Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

1. PenerapanKaidahBahasa IndonesiadalamPeraturanPerundang-undangan EbahSuhaebah BadanPengembangandanPembinaanBahasa KementerianPendidikandanKebudayaan

2. Dasar Hukum Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, danLambang Negara sertaLaguKebangsaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan

3. Dasar Hukum • Pasal 36 UUD 1945 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia • Pasal 36C UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

4. UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 26 Bahasa Indonesia wajibdigunakandalamperaturanperundang-undangan. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajibdigunakandalamdokumenresminegara.

5. Bab III Lamp. II UU Nomor 12 Tahun 2011Angka 242 BahasaPeraturanPerundang–undanganpadadasarnyatundukpadakaidahtataBahasa Indonesia, baikpembentukankata, penyusunankalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa PeraturanPerundang-undanganmempunyaicoraktersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukumbaikdalamperumusanmaupuncarapenulisan.

6. Angka 243 Ciri-ciribahasaPeraturanPerundang-undanganantara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorakhemathanyakata yang diperlukan yang dipakai; c. objektifdanmenekan rasa subjektif (tidakemosidalammengungkapkantujuanataumaksud); d. membakukanmaknakata, ungkapanatauistilah yang digunakansecarakonsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

7. Angka 243 (lanjutan) g. penulisanhurufawaldarikata, frasaatauistilah yang sudahdidefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, danjenisPeraturanPerundang-undangandanrancanganPeraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis denganhurufkapital.

8. Kaidah Tata Bahasa Indonesia • Pembentukan Kata → Bentuk dan Pilihan Kata (diksi) • Penyusunan Kalimat → Struktur • Teknik Penulisan → Ejaan

9. RagamBahasa • Ragamjurnalistik • Ragamilmiah • Ragamekonomi • Ragamkesehatan • Ragamhukum • dll.

10. BahasaHukum? BahasaRagamHukum: • Bahasadalamperundang-undangan (Undang-Undang, PeraturanPemerintah, dll.) • BahasaKenotariatan (akta, sertifikat, dll.) • Bahasadalampengadilan (beritaacarapemeriksaandll.)

11. KekhasanKalimatRagamBahasaHukum • Susunanbentukkalimatdaripengaturan yang diusulkandalamketentuanmaterisuatuperaturanperundang-undanganharusmudahdipahami. • Kalimatdalam suatu peraturanperundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu perilaku dengan menginstruksikan para pihak yang dituju • Kalimatsuatuperaturanperundang-undangandiusahakantidakberupakalimatpasif

12. StrukturKalimat • Suatu kalimat yang dirancang untuk mengaturperilaku harus mengandung subjek dan predikat. • Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peratranperundang-undangan. • Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subjek. • Kalimatharusnormatif.

13. IdentifikasiPelaku • subjeksebagaipelaku yang melakukantindakan • subjekmemilikikemampuanmelakukantindakan • subjekbukanbendamati • gunakankalimataktifdanbukanpasif • gunakankatatunggaldanbukanjamakpadasubjek.

14. Kalimat: Normatif Untukmembedakannyadengankalimatinformatif, makakalimat yang dirancanguntukmengaturperilaku (juga) harus memasukkan suatu kata bantu yang dilekatkan pada kata kerja. Dengandemikiankalimattersebutmenjadikalimat yang normatif. Kata bantu itumeliputi: wajibatauharus, dapat, dandilarang.

15. hindari • Setiapanakwajibmemilikiaktakelahiran. • Trotoardilarangdigunakanuntukkegiatanselainpejalan kaki. • SetiaphariSeninsiswamenggunakanpakaianputih-putih. • Rumah-rumah yang terkenaproyekpelebaranjalanmendapatgantirugi.

16. Seharusnya • Setiaporangtuawajibmengurusaktakelahirananak. • Selainpejalan kaki, setiaporangdilarangmenggunakantrotoar. • SetiaphariSeninsiswawajibmenggunakanpakaianputih-putih. • (Pemilik) Rumah yang terkenaproyekpelebaranjalanmendapatgantirugi.

17. PemilihanKata • menghindarikata yang mengandungmaknaganda • menghindarikata yang multitafsir • menghindarikata yang berlebihan • menggunakankatasecarakonsisten • meletakkankonsep yang pentingpadaakhirkalimat • menggunakankatadandanatausecaratepat

18. Kasus yang SeringDitemukan PemakaianHurufKapital PenulisanKata PemakaianTanda Baca PemilihanKata PemakaianUngkapanIdiomatik PemakaianUngkapanPenghubung Perincian yang TidakSejajar

19. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital Apabilahasilpemantauandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) terbuktiterjadipenyimpanganadministratifdalampenyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikotamengambillangkahpenyelesaiansesuaidengankewenangannya.

