GUGATAN
Download

GUGATAN

Advertisement
Download Presentation
Comments
hasana
From:
|  
(129) |   (0) |   (0)
Views: 60 | Added: 08-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
APAKAH GUGATAN??. surat gugatan adalah tuntutan hukum berupa akta tertulis yang akan dijadikan sebagai bukti, berisi alasan-alasan atau dalil-dalil hukum sebagai dasar pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan surat gugatan dalam beracara di PTUN tentunya berbeda dengan surat gu
Tags
,
GUGATAN

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. GUGATAN Praktik Hukum PTUN Junaedi, S.H..,M.Si.,LL.M.

2. APAKAH GUGATAN?? surat gugatan adalah tuntutan hukum berupa akta tertulis yang akan dijadikan sebagai bukti, berisi alasan-alasan atau dalil-dalil hukum sebagai dasar pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan surat gugatan dalam beracara di PTUN tentunya berbeda dengan surat gugatan berperkara di Peradilan perdata?Apa bedanya???

3. APA BEDA GUGATAN PERDATA DAN PTUN Perbedaan ini tentunya dapat dilihat dari substansi rumusan alasan-alasan, dalil-dalil hukum maupun bentuk tuntutan (petitum) yang dapat diajukan. Hal ini dikarenakan obyek gugatan yang dapat dipersengketakan memiliki karakteristik tersendiri dan merupakan kewenangan absolut dari PTUN, yaitu putusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat badan hukum publik

4. Identifikasi Putusan TUN Sebelum Gugatan Dibuat Apakah putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan sudah dapat dikategorikan sebagai obyek gugatan TUN, memenuhi kriteria Pasal 1 ayat 3 atau Pasal 3 UU PTUN; Putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan tersebut, termasuk putusan TUN yang dikecualikan atau tidak (Pasal 2 UU No.9 Thn 2004 dan Pasal 49 UU PTUN); Siapa yang berhak menjadi Penggugat dan jabatan pejabat mana sebagai Tergugat (Pasal 1 ayat 6 jo Pasal 1 ayat 2 UU PTUN); Dengan adanya putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan,terdapat unsur kepentingan dirugikan ?point d?interet,point d?action? bagi Penggugat atau tidak (Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Thn 2004); Apakah putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan, dalam aturan dasarnya terbuka untuk melakukan upaya administrasi atau tidak (Pasal 48 UU PTUN); Putusan TUN yang menjadi dasar perselisihan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan atau tidak(Pasal 55 UU PTUN jo SEMA No.2 Thn l991); Badan Peradilan TUN mana dapat diajukannya gugatan (Pasal 54 UU PTUN); dan Alasan-alasan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat digunakan menjadi dasar diajukannya gugatan.

5. Syarat Formal Surat Gugatan UU mensayaratkan bahwa gugatan diajukan secara tertulis, dalam hal penggugat buta huruf maka panitera akan menuliskan setelah secara lisan disebutkan oleh penggugat Pasal 56 ayat 1 mengatur bahwa gugatan harus memuat: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan Format Surat gugatan menyangkut 3 hal yaitu Persona Standi in Judicio Posita Petitum

6. Persona Standi in Judicio Menurut terjemahan bahasa ?Persona Standi in judicio? berarti, orang yang cakap dan berwenang hadir di muka Pengadilan, atau kewenangan bertindak dimuka Pengadilan sebagai pihak yang berperkara (uraian identitas pihak-pihak berperkara) Dalam praktek beracara di PTUN, penyebutan identitas pihak-pihak berperkara dalam surat gugatan sebagai suatu keharusan atau kewajiban dan penyebutan tersebut harus jelas dan lengkap. Meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat (Pasal 56 ayat 1 huruf a dan b UU PTUN) Harus disebutkan juga nama pengadilan TUN yang dituju (pasal 54) dan tanggal gugatan. (contohnya)

