaluasi Mendagri/ Gubernur

  10. JadwalPenyusunan & Penetapan RAPBD

  11. KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) • Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. • Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target PPAS • Prioritasdisusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerahberupaprioritaspembangunandaerah, SKPD yang melaksanakandan program/kegiatan yang terkait. • Prioritasdisusun berdasarkan rencanapendapatandanpembiayaan. • Prioritasbelanjadiuraikanmenurutprioritaspembangunandaerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. • Plafon anggaran sementara diuraikanberdasarkanurusandan SKPD, program dankegiatan, belanjatidaklangsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).

  12. Memuat target pencapaiankinerja yang disertaidengan: Proyeksipendapatandaerah, alokasibelanjadaerah, sumberdanpenggunaanpembiayaansesuaiasumsi (perkembekonomimakro & perubahan pokok2 kebijakanfiskal) Pedoman Penyusunan APBD Mendagri ditetapkan Setiap tahun Penyusunan KUA berpedomanpada R K P D selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kepala Daerah DPRD menyampaikan kepada menyusun dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD

  13. berdasarkan Kebijakan Umum APBD PrioritasdanPlafonAnggaranSementara (PPAS) Pemerintah Daerah DPRD membahas paling lambat minggu ke-2 Juni tahun anggaran sebelumnya Rancangan PPAS Sementara Langkah-langkah pembahasan PPAS • menentukanskalaprioritasdalamurusanwajib & urusanpilihan • menentukan urutan program dalam masing-masing urusan • menyusun plafon anggaran sementara utkmasing-masing program disepakati menjadi program prioritasdanpatokanbatasmaksimumanggaran yang diberikankepada SKPD untuksetiap program sebagaiacuandalampenyusunan RKA-SKPD PPAS

  14. KDH KOORDINATOR TAPD TAPD Disampaikan kepada KDH paling lambat Minggu I Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA&PPAS Rancangan KUA & PPAS PenyampaianRancangan KUA & PPAS DPRD PEMERINTAH DAERAH Disampaikanke DPRD Paling lambatpada PertengahanbulanJuni (DalamPembicaraan Pendahuluan RAPBD thnberikutnya ) RKPD Rancangan KUA&PPAS Rancangan KUA& PPAS Panitia Anggaran DPRD Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Paling lambat AkhirBulan Juli Nota Kesepakatan

  15. berdasarkan dokumenperencanaandanpenganggaran yang berisi program dankegiatan SKPD sertaanggaran yang diperlukanuntukmelaksanakannya PedomanPenyusunan RKA-SKPD RencanaKerjadanAnggaranSatuanKerjaPerangkat Daerah (RKA SKPD) Kepala SKPD RKA-SKPD menyusun memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Pendekatan penyusunan • Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah • Penganggaran terpadu • Penganggaran berdasarkan prestasi kerja

  16. SKPD + SKPKD PENDAPATAN PEMBIAYAAN(SKPKD) BELANJA P A D SKPKD SKPD -Pajak (SKPKD) - Retribusi (SKPD) - Laba BUMD (SKPKD) • Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Penerimaan - Belanja Pegawai - Fungsi - Urusan - Program - Kegiatan - Subsidi - Bunga - Hibah - Transfer - Bantuan Sosial • Belanja Tidak Terduga Pengeluaran Dana Perimbangan (SKPKD) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal RKA-SKPD A P B D DPA-SKPD STRUKTUR APBD

More Related