20. Seharusnya Apabilahasilpemantauandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) terbuktiterjadipenyimpanganadministratifdalampenyelenggaraanpenataan ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/walikotamengambillangkahpenyelesaiansesuaidengankewenangannya.

21. PemakaianHurufKapital 1) Pihak yang berkepentingandapatmengajukangugatanpembatalankepadaPengadilanNiaga. 2) Pelaksanaanoperasidanpemeliharaansumberdaya air dilakukanolehPemerintah, Pemerintah Daerah, ataupengelolasumberdaya air sesuaidengankewenangannya.

22. Seharusnya 1a) Pihak yang berkepentingandapatmengajukangugatanpembatalankepadapengadilanniaga. 2a) Pelaksanaanoperasidanpemeliharaansumberdaya air dilakukanolehPemerintah, pemerintahdaerah, ataupengelolasumberdaya air sesuaidengankewenangannya.

23. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyertaan Modal; dan/atau b. Pemberian Pinjaman.

24. Seharusnya Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.

25. Kesalahan Penulisan Kata Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumberdaya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

26. Seharusnya Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumber daya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga.

27. Kesalahan Pemakaian Tanda Baca NamunbahasaPeraturanPerundang-undanganmempunyaicoraktersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukumbaikdalamperumusanmaupuncarapenulisan. Petadasaradalahpeta yang menyajikanunsur-unsuralamdanataubuatanmanusia, yang beradadipermukaanbumi, digambarkanpadasuatubidangdatardenganskala, penomoran, proyeksidangeoreferensitertentu.

28. Seharusnya Namun,bahasaPeraturanPerundang-undanganmempunyaicoraktersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum, baikdalamperumusanmaupuncarapenulisan. Petadasaradalahpeta yang menyajikanunsur-unsuralamdan/ataubuatanmanusia, yang beradadipermukaanbumi, digambarkanpadasuatubidangdatardenganskala, penomoran, proyeksi,dangeoreferensitertentu.

29. Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, dimaksudkanuntukmewujudkankesatuansistempenyajian data daninformasipenataanruangwilayah. Unsur-unsursebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2), digambarkandengansimboldanataunotasipadaLampiran II PeraturanPemerintahini. KalimatdanTanda Baca

30. Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah adalah untukmewujudkankesatuansistempenyajian data daninformasipenataanruangwilayah. Pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah dimaksudkanuntukmewujudkankesatuansistempenyajian data daninformasipenataanruangwilayah. Unsur-unsursebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2),digambarkandengansimboldanataunotasipadaLampiran II PeraturanPemerintahini. Seharusnya

31. PemilihanKata • Setiaporang yang membanguntanpaizindikenakansanksiadministratifberupa …… (Salah) • Setiaporang yang membanguntanpaizindikenaisanksiadministratifberupa …… (Betul) • Sanksiadministratifberupa …. dikenakankepadasetiaporang yang membanguntanpaizin. (Betul)

32. Penyerapan • efektif • kreatif • aktif • standar • transpor • efektivitas • kreativitas • aktivitas • standardisasi • transportasi • komoditas • selebritas

33. PP15/2010 Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk: a. meningkatkankualitasdanefektifitaspenyelenggaraanpenataanruang; • Pengolahan data dananalisis paling sedikitharusmenyertakan teknik analisis kesesuaian komoditi pertanian, peternakan, perkebunan, dan/atau perikanan.

34. KatadanTanda Baca • Petarencanatataruangwilayahdaerahpropinsimenggunakanpetawilayahdaerahpropinsidanpetatematikwilayahdengantingkatketelitianpetapadaskala yang sama. • Pemerintahdaerahadalahgubernur, bupati, atauwalikota, danperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah.

35. Seharusnya • Petarencanatataruangwilayahdaerahprovinsimenggunakanpetawilayahdaerahprovinsidanpetatematikwilayahdengantingkatketelitianpetapadaskala yang sama. • Pemerintahdaerahadalahgubernur, bupatiatauwalikota, danperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah.

36. Ungkapan idiomatik terdiriatas bergantungpada sesuaidengan banggaatas padaumumnya terbuatdari baik … maupun antara … dan

37. UngkapanIdiomatik • …. melaksanakanpemanfaatanruangsesuaiperuntukannya yang telahditetapkandalamrencanatataruang; • PengibaranBenderadi Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukandihalamanrumahseluruhwarganegaraIndonesia, kantor/gedung pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruhwilayahyurisdiksi Indonesia diluarnegeri.

38. Seharusnya • …. melaksanakanpemanfaatanruangsesuaidenganperuntukannya yang telahditetapkandalamrencanatataruang; • PengibaranBenderadi Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilakukandihalamanrumahseluruhwarganegaraIndonesia, kantor/gedung, baik pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, danseluruhwilayahyurisdiksi Indonesia diluarnegeri.

39. TidakKonsisten • Pasal 20 • (1) Pemerintahdanpemerintahdaerahmemilikitugasdantanggungjawabdalampembinaandanpengawasanpelaksanaanperanmasyarakatdibidangpenataanruangsesuaidengankewenangannya. • (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakansesuaistandarpelayanan minimal.

40. Penulisan Kata Salah • kerjasama • sumberdaya • beritahukan • tanggungjawab Betul • kerjasama • sumberdaya • beritahukan • memberitahukan • memberitahu • tanggungjawab

41. Penulisan kata Tandatangan Bertandatangan Tandatangannya Penandatanganan Menandatangani ditandatangani

42. Salah Kamitidakdapatmerubahkeputusan yang diambilatasankami. SemuanyasudahkamirubahsesuaidenganpermintaanBapak. Betul Kamitidakdapatmengubahkeputusan yang diambilatasankami Apaperubahantersebutsudahdisepakatibersama? Merubah yang sulit Diubah

43. Penyerapankataataufrasabahasaasing Kata, frasa, atauistilahbahasaasing yang sudahdiserapdapatdigunakanjikalebihringkasdaripadamenggunakanterjemahannya. • devaluasi (penurunannilaiuang) • efektif (berdayaguna) Kata, frasa, atauistilahbahasaasinghanyadigunakandalampenjelasan. • penghinaanterhadapperadilan (contempt of court)

44. Pemakaiandan, atau, dan/atau • Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsiutamakawasan, wilayahadministratif, kegiatankawasan, dannilaistrategiskawasan. • InsentifsebagaimanadimaksuddalamPasal 35, yang merupakanperangkatatauupayauntukmemberikanimbalanterhadappelaksanaankegiatan yang sejalandenganrencanatataruang. • Orangadalahorangperseorangandan/ataukorporasi.

45. ContohKasus • Jikaketentuanpidanaberlakubagisiapapun, subyekdariketentuanpidanadirumuskandenganfrasasetiaporang. • PenggunaAnggarandalammenyelenggarakanpembangunandapat pula melaksanakanmelaluiupayatukarmenukar/tukarbangun, kerjasamapemanfaatan, hibah, ataucaralainnyasesuaiperaturanperundang-undangan.

46. Seharusnya • Jikaketentuanpidanaberlakubagisiapa pun, subjekketentuanpidanadirumuskandenganfrasasetiaporang. • PenggunaAnggarandalammenyelenggarakanpembangunandapat pula melaksanakanmelaluiupayatukarmenukaratautukarbangun, kerjasamapemanfaatan, hibah, ataucaralainsesuaidenganperaturanperundang-undangan.

47. RuangterbukahijausebagaimanadimaksuddalamPasal 28 huruf a terdiridariruangterbukahijaupublik dan ruang terbuka hijau privat. (salah) • RuangterbukahijausebagaimanadimaksuddalamPasal 28 huruf a terdiriatasruangterbukahijaupublik dan ruang terbuka hijau privat. (benar)

48. ContohKasus • Ketentuanpenggunaanbahanbangunanuntukbangunangedungnegaratersebutdiatas, dimungkinkandisesuaikandengankemajuanteknologibahanbangunan, khususnyadisesuaikandengankemampuansumberdayasetempatdengantetapharusmempertimbangkankekuatandankeawetannyasesuaidenganperuntukan yang telahditetapkan.

49. Seharusnya • Ketentuanpenggunaanbahanbangunanuntukbangunangedungnegaratersebutdimungkinkandisesuaikandengankemajuanteknologibahanbangunan, khususnyadisesuaikandengankemampuansumberdayasetempatdengantetapharusmempertimbangkankekuatandankeawetannyasesuaidenganperuntukan yang telahditetapkan.

50. ContohKasus • BadanPublik yang dengansengajatidakmenyediakan, tidakmemberikan, dan/atautidakmenerbitkanInformasiPublikberupaInformasiPubliksecaraberkala, InformasiPublik yang wajibdiumumkansecaraserta-merta, InformasiPublik yang wajibtersediasetiapsaat, dan/atauInformasiPublik yang harusdiberikanatasdasarpermintaansesuaidenganUndang-Undangini, danmengakibatkankerugianbagiorang lain dikenakanpidanakurungan paling lama 1 (satu) tahundan/ataupidanadenda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).