7. Contoh Persona Standi Jakarta,.............2004 Kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan............................... di Jakarta Perihal: Gugatan TUN Dengan hormat, Bertindak untuk diri sendiri, saya (nama), (kewarganegaraan), (tempat tinggal), (pekerjaan) untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan TUN kepada : (nama jabatan), (alamat/tempat kedudukan Tergugat), dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta. Sebelum dirumuskannya alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan, dapat dimohon kepada Ketua Pengadilan apa yang menjadi hak-hak Penggugat, yaitu Hak untuk bersengketa dengan Cuma-Cuma (Pasal 60 UU PTUN); Hak ditundanya pelaksanaan Putusan TUN (Pasal 67 UU PTUN); dan Hak pemeriksaan dengan acara cepat (Pasal 98-99 UU PTUN)

8. Fundamentum Petendi atau Posita Fundamentum petendi atau posita merupakan dasar gugatan, berisi uraian atau rumusan alasan-alasan atau dalil-dalil hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan. Dasar gugatan ini dalam rumusannya ada dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum posita gugatan harus dirumuskan bahwa putusan TUN yang menjadi pokok permasalahan, merupakan obyek gugatan TUN yang memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) atau Pasal 3 UU PTUN; Putusan TUN tersebut diterima atau diketahui masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (Pasal 55 UU PTUN), sedangkan tentang kejadian atau peristiwa, yaitu penjelasan tentang duduknya perkara dan tentang hukumnya merupakan uraian adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar juridis daripada tuntutan atau rumusan terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dengan diterbitkannya putusan TUN oleh Tergugat

9. Contoh Posita Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan itu, adalah sebagai berikut: Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan putusan TUN No. tanggal/ bulan/ tahun ..... (bukti P-1); Bahwa putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat pada hari/tanggal/bulan/tahun; dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 55 UU PTUN; Bahwa putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah obyek gugatan sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 3 UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit,individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. (uraikan/rumuskan pengertian masing-masing unsur tersebut satu persatu, dalam kaitannya dengan putusan TUN dan akibat hukum terhadap hak subyektif Penggugat); Bahwa dengan diterbitkannya putusan TUN No...tanggal/bulan/tahun oleh Tergugat, berakibat hak subyektif Penggugat dilanggar dan kepentingan Penggugat dirugikan (hak subyektif tidak bisa dijalankan atau digunakan). Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas (hak subyektif yang dilindungi hukum) berdasarkan......dst; Bahwa dengan diterbitkannya putusan TUN No...tangal/bulan/tahun oleh Tergugat; Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?onrechtmatige overheidsdaad? (uraikan/rumuskan/buktikan perbuatan melawan hukum yang dilanggar Tergugat); (kalau diinginkan, uraikan/rumuskan kerugian yang dialami sebagai dasar diajukannya tuntutan ganti rugi); (Kalau menyangkut sengketa kepegawaian, uraikan/rumuskan yang menjadi dasar untuk dapat diajukannya rehabilitasi).

10. Petitum Petitum merupakan bagian akhir dari surat gugatan, berisi uraian/rumusan tuntutan hukum sebagaimana yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan

11. Petitum Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya berkenan menjatuhkan putusan, memutuskan: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membatalkan Surat Keputusan TUN No.... tanggal/bulan/tahun yang diterbitkan oleh Tergugat; Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat keputusan TUN No...tanggal/bulan/tahun; atau (disertai/tanpa disertai) Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN yang baru sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; (terhadap gugatan atas dasar Pasal 3 UU PTUN) Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; (jikalau diinginkan) Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar Rp.......; (terhadap sengketa kepegawaian) Memerintahkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri seperti semula; Membebani seluruh biaya perkara kepada Tergugat. Hormat saya Penggugat ( )

12. Dampak Gugatan ditolak Penilaian terhadap surat gugatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan pada tahap dismissal proses, sedangkan oleh majelis hakim pada tahap pemeriksaan persiapan (ps 63) dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh pihak lawan melalui eksepsi (ps 77) Dalam tahap pemeriksaan persiapan Hakim Pengadilan berwenang menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), apabila dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, walaupun telah diberitahu untuk itu (Pasal 63 ayat 3 jo ayat 2 hurup a UU PTUN) Dalam jawab-menjawab, Tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak lengkap dan/atau tidak sempurna; oleh Hakim Pengadilan apabila eksepsi itu diterima maka berakibat putusan Pengadilan menyatakan gugatan tidak diterima (Pasal 97 ayat 7 hurup c UU PTUN).


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro